Dalam program 100 hari, sebaiknya SBY dan para anggota kabinetnya berkonsentrasi menjalankan yang sudah ada secara wajar. Yang sudah baik, diteruskan, yang merugikan rakyat, kalau bisa dihentikan. Toh, dalam jajaran birokrasi, sudah terbentuk suatu sistem yang sudah dapat berjalan dengan sendirinya.
Tentang perubahan, ada hal yang menarik, yang pernah diungkapkan oleh MJK, tentang pemberdayaan sektor berdasarkan kompetensi populasi penduduk yang lebih dari 70 %. Kalau nggak salah itu tayangan visi-misi malam kedua, ketika kampanye dulu. Ini bisa dijadikan dasar, dan terus menerus harus disosialisasikan dan selalu dicarikan invention dan inovasi untuk memberdayakannya. Agar kue PDB tidak hanya mengumpul di Glodok, tidak hanya di populasi yang kaya saja, atau tidak diperkotaan saja.
Salah satu caranya, dikembangkan usaha-usaha berdasarkan kebutuhan kelompok populasi yang 70 % itu, yang kebanyakan hidup di lingkungan Pertanian, UKM. Lalu laksanakan monitoring dan benahi infrastruktur komunikasi di antara mereka, pembinaan manajemen, sosialisasi hukum, beri kemudahan akses modal serta pembinaan pasar, beri pembinaan moral, pendidikan dan banyak aspek lagi. Yang mana yang lebih dulu ? Tergantung, menurut ukuran kacamata kabinet sekarang, mana yang lebih siap untuk meletakkan dasar pemberdayaan kepada mereka.
sumber:http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F27%2F2004
Saturday, October 30, 2004
Survei daya beli, Lomba inovasi, dan pemberdayaan kampus.
1. Purchasing power parity = PPP
Perlu dipertimbangkan pemanfaatan survei daya beli penduduk [purchasing power parity = PPP] untuk setiap kabupaten.
Pelaksanaannya jika tidak ingin membebani BPS, bisa memberdayakan LPPM di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Riset, tugas akhir bisa didorong ke arah sana. Jika kita punya data PPP suatu daerah yang selalu mutakhir tiap kuartal, seperti di USA, maka akan menjadi pedoman bagi pengusaha UKM untuk mengembangkan usahanya. Karena peta pasar tersedia.
2. Lomba inovasi
Hal lain adalah perlunya lomba inovasi yang sederhana, seperti halnya masak-memasak, untuk tingkat SLTP atau SLTA. Kriterianya adalah aspek kesehatan, aspek penanganan, aspek rasa, sambil mengangkat citra masakan daerah [potensi daerah] maupun tujuan wisata.
3. Pemberdayaan kampus
Biarlah kampus-kampus yang menyelenggarakannya. Pemerintah dan instasi terkait mem-fasilitasinya. Hal ini, selain meningkatkan derajad masakan daerah, juga handlingnya, juga mendorong generasi muda agar lebih menghargai proses, bukan selalu instant terhadap suatu hasil akhir produk saja. Coba lihat kartun-kartun Jepang banyak menggambarkan cerita tentang lomba semacam ini. Mungkin ini salah satu penyebab bangsa Jepang menjadi bangsa yang kreatif dan produktif.
sumber : http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F28%2F2004
catatan lain:http://www.goodgovernance.or.id/
Sunday, October 10, 2004
Kompetisi yang indah.
Selasa, 05 Oktober 2004
Guru Bersaing Bikin Konsep Pembelajaran
Jakarta, Kompas - Sebanyak 150 guru SMA dari berbagai provinsi bersaing dalam merumuskan konsep pembelajaran inovatif. Bersamaan dengan itu, sebanyak 50 kepala SMA juga berlomba merumuskan konsep manajemen persekolahan yang merangsang prestasi murid dan partisipasi masyarakat.
Para guru dan kepala sekolah tersebut, Senin (4/10) hingga Kamis pekan ini memaparkan konsep mereka itu dalam seminar di Kawasan Puncak, Jawa Barat. Mereka adalah para guru dan kepala sekolah yang dinyatakan lolos ke putaran final setelah melewati seleksi oleh tim independen.
Lomba yang bersifat menggugah inovasi metode pembelajaran dan manajemen persekolahan tersebut diadakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas. Seminar dibuka Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Sungkowo, dilanjutkan dengan pencerahan oleh guru besar Institut Teknologi Bandung Prof Dr I Gede Raka, dan Dr Jalaluddin Rakhmat dari Yayasan Muthahhari.
Kreatif dan mengasyikkan
Ketua panitia seminar, Nilam Rahmawan, menyebutkan bahwa proses lomba dimulai dengan membuka kesempatan kepada para guru dan kepala SMA se-Indonesia untuk mengirimkan karya tulis. Para guru diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama metode pembelajaran kreatif, inovatif, dan mengasyikkan, dengan menempatkan murid sebagai subyek. Tema ini disesuaikan dengan era bergulirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Sementara itu, para kepala sekolah diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama pengelolaan persekolahan. Tema ini dinilai relevan dengan digalakkannya manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana masyarakat sekitar diharapkan ikut terlibat melakukan pengawasan kebijakan sekolah.
Menurut Nilam, tercatat sekitar 400 karya tulis yang masuk ke panitia. Setelah dilakukan seleksi oleh tim independen, akhirnya dinyatakan 200 karya tulis yang layak diseminarkan, terdiri atas 150 karya guru dan 50 karya kepala sekolah.
Hadiah yang disediakan panitia tidak membedakan antara guru dan kepala sekolah. Juara pertama untuk kategori guru dan kepala sekolah sama-sama akan memperoleh hadiah uang Rp 10 juta, juara kedua Rp Rp 7 juta, juara ketiga Rp 5 juta, juara keempat Rp 4 juta, dan juara kelima Rp 3 juta. (NAR)
sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/05/humaniora/1305108.htm
Guru Bersaing Bikin Konsep Pembelajaran
Jakarta, Kompas - Sebanyak 150 guru SMA dari berbagai provinsi bersaing dalam merumuskan konsep pembelajaran inovatif. Bersamaan dengan itu, sebanyak 50 kepala SMA juga berlomba merumuskan konsep manajemen persekolahan yang merangsang prestasi murid dan partisipasi masyarakat.
Para guru dan kepala sekolah tersebut, Senin (4/10) hingga Kamis pekan ini memaparkan konsep mereka itu dalam seminar di Kawasan Puncak, Jawa Barat. Mereka adalah para guru dan kepala sekolah yang dinyatakan lolos ke putaran final setelah melewati seleksi oleh tim independen.
Lomba yang bersifat menggugah inovasi metode pembelajaran dan manajemen persekolahan tersebut diadakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas. Seminar dibuka Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Sungkowo, dilanjutkan dengan pencerahan oleh guru besar Institut Teknologi Bandung Prof Dr I Gede Raka, dan Dr Jalaluddin Rakhmat dari Yayasan Muthahhari.
Kreatif dan mengasyikkan
Ketua panitia seminar, Nilam Rahmawan, menyebutkan bahwa proses lomba dimulai dengan membuka kesempatan kepada para guru dan kepala SMA se-Indonesia untuk mengirimkan karya tulis. Para guru diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama metode pembelajaran kreatif, inovatif, dan mengasyikkan, dengan menempatkan murid sebagai subyek. Tema ini disesuaikan dengan era bergulirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Sementara itu, para kepala sekolah diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama pengelolaan persekolahan. Tema ini dinilai relevan dengan digalakkannya manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana masyarakat sekitar diharapkan ikut terlibat melakukan pengawasan kebijakan sekolah.
Menurut Nilam, tercatat sekitar 400 karya tulis yang masuk ke panitia. Setelah dilakukan seleksi oleh tim independen, akhirnya dinyatakan 200 karya tulis yang layak diseminarkan, terdiri atas 150 karya guru dan 50 karya kepala sekolah.
Hadiah yang disediakan panitia tidak membedakan antara guru dan kepala sekolah. Juara pertama untuk kategori guru dan kepala sekolah sama-sama akan memperoleh hadiah uang Rp 10 juta, juara kedua Rp Rp 7 juta, juara ketiga Rp 5 juta, juara keempat Rp 4 juta, dan juara kelima Rp 3 juta. (NAR)
sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/05/humaniora/1305108.htm
Anda punya kontribusi pada perbudakan ?
Senin, 11 Oktober 2004
Casingkem dan Istiqomah, Perdagangan Manusia
Maruli Tobing, Kompas
ISTIQOMAH dan Casingkem akhirnya tiba di Jakarta, Kamis pekan lalu. Penyambutannya mirip tamu negara. Begitu pesawat terbang yang ditumpangi dua tenaga kerja wanita ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pejabat dari berbagai instansi menyongsongnya. Sementara wartawan yang berjubel dengan kilauan lampu kamera terus membuntutinya.
Istiqomah dan Casingkem memang bernasib mujur. Umumnya, tenaga kerja wanita (TKW) yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta disambut para calo dan kriminal. Para bajingan ini menguras uang mereka, tanpa peduli hasil jerih payah selama bertahun-tahun di negeri orang. Tidak sedikit kasus TKW diperkosa atau dibuang dari kendaraan dalam perjalanan ke kampung.
Akan tetapi, bagi Istiqomah dan Casingkem, hari itu benar- benar istimewa. Deretan mobil, pejabat, dan aparat keamanan mengawalnya. Keduanya langsung dibawa menuju Istana Negara. Di sana sudah menunggu Presiden Megawati Soekarnoputri, yang ingin mendengar langsung apa yang dialami keduanya di Irak.
Istiqomah dan Casingkem sempat menjadi berita dunia. Keduanya bersama delapan warga Lebanon dan Jordania diculik sekelompok orang bersenjata di Irak. Nasib mereka di ujung maut selama sepekan disekap. Namun, mereka akhirnya dibebaskan penyandera setelah melihat televisi Al-Jazeera menayangkan imbauan Presiden Megawati.
Keduanya memang tidak menyebut rasa iba penculik setelah mengetahui identitas mereka. Tetapi, bagi banyak warga Timur Tengah, siksa dan derita yang dialami sesama Muslim ini selama bekerja di negara Arab telah lama menjadi keprihatinan. Sebab, banyak di antara mereka diperlakukan mirip budak.
Tetapi siapakah sesungguhnya Casingkem dan Istiqomah?
CASINGKEM dan Istiqomah hanyalah dua nama dari ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Jepang, Yunani, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara lain di Eropa. Nama Casingkem dan Istiqomah sendiri sebenarnya tidak ada dalam daftar imigrasi Indonesia maupun laporan di Depnakertrans dalam hal tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.
Lantas ketika keduanya disandera di Irak, sempat simpang siur nama dan identitasnya. Istiqomah dan Casingkem memang menggunakan paspor orang lain sehingga ketika dihubungi keluarga yang nama dan alamat tertera dalam formulir permohonan paspor, mereka tidak mengenal wajah yang dimuat di berbagai surat kabar.
Ironisnya, perusahaan pengerah tenaga kerja yang mengirim kedua wanita ini tidak segera bereaksi, memberi tahu siapa sesungguhnya kedua wanita yang disandera. Maka yang terjadi adalah spekulasi, polemik, dan saling menyalahkan di berbagai media massa.
Casingkem dan Istiqomah menyebut tujuan mereka sebenarnya mencari kerja di Singapura atau Malaysia. Dan itulah yang tercatat dalam formulir pengisian formulir keberangkatan. Namun, perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia ternyata mengirimnya ke Jordania. Dari sini agen tenaga kerja "menjualnya" ke Irak. Padahal, Pemerintah RI telah memutuskan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke daerah gawat itu.
Istiqomah dan Casingkem hanyalah dua dari sekian banyak tenaga kerja yang dikirim ke negara yang bukan mereka inginkan. Masih beruntung kedua wanita ini dapat segera kembali ke kampungnya. Ribuan TKW Indonesia terperangkap dan harus banting tulang selama 2-3 tahun agar dapat kembali ke kampungnya.
Sebagian dari mereka ada yang mengalami penyiksaan, kerja rodi, tewas, bahkan dijadikan pelacur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena paspor dipegang majikan. Upaya melarikan diri akan mirip masuk kandang macan setelah lepas dari kandang buaya. Aparat keamanan setempat bukan mustahil menangkap mereka.
Banyak tenaga kerja baru sadar tertipu setelah tiba di negeri seberang. Tadinya mereka diiming-imingi gaji tinggi, jam kerja sesuai UU perburuhan setempat, dan tiap tahun dapat pulang kampung. Sebagian lagi ada yang dijanjikan sebagai perawat, karyawan perusahaan swasta, dan lain sebagainya.
Namun, setelah tiba di negara tujuan, ternyata bukan negara yang tadinya dijanjikan. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pelacur, bahkan kerja paksa di lahan pertanian, seperti di Malaysia. Pemerintah AS malah sempat menangkap pelaku perbudakan terhadap tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lalu.
Celakanya, sebagai pembantu rumah tangga, gaji enam bulan pertama selalu tidak dibayar. Bahkan ada pula yang tidak dibayar selama bekerja bertahun-tahun. Alasan majikan, uang tersebut dikirim kepada perusahaan pengerah tenaga kerja untuk melunasi tiket pesawat dan biaya lainnya bagi keberangkatan tenaga kerja wanita tersebut.
PERISTIWA demikian bukan hal luar biasa lagi di Indonesia karena terlalu kerap terjadi dan sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Pemerintah sendiri hanya bereaksi sekejap jika ada kasus yang dihebohkan di berbagai media massa. Setelah itu irama yang sama kembali berdendang, yakni penipuan dan pemerasan tenaga kerja. Sementara pelakunya tidak satu pun diseret ke meja hijau dan diganjar hukuman maksimum di penjara.
Padahal, sejauh batasan Protokol Palermo yang diikuti Indonesia menjelaskan fakta demikian, maka apa yang dialami para tenaga kerja itu sangat jelas dan nyata, yakni perdagangan manusia atau perbudakan modern.
Dalam Pasal 3 protokol itu disebutkan, perdagangan manusia adalah menerima pembayaran atas penguasaan orang lain dengan maksud mengeksploitasinya. Batasan ini mencakup transportasi, memindahkan, menampung, atau menerimanya, yang dilakukan dengan cara mengancam, atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kelemahan orang tersebut.
Perdagangan manusia dimasukkan dalam kategori kejahatan terorganisasi. Lingkupnya domestik dan transnasional, yang melibatkan organisasi kejahatan di dalam maupun luar negeri. Sebagai bentuk kejahatan terorganisasi, dengan sendirinya mata rantainya mencakup pejabat korup. Termasuk di instansi tenaga kerja, imigrasi, dan keamanan.
Tidak heran, dalam banyak kasus domestik, justru korban perdagangan manusia ini yang meringkuk di penjara saat aparat keamanan melakukan razia pelacuran, misalnya. Sementara wanita yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Selain takut ancaman majikan, juga khawatir aparat keamanan malah sekongkol dengan majikan.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut perkembangan bisnis manusia meningkat dari tahun ke tahun karena keuntungannya yang luar biasa, bahkan hanya sedikit lebih rendah di bawah perdagangan senjata dan narkoba. Pemerintah AS memperkirakan 800.000 manusia korban perdagangan ini di dunia setiap tahunnya.
Faktor lain yang mendorong menjamurnya bisnis manusia ini adalah akibat lemahnya penegakan hukum. Di banyak negara-termasuk Indonesia-belum ada undang-undang yang secara khusus melarang bentuk perdagangan manusia. Di sisi lain, pemerintah malah ikut mendorong maraknya bisnis demikian melalui kemudahan perizinan, lemahnya pengawasan, dan korupsi di semua sektor.
"Pelaku perdagangan manusia harus dijatuhi hukuman maksimal. Perbuatan mereka mengomoditaskan manusia merupakan ancaman terbesar terhadap martabat manusia,’’ ujar Jaksa Agung AS John Ashcroft, Februari tahun lalu. Ia menyatakan pelakunya pantas diganjar hukuman maksimal.
Ironisnya, kata Ashcroft, di AS sendiri puluhan ribu wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun. Padahal, seorang saja pun sudah terlalu banyak. Nurani dan nilai-nilai yang kita anut menentang perbuatan meraup dollar dari kesengsaraan dan penderitaan manusia. AS menyatakan perang melawan bisnis jahanam ini.
Akan tetapi, Indonesia bukan AS. Maka di sini tidak dikenal hukuman maksimal itu. Bahkan ditangkap pun tidak. Malah sebaliknya, perusahaan pengerah tenaga kerja melaporkan ke polisi agar menangkap kembali setiap tenaga kerja yang melarikan diri. Padahal, mereka kabur karena tidak tahan berbulan-bulan di tempat penampungan yang mirip kandang sapi. *
sumber :
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/11/utama/1316753.htm
Casingkem dan Istiqomah, Perdagangan Manusia
Maruli Tobing, Kompas
ISTIQOMAH dan Casingkem akhirnya tiba di Jakarta, Kamis pekan lalu. Penyambutannya mirip tamu negara. Begitu pesawat terbang yang ditumpangi dua tenaga kerja wanita ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pejabat dari berbagai instansi menyongsongnya. Sementara wartawan yang berjubel dengan kilauan lampu kamera terus membuntutinya.
Istiqomah dan Casingkem memang bernasib mujur. Umumnya, tenaga kerja wanita (TKW) yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta disambut para calo dan kriminal. Para bajingan ini menguras uang mereka, tanpa peduli hasil jerih payah selama bertahun-tahun di negeri orang. Tidak sedikit kasus TKW diperkosa atau dibuang dari kendaraan dalam perjalanan ke kampung.
Akan tetapi, bagi Istiqomah dan Casingkem, hari itu benar- benar istimewa. Deretan mobil, pejabat, dan aparat keamanan mengawalnya. Keduanya langsung dibawa menuju Istana Negara. Di sana sudah menunggu Presiden Megawati Soekarnoputri, yang ingin mendengar langsung apa yang dialami keduanya di Irak.
Istiqomah dan Casingkem sempat menjadi berita dunia. Keduanya bersama delapan warga Lebanon dan Jordania diculik sekelompok orang bersenjata di Irak. Nasib mereka di ujung maut selama sepekan disekap. Namun, mereka akhirnya dibebaskan penyandera setelah melihat televisi Al-Jazeera menayangkan imbauan Presiden Megawati.
Keduanya memang tidak menyebut rasa iba penculik setelah mengetahui identitas mereka. Tetapi, bagi banyak warga Timur Tengah, siksa dan derita yang dialami sesama Muslim ini selama bekerja di negara Arab telah lama menjadi keprihatinan. Sebab, banyak di antara mereka diperlakukan mirip budak.
Tetapi siapakah sesungguhnya Casingkem dan Istiqomah?
CASINGKEM dan Istiqomah hanyalah dua nama dari ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Jepang, Yunani, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara lain di Eropa. Nama Casingkem dan Istiqomah sendiri sebenarnya tidak ada dalam daftar imigrasi Indonesia maupun laporan di Depnakertrans dalam hal tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.
Lantas ketika keduanya disandera di Irak, sempat simpang siur nama dan identitasnya. Istiqomah dan Casingkem memang menggunakan paspor orang lain sehingga ketika dihubungi keluarga yang nama dan alamat tertera dalam formulir permohonan paspor, mereka tidak mengenal wajah yang dimuat di berbagai surat kabar.
Ironisnya, perusahaan pengerah tenaga kerja yang mengirim kedua wanita ini tidak segera bereaksi, memberi tahu siapa sesungguhnya kedua wanita yang disandera. Maka yang terjadi adalah spekulasi, polemik, dan saling menyalahkan di berbagai media massa.
Casingkem dan Istiqomah menyebut tujuan mereka sebenarnya mencari kerja di Singapura atau Malaysia. Dan itulah yang tercatat dalam formulir pengisian formulir keberangkatan. Namun, perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia ternyata mengirimnya ke Jordania. Dari sini agen tenaga kerja "menjualnya" ke Irak. Padahal, Pemerintah RI telah memutuskan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke daerah gawat itu.
Istiqomah dan Casingkem hanyalah dua dari sekian banyak tenaga kerja yang dikirim ke negara yang bukan mereka inginkan. Masih beruntung kedua wanita ini dapat segera kembali ke kampungnya. Ribuan TKW Indonesia terperangkap dan harus banting tulang selama 2-3 tahun agar dapat kembali ke kampungnya.
Sebagian dari mereka ada yang mengalami penyiksaan, kerja rodi, tewas, bahkan dijadikan pelacur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena paspor dipegang majikan. Upaya melarikan diri akan mirip masuk kandang macan setelah lepas dari kandang buaya. Aparat keamanan setempat bukan mustahil menangkap mereka.
Banyak tenaga kerja baru sadar tertipu setelah tiba di negeri seberang. Tadinya mereka diiming-imingi gaji tinggi, jam kerja sesuai UU perburuhan setempat, dan tiap tahun dapat pulang kampung. Sebagian lagi ada yang dijanjikan sebagai perawat, karyawan perusahaan swasta, dan lain sebagainya.
Namun, setelah tiba di negara tujuan, ternyata bukan negara yang tadinya dijanjikan. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pelacur, bahkan kerja paksa di lahan pertanian, seperti di Malaysia. Pemerintah AS malah sempat menangkap pelaku perbudakan terhadap tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lalu.
Celakanya, sebagai pembantu rumah tangga, gaji enam bulan pertama selalu tidak dibayar. Bahkan ada pula yang tidak dibayar selama bekerja bertahun-tahun. Alasan majikan, uang tersebut dikirim kepada perusahaan pengerah tenaga kerja untuk melunasi tiket pesawat dan biaya lainnya bagi keberangkatan tenaga kerja wanita tersebut.
PERISTIWA demikian bukan hal luar biasa lagi di Indonesia karena terlalu kerap terjadi dan sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Pemerintah sendiri hanya bereaksi sekejap jika ada kasus yang dihebohkan di berbagai media massa. Setelah itu irama yang sama kembali berdendang, yakni penipuan dan pemerasan tenaga kerja. Sementara pelakunya tidak satu pun diseret ke meja hijau dan diganjar hukuman maksimum di penjara.
Padahal, sejauh batasan Protokol Palermo yang diikuti Indonesia menjelaskan fakta demikian, maka apa yang dialami para tenaga kerja itu sangat jelas dan nyata, yakni perdagangan manusia atau perbudakan modern.
Dalam Pasal 3 protokol itu disebutkan, perdagangan manusia adalah menerima pembayaran atas penguasaan orang lain dengan maksud mengeksploitasinya. Batasan ini mencakup transportasi, memindahkan, menampung, atau menerimanya, yang dilakukan dengan cara mengancam, atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kelemahan orang tersebut.
Perdagangan manusia dimasukkan dalam kategori kejahatan terorganisasi. Lingkupnya domestik dan transnasional, yang melibatkan organisasi kejahatan di dalam maupun luar negeri. Sebagai bentuk kejahatan terorganisasi, dengan sendirinya mata rantainya mencakup pejabat korup. Termasuk di instansi tenaga kerja, imigrasi, dan keamanan.
Tidak heran, dalam banyak kasus domestik, justru korban perdagangan manusia ini yang meringkuk di penjara saat aparat keamanan melakukan razia pelacuran, misalnya. Sementara wanita yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Selain takut ancaman majikan, juga khawatir aparat keamanan malah sekongkol dengan majikan.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut perkembangan bisnis manusia meningkat dari tahun ke tahun karena keuntungannya yang luar biasa, bahkan hanya sedikit lebih rendah di bawah perdagangan senjata dan narkoba. Pemerintah AS memperkirakan 800.000 manusia korban perdagangan ini di dunia setiap tahunnya.
Faktor lain yang mendorong menjamurnya bisnis manusia ini adalah akibat lemahnya penegakan hukum. Di banyak negara-termasuk Indonesia-belum ada undang-undang yang secara khusus melarang bentuk perdagangan manusia. Di sisi lain, pemerintah malah ikut mendorong maraknya bisnis demikian melalui kemudahan perizinan, lemahnya pengawasan, dan korupsi di semua sektor.
"Pelaku perdagangan manusia harus dijatuhi hukuman maksimal. Perbuatan mereka mengomoditaskan manusia merupakan ancaman terbesar terhadap martabat manusia,’’ ujar Jaksa Agung AS John Ashcroft, Februari tahun lalu. Ia menyatakan pelakunya pantas diganjar hukuman maksimal.
Ironisnya, kata Ashcroft, di AS sendiri puluhan ribu wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun. Padahal, seorang saja pun sudah terlalu banyak. Nurani dan nilai-nilai yang kita anut menentang perbuatan meraup dollar dari kesengsaraan dan penderitaan manusia. AS menyatakan perang melawan bisnis jahanam ini.
Akan tetapi, Indonesia bukan AS. Maka di sini tidak dikenal hukuman maksimal itu. Bahkan ditangkap pun tidak. Malah sebaliknya, perusahaan pengerah tenaga kerja melaporkan ke polisi agar menangkap kembali setiap tenaga kerja yang melarikan diri. Padahal, mereka kabur karena tidak tahan berbulan-bulan di tempat penampungan yang mirip kandang sapi. *
sumber :
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/11/utama/1316753.htm
Subscribe to:
Posts (Atom)