Dalam program 100 hari, sebaiknya SBY dan para anggota kabinetnya berkonsentrasi menjalankan yang sudah ada secara wajar. Yang sudah baik, diteruskan, yang merugikan rakyat, kalau bisa dihentikan. Toh, dalam jajaran birokrasi, sudah terbentuk suatu sistem yang sudah dapat berjalan dengan sendirinya.
Tentang perubahan, ada hal yang menarik, yang pernah diungkapkan oleh MJK, tentang pemberdayaan sektor berdasarkan kompetensi populasi penduduk yang lebih dari 70 %. Kalau nggak salah itu tayangan visi-misi malam kedua, ketika kampanye dulu. Ini bisa dijadikan dasar, dan terus menerus harus disosialisasikan dan selalu dicarikan invention dan inovasi untuk memberdayakannya. Agar kue PDB tidak hanya mengumpul di Glodok, tidak hanya di populasi yang kaya saja, atau tidak diperkotaan saja.
Salah satu caranya, dikembangkan usaha-usaha berdasarkan kebutuhan kelompok populasi yang 70 % itu, yang kebanyakan hidup di lingkungan Pertanian, UKM. Lalu laksanakan monitoring dan benahi infrastruktur komunikasi di antara mereka, pembinaan manajemen, sosialisasi hukum, beri kemudahan akses modal serta pembinaan pasar, beri pembinaan moral, pendidikan dan banyak aspek lagi. Yang mana yang lebih dulu ? Tergantung, menurut ukuran kacamata kabinet sekarang, mana yang lebih siap untuk meletakkan dasar pemberdayaan kepada mereka.
sumber:http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F27%2F2004
Saturday, October 30, 2004
Survei daya beli, Lomba inovasi, dan pemberdayaan kampus.
1. Purchasing power parity = PPP
Perlu dipertimbangkan pemanfaatan survei daya beli penduduk [purchasing power parity = PPP] untuk setiap kabupaten.
Pelaksanaannya jika tidak ingin membebani BPS, bisa memberdayakan LPPM di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Riset, tugas akhir bisa didorong ke arah sana. Jika kita punya data PPP suatu daerah yang selalu mutakhir tiap kuartal, seperti di USA, maka akan menjadi pedoman bagi pengusaha UKM untuk mengembangkan usahanya. Karena peta pasar tersedia.
2. Lomba inovasi
Hal lain adalah perlunya lomba inovasi yang sederhana, seperti halnya masak-memasak, untuk tingkat SLTP atau SLTA. Kriterianya adalah aspek kesehatan, aspek penanganan, aspek rasa, sambil mengangkat citra masakan daerah [potensi daerah] maupun tujuan wisata.
3. Pemberdayaan kampus
Biarlah kampus-kampus yang menyelenggarakannya. Pemerintah dan instasi terkait mem-fasilitasinya. Hal ini, selain meningkatkan derajad masakan daerah, juga handlingnya, juga mendorong generasi muda agar lebih menghargai proses, bukan selalu instant terhadap suatu hasil akhir produk saja. Coba lihat kartun-kartun Jepang banyak menggambarkan cerita tentang lomba semacam ini. Mungkin ini salah satu penyebab bangsa Jepang menjadi bangsa yang kreatif dan produktif.
sumber : http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F28%2F2004
catatan lain:http://www.goodgovernance.or.id/
Sunday, October 10, 2004
Kompetisi yang indah.
Selasa, 05 Oktober 2004
Guru Bersaing Bikin Konsep Pembelajaran
Jakarta, Kompas - Sebanyak 150 guru SMA dari berbagai provinsi bersaing dalam merumuskan konsep pembelajaran inovatif. Bersamaan dengan itu, sebanyak 50 kepala SMA juga berlomba merumuskan konsep manajemen persekolahan yang merangsang prestasi murid dan partisipasi masyarakat.
Para guru dan kepala sekolah tersebut, Senin (4/10) hingga Kamis pekan ini memaparkan konsep mereka itu dalam seminar di Kawasan Puncak, Jawa Barat. Mereka adalah para guru dan kepala sekolah yang dinyatakan lolos ke putaran final setelah melewati seleksi oleh tim independen.
Lomba yang bersifat menggugah inovasi metode pembelajaran dan manajemen persekolahan tersebut diadakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas. Seminar dibuka Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Sungkowo, dilanjutkan dengan pencerahan oleh guru besar Institut Teknologi Bandung Prof Dr I Gede Raka, dan Dr Jalaluddin Rakhmat dari Yayasan Muthahhari.
Kreatif dan mengasyikkan
Ketua panitia seminar, Nilam Rahmawan, menyebutkan bahwa proses lomba dimulai dengan membuka kesempatan kepada para guru dan kepala SMA se-Indonesia untuk mengirimkan karya tulis. Para guru diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama metode pembelajaran kreatif, inovatif, dan mengasyikkan, dengan menempatkan murid sebagai subyek. Tema ini disesuaikan dengan era bergulirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Sementara itu, para kepala sekolah diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama pengelolaan persekolahan. Tema ini dinilai relevan dengan digalakkannya manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana masyarakat sekitar diharapkan ikut terlibat melakukan pengawasan kebijakan sekolah.
Menurut Nilam, tercatat sekitar 400 karya tulis yang masuk ke panitia. Setelah dilakukan seleksi oleh tim independen, akhirnya dinyatakan 200 karya tulis yang layak diseminarkan, terdiri atas 150 karya guru dan 50 karya kepala sekolah.
Hadiah yang disediakan panitia tidak membedakan antara guru dan kepala sekolah. Juara pertama untuk kategori guru dan kepala sekolah sama-sama akan memperoleh hadiah uang Rp 10 juta, juara kedua Rp Rp 7 juta, juara ketiga Rp 5 juta, juara keempat Rp 4 juta, dan juara kelima Rp 3 juta. (NAR)
sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/05/humaniora/1305108.htm
Guru Bersaing Bikin Konsep Pembelajaran
Jakarta, Kompas - Sebanyak 150 guru SMA dari berbagai provinsi bersaing dalam merumuskan konsep pembelajaran inovatif. Bersamaan dengan itu, sebanyak 50 kepala SMA juga berlomba merumuskan konsep manajemen persekolahan yang merangsang prestasi murid dan partisipasi masyarakat.
Para guru dan kepala sekolah tersebut, Senin (4/10) hingga Kamis pekan ini memaparkan konsep mereka itu dalam seminar di Kawasan Puncak, Jawa Barat. Mereka adalah para guru dan kepala sekolah yang dinyatakan lolos ke putaran final setelah melewati seleksi oleh tim independen.
Lomba yang bersifat menggugah inovasi metode pembelajaran dan manajemen persekolahan tersebut diadakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas. Seminar dibuka Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Sungkowo, dilanjutkan dengan pencerahan oleh guru besar Institut Teknologi Bandung Prof Dr I Gede Raka, dan Dr Jalaluddin Rakhmat dari Yayasan Muthahhari.
Kreatif dan mengasyikkan
Ketua panitia seminar, Nilam Rahmawan, menyebutkan bahwa proses lomba dimulai dengan membuka kesempatan kepada para guru dan kepala SMA se-Indonesia untuk mengirimkan karya tulis. Para guru diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama metode pembelajaran kreatif, inovatif, dan mengasyikkan, dengan menempatkan murid sebagai subyek. Tema ini disesuaikan dengan era bergulirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi.
Sementara itu, para kepala sekolah diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama pengelolaan persekolahan. Tema ini dinilai relevan dengan digalakkannya manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana masyarakat sekitar diharapkan ikut terlibat melakukan pengawasan kebijakan sekolah.
Menurut Nilam, tercatat sekitar 400 karya tulis yang masuk ke panitia. Setelah dilakukan seleksi oleh tim independen, akhirnya dinyatakan 200 karya tulis yang layak diseminarkan, terdiri atas 150 karya guru dan 50 karya kepala sekolah.
Hadiah yang disediakan panitia tidak membedakan antara guru dan kepala sekolah. Juara pertama untuk kategori guru dan kepala sekolah sama-sama akan memperoleh hadiah uang Rp 10 juta, juara kedua Rp Rp 7 juta, juara ketiga Rp 5 juta, juara keempat Rp 4 juta, dan juara kelima Rp 3 juta. (NAR)
sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/05/humaniora/1305108.htm
Anda punya kontribusi pada perbudakan ?
Senin, 11 Oktober 2004
Casingkem dan Istiqomah, Perdagangan Manusia
Maruli Tobing, Kompas
ISTIQOMAH dan Casingkem akhirnya tiba di Jakarta, Kamis pekan lalu. Penyambutannya mirip tamu negara. Begitu pesawat terbang yang ditumpangi dua tenaga kerja wanita ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pejabat dari berbagai instansi menyongsongnya. Sementara wartawan yang berjubel dengan kilauan lampu kamera terus membuntutinya.
Istiqomah dan Casingkem memang bernasib mujur. Umumnya, tenaga kerja wanita (TKW) yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta disambut para calo dan kriminal. Para bajingan ini menguras uang mereka, tanpa peduli hasil jerih payah selama bertahun-tahun di negeri orang. Tidak sedikit kasus TKW diperkosa atau dibuang dari kendaraan dalam perjalanan ke kampung.
Akan tetapi, bagi Istiqomah dan Casingkem, hari itu benar- benar istimewa. Deretan mobil, pejabat, dan aparat keamanan mengawalnya. Keduanya langsung dibawa menuju Istana Negara. Di sana sudah menunggu Presiden Megawati Soekarnoputri, yang ingin mendengar langsung apa yang dialami keduanya di Irak.
Istiqomah dan Casingkem sempat menjadi berita dunia. Keduanya bersama delapan warga Lebanon dan Jordania diculik sekelompok orang bersenjata di Irak. Nasib mereka di ujung maut selama sepekan disekap. Namun, mereka akhirnya dibebaskan penyandera setelah melihat televisi Al-Jazeera menayangkan imbauan Presiden Megawati.
Keduanya memang tidak menyebut rasa iba penculik setelah mengetahui identitas mereka. Tetapi, bagi banyak warga Timur Tengah, siksa dan derita yang dialami sesama Muslim ini selama bekerja di negara Arab telah lama menjadi keprihatinan. Sebab, banyak di antara mereka diperlakukan mirip budak.
Tetapi siapakah sesungguhnya Casingkem dan Istiqomah?
CASINGKEM dan Istiqomah hanyalah dua nama dari ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Jepang, Yunani, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara lain di Eropa. Nama Casingkem dan Istiqomah sendiri sebenarnya tidak ada dalam daftar imigrasi Indonesia maupun laporan di Depnakertrans dalam hal tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.
Lantas ketika keduanya disandera di Irak, sempat simpang siur nama dan identitasnya. Istiqomah dan Casingkem memang menggunakan paspor orang lain sehingga ketika dihubungi keluarga yang nama dan alamat tertera dalam formulir permohonan paspor, mereka tidak mengenal wajah yang dimuat di berbagai surat kabar.
Ironisnya, perusahaan pengerah tenaga kerja yang mengirim kedua wanita ini tidak segera bereaksi, memberi tahu siapa sesungguhnya kedua wanita yang disandera. Maka yang terjadi adalah spekulasi, polemik, dan saling menyalahkan di berbagai media massa.
Casingkem dan Istiqomah menyebut tujuan mereka sebenarnya mencari kerja di Singapura atau Malaysia. Dan itulah yang tercatat dalam formulir pengisian formulir keberangkatan. Namun, perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia ternyata mengirimnya ke Jordania. Dari sini agen tenaga kerja "menjualnya" ke Irak. Padahal, Pemerintah RI telah memutuskan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke daerah gawat itu.
Istiqomah dan Casingkem hanyalah dua dari sekian banyak tenaga kerja yang dikirim ke negara yang bukan mereka inginkan. Masih beruntung kedua wanita ini dapat segera kembali ke kampungnya. Ribuan TKW Indonesia terperangkap dan harus banting tulang selama 2-3 tahun agar dapat kembali ke kampungnya.
Sebagian dari mereka ada yang mengalami penyiksaan, kerja rodi, tewas, bahkan dijadikan pelacur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena paspor dipegang majikan. Upaya melarikan diri akan mirip masuk kandang macan setelah lepas dari kandang buaya. Aparat keamanan setempat bukan mustahil menangkap mereka.
Banyak tenaga kerja baru sadar tertipu setelah tiba di negeri seberang. Tadinya mereka diiming-imingi gaji tinggi, jam kerja sesuai UU perburuhan setempat, dan tiap tahun dapat pulang kampung. Sebagian lagi ada yang dijanjikan sebagai perawat, karyawan perusahaan swasta, dan lain sebagainya.
Namun, setelah tiba di negara tujuan, ternyata bukan negara yang tadinya dijanjikan. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pelacur, bahkan kerja paksa di lahan pertanian, seperti di Malaysia. Pemerintah AS malah sempat menangkap pelaku perbudakan terhadap tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lalu.
Celakanya, sebagai pembantu rumah tangga, gaji enam bulan pertama selalu tidak dibayar. Bahkan ada pula yang tidak dibayar selama bekerja bertahun-tahun. Alasan majikan, uang tersebut dikirim kepada perusahaan pengerah tenaga kerja untuk melunasi tiket pesawat dan biaya lainnya bagi keberangkatan tenaga kerja wanita tersebut.
PERISTIWA demikian bukan hal luar biasa lagi di Indonesia karena terlalu kerap terjadi dan sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Pemerintah sendiri hanya bereaksi sekejap jika ada kasus yang dihebohkan di berbagai media massa. Setelah itu irama yang sama kembali berdendang, yakni penipuan dan pemerasan tenaga kerja. Sementara pelakunya tidak satu pun diseret ke meja hijau dan diganjar hukuman maksimum di penjara.
Padahal, sejauh batasan Protokol Palermo yang diikuti Indonesia menjelaskan fakta demikian, maka apa yang dialami para tenaga kerja itu sangat jelas dan nyata, yakni perdagangan manusia atau perbudakan modern.
Dalam Pasal 3 protokol itu disebutkan, perdagangan manusia adalah menerima pembayaran atas penguasaan orang lain dengan maksud mengeksploitasinya. Batasan ini mencakup transportasi, memindahkan, menampung, atau menerimanya, yang dilakukan dengan cara mengancam, atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kelemahan orang tersebut.
Perdagangan manusia dimasukkan dalam kategori kejahatan terorganisasi. Lingkupnya domestik dan transnasional, yang melibatkan organisasi kejahatan di dalam maupun luar negeri. Sebagai bentuk kejahatan terorganisasi, dengan sendirinya mata rantainya mencakup pejabat korup. Termasuk di instansi tenaga kerja, imigrasi, dan keamanan.
Tidak heran, dalam banyak kasus domestik, justru korban perdagangan manusia ini yang meringkuk di penjara saat aparat keamanan melakukan razia pelacuran, misalnya. Sementara wanita yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Selain takut ancaman majikan, juga khawatir aparat keamanan malah sekongkol dengan majikan.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut perkembangan bisnis manusia meningkat dari tahun ke tahun karena keuntungannya yang luar biasa, bahkan hanya sedikit lebih rendah di bawah perdagangan senjata dan narkoba. Pemerintah AS memperkirakan 800.000 manusia korban perdagangan ini di dunia setiap tahunnya.
Faktor lain yang mendorong menjamurnya bisnis manusia ini adalah akibat lemahnya penegakan hukum. Di banyak negara-termasuk Indonesia-belum ada undang-undang yang secara khusus melarang bentuk perdagangan manusia. Di sisi lain, pemerintah malah ikut mendorong maraknya bisnis demikian melalui kemudahan perizinan, lemahnya pengawasan, dan korupsi di semua sektor.
"Pelaku perdagangan manusia harus dijatuhi hukuman maksimal. Perbuatan mereka mengomoditaskan manusia merupakan ancaman terbesar terhadap martabat manusia,’’ ujar Jaksa Agung AS John Ashcroft, Februari tahun lalu. Ia menyatakan pelakunya pantas diganjar hukuman maksimal.
Ironisnya, kata Ashcroft, di AS sendiri puluhan ribu wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun. Padahal, seorang saja pun sudah terlalu banyak. Nurani dan nilai-nilai yang kita anut menentang perbuatan meraup dollar dari kesengsaraan dan penderitaan manusia. AS menyatakan perang melawan bisnis jahanam ini.
Akan tetapi, Indonesia bukan AS. Maka di sini tidak dikenal hukuman maksimal itu. Bahkan ditangkap pun tidak. Malah sebaliknya, perusahaan pengerah tenaga kerja melaporkan ke polisi agar menangkap kembali setiap tenaga kerja yang melarikan diri. Padahal, mereka kabur karena tidak tahan berbulan-bulan di tempat penampungan yang mirip kandang sapi. *
sumber :
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/11/utama/1316753.htm
Casingkem dan Istiqomah, Perdagangan Manusia
Maruli Tobing, Kompas
ISTIQOMAH dan Casingkem akhirnya tiba di Jakarta, Kamis pekan lalu. Penyambutannya mirip tamu negara. Begitu pesawat terbang yang ditumpangi dua tenaga kerja wanita ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pejabat dari berbagai instansi menyongsongnya. Sementara wartawan yang berjubel dengan kilauan lampu kamera terus membuntutinya.
Istiqomah dan Casingkem memang bernasib mujur. Umumnya, tenaga kerja wanita (TKW) yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta disambut para calo dan kriminal. Para bajingan ini menguras uang mereka, tanpa peduli hasil jerih payah selama bertahun-tahun di negeri orang. Tidak sedikit kasus TKW diperkosa atau dibuang dari kendaraan dalam perjalanan ke kampung.
Akan tetapi, bagi Istiqomah dan Casingkem, hari itu benar- benar istimewa. Deretan mobil, pejabat, dan aparat keamanan mengawalnya. Keduanya langsung dibawa menuju Istana Negara. Di sana sudah menunggu Presiden Megawati Soekarnoputri, yang ingin mendengar langsung apa yang dialami keduanya di Irak.
Istiqomah dan Casingkem sempat menjadi berita dunia. Keduanya bersama delapan warga Lebanon dan Jordania diculik sekelompok orang bersenjata di Irak. Nasib mereka di ujung maut selama sepekan disekap. Namun, mereka akhirnya dibebaskan penyandera setelah melihat televisi Al-Jazeera menayangkan imbauan Presiden Megawati.
Keduanya memang tidak menyebut rasa iba penculik setelah mengetahui identitas mereka. Tetapi, bagi banyak warga Timur Tengah, siksa dan derita yang dialami sesama Muslim ini selama bekerja di negara Arab telah lama menjadi keprihatinan. Sebab, banyak di antara mereka diperlakukan mirip budak.
Tetapi siapakah sesungguhnya Casingkem dan Istiqomah?
CASINGKEM dan Istiqomah hanyalah dua nama dari ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Jepang, Yunani, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara lain di Eropa. Nama Casingkem dan Istiqomah sendiri sebenarnya tidak ada dalam daftar imigrasi Indonesia maupun laporan di Depnakertrans dalam hal tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.
Lantas ketika keduanya disandera di Irak, sempat simpang siur nama dan identitasnya. Istiqomah dan Casingkem memang menggunakan paspor orang lain sehingga ketika dihubungi keluarga yang nama dan alamat tertera dalam formulir permohonan paspor, mereka tidak mengenal wajah yang dimuat di berbagai surat kabar.
Ironisnya, perusahaan pengerah tenaga kerja yang mengirim kedua wanita ini tidak segera bereaksi, memberi tahu siapa sesungguhnya kedua wanita yang disandera. Maka yang terjadi adalah spekulasi, polemik, dan saling menyalahkan di berbagai media massa.
Casingkem dan Istiqomah menyebut tujuan mereka sebenarnya mencari kerja di Singapura atau Malaysia. Dan itulah yang tercatat dalam formulir pengisian formulir keberangkatan. Namun, perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia ternyata mengirimnya ke Jordania. Dari sini agen tenaga kerja "menjualnya" ke Irak. Padahal, Pemerintah RI telah memutuskan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke daerah gawat itu.
Istiqomah dan Casingkem hanyalah dua dari sekian banyak tenaga kerja yang dikirim ke negara yang bukan mereka inginkan. Masih beruntung kedua wanita ini dapat segera kembali ke kampungnya. Ribuan TKW Indonesia terperangkap dan harus banting tulang selama 2-3 tahun agar dapat kembali ke kampungnya.
Sebagian dari mereka ada yang mengalami penyiksaan, kerja rodi, tewas, bahkan dijadikan pelacur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena paspor dipegang majikan. Upaya melarikan diri akan mirip masuk kandang macan setelah lepas dari kandang buaya. Aparat keamanan setempat bukan mustahil menangkap mereka.
Banyak tenaga kerja baru sadar tertipu setelah tiba di negeri seberang. Tadinya mereka diiming-imingi gaji tinggi, jam kerja sesuai UU perburuhan setempat, dan tiap tahun dapat pulang kampung. Sebagian lagi ada yang dijanjikan sebagai perawat, karyawan perusahaan swasta, dan lain sebagainya.
Namun, setelah tiba di negara tujuan, ternyata bukan negara yang tadinya dijanjikan. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pelacur, bahkan kerja paksa di lahan pertanian, seperti di Malaysia. Pemerintah AS malah sempat menangkap pelaku perbudakan terhadap tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lalu.
Celakanya, sebagai pembantu rumah tangga, gaji enam bulan pertama selalu tidak dibayar. Bahkan ada pula yang tidak dibayar selama bekerja bertahun-tahun. Alasan majikan, uang tersebut dikirim kepada perusahaan pengerah tenaga kerja untuk melunasi tiket pesawat dan biaya lainnya bagi keberangkatan tenaga kerja wanita tersebut.
PERISTIWA demikian bukan hal luar biasa lagi di Indonesia karena terlalu kerap terjadi dan sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Pemerintah sendiri hanya bereaksi sekejap jika ada kasus yang dihebohkan di berbagai media massa. Setelah itu irama yang sama kembali berdendang, yakni penipuan dan pemerasan tenaga kerja. Sementara pelakunya tidak satu pun diseret ke meja hijau dan diganjar hukuman maksimum di penjara.
Padahal, sejauh batasan Protokol Palermo yang diikuti Indonesia menjelaskan fakta demikian, maka apa yang dialami para tenaga kerja itu sangat jelas dan nyata, yakni perdagangan manusia atau perbudakan modern.
Dalam Pasal 3 protokol itu disebutkan, perdagangan manusia adalah menerima pembayaran atas penguasaan orang lain dengan maksud mengeksploitasinya. Batasan ini mencakup transportasi, memindahkan, menampung, atau menerimanya, yang dilakukan dengan cara mengancam, atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kelemahan orang tersebut.
Perdagangan manusia dimasukkan dalam kategori kejahatan terorganisasi. Lingkupnya domestik dan transnasional, yang melibatkan organisasi kejahatan di dalam maupun luar negeri. Sebagai bentuk kejahatan terorganisasi, dengan sendirinya mata rantainya mencakup pejabat korup. Termasuk di instansi tenaga kerja, imigrasi, dan keamanan.
Tidak heran, dalam banyak kasus domestik, justru korban perdagangan manusia ini yang meringkuk di penjara saat aparat keamanan melakukan razia pelacuran, misalnya. Sementara wanita yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Selain takut ancaman majikan, juga khawatir aparat keamanan malah sekongkol dengan majikan.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut perkembangan bisnis manusia meningkat dari tahun ke tahun karena keuntungannya yang luar biasa, bahkan hanya sedikit lebih rendah di bawah perdagangan senjata dan narkoba. Pemerintah AS memperkirakan 800.000 manusia korban perdagangan ini di dunia setiap tahunnya.
Faktor lain yang mendorong menjamurnya bisnis manusia ini adalah akibat lemahnya penegakan hukum. Di banyak negara-termasuk Indonesia-belum ada undang-undang yang secara khusus melarang bentuk perdagangan manusia. Di sisi lain, pemerintah malah ikut mendorong maraknya bisnis demikian melalui kemudahan perizinan, lemahnya pengawasan, dan korupsi di semua sektor.
"Pelaku perdagangan manusia harus dijatuhi hukuman maksimal. Perbuatan mereka mengomoditaskan manusia merupakan ancaman terbesar terhadap martabat manusia,’’ ujar Jaksa Agung AS John Ashcroft, Februari tahun lalu. Ia menyatakan pelakunya pantas diganjar hukuman maksimal.
Ironisnya, kata Ashcroft, di AS sendiri puluhan ribu wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun. Padahal, seorang saja pun sudah terlalu banyak. Nurani dan nilai-nilai yang kita anut menentang perbuatan meraup dollar dari kesengsaraan dan penderitaan manusia. AS menyatakan perang melawan bisnis jahanam ini.
Akan tetapi, Indonesia bukan AS. Maka di sini tidak dikenal hukuman maksimal itu. Bahkan ditangkap pun tidak. Malah sebaliknya, perusahaan pengerah tenaga kerja melaporkan ke polisi agar menangkap kembali setiap tenaga kerja yang melarikan diri. Padahal, mereka kabur karena tidak tahan berbulan-bulan di tempat penampungan yang mirip kandang sapi. *
sumber :
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/11/utama/1316753.htm
Sunday, September 26, 2004
Definisi problem, Solusi, Evaluasi dan Penghargaan
Saat ini rakyat Indonesia membanjiri calon presiden SBY, yang sedang unggul dalam perhitungan suara, dengan berbagai problematika. Contohnya :
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0409/23/ekonomi/
Yang dibutuhkan dari orang politik saat ini adalah :
- Kemampuan secara objektif mendefinisikan problem-2, di semua lapisan masyarakat.
- Kemampuan memberi solusi bagi problem yang dipilih untuk diselesaikan.
- Kedewasaan untuk mengevaluasi, apakah solusi tersebut menjawab problemnya.
- Kedewasaan untuk menghargai solusi problem yang diberikan. Penghargaan itu sifatnya reward dan penalty dalam skala yang sesuai tingkatan problem.
Keempatnya merupakan siklus yang berkelanjutan, untuk merambah pencarian solusi problem-problem berikutnya.
A. Belajar dari sejarah :
Dulu Soekarno-Hatta, dua dari antara founding father kita, melihat bahwa negri kita dijajah oleh nation lain. Oleh karena itu, nenek moyang kita, saat itu perlu memperkuat nation sendiri. Muncullah Nasionalisme, yang dianggap sebagai solusi ketika belum merdeka, menjadi merdeka, atau pun konsolidasi negara beberapa saat setelah merdeka. Apakah sekarang muncul problem nasionalisme ?
Gus Dur, dengan kelompok Ciganjurnya [Gus Dur, Amien Rais, Sultan dan Mega], berusaha keras untuk melebur keanekaragaman faham partai politik tersebut, supaya elemen parpol bisa bersinergi dengan baik, untuk menjawab tantangan masa kini dan masa nanti. Terlepas dari problem Bulog Gate II, Akbar Tanjung banyak membantu dalam pembentukan sinergi ini. Demikian juga bapak-bapak panglima ABRI/TNI/Polri.
Problem nasionalis dan agamis memang rawan, jika itu "dibikin" rawan. Pada tahapan proses berbangsa saat ini, sepanjang aspek nasionalis dan agamis tidak "dibikin menjadi problem rawan", maka sebenarnya lebih banyak problem lain yang perlu lebih diperhatikan sebagai prioritas. Karena kebutuhan untuk menjaga aspek nasionalis dan agamis termasuk kondisi default bagi negri ini.
B. Mudahnya mendefinisikan problem:
Problem itu di antaranya adalah yang seperti yang didefinisikan ataupun yang disampaikan oleh sebagian elemen bangsa melalui Kompas kemaren. Atau seperti yang disampaikan delegasi "karyawan "PT DI" dan guru-guru kemaren, ketika sowan ke Cikeas.
C. Sulitnya memberi solusi:
Siapa yang akan menjadi pemberi solusi problem tersebut ? Lalu siapa yang menjadi evaluator solusi dari problem tersebut ? Apakah kita dengan dewasa menghargai pemberi solusi tersebut ?
D. Ini pendefinisian problem lagi:
Mega dalam pidato di depan MPR, seperti yang termuat dalam media massa hari ini, menggungkapkan
[...]
Meskipun ada sejumlah kemajuan yang dicapai selama pemerintahannya, Megawati juga mengakui ada sejumlah kekurangan. "Harus diakui, masih banyak yang harus kita kerjakan, bahkan untuk hal-hal yang sangat mendasar. Pengangguran, kemiskinan, dan masalah pendidikan adalah contoh hal-hal yang mendasar tadi," katanya.
[...]
E. Ini juga pendefinisian problem:
Menurut Fraksi Reformasi, ada dua hal utama yang menjadi kekurangan pemerintahan Presiden Megawati, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
[...]
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0409/24/utama/1286810.htm
Banyak yang pinter mendefinisikan problem. Yang sulit adalah merumuskan solusi problemnya, karena ini akan diikuti oleh evaluasi dari solusi yang diajukan. Selain itu, problem-2 kita bertumpuk, di dalam ruang masalah bangsa dan negara kita.
F. Konsep nasionalisme dan agamis
Ini adalah contoh solusi yang pernah ditawarkan. Tapi apakah relevan dengan problem yang diuraikan di atas ? Relevan, jika sekarang ada yang mempermasalahkan nasionalisme atau agamis. Tidak relevan dalam penentuan prioritas, jika kita SEMUA selalu menjaganya untuk landasan melangkah ke depan.
G. Bagaimana realita solusi yang dibutuhkan oleh rakyat ?
Itu tercermin oleh hasil PilLeg dan PilPres. Apapun hasilnya. Anda menyalahkan hasil Pemilu, sama dengan menyalahkan solusi yang diinginkan rakyat.
H. Mampukah kita menghargai solusi bagi salah satu problem ?
Dan yang perlu digarisbawahi, Mega telah menjalankan problem solving sesuai dengan nama partainya, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Beliau telah menjalankan demokrasi yang indah dan cantik.
I. Masih adakah problem di depan kita ?
Buuuuuwaaaanyak. Tinggal problem berikutnya menanti untuk dicarikan solusinya. Gimana solusinya ? Ah, itu kan tugasnya mentri, dirjen, hamba hukum, birokrat, juga yang terhormat wakil-wakil rakyat.
salam,
catatan :
Terminologi problem, adalah terminologi dari salah satu guru saya, Pak Iping. Penjelasan beliau, yang ada adalah problem catur, tidak ada masalah catur. Problem adalah unit-unit atau bagian dari ruang masalah. Problem didefinisikan untuk dicarikan solusinya. Solusi problem catur adalah skak mat atau remis. Kalau masalah, itu lebih luas dan kompleks. Masalah, seringkali hanya untuk didefinisikan atau dipetakan saja, tapi nggak ada solusi tunggalnya. Karena masalah mengandung derajad kompleksitas yang lebih tinggi dari problem. Solusi masalah harus komprehensif, yang disusun oleh rangkaian solusi-2 sekumpulan problem.
Saturday, September 25, 2004
Menunggu orkestrasi yang merdu.
Kompas kemaren, mengajak pembacanya untuk menengok kembali kiprah kabinet gotong royong :
Memimpin di negeri yang sedang mengalami eskalasi demokratisasi demikian cepat tidak mudah. Dalam napas reformasi yang digulirkan, banyak harapan akan perbaikan secara cepat di segala bidang. Masyarakat tak cukup sabar menunggu tahunan menilai dan merespons apa pun yang dikerjakan pemerintah. Itu sebabnya, meski secara umum kondisi makro beberapa aspek pemerintahan Megawati Soekarnoputri cukup stabil dalam tiga tahun ini, kemajuan itu belum cukup memenuhi ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi.
Menurunnya aspirasi publik terhadap kinerja pemerintahan Megawati seperti menegaskan pemerntahan ini tak cukup berdaya menyelesaikan segenap persoalan bangsa. Artinya, selama era reformasi, beum satu pemimpin nasional pun yang mampu memuaskan mesyarakat.
[…]
Adakah yang salah ?
Mencoba bangkit dari keterpurukan memang berat. Ketika krismon kemaren ada yang berubah di masyarakat Indonesia. Mereka lebih mudah menghujat dan menyalahkan pihak lain. Performansi Megawati sebagai pemimpin yang pendiam, adalah tepat untuk menghadapi hal itu. Semakin dihujat dan disalahkan, semakin bersinar kekuatan seseorang yang pendiam. Apalagi jika dalam kondisi pendiamnya, setapak demi setapak menyelesaikan sebagian dari berbagai persoalan bangsa ini. Sayangnya, sikap pendiam juga bisa menjadi boomerang.
Pelaksanaan mandat rakyat, berupa apa yang telah dilakukan pemerintah, memerlukan sosialisasi. Berbagai upaya untuk menjelaskan hal ini terlihat kaku dan terlambat dalam pemerintahan Megawati. Adanya semacam kuis Indonesia Sukses dengan Mega Fakta-nya, dinilai banyak pihak sebagai upaya yang tidak tepat waktu, karena disampaikan pada bulan-bulan yang tidak diperbolehkan kampanye.
Adakah solusinya ?
Pemerintahan baru hendaknya memikirkan public relation yang lebih baik dibandingkan pemerintahan Megawati. Menyelesaikan persoalan [problem-problem] di Indonesia perlu dilakukan setapak demi setapak, memerlukan banyak waktu, dan enersi, karena semua itu merupakan proses dan bukan instant.
Upaya Gus Dur ketika memerintah dengan menghidupkan lembaga adhoc semacam juru bicara presiden sangat diperlukan untuk saat ini maupun nanti. Dulu peran ini dilakukan oleh menteri penerangan atau menteri-menteri yang lain. Agaknya pada pemerintahan Megawati, menteri-menterinya ketularan sifat pendiam.
Ada saatnya kita diam. Ada saatnya kita perlu menjelaskan apa yang kita kerjakan. Utamanya bagi pemerintah, saat penjelasan ini diperlukan untuk “melaporkan’ kepada masyarakat atau rakyat apa yang telah dicapai pemerintah. Jangan menunggu problem-problem yang diselesaikan menjadi banyak dulu. Semua perlu sedikit demi sedikit ditabung untuk menjalin jaringan semantik yang positif dalam pikiran masyarakat. Tentunya perlu didasari dengan niat yang baik dan pencapaian prestasi yang nyata.
Saya tidak ingin menghidupkan departemen penerangan yang mempunyai kuasa pembreidelan seperti di masa Soeharto. Tapi saya ingin menekankan perlunya public relation untuk mensosialisasikan problem definition, state of solution, state of evaluation serta perlunya pembelajaran bagi masyarakat kita semua untuk menghargai prestasi orang lain.
Salah satu handicap dalam masyarakat kita.
Masyarakat kita termasuk jenis populasi yang paling tidak suka jika ada orang yang senang menceritakan prestasi dirinya sendiri. Agak beda dengan masyarakat barat.
Oleh karena itu, SBY perlu “orang lain” atau “peran yang dilakukan oleh orang lain’ untuk menceritakan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahannya, nanti. Yah, dikombinasi-lah. Kadang sosialisasi itu dilakukan oleh SBY, kadang dilakukan oleh staf juru bicaranya, kadang oleh menteri-menterinya. Jangan senang menjadi pendiam. Nanti kesannya seperti pemerintahan Megawati, bahwa pemerintah diam saja melihat problem-problem yang menggunung.
Atau bisa belajar dari yang dilakukan oleh Roosevelt, yang secara periodik menyapa rakyat Amerika, dengan melaporkan apa yang dia capai, apa saja hambatannya, serta mencoba menggali solusi alternatif dari rakyatnya. Hasilnya ? Roosevelt bisa diterima sebagai pemimpin yang mengangkat Amerika dari lembah Great Depression.
Gaya Roosevelt di alinea terakhir ini pernah disampaikan oleh penulis lain [di media lain dan di waktu yang lain].
salam,
Memimpin di negeri yang sedang mengalami eskalasi demokratisasi demikian cepat tidak mudah. Dalam napas reformasi yang digulirkan, banyak harapan akan perbaikan secara cepat di segala bidang. Masyarakat tak cukup sabar menunggu tahunan menilai dan merespons apa pun yang dikerjakan pemerintah. Itu sebabnya, meski secara umum kondisi makro beberapa aspek pemerintahan Megawati Soekarnoputri cukup stabil dalam tiga tahun ini, kemajuan itu belum cukup memenuhi ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi.
Menurunnya aspirasi publik terhadap kinerja pemerintahan Megawati seperti menegaskan pemerntahan ini tak cukup berdaya menyelesaikan segenap persoalan bangsa. Artinya, selama era reformasi, beum satu pemimpin nasional pun yang mampu memuaskan mesyarakat.
[…]
Adakah yang salah ?
Mencoba bangkit dari keterpurukan memang berat. Ketika krismon kemaren ada yang berubah di masyarakat Indonesia. Mereka lebih mudah menghujat dan menyalahkan pihak lain. Performansi Megawati sebagai pemimpin yang pendiam, adalah tepat untuk menghadapi hal itu. Semakin dihujat dan disalahkan, semakin bersinar kekuatan seseorang yang pendiam. Apalagi jika dalam kondisi pendiamnya, setapak demi setapak menyelesaikan sebagian dari berbagai persoalan bangsa ini. Sayangnya, sikap pendiam juga bisa menjadi boomerang.
Pelaksanaan mandat rakyat, berupa apa yang telah dilakukan pemerintah, memerlukan sosialisasi. Berbagai upaya untuk menjelaskan hal ini terlihat kaku dan terlambat dalam pemerintahan Megawati. Adanya semacam kuis Indonesia Sukses dengan Mega Fakta-nya, dinilai banyak pihak sebagai upaya yang tidak tepat waktu, karena disampaikan pada bulan-bulan yang tidak diperbolehkan kampanye.
Adakah solusinya ?
Pemerintahan baru hendaknya memikirkan public relation yang lebih baik dibandingkan pemerintahan Megawati. Menyelesaikan persoalan [problem-problem] di Indonesia perlu dilakukan setapak demi setapak, memerlukan banyak waktu, dan enersi, karena semua itu merupakan proses dan bukan instant.
Upaya Gus Dur ketika memerintah dengan menghidupkan lembaga adhoc semacam juru bicara presiden sangat diperlukan untuk saat ini maupun nanti. Dulu peran ini dilakukan oleh menteri penerangan atau menteri-menteri yang lain. Agaknya pada pemerintahan Megawati, menteri-menterinya ketularan sifat pendiam.
Ada saatnya kita diam. Ada saatnya kita perlu menjelaskan apa yang kita kerjakan. Utamanya bagi pemerintah, saat penjelasan ini diperlukan untuk “melaporkan’ kepada masyarakat atau rakyat apa yang telah dicapai pemerintah. Jangan menunggu problem-problem yang diselesaikan menjadi banyak dulu. Semua perlu sedikit demi sedikit ditabung untuk menjalin jaringan semantik yang positif dalam pikiran masyarakat. Tentunya perlu didasari dengan niat yang baik dan pencapaian prestasi yang nyata.
Saya tidak ingin menghidupkan departemen penerangan yang mempunyai kuasa pembreidelan seperti di masa Soeharto. Tapi saya ingin menekankan perlunya public relation untuk mensosialisasikan problem definition, state of solution, state of evaluation serta perlunya pembelajaran bagi masyarakat kita semua untuk menghargai prestasi orang lain.
Salah satu handicap dalam masyarakat kita.
Masyarakat kita termasuk jenis populasi yang paling tidak suka jika ada orang yang senang menceritakan prestasi dirinya sendiri. Agak beda dengan masyarakat barat.
Oleh karena itu, SBY perlu “orang lain” atau “peran yang dilakukan oleh orang lain’ untuk menceritakan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahannya, nanti. Yah, dikombinasi-lah. Kadang sosialisasi itu dilakukan oleh SBY, kadang dilakukan oleh staf juru bicaranya, kadang oleh menteri-menterinya. Jangan senang menjadi pendiam. Nanti kesannya seperti pemerintahan Megawati, bahwa pemerintah diam saja melihat problem-problem yang menggunung.
Atau bisa belajar dari yang dilakukan oleh Roosevelt, yang secara periodik menyapa rakyat Amerika, dengan melaporkan apa yang dia capai, apa saja hambatannya, serta mencoba menggali solusi alternatif dari rakyatnya. Hasilnya ? Roosevelt bisa diterima sebagai pemimpin yang mengangkat Amerika dari lembah Great Depression.
Gaya Roosevelt di alinea terakhir ini pernah disampaikan oleh penulis lain [di media lain dan di waktu yang lain].
salam,
Saturday, September 04, 2004
Catatan Kompas, 04 Sep 2004
1. Jalan Menuju Melek Huruf
MUSIM sekolah telah mulai. Sama seperti setahun lalu, kali ini kita juga menaksir kembali apa yang masih tersisa dari kehancuran pendidikan sekolah di Indonesia. Setiap ratapan berisi kehilangan. Tetapi perihal pendidikan sekolah, tidak jelas benar apa yang sesungguhnya sedang kita ratapi. Tentang biaya sekolah yang menjulang? Tentang mutu yang semakin kampungan? Tentang tidak nyambung-nya pendidikan dengan rekonstruksi Indonesia? Tentang tak terkaitnya persekolahan dengan pertumbuhan ekonomi? Tentang pertanyaan "untuk apa pendidikan sekolah?" Jawabnya: semua!
Lengkapnya...
2. Pendidikan Indonesia : Terpuruk di Tengah Kompetisi
INDIA adalah negara dengan segudang masalah. Kemiskinan, kurang gizi, dan pendidikan yang rendah merupakan persoalan besar di negara berpenduduk lebih dari satu miliar itu. Sekitar 40 persen penduduk India buta huruf. Angka ini melambung tinggi bila masuk lebih khusus kepada kelompok masyarakat miskin, kasta rendah, dan perempuan. Indeks Pembangunan Manusia di situ berada di peringkat 127, jauh di bawah posisi Indonesia: peringkat 111. Namun, India memiliki visi dan arah pendidikan yang jelas.
Lengkapnya...
3. Moral dan Etika Sejak Dini
LEMBARAN kertas putih berisi deretan aksara hangeul (alfabet Korea Selatan) berserakan di atas meja tamu di ruang kerja Jeon Kum-jong. Kertas-kertas berukuran lebar itu rupanya adalah alat peraga yang baru saja ia tunjukkan kepada murid-muridnya di ruang kelas III Shinkwang Elementary School.
"Kalimat-kalimat ini berisi pesan tentang moral dan etika," kata Jeon, sembari menunjukkan lembar demi lembar kertas. Jeon adalah guru sekaligus kepala sekolah di kawasan Yongsan-gu, Seoul, Korea Selatan, yang sangat menekankan penanaman nilai-nilai moral dan etika sejak dini bagi murid-muridnya.
Lengkapnya...
4. Pendidikan di Vietnam : Saudara Muda yang Mencengangkan
Bisa jadi pula, lantaran Soekarno bersama Hatta sekitar sembilan tahun lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan RI ketimbang Paman Ho mendirikan negara Vietnam sehingga orang Vietnam pun menganggap Indonesia sebagai saudara tua. Paman Ho yang selalu tampil bersahaja baru berhasil mendirikan negara Vietnam Utara tahun 1954 setelah pasukannya mengusir pemerintahan Perancis dari belahan utara Vietnam.
Lengkapnya...
5. Pendidikan di Korea Selatan : Menyeruak di Antara Dua Saudara Tua
LEE Chong-jae menerawang ke masa 50 tahun lalu, ketika hendak menjelaskan kemajuan pendidikan di negaranya, Korea Selatan. "Setelah Perang Korea, kami hampir tidak punya apa-apa selain murid sekolah. Tidak ada ruang kelas, tidak ada buku paket, tidak ada guru, tetapi kami punya anak-anak yang harus belajar," tuturnya mengenang.
SEMANGAT menjadi kata kunci yang membawa kebangkitan pendidikan Korea Selatan hingga siap bersaing dengan negara lain. Mereka mulai dengan membangun infrastruktur pendidikan yang luluh lantak akibat Perang Korea, lalu membenahi kualitasnya.
Lengkapnya...
6. Pendidikan di India : Pusat Keunggulan Menuju Negara Maju
"Berpikir adalah kemajuan. Tidak berpikir merupakan stagnasi bagi individu, organisasi, dan negara. Berpikir mengarahkan pada tindakan. Pengetahuan tanpa tindakan tidak ada gunanya dan tidak relevan. Pengetahuan dengan tindakan mengubah kesengsaraan menjadi kesejahteraan." Dr Abdul Kalam, Pakar Aeronautika yang Presiden India
Lengkapnya...
7. Pendidikan di Daratan China : Menghadapi Lingkungan Global
BELAJAR sudah menjadi sifat alamiah orang-orang China. Sehingga tidak mengherankan bila sistem pendidikan formal berbentuk sekolah yang kita kenal sekarang ini di daratan China memiliki sejarah panjang 3.500-an tahun. Bahasa China sendiri, baik itu dialek nasional Mandarin atau dialek daerah-daerah (seperti Hokkian, Konghu, Khe, dan lainnya), mengharuskan siapa saja di daratan China harus belajar apakah itu huruf kanji maupun intonasi nada dalam bahasa percakapan.
Lengkapnya...
8. Pendidikan di Singapura : Ditata seperti Sebuah Orkestra
APA yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan? Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah, jika bisa. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar ruang sekolah.
TAMPAKNYA hal itu tersedia di Singapura. Perbandingan sistem pendidikan di Singapura dengan Indonesia seperti bumi dan langit rasanya. Departemen Pendidikan Singapura (Ministry of Education) tampaknya lebih banyak bekerja dan memberi perhatian besar pada pengembangan pendidikan ketimbang memanfaatkan pendidikan sebagai sumber rezeki bagi oknum atau pegawai-pegawai departemen itu.
Lengkapnya...
MUSIM sekolah telah mulai. Sama seperti setahun lalu, kali ini kita juga menaksir kembali apa yang masih tersisa dari kehancuran pendidikan sekolah di Indonesia. Setiap ratapan berisi kehilangan. Tetapi perihal pendidikan sekolah, tidak jelas benar apa yang sesungguhnya sedang kita ratapi. Tentang biaya sekolah yang menjulang? Tentang mutu yang semakin kampungan? Tentang tidak nyambung-nya pendidikan dengan rekonstruksi Indonesia? Tentang tak terkaitnya persekolahan dengan pertumbuhan ekonomi? Tentang pertanyaan "untuk apa pendidikan sekolah?" Jawabnya: semua!
Lengkapnya...
2. Pendidikan Indonesia : Terpuruk di Tengah Kompetisi
INDIA adalah negara dengan segudang masalah. Kemiskinan, kurang gizi, dan pendidikan yang rendah merupakan persoalan besar di negara berpenduduk lebih dari satu miliar itu. Sekitar 40 persen penduduk India buta huruf. Angka ini melambung tinggi bila masuk lebih khusus kepada kelompok masyarakat miskin, kasta rendah, dan perempuan. Indeks Pembangunan Manusia di situ berada di peringkat 127, jauh di bawah posisi Indonesia: peringkat 111. Namun, India memiliki visi dan arah pendidikan yang jelas.
Lengkapnya...
3. Moral dan Etika Sejak Dini
LEMBARAN kertas putih berisi deretan aksara hangeul (alfabet Korea Selatan) berserakan di atas meja tamu di ruang kerja Jeon Kum-jong. Kertas-kertas berukuran lebar itu rupanya adalah alat peraga yang baru saja ia tunjukkan kepada murid-muridnya di ruang kelas III Shinkwang Elementary School.
"Kalimat-kalimat ini berisi pesan tentang moral dan etika," kata Jeon, sembari menunjukkan lembar demi lembar kertas. Jeon adalah guru sekaligus kepala sekolah di kawasan Yongsan-gu, Seoul, Korea Selatan, yang sangat menekankan penanaman nilai-nilai moral dan etika sejak dini bagi murid-muridnya.
Lengkapnya...
4. Pendidikan di Vietnam : Saudara Muda yang Mencengangkan
Bisa jadi pula, lantaran Soekarno bersama Hatta sekitar sembilan tahun lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan RI ketimbang Paman Ho mendirikan negara Vietnam sehingga orang Vietnam pun menganggap Indonesia sebagai saudara tua. Paman Ho yang selalu tampil bersahaja baru berhasil mendirikan negara Vietnam Utara tahun 1954 setelah pasukannya mengusir pemerintahan Perancis dari belahan utara Vietnam.
Lengkapnya...
5. Pendidikan di Korea Selatan : Menyeruak di Antara Dua Saudara Tua
LEE Chong-jae menerawang ke masa 50 tahun lalu, ketika hendak menjelaskan kemajuan pendidikan di negaranya, Korea Selatan. "Setelah Perang Korea, kami hampir tidak punya apa-apa selain murid sekolah. Tidak ada ruang kelas, tidak ada buku paket, tidak ada guru, tetapi kami punya anak-anak yang harus belajar," tuturnya mengenang.
SEMANGAT menjadi kata kunci yang membawa kebangkitan pendidikan Korea Selatan hingga siap bersaing dengan negara lain. Mereka mulai dengan membangun infrastruktur pendidikan yang luluh lantak akibat Perang Korea, lalu membenahi kualitasnya.
Lengkapnya...
6. Pendidikan di India : Pusat Keunggulan Menuju Negara Maju
"Berpikir adalah kemajuan. Tidak berpikir merupakan stagnasi bagi individu, organisasi, dan negara. Berpikir mengarahkan pada tindakan. Pengetahuan tanpa tindakan tidak ada gunanya dan tidak relevan. Pengetahuan dengan tindakan mengubah kesengsaraan menjadi kesejahteraan." Dr Abdul Kalam, Pakar Aeronautika yang Presiden India
Lengkapnya...
7. Pendidikan di Daratan China : Menghadapi Lingkungan Global
BELAJAR sudah menjadi sifat alamiah orang-orang China. Sehingga tidak mengherankan bila sistem pendidikan formal berbentuk sekolah yang kita kenal sekarang ini di daratan China memiliki sejarah panjang 3.500-an tahun. Bahasa China sendiri, baik itu dialek nasional Mandarin atau dialek daerah-daerah (seperti Hokkian, Konghu, Khe, dan lainnya), mengharuskan siapa saja di daratan China harus belajar apakah itu huruf kanji maupun intonasi nada dalam bahasa percakapan.
Lengkapnya...
8. Pendidikan di Singapura : Ditata seperti Sebuah Orkestra
APA yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan? Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah, jika bisa. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar ruang sekolah.
TAMPAKNYA hal itu tersedia di Singapura. Perbandingan sistem pendidikan di Singapura dengan Indonesia seperti bumi dan langit rasanya. Departemen Pendidikan Singapura (Ministry of Education) tampaknya lebih banyak bekerja dan memberi perhatian besar pada pengembangan pendidikan ketimbang memanfaatkan pendidikan sebagai sumber rezeki bagi oknum atau pegawai-pegawai departemen itu.
Lengkapnya...
Internet Sampai ke Pedesaan
Pikiran Rakyat, Sabtu, 04 September 2004
Internet Sampai ke Pedesaan
Meneg Kominfo Menargetkan Terealisasi pada 2015
BANDUNG, (PR).-
Pemerintah daerah seluruh Indonesia diharuskan sudah memiliki electronic govenrment atau e-govt berupa situs dan e-mail paling lambat tahun 2005. Sedangkan seluruh desa, rumah sakit, sekolah dan perguruan tinggi, serta kantor-kantor pemerintahan harus tersambungkan dengan internet pada tahun 2015.
Hal itu disampaikan oleh Meneg Komunikasi Informasi (Kominfo) Syamsul Maarif dalam sambutan dibacakan staf ahli Meneg Kominfo Drs. Amry, M.Sc, dalam seminar internasional teknologi informasi di Hotel Panghegar, Rabu (1/9), yang diadakan oleh STMIK AMIK Bandung.
Pembicara lain adalah direktur di Universitas Multimedia Malaysia Dr. David Asirvatham, Ketua STMIK AMIK Bandung Yusuf Arifin, S.Si, pakar komunikasi Prof. Dr. Hj. Nina Syam, Kepala Bapesitelda Jabar Drs. Dodo Perdata, dosen FISIP Unpad M. Fadhil Nurdin, M.A., P.Hd., dan pakar multimedia PT Telkom Ir. Rizkan Chandra.
Keharusan memiliki e-govt dan tersambung ke desa-desa, sekolah dan perguruan tinggi, serta kantor-kantor pemerintahan dengan internet merupakan hasil kesepakatan konferensi kepala negara sedunia. "Mau tidak mau Indonesia harus melaksanakannya, padahal kesenjangan digital amat besar hingga kita harus bergerak cepat. Di bidang infrastruktur komunikasi dan informasi kita harus bekerja ekstrakeras," tegasnya.
Menurut Syamsul Maarif, penetrasi komunikasi dan penggunaan internet di Indonesia masih amat rendah bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. "Tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih amat jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand. Padahal target dunia pada tahun 2015, 50% penduduk dunia termasuk Indonesia sudah mampu mengakses internet," katanya.
Sedangkan target penetrasi radio dan TV adalah 100% yang secara kuantitas Indonesia sudah bisa memenuhinya. "Dari segi kualitas akses kepada media elektronik apalagi media cetak perlu terus dikembangkan. Tentu saja untuk mengejar target tahun 2005 dan tahun 2015 perlu kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," katanya.
Menurut Yusuf Arifin, Indonesia akan kesulitan mencapai target baik pada tahun 2005 maupun tahun 2015 akibat kendala serius yang menghadang teknologi informasi. "Kesenjangan teknologi informasi amat kentara di Indonesia dibandingkan AS, RRC, Korea Selatan, bahkan Malaysia. Dengan jumlah penduduk Indonesia 212 juta ternyata pengguna telefon hanya 34,4 juta orang, penetrasi telefon hanya 3,5%, dan komputer 1%. Bahkan penetrasi internet cuma 0,5%," katanya.
Fadhil Nurdin menambahkan, pengguna internet di Indonesia baru sekira 4,5 juta (2,5%), pemilik telefon rumah 7 juta (3,5%), dan telefon genggam sekira 6 juta (3%). "Kuantitas dan kualitas prasarana komunikasi masih terbatas baik stasiun TV, radio, satelit, media cetak, dan sebagainya. Masih banyak daerah yang belum bisa mengakses akibat jangkauan jaringan komunikasi yang terbatas," ungkapnya.
Di samping itu, Indonesia masih terbelit dengan masalah perekonomian hingga menganggap teknologi informasi sebagai masalah mahal dan kurang penting. "Belum lagi dengan kualitas SDM kita yang masih rendah ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di peringkat 112 dari 175 negara. Akibatnya, budaya informasi belum tumbuh meluas sebab sebagian besar masyarakat belum terbiasa memanfaatkan teknologi informasi," ujarnya.
Sedangkan David Asirvatham mengatakan, sebanyak 700 juta warga dunia sudah terhubungkan dengan internet termasuk Indonesia dan akan terus tumbuh secara signifikan. "Namun, jumlah tersebut baru mencapai 11% dari seluruh penduduk dunia hingga sebagian besar belum terakses dan mengakses internet. Perkembangan bisnis teknologi informasi diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS pada tahun 2004 di Asia saja," katanya. (A-71)***
sumber:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/04/1101.htm
Internet Sampai ke Pedesaan
Meneg Kominfo Menargetkan Terealisasi pada 2015
BANDUNG, (PR).-
Pemerintah daerah seluruh Indonesia diharuskan sudah memiliki electronic govenrment atau e-govt berupa situs dan e-mail paling lambat tahun 2005. Sedangkan seluruh desa, rumah sakit, sekolah dan perguruan tinggi, serta kantor-kantor pemerintahan harus tersambungkan dengan internet pada tahun 2015.
Hal itu disampaikan oleh Meneg Komunikasi Informasi (Kominfo) Syamsul Maarif dalam sambutan dibacakan staf ahli Meneg Kominfo Drs. Amry, M.Sc, dalam seminar internasional teknologi informasi di Hotel Panghegar, Rabu (1/9), yang diadakan oleh STMIK AMIK Bandung.
Pembicara lain adalah direktur di Universitas Multimedia Malaysia Dr. David Asirvatham, Ketua STMIK AMIK Bandung Yusuf Arifin, S.Si, pakar komunikasi Prof. Dr. Hj. Nina Syam, Kepala Bapesitelda Jabar Drs. Dodo Perdata, dosen FISIP Unpad M. Fadhil Nurdin, M.A., P.Hd., dan pakar multimedia PT Telkom Ir. Rizkan Chandra.
Keharusan memiliki e-govt dan tersambung ke desa-desa, sekolah dan perguruan tinggi, serta kantor-kantor pemerintahan dengan internet merupakan hasil kesepakatan konferensi kepala negara sedunia. "Mau tidak mau Indonesia harus melaksanakannya, padahal kesenjangan digital amat besar hingga kita harus bergerak cepat. Di bidang infrastruktur komunikasi dan informasi kita harus bekerja ekstrakeras," tegasnya.
Menurut Syamsul Maarif, penetrasi komunikasi dan penggunaan internet di Indonesia masih amat rendah bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. "Tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih amat jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand. Padahal target dunia pada tahun 2015, 50% penduduk dunia termasuk Indonesia sudah mampu mengakses internet," katanya.
Sedangkan target penetrasi radio dan TV adalah 100% yang secara kuantitas Indonesia sudah bisa memenuhinya. "Dari segi kualitas akses kepada media elektronik apalagi media cetak perlu terus dikembangkan. Tentu saja untuk mengejar target tahun 2005 dan tahun 2015 perlu kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," katanya.
Menurut Yusuf Arifin, Indonesia akan kesulitan mencapai target baik pada tahun 2005 maupun tahun 2015 akibat kendala serius yang menghadang teknologi informasi. "Kesenjangan teknologi informasi amat kentara di Indonesia dibandingkan AS, RRC, Korea Selatan, bahkan Malaysia. Dengan jumlah penduduk Indonesia 212 juta ternyata pengguna telefon hanya 34,4 juta orang, penetrasi telefon hanya 3,5%, dan komputer 1%. Bahkan penetrasi internet cuma 0,5%," katanya.
Fadhil Nurdin menambahkan, pengguna internet di Indonesia baru sekira 4,5 juta (2,5%), pemilik telefon rumah 7 juta (3,5%), dan telefon genggam sekira 6 juta (3%). "Kuantitas dan kualitas prasarana komunikasi masih terbatas baik stasiun TV, radio, satelit, media cetak, dan sebagainya. Masih banyak daerah yang belum bisa mengakses akibat jangkauan jaringan komunikasi yang terbatas," ungkapnya.
Di samping itu, Indonesia masih terbelit dengan masalah perekonomian hingga menganggap teknologi informasi sebagai masalah mahal dan kurang penting. "Belum lagi dengan kualitas SDM kita yang masih rendah ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di peringkat 112 dari 175 negara. Akibatnya, budaya informasi belum tumbuh meluas sebab sebagian besar masyarakat belum terbiasa memanfaatkan teknologi informasi," ujarnya.
Sedangkan David Asirvatham mengatakan, sebanyak 700 juta warga dunia sudah terhubungkan dengan internet termasuk Indonesia dan akan terus tumbuh secara signifikan. "Namun, jumlah tersebut baru mencapai 11% dari seluruh penduduk dunia hingga sebagian besar belum terakses dan mengakses internet. Perkembangan bisnis teknologi informasi diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS pada tahun 2004 di Asia saja," katanya. (A-71)***
sumber:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/04/1101.htm
Friday, August 27, 2004
Subscribe to:
Posts (Atom)