Kolom Hermawan Kartajaya

Senin, 24 Januari 2005

Strategi Memenangi Persaingan Bisnis

KEHIDUPAN manusia tidak akan bisa dilepaskan dari teknologi. Bahkan, sejak dulu kita selalu memakai bantuannya dalam beragam tingkat kehidupan. Lantas dari sini kemudian muncul pertanyaan, apa inovasi teknologi terbesar yang memengaruhi manusia selama 25 tahun terakhir?

Sejak akhir tahun lalu pertanyaan tersebut tampil sebagai topik pembicaraan hangat karena selalu diulang dalam beragam tayangan CNN. Para pemirsa di seluruh dunia semakin bertambah penasaran sebab CNN dengan sengaja justru telah membocorkan peringkat semua penemuan teknologi termaksud, sejak nomor urut 25 sampai ke nomor 2. Empat besarnya, berturut-turut dari bawah, adalah e-mail, kemudian serat optik, komputer pribadi, dan nomor 2, telepon seluler.

"Mana nomor satunya? Kita boleh saja menebak, tetapi jawaban yang benar baru akan ditayangkan CNN pada hari Minggu 16 Januari pukul delapan malam ET (Eastern Time) dari studio pusatnya," kata Hermawan Kartajaya.

Dengan cepat, orang Surabaya yang kini dijuluki sebagai salah seorang dari 50 guru marketing kelas dunia sekaligus pimpinan puncak MarkPlus & Co ini langsung menambahkan, "Tetapi, apa pun yang minggu depan oleh CNN dinobatkan menjadi penemuan teknologi nomor 1, yang pasti teknologi memang harus bisa dipasarkan agar bermanfaat...."

MarkPlus yang didirikan Hermawan memang sebuah fenomena unik. Desember 1989 dia memutuskan keluar dari posisi mapan dalam jajaran eksekutif produsen rokok Sampoerna.

"Ayah dulu memberi saya nama Tan Tjiu Shiok, artinya selalu mengejar pengetahuan, sebab dia punya obsesi saya harus menjadi guru. Amanat beliau memang saya laksanakan. Selama 20 tahun saya menjadi guru SMA dan karena gaji kecil masih harus merangkap kerja, dari pembuat TV sampai produsen rokok. Tetapi akhirnya saya memutuskan keluar dan kembali menjadi guru," tutur Hermawan.

Memang bukan sekadar guru di lembaga pendidikan formal. Dengan pengalamannya selama bekerja, Hermawan mendirikan MarkPlus, konsultan bisnis dan pemasaran di Surabaya, hanya dibantu dua tenaga staf. Hermawan menjelaskan, "Saya senang naik kapal, maka saya mengibaratkan diri saya sebagai pembangun, kapten kapal sekaligus pemiliknya. Memang kapal sulit sekali bisa langsung ke laut, harus lewat kanal, sungai, teluk, baru nantinya terjun ke laut lepas...."

BERAWAL dari kantor dengan hanya dua tenaga staf, MarkPlus mulai 1994 pindah ke Jakarta tanpa melepaskan kantor di Surabaya. Perpindahan ini dengan tujuan agar bisa menangkap pasar yang lebih luas. Sekarang, sesudah 15 tahun memasyarakat, dengan dukungan sekitar 400 tenaga staf, lembaga konsultan bisnis tersebut semakin berkembang, mencakup juga Semarang, Bandung, dan Medan.

Bahkan, mereka tidak hanya ingin jadi jago kandang sebab tahun lalu telah melebar ke Singapura dan tahun ini akan dilanjutkan dengan membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Herwaman selalu punya impian besar. "Mulai tahun 2005, MarkPlus punya standar dunia, prespektif regional dan dukungan lokal. Strategi berpikir global dalam langkah lokal jelas sudah tidak memadai untuk pengembangan bisnis masa kini. Semua kawasan berusaha menyatu dalam menemukan peluang, semisal Eropa, Asia Selatan, ASEAN. Maka upaya itu pula yang harus kita gunakan...," tuturnya.

Sebagai orang yang selalu optimistis, nyali Hermawan tidak surut ketika dihadapkan kepada tantangan. Saat krisis ekonomi tahun 1997 merontokkan perekonomian Asia sehingga julukan "macan" berubah menjadi "kucing", dia justru tetap tegar. "Dalam aksara China, krisis gabungan kata wei dan ji, maknanya bahaya dan peluang. Maka saya yakin, krismon (krisis moneter) harus menyadarkan diri untuk menemukan peluang agar bisa tetap berjaya di masa depan. Kuncinya, setelah semua persyaratan terpenuhi, pemasaran harus tetap dilakukan...."

Tahun 1998 Hermawan terpilih sebagai Ketua Federasi Marketing Asia Pasifik, tahun berikutnya ditunjuk menjadi Presiden World Marketing Association. Terobosannya semakin nyata ketika tanpa sengaja dia bertemu Philip Kotler, mahaguru marketing internasional dari Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, AS.

Kotler terkesan dengan model pemasaran hasil rancangan Hermawan. Mereka berdua langsung sepakat menulis buku, terbit tahun 2000 dengan judul Repositioning Asia: From Bubble to Sustainable Economy. Isinya, beragam langkah strategis agar bisnis kita mampu mengatasi badai krismon di Asia. Selain itu, juga agar sanggup menghadapi datangnya masa ekonomi baru sekaligus persiapan untuk mengatasi terjadinya kemungkinan buruk di masa mendatang.

SESUDAH buku pertama itu terbit, sampai sekarang telah tiga buku mereka tangani bersama, termasuk buku Attracting Investors dengan subjudul A Marketing Approach to Finding Funds for Your Bussiness yang telah diedarkan sejak akhir September tahun lalu. Buku tersebut menunjukkan, business plan hanya merupakan bagian dari business proposal sehingga maknanya, dalam menawarkan proposal bisnisnya, setiap pengusaha wajib melengkapi dengan semua informasi agar memikat kepercayaan investor.

"Maka jelas keliru kalau kita datang ke para calon investor sekadar membagikan rencana dan rancangan bisnis yang seragam. Marketers, para pemasar, harus paham kepada ciri-ciri calon pelanggannya, dalam hal ini calon pemasok modal. Maka mereka harus bisa lebih memfokuskan presentasi berikut rancangan bisnisnya."

Tanggal 22 Desember, persis pada Hari Ibu atau empat hari sebelum badai tsunami mengamuk, Hermawan menyelenggarakan malam dana untuk membantu Unicef, lembaga PBB yang khusus membantu kesejahteraan anak-anak.

"Malam itu terkumpul dana sebesar satu miliar rupiah yang langsung saya serahkan kepada Unicef. Saya rela ngemis demi membantu anak-anak Indonesia agar mereka punya peluang sehingga bisa meraih masa depan lebih baik...," ujar Hermawan. Hermawan sering tersentuh hatinya kepada anak-anak kecil sebab dia sendiri sadar, dulu dia juga berangkat dari keluarga miskin.

Adakah kesulitan yang ditemui Hermawan ketika mulai merintis bisnis dengan menjual konsep pemasaran?

Sambi tergelak dia mengungkapkan, "Waktu itu banyak orang dan rekan saya malah geleng-geleng kepala sambil bertanya, apa sih yang akan kau jual? Tetapi syukurlah, kini situasinya memang sudah berubah. Kompetisi bisnis semakin tajam sehingga mau tak mau para pengusaha memerlukan strategi tersendiri dalam upaya memasarkan produk mereka. Strategi itulah yang saya tawarkan." (Julius Pour)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/24/ekonomi/1513064.htm

Laporan Kemiskinan Bank Dunia

Senin, 24 Januari 2005

Bank Dunia: Lebih dari 110 Juta Penduduk RI Miskin

Jakarta, Kompas - Bank Dunia menyebutkan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS atau Rp 18.310 per hari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja sehingga sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia.

Ekonom senior Bank Dunia, Jehan Arulpragasam, mengungkapkan hal tersebut pada pertemuan ke-14 antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara dan lembaga keuangan multilateral anggota Consultative Group on Indonesia (CGI) di Jakarta, Kamis (20/1).

Arulpragasam mengatakan, keputusan Pemerintah Indonesia untuk memasukkan program pengentasan kemiskinan (Poverty Reduction Strategy/ PRS) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan langkah maju dalam membawa masalah kemiskinan pada fokus pemerintah. Sekarang ini, menurut dia, merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengimplementasikan seluruh program tersebut.

"Langkah-langkah itu harus dimulai dengan mengintegrasikan target dan program ke dalam rencana kerja tahunan pemerintah, rencana kerja para menteri, dan rencana anggaran," ujar Arulpragasam.

Menurut dia, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin harus menjadi pilar utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Prioritas yang harus menjadi sasaran adalah kawasan pedesaan.

"Pengentasan kemiskinan di pedesaan itu harus diisi dengan program berskala besar pada investasi jalan di pedesaan, karena itu merupakan cara paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sekitar lima persen penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap jalan-jalan yang layak. Pembangunan jalan di pedesaan itu dapat didanai dari dana alokasi khusus," ujarnya.

Arulpragasam menegaskan, pemerintah juga perlu mempercepat sertifikasi lahan di pedesaan karena pemilik lahan di pedesaan yang telah memiliki sertifikat kurang dari 25 persen. Pengamanan terhadap kepemilikan lahan itu sangat penting untuk mendorong produktivitas investasi tanah dan pertanian. "Selain itu, akses terhadap sertifikasi lahan akan dapat membantu orang miskin dalam mengakses sumber-sumber kredit," kata Arulpragasam.

Menurut Arulpragasam, sekitar 50 persen rumah tangga di Indonesia memiliki kelemahan dalam mengakses kredit mikro. Meskipun demikian, solusi terbaik untuk itu adalah bukan dengan menyiapkan subsidi kredit, namun pemerintah dapat menciptakan jalur langsung yang menghubungkan antara sektor perbankan formal dan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan berskala mikro.

"Setelah itu, perlu disiapkan kerangka hukum yang akan mengizinkan lembaga penyedia jasa keuangan berskala mikro itu memberikan kredit kepada masyarakat miskin," kata Arulpragasam.

Sementara itu, Penasihat Senior Bank Dunia Joel Hellman mengatakan, sebagian besar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka, bahkan keluar sebelum kelas dua. Pemerintah dapat mencegah masalah itu dengan mendirikan sekolah untuk masyarakat miskin dengan dana alokasi khusus.

"Indonesia telah membelanjakan Rp 74 triliun untuk perlindungan sosial pada tahun 2004, lebih dari anggaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan. Hanya sepuluh persen saja yang benar-benar dialokasikan untuk mengentaskan orang miskin. Beri lebih banyak lagi uang untuk kawasan-kawasan berpenduduk miskin," papar Hellman.

Risiko makroekonomi

Sementara itu, pada bagian lain pertemuan CGI, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer mengatakan, Indonesia masih akan menghadapi risiko makroekonomi yang terjadi pada tahun 2005. Risiko tersebut adalah masalah profil pembayaran utang luar negeri pemerintah yang masih menjadi beban berat bagi keuangan negara, meskipun stok utang dilaporkan terus menurun.

"Pemerintah masih membutuhkan pinjaman sekitar 10 miliar dollar AS hingga 11 miliar dollar AS per tahun selama empat hingga lima tahun mendatang. Tujuh hingga delapan miliar dollar AS di antaranya merupakan pembayaran kembali utang-utang yang sudah ada. Ini dapat dikelola dengan baik jika makroekonomi Indonesia kuat. Berbagai ketidakstabilan akan membuat utang-utang itu semakin mahal," kata Steer lebih lanjut.

Menurut Steer, untuk menghadapi risiko tersebut, Indonesia diharapkan segera merealisasikan tender atas 91 proyek yang ditawarkan dalam Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia paling lambat pada 1 Maret 2005. Hal itu perlu dilakukan karena pemegang modal akan terus mengawasi berbagai janji pemerintah yang terkait dengan investasi, mulai dari prosedur bea cukai hingga kemudahan di perizinan.

"Sebuah langkah cepat memang sangat diperlukan, namun harus diikuti dengan proses yang profesional dan transparan," kata Steer.

Menurut Steer, transparansi merupakan masalah utama karena niat baik yang telah disampaikan pemerintah pada tataran birokrasi eselon satu belum diserap oleh birokrat pada eselon dua dan tiga di semua departemen. Dunia usaha belum melihat adanya sikap yang sama baiknya pada pejabat-pejabat di eselon dua dan tiga yang justru bertemu dengan para pengusaha setiap hari.

"Reformasi pelayanan publik, termasuk kemurnian pada pertanggungjawaban birokrat, merupakan keputusan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah," ujarnya. (oin)

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/24/ekonomi/1513571.htm

Kebijakan yang Tak Jelas

Selasa, 18 Januari 2005

Investor Persoalkan Kebijakan yang Tak Jelas

Jakarta, Kompas - Kalangan investor asing yang mengikuti Pertemuan Puncak Infrastruktur (Infrastructure Summit) 2005 di Jakarta, Senin (17/1), umumnya siap memenuhi ajakan pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini mereka masih ragu menyangkut iklim investasi di Indonesia. Tuntutan kepada pemerintah nyaris seragam dan klasik, yakni persoalan kebijakan yang belum jelas serta belum adanya kepastian hukum dan keamanan berinvestasi.

Pemerintah yang pada pertemuan ini menawarkan 91 proyek infrastruktur senilai 22 miliar dollar Amerika Serikat dinilai belum siap menyangkut kebijakan-kebijakan pendukung investasi.

Tuntutan agar iklim investasi diperbaiki antara lain diungkapkan oleh Presiden Direktur/Chief Executive Officer PT Paiton Energy Ronald P Landry dan Presiden Direktur PT MS Water Peter von Stiegler. Keluhan soal iklim investasi juga diungkapkan oleh kalangan investor dalam negeri, termasuk sejumlah pemimpin badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam sesi tanya jawab selama pertemuan, sebagian besar calon investor masih meragukan kesungguhan pemerintah dalam menjamin kepastian usaha, terutama terkait dengan persoalan otonomi daerah. Selain itu, mereka juga menyinggung cap korupsi yang melekat pada Indonesia dan masih adanya praktik monopoli oleh perusahaan BUMN.

"Presentasi yang disampaikan cukup baik, dan semua proyek yang ditawarkan juga cukup menarik, tapi sayangnya kami masih meragukan sejauh mana Pemerintah Indonesia dapat memberikan kepastian usaha. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang menyebabkan sangat banyaknya regulasi yang tumpang tindih," kata salah seorang pejabat Bank Pembangunan Asia.

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (AJTI) Fatchur Rochman dan Direktur Utama PT Jasa Marga Syarifuddin Alambai mencontohkan kasus investasi di sektor jalan tol. Sebanyak 1.500 kilometer proyek jalan tol yang ditawarkan pemerintah ternyata lahannya sama sekali belum dibebaskan.

Yang dilakukan baru sebatas prastudi kelayakan. Hal ini dikhawatirkan akan membuat program investasi jalan tol tidak akan berjalan mulus seperti direncanakan, sebab proses pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan bebas hambatan biasanya menghabiskan waktu lama dan menyebabkan biaya membengkak beberapa kali lipat.

"Lihat saja, proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) yang ditangani PT Jasa Marga. Ruas Hankam-Cikunir dan Veteran-Ulujami sudah menghabiskan waktu sekitar dua tahun, tetapi proses pembebasan lahan yang tinggal puluhan meter persegi itu belum juga dituntaskan. Sikap pemerintah pusat dan daerah selalu bertolak belakang," kata Fatchur Rochman.

Presiden Direktur/Chief Executive Officer PT Paiton Energy Ronald P Landry yang perusahaannya akan menambah investasi di pembangkit listrik mengaku gembira mendengar pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Aburizal Bakrie yang mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2005 sebagai payung kontrak listrik di Indonesia.

Akan tetapi dia sangat berharap pemerintah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai PP tersebut. Landry juga mengatakan, investor membutuhkan arahan yang jelas dari pemerintah. Selain itu, dibutuhkan kepastian hukum, transparansi, perlindungan investasi, serta upaya mengurangi birokrasi atau peraturan yang terlalu panjang dan banyak.

Permintaan yang sama disampaikan Peter von Stiegler, Presiden Direktur PT MS Water, perusahaan Jerman yang akan membangun infrastruktur pengadaan air bersih. "Dulu kami pernah mencoba membantu memberdayakan perusahaan daerah air minum melalui suntikan Bank Pembangunan Asia. Hasilnya gagal. Lalu, kami mencoba bekerja sama lagi dengan sejumlah perusahaan swasta di Jakarta, juga hasilnya sama. Setelah dicari, ternyata masalahnya adalah sistem pengelolaan yang buruk dan tidak transparan," ungkapnya.

Duta Besar Belanda Ruud Treffers mengatakan, minat dunia usaha dari Uni Eropa untuk berinvestasi di Indonesia sebenarnya sangat besar. Bidang yang diminati antara lain konstruksi, pembiayaan untuk jalan, jembatan, suplai air bersih, pembangkit tenaga listrik, pembangunan bandar udara, pelabuhan, dan telekomunikasi.

Minat itu dapat direalisasikan dalam waktu dekat jika didukung kepastian hukum. "Hanya transparan dan kepastian hukum yang dapat menciptakan kepercayaan untuk investasi jangka panjang di Indonesia," kata Treffers.

Hal senada diungkapkan Duta Besar Kanada Randolph Mank yang mengatakan dirinya didampingi para investor dari Kanada sedang menjajaki investasi di Indonesia. Selama tiga bulan terakhir, Kanada telah mengumumkan investasi baru senilai 680 juta dollar AS di bidang pertambangan dan migas di Indonesia.

Tawarkan keuntungan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Pertemuan Infrastruktur mengajak kalangan investor yang hadir dalam pertemuan untuk ikut mengambil kesempatan berinvestasi di bidang infrastruktur yang ditawarkan pemerintah. "Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi para pelaku usaha di bidang infrastruktur," katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama, baik dunia usaha domestik maupun asing, untuk membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara membuat Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar bagi perbaikannya," kata Presiden.

Mengenai daya tarik investasi di Indonesia, Presiden mengatakan pemerintah telah membuat kebijakan khusus, terutama di bidang perpajakan dan administrasi.

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengakui, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang birokrasinya terlalu panjang dan sarat praktik korupsi. Namun, pemerintah saat ini akan berupaya keras untuk mengurangi praktik korupsi.

Aburizal juga mengatakan, pemerintah akan menyederhanakan birokrasi sehingga berbagai perizinan yang terkait dengan birokrasi bisa lebih dipercepat penyelesaiannya.

Menyangkut investasi jalan tol, Fatchur dan Alambai mengingatkan proses pembebasan lahan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Apa yang disepakati atau diatur pemerintah pusat sejak era reformasi tidak selalu ditaati pemerintah daerah. Daerah biasanya membuat kebijakan sendiri yang umumnya menghambat proses investasi.

Kedua pelaku bisnis jalan tol tersebut meminta pemerintah membuat kebijakan yang tegas yang ditaati semua pihak, mulai dari pusat hingga daerah.

Direktur Sistem Jaringan Prasarana Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Eduard T Pauner juga mengakui belum dibebaskannya lahan 1.500 kilometer proyek jalan tol. Namun, menurut dia, biaya pembebasan lahan merupakan bagian dari investasi sehingga harus ditanggung investor. (FAJ/OTW/OIN/HAR/JAN/BOY)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/18/UTAMA/1508039.htm

Mar’ie Muhammad

Minggu, 16 Januari 2005

LEBIH JAUH DENGAN : Mar’ie Muhammad

GEMPA bumi dan gelombang tsunami yang menerjang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Minggu, 26 Desember 2004, menyisakan kepedihan mendalam. Lebih dari seratus ribu penduduk tewas, bangunan-bangunan yang diguncang gempa roboh disapu tsunami, banyak orang kehilangan tempat tinggal, sanak keluarga, harta benda, dan mata pencaharian.
Peristiwa pedih di provinsi paling barat itu tak hanya menyentuh hati seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional. Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dari berbagai negara turut ambil bagian dalam tugas kemanusiaan, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI).

Apa saja yang dikerjakan PMI untuk menangani bencana tersebut? Di sela kesibukannya, Ketua Umum PMI Mar’ie Muhammad (65) menyempatkan diri memaparkannya kepada Kompas, Jumat (14/1), sebelum ia kembali ke Aceh untuk waktu sepekan pada Minggu (16/1).
Mar’ie, yang siang itu mengenakan kemeja biru dan tampak letih karena setiap hari harus begadang, membuka percakapan di markas PMI Jalan Gatot Subroto Kav 96, Jakarta, dengan melempar pertanyaan, "Apa sebenarnya yang ingin kita tuju?" yang kemudian dijawabnya sendiri.

"Menurut pendapat saya, secara bertahap tetapi konsisten dan pencapaiannya terukur, yang hendak dituju dalam jangka waktu 5-10 tahun yang akan datang melalui berbagai tahapan adalah membangun kembali masa depan Aceh dengan identitas, budaya, adat-istiadat, tradisi, dan kepercayaan mereka.

Pendekatannya dengan kemanusiaan, dengan mengingat bahwa keluarga adalah fondasi. Apalagi di Aceh, kekerabatan sangat dekat, mereka menyatu dengan kaumnya, sering bertemu dalam meunasah (surau). Itulah komunitas terkecil, mereka itu akar rumput masyarakat Aceh, mereka menyatu dengan meunasah.

Mengapa saya mulai dengan pendapat seperti ini? Karena, kalau hanya tertegun dan terperangkap pada masalah fisik, kita akan kehilangan esensi persoalan yang dihadapi. Saya khawatir kita akan masuk ke "semak-semak". Ini hasil kontemplasi dan ini bukan hanya abstrak.

Apa yang saya kemukakan tadi memang tampak absurd, tetapi ini masalah riil. Membangun masyarakat Aceh keseluruhan dengan fondasi tadi, menyatu dengan lingkungan, hanya bisa kalau kita menciptakan kondisi yang kondusif.

Bagaimana membangun lingkungan yang kondusif?

Kita harus membangun masyarakat Aceh secara bertahap, tetapi pasti dan konsisten dalam jangka waktu 5-10 tahun. Mungkin bisa lebih. Kita harus sabar, tetapi tekun dan konsisten. Sekarang ini masyarakat sudah tercabik-cabik karena kehilangan semuanya, tentu kita harus bantu mereka dalam keadaan darurat ini, seperti membantu makanan, minuman, tempat tinggal tenda, memakamkan mayat, mengobati yang sakit, menyatukan kembali keluarga yang terpisah. Kita mulai suatu kondisi sehingga tercapai sasaran yang tadi.

Sekarang kita membagi tenda besar berwarna biru, tetapi sebenarnya saya lebih suka kita tidak membangun barak besar, tetapi membangun tenda keluarga yang kompak ukuran empat kali enam meter yang di bawahnya kita beri kantong tidur. Kemudian di tempat endemi malaria, kita beri kelambu. Dengan tenda keluarga itu, tentu ada privacy, di situ mulai kita ciptakan kondisi rumah tangga, bukan sekadar shelter atau house. Terus terang mencari tenda seperti ini sulit sekali.

Sekarang pengungsi di Aceh jumlahnya 600.000-700.000 orang. Saya tidak kaget karena 50 persen kota-kota di Aceh hancur. Jadi, saya tidak heran kalau 50 persen orang Aceh tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka ini banyak yang menumpang di rumah keluarga, sisanya 600.000-700.000 pengungsi yang tidak memiliki rumah. Jadi, paling tidak kita memerlukan 200.000 tenda keluarga, dan itu sulit mencarinya.

Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa saya ini terlalu idealis. Saya bilang tidak. Saya setuju shelter sementara, tetapi dalam jangka menengah dan panjang sebelum kita membangun rumah besar-besaran, kita perlu tenda keluarga, sedangkan membangun rumah memerlukan waktu. Tenda keluarga ini diperlukan untuk masa transisi sebelum mereka diberi rumah oleh pemerintah.

Sejauh apa upaya mendapatkan tenda keluarga itu?

Terus terang sulit sekali mencari tenda keluarga karena biasanya perusahaan menciptakan tenda-tenda besar. Bukan berarti tidak perlu tenda-tenda besar. Itu tetap perlu daripada kepanasan dan kehujanan. Tetapi, dipisahkannya antara suami dengan istri dan anak-anak itu berarti mereka tidak ada privacy. Kebutuhan mereka sebagai manusia harus dipahami: kebutuhan untuk fisik, yaitu makan, kebutuhan biologis, kebutuhan psikis.

Saya pernah melihat di beberapa tempat penampungan di tempat lain, ada antrean laki-laki dan perempuan. Saya pikir mereka mau ke toilet, ternyata mereka ternyata mau melakukan hajat biologis. Itu manusiawi dan wajar. Kan lebih baik kalau ada tenda keluarga. Di situ mereka bisa menerima tamu keluarga yang akan menengok. Jadi, perlu pendekatan yang betul-betul manusiawi.

Seluruh dunia sudah dihubungi untuk secepatnya mengadakan tenda ini. Uangnya ada, bill internasional, tetapi setengah mati saya mencari tenda keluarga ini. Yang butuh tenda begini bukan hanya Indonesia, tetapi juga India, Thailand dan Sri Lanka. Kalau sudah mendapatkan tenda-tenda itu, sangat gampang memasangnya.

Selain itu apa lagi?

Kalau sudah bisa menyatukan keluarga mereka, kita harus lihat mata pencaharian mereka. Kita tidak mau mereka terus-terusan tergantung pada kita. Aceh itu dikelilingi lautan, di Aceh ada 20 sungai besar. Sebagian besar orang Aceh hidup sebagai nelayan. Mereka juga hidup tambak yang hasilnya bagus dan diekspor. Selain itu, mereka juga hidup dari kebun kecil, seperti sawit dan karet. Baru setelah itu, mereka menjadi petani padi.

Sekarang, orang Aceh yang menjadi nelayan dan mempunyai tambak sudah trauma karena diterjang tsunami. Nelayan di Calang dari 5.000 orang kini tinggal 100 orang. Mereka mengalami trauma psikologis sangat berat. Tidak lagi melaut, alat-alatnya hilang, dan tambaknya hancur. Sawah juga rusak. Oleh karena itu, secara bertahap kita harus pikirkan membantu mereka mendapatkan penghasilan kembali.

Jadi, langkah ke depan juga mulai dipikirkan?

Ya, step by step harus jelas kita mau ke mana sehingga orang Aceh tetap merasa betah di daerahnya. Jika tidak demikian, ini yang saya khawatirkan dan sudah mulai terjadi, mereka keluar dari Aceh. Apalagi mereka kehilangan rumah, keluarga, mata pencaharian, dan tinggal sendiri, mereka sudah mulai pindah ke Sumatera Utara dan sudah sampai ke Batam. Mereka eksodus. Ini berbahaya. Karena itu, kita harus ciptakan suatu lingkungan sedemikian rupa sehingga orang Aceh secara bertahap bisa kembali dan merasa at home.

Sekarang, mereka umumnya merasa tidak nyaman. Itu yang banyak tidak disentuh. Kita harus kembali ke tujuan utama, membangun kembali masyarakat Aceh dengan cara manusiawi dan tetap dengan identitas Aceh, nilai, adat istiadat, dan mata pencahariannya.
Ini pendekatan yang harus mulai dirintis dari sekarang. Jangan sampai kita akhirnya terperangkap dan tertegun melihat pohon-pohon hingga kita kehilangan hutannya.

INI adalah bencana terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Anda menangani bantuan yang masuk? Apa prioritasnya?

Prioritas mencari tenda keluarga. Sekarang ini bantuan yang masuk dan sudah kami kirimkan ke Aceh seberat 300 ton, yaitu berupa makanan, biskuit, baju-baju baru dan layak pakai, air minum, dan obat-obatan. Kami juga kirim tenaga dokter, perawat, bekerja sama dengan Palang Merah dari negara-negara lain. Misalnya, di Meulaboh, Palang Merah yang pertama kali masuk.
Kami juga bekerja sama dengan Palang Merah Jepang dan Korea. Rumah sakit yang terbengkalai kemudian ditangani dan dikelola agar bisa berjalan lagi. Kami juga bekerja sama dengan Palang Merah Spanyol. Di Meulaboh juga sudah tersedia air bersih, portable water, 75.000 liter sehari. Sampai kemarin sudah satu juta liter kita produksi.

Mengapa kami banyak bergerak ke arah pantai barat, ke Meulaboh dan sekitarnya, karena semua orang ke Banda Aceh. Gerakan Palang Merah dibagi dalam lima zona. Zona operasi pertama: Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidie. Zona kedua: Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya (Calang). Zona ketiga: Lhok Seumawe sampai Bireuen.

Zona pertama sampai tiga bisa dibilang operasi kami sudah jalan. Zona keempat: Pulau Simeulue. Di sana, kami sudah terjunkan dokter karena Simeulue cukup jauh dan tidak banyak ditangani. Di situ, kami sudah terjunkan relawan, bikin pangkalan, dan sudah mulai jalan. Zona kelima, saya minta Ketua Pengurus Daerah PMI Sumatera Utara menyiapkan kemungkinan-yang sudah terjadi-adanya eksodus dari Aceh.

Meskipun kami sudah mendekati, tetapi kalau dia mau eksodus bagaimana? Sekarang sudah ada kantong-kantong kecil pengungsi Aceh di Sumatera Utara. Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa menimbulkan masalah dengan masyarakat lokal tempat dia mengungsi.

Transparansi bantuan di lapangan bagaimana?

Semua bantuan yang kami terima akan diaudit oleh Pricewater House. Bahkan, ruangan untuk menangani keuangan kami pisahkan supaya tidak campur dengan ruangan (kegiatan) yang lain. Bantuan yang kami terima ada dalam bentuk rupiah, ada dollar AS. Sampai Kamis (13 Januari 2004 pukul 15.20 WIB), kami sudah terima Rp 29 miliar (Rp 29.118.007.211 dan 1.500.000 dollar AS-Red). Tiap hari kami umumkan di papan dan kami perbarui di situ.

Apa yang menjadi kendala distribusi bantuan tersebut?

Pengangkutan. Terus terang, orang masukkan ke sini apa saja, kami tidak mungkin menolak. Terus mengangkutnya bagaimana? Banyak sekali bantuan yang masuk, sampai 300 ton.

Gangguan di jalan apa saja?

Ada kapal kita yang kecelakaan (Ketua PMI Abdul Aziz yang berada di satu ruangan melanjutkan keterangan Mar’ie: Kapal yang mengangkut bantuan PMI hari ini (Jumat, 14/1) dari Banda Aceh ke Meulaboh menabrak kapal yang sudah karam. Untungnya, semua relawan sebanyak 30 orang selamat, tetapi barang-barang dari Jepang, seperti alat-alat berat, tenggelam). Mendengar itu Mar’ie terkejut, "Oh My Goodness! Di kapal kita?"

Koordinasi dengan pemerintah bagaimana?

Kami koordinasi. Apa yang kami kerjakan, pemerintah tahu. Ketua PMI ada di Banda Aceh. Juga ada pendamping dari pusat. Saya katakan, pemerintah tahu apa yang kami kerjakan. Palang Merah tidak bisa evakuasi mayat saja. Sampai sekarang sudah hampir 40.000 mayat yang kami evakuasi dan kuburkan. Untuk daerah sulit kami bekerja sama dengan SAR (search and rescue) sehingga bisa lebih efektif. Kami juga melakukan bantuan kemanusiaan. Untuk evakuasi dari rumah ke rumah, para relawan kami lengkapi dengan linggis dan sekop.

Kalau koordinasi berjalan baik, kok masih ada kesimpangsiuran informasi?

Begini, sekarang ini semua orang dalam keadaan panik karena kita tidak pernah memikirkan ada bencana terbesar selama 60 tahun. Yang kita hadapi bukan lagi manajemen untuk bencana biasa, tetapi ini semikiamat, skenario manajemen. Jadi, demikian beratnya bencana ini sehingga bukan hanya tidak terduga, tetapi lebih dari itu, unprecedented.

Akan tetapi, pemerintah memang tidak terbiasa menangani bencana sebesar itu. Oleh karena itu, saya menawarkan program manajemen bencana berbasis komunitas (community based disaster management). Kami, perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional di bawah koordinasi Federasi Palang Merah Internasional siap memberi pelatihan teknis kepada lembaga atau orang-orang pemerintah yang biasa menangani atau diterjunkan dalam bencana. Enggak gampang, lho menangani bencana. Sungguh.

Selama ini setiap terjadi bencana kalau kita tanya bagaimana kondisi makanan bagi para korban, jawabannya selalu saja beras cukup. Jumlah sekian ton. Lho, orang kan makan nasi, bukan makan beras. Kalau ada beras terus diapakan, mau dimasak di mana? Pakai apa? Rumah tidak ada, minyak tanah tidak ada, air bersih pun susah.

Masak para korban disuruh makan beras, mau perutnya sakit! Masih mendingan kalau makan mi, bisa diremas-remas terus dikunyah, tetapi tetap saja tidak bagus. Belum lagi anak-anak.
Meski begitu, saya lihat komitmen pemerintah tinggi untuk mengatasi bencana, termasuk Satkorlak. Sebenarnya, mereka sudah tahu what- nya, tapi how-nya mereka kurang dan perlu ditingkatkan. Karena itu, kami, Palang Merah, menawarkan latihan khusus dan ternyata itu tak mudah. Kami tegaskan bahwa kami tidak mau mengajari, jangan salah mengerti. Lebih karena penanganan bencana butuh keahlian tersendiri. Para bupati dan gubernur kan tidak dilatih untuk itu.

Justru orang-orang yang di bawahlah yang perlu diberi pelatihan khusus sehingga siap sewaktu-waktu. Kami kerja sama di antara Palang Merah negara-negara di ASEAN dan bisa dikoordinasikan Federasi Palang Merah Internasional. Misalnya, ada alert warning, kita harus mengurangi impact-nya, bagaimana menangani, itu perlu latihan khusus.

Selama ini apa tidak pernah ada pelatihan serupa?

Saya pernah diundang setelah kasus bencana Bahorok (Sumatera Utara) oleh Bakornas dan saya sampaikan pandangan saya. Saya mengerti, pemerintah banyak pekerjaan. Kalau gubernur tidak perlu begitu, tetapi pada tingkat manajemen perlu kepemimpinan dalam soal itu. Jadi, diperlukan latihan pada tingkat kepemimpinannya maupun pada tingkat manajer, dan pada tingkat pelaksana bagaimana kalau ada bencana berskala besar, bagaimana kita menanganinya sehingga lebih terorganisasi. Sekali lagi saya katakan, kami tidak bermaksud mengajari, ini cuma sumbangan pikiran, jadi jangan salah mengerti.

Khusus PMI, bagaimana merekrut relawannya?

Pola perekrutan relawan PMI itu khusus. Yang kami butuhkan perawat, psikolog. Sekarang kami sudah kirimkan 1.200 sukarelawan dan mereka yang sudah tiga minggu kami ganti.
Itu sudah lama merekrutnya dan mereka sudah berpengalaman terjun dalam menangani kasus bom Bali, bencana di Alor, dan lain-lain. Mereka punya keterampilan dasar yang memadai dan tergabung dalam satuan penanggulangan bencana (Satgana-bagian dari Korps Sukarelawan/KSR, tetapi lebih elite).

Hari ini kami kirim lagi 40 orang untuk mengganti relawan yang sudah keletihan di Meulaboh. Besok juga kami kirim 40 orang. Di internal kami akan melipatgandakan kemampuan (capacity building) PMI. Kuantitas dan kualitas relawan akan terus ditambah, terutama dari kalangan generasi muda. Tetapi, terus terang semua itu tidak mudah.

Apakah terkait dengan masalah antusiasme?

Antusiasme itu sebenarnya ada, tetapi kebanyakan orang kita, maaf ya, kadang naik-turun semangatnya. Padahal kan yang namanya relawan itu mesti selalu siap, gerak cepat, turun ke sana-turun kemari. Relawan harus cepat bergerak, bikin tenda, mengobati orang. Itu tidak gampang lho. Kalau relawan tidak terlatih dengan baik, ia justru akan menjadi beban karena tidak bisa mengurusi diri sendiri. Ingat, kita hanya bisa menolong orang kalau kita sendiri bisa survive. Itu prinsipnya.

Kondisi yang ada sekarang bagaimana?

Memang ada relawan yang menjadi beban, tetapi saya kira hanya sedikit. Ada juga relawan yang bekerja dengan sangat baik. Yang jelas, sekarang ini sungguh saya tidak pernah melihat antusiasme menolong orang lain sehebat ini. Ini merupakan hal positif, khususnya bagi masyarakat Aceh sekarang. Solidaritas internasional dan nasional sungguh luar biasa dan ini modal sosial yang besar dan harus kita jaga benar. Tinggal bagaimana caranya kita menjaganya agar ketika ada bencana lagi solidaritas serupa bisa kita tunjukkan.

Caranya?

Pemerintah harus menjaga momentum ini. Saya bilang, ini benar- benar golden period, kesempatan emas. Tinggal bagaimana kita mengapitalisasikan itu semua.

Soal pemberangkatan sukarelawan PMI?

Kami sudah paling efisien. Untuk Satgana kami carter pesawat, dengan Rp 200 juta kami bisa membawa 118 orang dan pulangnya bisa kami isi sukarelawan yang sudah keletihan. Kami juga bisa membawa banyak barang. Unutk pemberangkatan, kami bisa atur. Sukarelawan yang sudah pulang juga harus kami debriefing supaya mereka jangan trauma. Kalau mereka trauma, ada konseling.

Mengenai isu kekurangan stok darah di Aceh?

Mengenai stok darah, saya sudah keluarkan surat dan sudah diatasi. Bukan kekurangan stok, tetapi menipis. Jadi back up, baik di Jakarta maupun Sumatera Utara dimobilisasi. Kemarin sudah akan dikirim 60 kantong darah segar ke Banda Aceh. Selain itu, saya juga sudah minta ke Sumatera Utara untuk lebih memobilisasi donor darah sukarela.

Pewawancara:
GESIT ARIYANTO
ELOK DYAH MESSWATI

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/16/naper/1501219.htm

Rencana PBB untuk Kemiskinan

Rabu, 19 Januari 2005

PBB Mengajukan Rencana untuk Atasi Kemiskinan

New York, Senin - Sebuah tim internasional yang disponsori oleh PBB, Senin (17/1), mengusulkan sebuah rencana yang terinci dan ambisius. Rencana itu disebutkan bisa mengurangi kemiskinan global hingga setengah dan menyelamatkan jutaan nyawa anak- anak dan ratusan ribu ibu tiap tahunnya sebelum tahun 2015.

Dalam laporan yang disebut sebagai "Proyek Milenium" Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dikatakan, kemiskinan dalam berbagai bentuknya- kelaparan, buta huruf, dan penyakit-dapat dikurangi secara drastis. Untuk mencapai tujuan itu, negara-negara industri harus menggandakan bantuan bagi negara-negara miskin, dari seperempat persen selama ini menjadi setengah persen dari pendapatan nasionalnya.

"Yang kita bicarakan adalah mengenai negara-negara kaya agar memberikan 50 sen dari tiap 100 dollar pendapatan untuk membantu rakyat termiskin di dunia mendapatkan tempat berpijak di tangga pembangunan," kata Prof Jeffrey D Sachs dari Columbia University, yang ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan tahun 2002 untuk mengepalai proyek itu.

Kemiskinan global, menurut laporan yang disponsori PBB itu, dapat dikurangi menjadi setengahnya sebelum tahun 2015 dan dihapus sebelum tahun 2025 apabila negara-negara terkaya di dunia-termasuk AS, Jepang, dan Jerman-lebih dari sekadar melipatduakan bantuan bagi negara-negara paling miskin.

Ini adalah urusan hidup mati bagi puluhan juta rakyat miskin dunia, demikian tertulis dalam laporan yang disiapkan oleh 265 ahli pembangunan terkemuka dunia itu.

"Apa yang kami usulkan adalah sebuah strategi penanaman modal untuk membantu memberdayakan kehidupan orang- orang yang paling miskin, yang tidak memiliki alat, dan kadang-kadang bahkan tak punya cukup untuk bertahan hidup, jangankan menjadi anggota ekonomi dunia yang produktif," kata Sachs yang memimpin upaya antikemiskinan PBB, seperti dikutip The New York Times terbitan Selasa (18/1).

Penanaman modal itu berkisar dari sekolah, klinik, air minum dan sanitasi sampai pupuk, jalan, listrik, dan transportasi untuk membawa barang-barang itu ke pasar.

Laporan itu menyebutkan angka harapan hidup di negara-negara termiskin adalah setengah dari angka harapan hidup di negara-negara berpendapatan tinggi, yaitu sekitar 40 tahun. Dan, setiap bulan, misalnya, 150.000 anak-anak Afrika meninggal karena malaria karena mereka tak punya kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, sebuah tragedi yang disebut Sachs sebagai "tsunami bisu".

Bukan khayalan

Rencana yang ditulis oleh para ahli dunia itu menyebutkan, dana harus dipakai untuk proyek-proyek jangka panjang maupun proyek jangka pendek, seperti menyediakan kelambu dan membuat program makan siang gratis di sekolah. Hal ini akan memungkinkan negara-negara mencapai tujuan global untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang dijanjikan semua negara pada pertemuan puncak PBB tahun 2000.

Kofi Annan, yang menerima laporan itu dari Dr Sachs, mengatakan, sasaran dari proyek itu bukanlah khayalan, tetapi bisa diwujudkan.

"Sasaran Pembangunan Milenium" yang disepakati semua negara tahun 2000 itu antara lain mengurangi kemiskinan dan kelaparan menjadi setengahnya, menghentikan penyebaran AIDS dan malaria, serta menyediakan pendidikan dasar sebelum tahun 2015.

Sedangkan laporan yang baru adalah menjabarkan rencana-rencana untuk mencapai sasaran-sasaran itu dengan menetapkan batas waktu bagi proyek-proyek spesifik yang kerap kali sederhana, yang menurut para ahli telah terbukti berjalan.
Hal itu antara lain dengan menyediakan pupuk bagi petani, membetulkan jalan, menghapus uang sekolah, serta membuka pasar bagi barang-barang dari negara-negara miskin.

Laporan itu akan disampaikan pada pertemuan negara- negara G8 bulan Juli dan pada pertemuan para pemimpin dunia bulan September di Sidang Umum PBB, yang diharapkan menjadi ajang penetapan agenda pembangunan global.

AS ketinggalan

Tahun 1970, negara-negara dunia bersepakat untuk menyediakan 0,7 persen dari produk nasional bruto (GNP) mereka untuk bantuan pembangunan. Angka itu ditegaskan kembali dalam konferensi PBB mengenai pendanaan pembangunan di Monterey, Meksiko, tahun 2002.

Sejauh ini, hanya lima negara yang telah mencapai atau melewati target itu, yaitu Denmark, Luksemburg, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Lima negara lainnya, yaitu Belgia, Finlandia, Perancis, Irlandia, Spanyol, dan Inggris, telah menyatakan akan mencapai target itu sebelum tahun 2015.

Namun, 11 dari 22 negara donor terkaya, menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang bermarkas di Paris, jauh dari target dan belum menetapkan batas waktu untuk mencapai itu, termasuk AS, Jepang, dan Jerman.

Bantuan pemerintah dari negara-negara kaya seharusnya mencapai 135 miliar dollar AS tahun 2003. Pada tahun 2005 seharusnya meningkat menjadi 195 miliar dollar AS atau sekitar 0,54 persen dari GNP negara-negara itu, sekitar dua kali dari tingkat yang sekarang untuk mencapai sasaran-sasaran Milenium.

Namun, AS dengan perekonomiannya yang sebesar 12 triliun dollar AS ternyata harus betul-betul meningkatkan kontribusinya. Walau AS merupakan donor terbesar di dunia, di antara 22 negara industri, AS memberikan kontribusi paling kecil dari proporsi GNP-nya pada bantuan pembangunan.

Washington memberikan sekitar 0,16 persen atau 25 miliar dollar AS. Untuk mencapai target 0,7 persen dari GNP-nya, AS harus memberikan 80 miliar dollar AS.

Sachs mengatakan, jajak-jajak pendapat memperlihatkan warga AS mengira 25 persen dari anggaran federal AS dan 5 persen dari GNP telah disumbangkan bagi bantuan asing.

Jepang, raksasa ekonomi nomor dua dunia, juga rendah kontribusinya dengan 0,20 persen, seperti juga Italia dengan 0,17 persen dan Jerman dengan 0,27 persen.

Menurut laporan itu, apabila semua 22 negara kaya dunia memberikan uang yang mereka janjikan, lebih dari 500 juta orang dapat lepas dari kemiskinan dan puluhan juta lainnya dapat terhindar dari kematian pada dekade mendatang.

Jika negara-negara itu menepati janji mereka memberikan bantuan sebesar 0,7 persen untuk satu dekade lagi, kata laporan itu, sebelum tahun 2025 kemiskinan parah dapat dihapuskan untuk 500 juta orang.

"Generasi kita untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia benar-benar dapat mengusahakan bahwa kemiskinan parah di planet ini berakhir, tidak hanya dikurangi setengahnya, tetapi dihapus sebelum tahun 2025," kata Sachs.

Laporan itu akan merekomendasikan agar beberapa negara miskin yang berpemerintahan baik-seperti Mali, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, dan Yaman-diberi bantuan cepat dan negara-negara yang bercatatan HAM buruk-seperti Belarus, Myanmar, Korea Utara, dan Zimbabwe-agar tak mendapat bantuan skala besar.

Negara-negara menengah dengan kantong-kantong kemiskinan parah, seperti China, Brasil, Malaysia, Meksiko, dan Afrika Selatan, harus menghapus kantong-kantong kemiskinan itu.(AP/REUTERS/DI)

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/19/utama/1509538.htm

Disintermediasi Perbankan

Kompas, Senin, 20 Desember 2004

Stiglitz dan Disintermediasi Perbankan

SANGAT jarang negara kita menyelenggarakan seminar bertaraf internasional dengan pembicara yang berkaliber pengguncang jagat, yang mampu menggoyah tatanan sekuat Dana Moneter Internasional. Pergelaran inilah yang ditampilkan Bank Indonesia pada 15 Desember dan 16 Desember dengan menghadirkan tokoh kondang peraih hadiah Nobel 2001, Joseph E Stiglitz, sebagai maskot dalam seminar yang membicarakan masalah sentral yang menerpa Indonesia, yakni "disintermediasi perbankan".

SELAIN dari Dr Stiglitz, peserta seminar juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari ekonom lokal bertaraf global, Dr Iwan Jaya Azis, Country Director ADB, Senior Director Bank Dunia, Washington, dan juga dari pejabat teras papan atas yang berasal dari Bank Sentral Argentina, Korea, Jepang, Thailand, dan-yang tak kalah kualitasnya-dari Bank Indonesia (BI) sendiri. Topiknya pun sangat relevan bagi Indonesia.

Bagaimana cara kita merajut ulang negara ini amat bergantung pada bagaimana kita mendiagnosis permasalahan yang melilit negara kita sebelum kita bisa merumuskan resep pemecahannya. Pada tahap diagnosis, dari sudut mana kita menatap permasalahan memainkan peran kunci. Sudut yang terbatas menghasilkan dimensi pandang yang cupet sehingga diagnosanya pun keliru. Alhasil, resep penyembuhan yang ditulis dari diagnosis yang keliru bukannya meringankan derita sang pasien, malah lebih menyengsarakan dan membahayakan sang pasien.

Itulah prahara yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997- 1998 akibat kekeliruan diagnosis dan resep yang disadurkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan kesimpulan tentang kekeliruan diagnosis IMF ini pula yang menjadi tema utama yang mengantar Stiglitz menjadi maestro ekonomi.

Stiglitz menyimpulkan bahwa resep IMF untuk menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga 70,7 persen pada 1998 di kala perusahaan-perusahaan tengah sekarat akibat ketidakmampuan membeli bahan baku impor pada kurs yang melambung dari Rp 2.500 ke sekitar Rp 15.000 per dollar AS merupakan pangkal utama dari munculnya gelombang gulung tikarnya perusahaan dan pemutusan hubungan kerja. Untuk membeli bahan baku saja sudah setengah mati, apalagi harus membayar beban bunga yang jauh lebih tinggi. Bagi pengusaha, lebih baik bubar jalan.

PHK massal pun terjadi bersahutan, seolah ada kesepakatan bersama dari banyak pengusaha untuk menciutkan skala perekonomian nasional dan memaksimalkan risiko kebangkrutan nasional (default risks).

Indonesia mengalami lebih dari stagflasi (munculnya stagnasi dan inflasi secara bersamaan) karena yang terjadi bukan stagnasi perekonomian, tetapi depresi perekonomian. Produk Domestik Bruto (PDB=GDP) kita menciut jadi minus 13,13 persen pada tahun 1998.

Disintermediasi

IMF berpikir dengan menaikkan suku bunga setinggi langit, modal yang lari bersama dengan pemiliknya yang cemas akan keselamatan dirinya akan kembali. Cukup naif tetapi fatal akibatnya. Gelombang gulung tikar dan PHK ini menghancurkan prospek berusaha, memangkas daya beli, dan menciutkan pasar dan industri. Akibatnya, perusahaan yang masih sehat pun jadi tidak sehat. Proses pemburukan keadaan ini berlangsung secara cepat dan menyeluruh, dan berujung pada penggembungan kredit bermasalah (non performing loans). Bank-bank jadi trauma, kapok dan enggan mengalami nasib serupa. Keengganan serupa juga berlaku bagi dunia usaha. Terjadilah disintermediasi perbankan, atau macetnya fungsi utama bank sebagai perantara dari penyimpan dan peminjam.

Perilaku bank sebelum dan sesudah krisis sangat bertolak belakang. Bila sebelum krisis bank teramat agresif dalam menyalurkan kredit, setelah krisis malah terkesan teramat enggan. Grafik 1 menunjukkan sikap jorjoran dari bank. Rasio kredit terhadap dana yang dihimpun (loan to deposit ratio/LDR) sejak 1989 hingga Februari 1999 berada di atas 100 persen. Aneh tetapi nyata! Ini mungkin yang merupakan awal petaka nasional. Praktik KKN terwujud melalui pemberian kredit tanpa peduli pada kelayakan usaha yang dibiayainya. Akibatnya, industri perbankan limbung semasa krisis. Kini, setelah krisis, bank terkesan tidak bergairah menjalankan fungsi utamanya.

Beberapa panelis menyebut bank (dari sisi suplai) sebagai penyebab disintermediasi perbankan, sementara panelis lain menyebut kurangnya permintaan akan kredit (lack of underlying bankable activity). Yang datang ke bank minta dana adalah mereka yang tidak bankable (tidak layak dibiayai bank), yang dicurigai memiliki niat tidak terpuji, sementara pengusaha yang bankable, yang usahanya sehat lebih memilih menggunakan dana sendiri atau mengeluarkan obligasi yang tenornya lebih panjang dari yang bank minati.

Tudingan kepada bank lebih banyak dilandaskan kenyataan bahwa dana di sistem perbankan berlimpah, tetapi tidak disalurkan ke dunia usaha. Krisis tidak membuat dana pihak ketiga berkurang, malah bertambah setiap tahun, dari Rp 535,5 triliun pada 1998 hingga Rp 889,5 triliun per Oktober 2004.

Stiglitz pun mengamati secara cermat fenomena ini. Sewaktu krisis yang terjadi cuma flight to quality, yang punya dana memindahkan depositonya ke bank yang lebih sehat. Dana dari penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pun diperkirakan kembali pula ke sistem perbankan. Ini dari sisi pasiva neraca bank. Di sisi aktivanya, terjadi penurunan drastis dari Rp 512,7 triliun pada 1998 ke Rp 226,5 triliun pada 1999, atau turun Rp 286,2 triliun berupa NPL yang pindah ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), meski BPPN memberi catatan berbeda tentang jumlah NPL yang dikelola divisi AMC-nya, yaitu Rp 346,7 triliun.

Penurunan akibat NPL ini kemudian ditutup obligasi pemerintah pada 1999 tanpa aliran dana segar. Klaim perbankan pada pemerintah naik dari Rp 0,7 triliun pada 1998 ke Rp 268,7 triliun pada 1999. Secara neraca berimbang, tetapi secara cash-flow, dana masih melimpah di sistem perbankan, tetapi bank masih belum menjalankan fungsi utamanya untuk membiayai perputaran roda usaha.

Risiko usaha dianggap masih tinggi. Lebih enak menaruh dananya, antara lain, di SBI. Suku bunga SBI masih lebih tinggi dari suku bunga deposito, dan spreadnya (antara suku bunga SBI dan deposito) pun kian melebar selama kuartal keempat 2004. Tanpa risiko dan tanpa kerja keras, bisa memastikan keuntungan. Selain pada SBI, dana dari pihak ketiga pun bisa disalurkan untuk obligasi.

Stiglitz mengusulkan untuk meninjau ulang kebijakan yang membolehkan bank menggunakan dana untuk membeli obligasi. Memang tampaknya ada alasan untuk menyalahkan bank juga sebagai penyebab disintermediasi perbankan, tetapi lebih banyak lagi alasan kurangnya permintaan kredit sebagai penyebab utamanya.

Catatan

Langkah paling aman dan termudah untuk menyikapi kontroversi penyebab disintermediasi perbankan adalah menyimpulkan keduanya (baik bank selaku penyuplai dana dan pengusaha yang minta kredit) sama-sama berkontribusi pada macetnya fungsi intermediasi perbankan.

Sikap demikian mengaburkan peran bank dalam perekonomian. Peran bank senantiasa sebagai pendukung dan tidak memegang kemudi. Bank tidak bisa beroperasi tanpa perusahaan selaku pengguna kredit, tetapi perusahaan bisa beroperasi tanpa bank.

Hasil penelitian dari Profesor Stiglitz di 11 negara sumber dana bagi pembentukan modal berasal dari dalam (91,9 persen), yaitu dari laba yang disimpan (retained earnings). Untuk Indonesia, dana investasinya diperoleh dari sumber internal sebesar 99,98 persen. Kredit bank hanya berperan sebagai dana pendukung bagi perusahaan yang berniat untuk memperluas skala operasinya atau investasi.

Prinsip utamanya adalah banks follow the business dan tidak pernah terbalik. Kausalitas berawal dari sisi permintaan ke penawaran. Karenanya, disintermediasi perbankan mesti diurut dari kurangnya aktivitas bisnis yang layak dibiayai atau underlying bankable activity (domestic demand deficiency) akibat dari iklim usaha yang kurang mendukung.

Pemerintah harus berperan aktif menciptakan katalis (terutama penciptaan proyek-proyek infrastruktur) guna menggairahkan permintaan domestik. Bangkitnya gairah usaha akan meningkatkan permintaan akan kredit. Tetapi, ini perlu dukungan kebijakan suku bunga pinjaman yang rendah.

Kebijakan penurunan suku bunga SBI (easing policy bias) sejak 2002 berhasil meningkatkan PDB dan sejak Februari 2004 berhasil menurunkan spread suku bunga antara pinjaman dan deposito. Yang tersisa, hanya tugas membuat suku bunga SBI lebih rendah dari suku bunga deposito sehingga bank juga terpacu untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai pendukung sektor bisnis.

Disintermediasi perbankan niscaya akan lenyap. Tidak perlu men-"tabu"-kan yang tidak perlu karena sang maestro Joseph Stiglitz pun mengakhiri seminar ini dengan berpesan bahwa suku bunga SBI yang sedikit di bawah angka inflasi (negative real rate) bisa bermanfaat bagi Indonesia.

[Steve Susanto Head of Danareksa Research Institute]

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/20/finansial/1446531.htm

Pengusaha "Gurem" ke Mabes PBB New York

Selasa, 14 Desember 2004

Titik Winarti, Pengusaha "Gurem" ke Mabes PBB New York

KOTA New York hari Kamis pagi 18 November 2004 terasa dingin bagi Nyonya Titik Winarti (34), asal Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, dingin itu berubah menjadi hangat ketika pengusaha mikro lulusan sekolah lanjutan tingkat atas itu memasuki Ruang Konferensi II Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di tepi Sungai New York."Saya deg-degan ketika mulai bicara. Penerjemah saya Pak Ruslan Prijadi dari Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia," tutur Ny Titik. "Saya mengatakan, modal saya untuk usaha cuma kendel (berani) dan pasrah kepada Yang di Atas. Saya juga cerita sekitar 80 persen orang yang kerja di tempat saya adalah penyandang cacat tubuh."

Waktu yang diberikan untuk Ny Titik adalah lima menit, tetapi akhirnya dia berbicara sampai 11 menit karena hadirin ingin mendengar lebih jauh ibu beranak tiga orang ini berkisah tentang usahanya yang berawal tahun 1998 dengan modal Rp 500.000. Hadirin bertepuk tangan sampai lima kali.

Seusai dia bicara, wartawan yang sehari-hari meliput di Markas Besar (Mabes) PBB merubung Ny Titik. Istri Sekjen PBB, Nane Annan, Putri Mathilda dari Belgia, Ketua United Nations Development Program Mark Malloch, dan duta besar negara-negara di PBB juga menghampiri Ny Titik, memberi salam serta menciumnya.

"Putri dari Belgia mengatakan ia akan selalu berdoa untuk usaha saya. Dia bilang agar saya terus maju, jangan takut walau melakukan usaha seorang diri," tutur Ny Titik.

Ny Titik berada di PBB untuk menghadiri pencanangan Tahun Internasional Kredit Mikro 2005 tanggal 18 November 2004 setelah memenangi lomba Microcredit Award 2005 yang diselenggarakan Komite Nasional Pencanangan Tahun Mikro Kredit Internasional 2005.

Selama 10 hari, Ny Titik berada di Amerika Serikat. Dia menginap di rumah Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York. "Selama di New York, saya tidak menghitung hari karena saya senang sekali," ujar Ny Titik.

KETIKA kehidupan ekonomi Indonesia hancur berkeping-keping tahun 1998, Ny Titik Winarti bersama suaminya, Yudho Darmawan, memulai usaha membuat pakaian, tas, aksesori, dan barang kerajinan dari kain atau perca. Ny Titik meminjam uang Rp 500.000 dari Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya sebagai modal awal.

"Untuk membantu usaha, saya minta tenaga kerja dari panti penampungan remaja putus sekolah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya," kata Ny Titik.

Para remaja itu ditampung di rumahnya seluas 200 meter persegi. Penjualan hasil kerajinan dari usaha ini cukup maju. "Hingga suatu hari tahun 2002 saya mendapat bantuan pinjaman dari PLN Jawa Timur dan bantuan promosi hasil usaha. Kemudian PLN Jatim mengajak pameran ke Arab Saudi. Bagi saya, ini mukjizat," ujarnya. "Jadi, sampai saat ini saya belum pernah berurusan dengan kredit bank."

DUA tahun sebelum mendapat bantuan dari PLN, Ny Titik didatangi beberapa tunadaksa dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang meminta pekerjaan.

"Iba hati saya mendengar permintaan mereka. Saya tampung, saya latih menjahit dan membuat kerajinan tangan dari kain. Ternyata orang-orang tunadaksa ini lebih tekun. Kini dari 40 orang yang bekerja di tempat saya, 28 orang di antaranya adalah para tunadaksa itu," ujarnya.

Para pekerja itu, kata Ny Titik, tidur di setiap celah yang ada di rumahnya. Bahkan, ketiga anaknya yang praremaja, Ade Rizal, Aribowo, dan Maulana, tiap malam rela tidur di atas tikar di depan televisi ruang keluarga.

Selama empat tahun ini Ny Titik sudah melatih banyak tunadaksa dan putus sekolah. Selama dua bulan masa latihan, mereka tinggal di rumah Ny Titik. Tidak semua menjadi pegawai Ny Titik. Banyak di antara mereka yang juga bekerja di tempat lain, di perusahaan atau mandiri.

"Sekarang banyak perusahaan pesan tenaga kerja terlatih dari tempat saya. Tetapi, tempat saya kan bukan yayasan atau balai latihan kerja yang ditopang suatu lembaga. Jadi, saya tidak bisa selalu memenuhi permintaan itu," ujarnya.

Tahun 2003 modal usaha Ny Titik mencapai Rp 35 juta dengan penjualan hasil produksi sebesar Rp 120 juta. Penjualan barang kerajinannya sampai ke Bali, Jakarta, beberapa kota di Timur Tengah, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

BAGAIMANA Ny Titik sampai ke PBB? Begini ceritanya.

Tanggal 2-4 Februari 1997 di Washington, Amerika Serikat, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Mikrokredit. KTT ini mengeluarkan janji bersama menanggulangi kemiskinan global dengan target pengentasan 100 juta orang miskin di seluruh dunia pada tahun 2005. Caranya antara lain dengan pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha melalui kredit mikro.

Sidang Majelis PBB tahun 1998 memutuskan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro Internasional, peluncurannya direncanakan di Markas PBB New York tanggal 18 November 2004. Pada saat yang sama, setiap negara anggota PBB, termasuk Indonesia, juga meluncurkan hal sama.

Beberapa bulan sebelum 18 November 2004, Kantor Menko Perekonomian membentuk Komite Nasional Pencanangan Tahun Mikro Kredit Internasional 2005. Salah satu kegiatannya adalah memberikan Microcredit Award kepada pengusaha mikro di Indonesia dan pelaksanaannya dipercayakan kepada Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI).

Ny Titik mengalahkan sekitar 600 peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Ketua Juri Komite Nasional Pencanangan Tahun Mikro Kredit Internasional 2005 Ruslan Prijadi, Ny Titik menang selain karena usahanya memang berkembang profesional juga karena membina tunadaksa dengan membangun rasa percaya diri dalam mencapai kehidupan layak.

Ny Titik menerima hadiah Rp 10 juta. Katanya, uang itu akan digunakan membangun paviliun guna menampung para tunadaksa dan remaja putus sekolah yang dilatih di tempat tinggalnya. "Saya tidak akan menghitung hari untuk ini. Saya hanya pasrah kepada Yang di Atas," ujarnya. (J Osdar)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/14/naper/1429853.htm

Pendapat Stiglitz Desember 2004

Kompas, Rabu, 15 Desember 2004

Stiglitz: Indonesia agar Fokus pada Kepentingan Jutaan Warga

Jakarta, Kompas - Indonesia disarankan agar memfokuskan pengembangan ekonomi yang menjadi landasan utama kehidupan mayoritas penduduk. Apa pun kebijakan industrialisasi yang diambil Indonesia, haruslah memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas itu.

Jangan terburu-buru melakukan liberalisasi perdagangan atau hal-hal lainnya, tetapi fokuskan kebijakan pada pertumbuhan yang sudah pasti akan meningkatkan pertumbuhan dan selanjutnya menumbuhkan perdagangan.

Demikian antara lain diutarakan oleh ekonom kaliber internasional Joseph E Stiglitz di Jakarta, Selasa (14/12). Dia lulusan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan kini pengajar di University of Columbia, New York.

Dia memberikan kuliah umum dengan tema “Isu-isu Ekonomi Terkini dan Dampaknya pada Negara-negara Berkembang" yang disponsori oleh Ikatan Sarjana Ekonomi.

Tanpa sadar, Stiglitz juga memperlihatkan bahwa sejumlah kebijakan Indonesia memang telah blunder. "Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga," katanya.

Menurut dia, pendidikan adalah sebuah investasi besar dan berarti dan berdampak jangka panjang. Dia mengatakan, pendidikan elem sukses bagi suatu negara karena itu akan menjadi modal dasar yang penting bagi sebuah negara.

Tak masuk akal

Pernyataan Stiglitz fokus pada pertanian itu muncul menjawab pertanyaan sederhana dari seorang wartawan yang menanyakan, “Apakah resep kebijakan yang menjadi saran Stiglitz sehubungan dengan keberadaan pemerintahan baru di Indonesia?"

Sebenarnya agak disayangkan, untuk keberadaan pembicara sekaliber Stiglitz, kursi-kursi di sebuah ruang seminar Hotel Jakarta itu tidak terisi penuh dan juga tidak dihadiri para pejabat yang seharusnya menjadi target dari kuliah umum Stiglitz.

Stiglitz semakin terkenal setelah meraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 bersama George A Ackerlof, A Michael Spence, untuk analisa-analisa pasar dengan informasi asimetri. Tidak semua warga sama-sama memiliki informasi yang sempurna tetapi sebagian warga jauh ketinggalan dari pihak lain soal informasi. Akibatnya, yang muncul adalah keuntungan bagi pihak yang mendapatkan informasi ketimbang yang minim informasi. Analisa mereka itu, dianggap sebagai masukan penting bagi ekonom dan para pembuat kebijakan, agar mengerti soal keberadaan informasi asimteri sehingga peluncuran kebijakan pun bisa dimodifikasi dengan adanya faktor-faktor itu.

Kembali ke soal Indonesia, Stiglitz mengatakan bahwa mayoritas penduduk masih tinggal di pedesaan dan mayoritas adalah petani. Indonesia juga sangat kaya dengan sumber daya alam. Karena itu kata Stiglitz, memperhatikan pengembangan pertanian adalah tugas yang mau tak mau harus dilakukan karena Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan penduduk seperti itu.

Namun dia mengatakan, kebijakan yang akan diterapkan soal pertanian harus didasarkan pada dinamika yang ada. Artinya, dalam konteks pertanian, yang menjadi fokus bukan lagi sekadar memproduksi komoditi tetapi juga harus dilengkapi dengan penciptaan nilai tambah. “Maka dari itu, jenis industrialisasi yang diciptakan juga harus terkait dengan kepentingan petani itu," katanya.

Stiglitz mengkritik Indonesia, karena sebagian besar dari hasil pertanian justru diolah di luar Indonesia. “Tidak ada sebenarnya alasan mengapa hal itu harus terjadi," kata Stiglitz.

Ingat, mayoritas warga Indonesia ada dan hidup dari lingkup ekonomi seperti itu, maka itu untuk pengembangan kehidupan dan perekonomian penduduk mayoritas, menjadi tugas penting. Jika itu terjadi, kata Stiglitz, maka pertumbuhan akan terjadi karena peningkatan pendapatan penduduk di sektor tersebut.

Dia juga memperingatkan Indonesia agar meraih nilai tambah yang lebih besar dari keberadaan kekayaan sumber daya yang lain. Dia mengatakan, tak bisa lagi dilanjutkan keadaan, di mana sumber daya alam itu dijual begitu saja tanpa memberikan sesuatu yang bermanfaat pada kepentingan mayoritas warga.

Stiglitz mengatakan semua itu, atas dasar alasan bahwa sebuah negara harus memperhatikan di mana sebenarnya letak dari kekuatan daya saingnya. “Pikirkanlah di mana

Kaya dan miskin

Namun saat memberikan kuliah umumnya, Stiglitz juga memperingatkan seraya mnemberikan contoh-contoh menggelitik, yang juga sangat penting untuk diperhatikan oleh Indonesia, termasuk pada pembuat kebijakan ekonomi.

Menurut Stiglitz, betapa banyak negara di dunia yang gagal memakmurkan rakyatnya dan hanya menguntungkan kaum kaya karena peluncuran kebijakan yang salah arah.

Dia mengingatkan lagi pada kasus di negara-negara Amerika Latin yang hanya menguntungkan kaum kaya. Venezuela adalah contoh lain yang dia berikan, di mana dua pertiga pertiga warga hidup sangat miskin dan sepertiga kaya raya.

Menurut Stiglitz, semua itu disebabkan kawasan itu adalah murid paling penurut kepada IMF dan Bank Dunia, yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan besar dalam resep-resep ekonomi, dan telah pula menjerumuskan Rusia ke dalam resesi ekonomi yang buruk.

Salah satu penyebabnya adalah, resep-resep ekonomi IMF dan Bank Dunia yang fokus kepada stabilisasi, liberalisasi, swastanisasi yang disebut sebagai resep dari Konsensus Washington (IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan AS).

Dia mengatakan swastanisasi (privatisasi), liberalisasi dan stabilisasi itu penting. Namun, persoalannya, ketiga hal itu seringkali dilakukan terburu-buru dan dipaksakan. Tetapi Konsensus Washington lupa bahwa ada sekelompok masyarakat, pekerja yang tidak siap dengan liberalisasi dan swastanisasi itu.

Di sisi lain, liberalisasi dan swastanisasi tidak serta merta harus meniadakan peran pemerintah, yang justru termasuk menjadi tujuan Konsensus Washington. Akibatnya, hanya yang mampu dan bisa ikut arus yang bisa terciprat dari pembangunan. "Akibatnya, dekade 1980-an adalah dekade yang hilang bagi Amerika Latin dan sekarang ini juga menjadi sebuah kawasan yang memiliki kehilangan," kata Stiglitz.

Krisis Asia

Dengan mudah, Stiglitz juga telah menjelaskan betapa krisis Asia telah menjadi contoh lain dari kegagalan total resep IMF. Indonesia, kata Stiglitz, mengalami krisis justru karena dampak dari liberalisasi dan deregulasi sektor keuangan dan dekade 1980-an.

Deregulasi sektor keuangan terlalu telah melahirkan sejumlah perbankan dengan modal-modal kecil pula. Dari segi saja, deregulasi tersebut telah menciptakan sebuah kerapuhan yang bagaikan bom waktu. Di samping itu, dengan deregulasi yang relatif tanpa kontrol telah melahirkan efek yang menyebabkan sektor keuangan menyerbu sektor yang dianggap lagi berjaya.

Dia memberikan contoh soal pilihan mana yang lebih mudah, yakni memproduksi potato chip (kerupuk kentang) atau micro chips. Lebih mudah dan lebih cepat adalah membuatkan keripik kentang. Karena lebih mudah, maka perbankan mengalokasikan kredit untuk pembuatan kerupuk kentang.

Padahal, kata Stiglitz, pembuatan micro chip akan memberikan dampak lebih luas, bermanfaat dn berperan besar meningkatkan produktivitas. “Misalnya, pengembangan teknologi micro chip telah membuat lahir-lahirnya produk yang menggunakan micro chip seperti telepon genggam, komputer, dan alat lain yang juga menggunakan micro chip dan berperan meningkatkan efisiensi," katanya.

“Bandingkanlah hal itu dengan kerupuk kentang, yang hanya bisa dimakan dan dampaknya hanya akan membuat orang lebih gemuk dan berisiko untuk mennadi lebih sakit," katanya.

Nah, hal-hal seperti itu juga terjadi dengan liberalisasi sektor keuangan. Karena cepatnya, maka kredit disalurkan ke sektor-sektor yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Persoalan lain adalah, keberadaan pengawasan yang memang tidak sebanding dengan arus liberalisasi sektor keuangan.

Pernyataan Stiglitz sangat tepat dengan kondisi Indonesia yang sebelum krisis, sebaian besar kredit telah dikucurkan ke sektor properti yang tidak ada pembeli akhir, dan membuat kelayakan kredit menjadi hilang. Hal itu selanjutnya melahirkan fondasi sektor keuangan yang sangat rapuh.

Akan tetapi liberalisasi yang cepat itulah yang menjadi anjuran dari Konsensus Washington.

Dia juga memberi contoh kegagalan resep IMF, jika dilihat dari pola pemulihan ekonomi di Asia. Dia mengatakan Malaysia pulih lebih cepat dari resesi. Di sisi lain, China relatif cukup kuat dari terpaan krisis kawasan. Korea juga puliha dari resesi ekonomi lebih cepat, jika dibandingkan dengan Thailand, apalagi Indonesia.

Alasannyam pemulihan itu ebih cepat justru karena negara-negara yang disebut di atas tidak menjalankan resep IMF. China juga tidak mermiliki program ekonomi yang didasarkan pada resep IMF, tetapi lebih fokus pada liberalisasi di sektor peratnian dan tidak mau meliberalisasikan sektor keuangan dan modal. Akibatnya, China justru tumbuh pesat dan relatif bebas dari krisis.

Indonesia dan Thailand, justru pulih lebih lama dari krisis, justru karena menjalankan resep IMF.

Dia mengingatkan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat memang memiliki akar kuat untuk menghancurkan perkeonomian, dan bukan semata-mata karena korupsi. Untuk itu dia memberikan contoh, Swedia dan Finlandia adalah negara paling transparan dan paling bebas dari korupdi dibandingkan negara mana pun di dunia ini. Namun kawasan di Laut Amerika Utara itu justru sudah paling dulu mengalami krisis perbankan, yakni pada dekade 1980-an. Masalahnya, negara-negara di Laut Utara itu terlalu cepat melakukan liberalisasi sektor keuangan, yang membuat fondasi dari sektor keuangannya menjadi lemah dan akhirna melahirkan krisis.

“Maka dari itu, walau liberalisasi penting, tetapi tetaplah pelihara keseimbangan antara kepentingan pasar dan peran pemerintah, yang justru pentng sebagai pengontrol," katanya.

Dia juga memberikan contohm kegagalan Meksiko karena tidak tumbuh dari segi perekonomian sejak menandatangani Kawasan Pwerdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) sepuluh tahun lalu. “Itu karena Meksiko tidak tahu berbuat apa dengan NAFTA itu pada awalnya, tidak tahu di mana kekuatan daya saingnya. Akibatnya, ketika China muncul sebagai basis produksi manufaktr palng murah di dunia, maka semua pabrik-pabrik milik AS yang ada di Meksiko hengkang langsung ke China dan merugikan Meksiko," katanya.

Dia juga mentatakan, lambatnya pertumbuhan ekonomi Meksiko, kareana negara itu yang mengandalkan komodita peretanian murah, sebenarnya tidak menghadapi askes pasar yang mudah untuk memasuki AS.

Sehubungan dengan itu, dia mengingatkan agar Indonesia mengetahui, apa sebenarnya kekuatan dan strategi apa yang harus dilakukan berhadapan dengan kompetisi dari China. Dia mengingatkan bahwa Korea Utara pun kini dibuat sibuk untuk memikirkan, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan dari China. (MON/OIN)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/15/utama/1441183.htm

Pentingnya Identifikasi Geografis

Terlambat, Mengurus Identifikasi Geografis

Kompas, Senin, 13 Desember 2004

Bandung, Kompas - Pemerintah Indonesia dinilai sangat terlambat dalam mengurus perlindungan Identifikasi Geografis terhadap produk-produk khas daerah.

Akibatnya, sejumlah produk khas daerah-daerah di Indonesia diakui sebagai produk khas negara lain.

Untuk itu, penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Identifikasi Geografis tengah dilakukan untuk melindungi produsen barang khas daerah.

Demikian dikemukakan Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Emmawati Junus, di sela-sela Seminar Nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, di Bandung, pekan lalu.

"Pemerintah terlambat dalam memberikan perlindungan terhadap produk-produk khas lokal. Akibatnya, beberapa produk khas daerah telah di-claim sebagai produk khas negara lain. Ini memang kelemahan kami," kata Emmawati.

Sejauh ini, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek dalam memberikan perlindungan terhadap produsen barang dan jasa di Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah belum memiliki aturan tentang perlindungan terhadap produk-produk khas dari daerah-daerah di Indonesia.

Keterlambatan pemerintah dalam mengurus perlindungan terhadap identifikasi geografis mengakibatkan sejumlah produk khas daerah di Indonesia diakui sebagai produk khas oleh negara lain.

Misalnya, Batik sudah terlanjur diakui sebagai produk Malaysia, dan Kopi Toraja diakui produk negara Jepang. (LUQ)

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/13/Jabar/1433556.htm

Mesin Pemotong Rumput Mengubah Dadang

Kompas, Jumat, 05 November 2004

SAAT tengah termenung di sebuah taman, ia memerhatikan gerakan pemotong rumput. Lalu matanya terusik oleh mesin pemotong rumput yang berada di sebelah si pengguna. "Mesin itu terpisah, tetapi bisa menggerakkan pisau pemotongnya," kata Dadang yang langsung membayangkan membuat sebuah motor dengan mesin pemotong rumput. Karena tak ada uang, ia mencobanya pada sebuah sepeda. Dipasangnyalah mesin pemotong rumput pada sepeda. Sepedanya pun berubah menjadi sepeda bermotor.

Keberhasilan percobaannya itu membuat Dadang ingin membuat motor sungguhan. Akan tetapi, dalam ukuran kecil karena motor mini belum banyak dikenal orang. Lagi pula, kalau membuat motor besar, ia harus mempunyai izin usaha dan menguruskan surat-surat kepemilikan untuk para calon pembelinya. "Saya sih cukup bikin motor buat bermain anak-anak di taman," ucap Dadang. Panjang motor mini buatan Dadang itu sekitar satu meter, sementara lebarnya sekitar 25 sentimeter.

Dengan modal uang tabungan sebesar Rp 1,25 juta, ia pun memulai pekerjaannya. Dadang membeli mesin pemotong rumput dan plat eser ukuran 0,8 milimeter. Plat ia potong-potong di rumahnya. Lalu diketok dan dilas untuk membentuk tubuh motor, termasuk tangki bensin. Motor-motor mini itu memiliki bentuk seperti motor sport. Untuk membuat sebuah motor mini dengan sempurna, Dadang membutuhkan waktu satu bulan. Motor mini pertamanya ia berikan untuk anaknya, Sendy Widiutama.

Di hari Minggu, Sendy sering berkeliling di sekitar Gasibu dan Monumen Perjuangan, Jalan Dipati Ukur, Bandung. Kedua tempat itu berjarak sekitar tiga kilometer dari rumahnya di Jalan Setia.
Karena motor mini ini menggunakan bensin, Sendy kemudian menyewakan motor itu di Taman Monumen Perjuangan. Uangnya ia pakai untuk membeli bensin.

>small 2small 0<>Harga sebuah motor mini 30 cc dengan mesin baru dijual Rp 4,5 juta. Sementara untuk motor dengan mesin bekas harganya Rp 3,5 juta. Biaya membuat sebuah motor bermesin baru sekitar Rp 3,1 juta. "Tetapi, saya belum bayar asisten saya. Biasanya saya beri dua asisten saya Rp 50.000 atau 100.000 dari harga penjualan," kata Dadang.

Semua motor buatan Dadang itu memiliki transmisi otomatik. Karena tidak ada kopling, pengendara cukup memutar gas ke belakang untuk menjalankan kendaraan dan memutar ke depan untuk menghentikan kendaraan.

"Asik," komentar Maula (10) ketika ditanya tentang kesannya mengendarai motor mini tersebut. Sejak kecil, Maula sangat tertarik mengendarai motor. Bahkan, ia suka mencuri kesempatan membawa keluar motor orangtuanya. Dalam sehari, Maula menghabiskan uang Rp 10.000 untuk menyewa motor mini. Harga sewa satu kali lintasan 100 meter dikendarai bolak-balik hanya Rp 1.000. Anak biasanya menyewa lebih dari sekali.

Selain yang bertenaga 30cc, Dadang juga membuat motor berukuran lebih besar seperti motor-motor bebek yang dikenal umum. Kekuatannya pun 110 cc. Kendaraan mini buatan Dadang tidak hanya bisa digunakan anak-anak, orang dewasa pun bisa memakainya. Untuk membuat sebuah kendaraan mini, Dadang membutuhkan waktu sebulan dibantu dua asisten. Asistennya adalah anak-anak putus sekolah.

"Sebetulnya, di dekat rumah saya ada empat anak putus sekolah. Secara bergiliran, saya ajak mereka membantu saya membuat kendaraan ini," kata Dadang.

Dadang menjual gokar yang menggunakan mesin baru Rp 4.5 juta dan yang bermesin bekas Rp 3,5 juta. Sementara motor 110cc bermesin baru dijual Rp 7,75 juta dan yang bermesin bekas Rp 5,5 juta. Penghasilan Dadang memang belum besar, pekerjanya pun belum banyak. Tetapi, ia bisa mewujudkan mimpinya berdiri di atas kaki sendiri. Apakah Anda terinspirasi? (Y09)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0411/05/Jabar/1367563.htm

Investasi dalam kompleksitas Indonesia

Membenahi Indonesia, semua orang tahu : membutuhkan kearifan dalam menghadapi kompleksitas berbangsa dan bernegara.

Saat ini, agaknya solusi ekonomi masih menjadi primadona, melanjutkan prioritas sejak jaman pembangunan dari era orba kemaren.

Jika kita menggunakan paradigma Alvin Tofler, ada tiga gelombang perkembangan budaya manusia, maka rakyat Indonesia tersebar, hidup di ketiga gelombang tersebut. Apakah peningkatan upaya di bidang ekonomi sebagai solusi tunggal akan menjadi jawaban untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia ? Sementara itu perkembangan datangnya teknologi ke Indonesia, apakah bisa dianggap sebagai pendukung penerapan solusi ekonomi tersebut ?

Gap gotong-royong vs Man-hours, gap mengetahui vs memahami

Di Indonesia terdapat gap antara budaya gotong royong [kekerabatan] dengan budaya Man-hours [penerapan upah per jam atau per hari], serta adanya gap kompetensi antara mengetahui [to know] dan memahami [to comprehensive].

Gap itu terlihat nyata dipaksakan untuk dihapus melalui solusi ekonomi oleh pemerintah di era orde baru. Mungkin maksudnya baik. Tapi tidak semua rakyat siap. Banyak kejutan kebudayaan yang terjadi di sana-sini, yang di antaranya menganggap korupsi adalah perilaku wajar, menganggap kroni adalah kepanjangan dari kekerabatan. Salah kaprah.

Dibutuhkan pakar yang mau mengkaji masalah sosial-budaya untuk ikut berkontribusi, bukan sekedar menyediakan paket-paket wisata belaka, demi menjaring devisa. Namun perlu dikaji, setidaknya dari segi budaya, seberapa jauh kesiapan rakyat di suatu daerah, jika solusi ekonomi dan teknologi diberlakukan. Jangan sampai hanya segelintir oknum yang tiba-tiba menjadi kaya-raya, sementara mayoritas anggota masyarakat lainnya terbelenggu oleh kartu kredit.

Membedakan kepentingan publik dan kepentingan pribadi

Mengubah reward dalam konteks gotong-royong tidak bisa serta merta dipaksakan menjadi budaya rewards dalam konteks Man-hours. Jika salah kelola, akan muncul banyak pak Ogah di seluruh pelosok tanah air. Sebaiknya dilakukan secara komprehensif antara solusi ekonomi dengan solusi lain, seperti solusi politik [Daoed Jusuf], solusi budaya, solusi hukum dan solusi pendidikan.

Perlu disosialisasikan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemerintah pusat maupun daerah, di lingkungan dunia usaha, untuk mempertegas perbedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Sepele, tapi bisa potensial menjadi masalah nantinya. Tidak semua hal di Indonesia hanya bisa dilihat dari kacamata pasar, investasi uang, dan berlakunya hukum permintaan dan penawaran. Meminjam istilah Aa Gymn, perlu juga dilakukan investasi moral, investasi budaya, investasi kompetensi untuk berusaha, investasi perilaku mencari nafkah dengan santun, investasi kesadaran bela negara, investasi kesadaran untuk berbangga pada penggunaan produk dalam negeri, serta investasi dalam berbagai aspek lainnya.

Perlu dikaji lagi sistem reward-penalty yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, maupun saat nanti, dengan merujuk kasus-kasus masa lalu. Perlu dikaji lagi, bagaimana hukum persaingan usaha yang wajar, dan sesuai dengan norma-norma masyarakat kita, yang taat beragama. Yah, semua memang mempunyai kompleksitas yang tinggi. Tapi itulah Indonesia.

Sumber: http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=11%2F2%2F2004

Antara gotong royong dan Man-hours

Era yang serba terkwantisasi

Dulu orang membangun rumah, cukup memanggil tetangga, lalu secara rukun saling bergotong royong ikut membangunnya. Selamatan dan sedekah diadakan sebagai tanda terimakasih kepada yang membantu membangun rumah. Di daerah, masih banyak acara hajatan seperti pesta perkawinan dihadiri oleh keluarga, handai taulan maupun kenalan. Ada kenalan yang menyumbang ayam [hidup] 5 ekor. Eh, ketika pulang membantu hajatan, dia malah kembali sambil dibekali ayam [hidup] 8 ekor. Nilai tukar berbaur dengan nilai kekerabatan yang kental.

Orde baru membawa kita ke era yang serba terkwantisasi. Mau lewat perempatan pun, sekarang ada ongkosnya. Mau memakamkan jenasah, sudah banyak orang yang mulai mengupah sekelompok orang. Man-hours. Jika kita menggunakan jasa seseorang mulai dihargai dengan hitungan per jam, per hari dst. Yang dikonversi ke nilai rupiah.

Mana yang perlu dihargai pada jaman seperti saat ini ? Ada yang bilang, tergantung profesinya. Nah, kalau berdiri di perempatan lalu menganggap itu adalah profesinya, apakah dia salah ? Kalau menyampaikan permohonan perijinan ke atasan untuk disahkan, dianggap sebagai profesi, apakah sudah selayaknya perlu dihargai dengan Man Hours. Lalu gaji yang diperolehnya untuk apa ? Apakah cukup dan di atas garis kemiskinan ? Ada permintaan ada penawaran. Jika yang minta ijin banyak dan melimpah, semacam pergantian STNK dan SIM, apakah itu perlu mengikuti hukum pasar ?

Kepentingan pribadi dan layanan publik

Upaya di republik ini sedang berubah. Perlu ditata lagi, mana yang merupakan layanan publik, mana yang wilayah pribadi. Jangan sering dicampur aduk. Mana yang bisa dihargai dengan Man Hours, mana yang cukup dengan salary bulanan, atau mana yang memang sudah kewajibannya.

Kita juga perlu memperhatikan, belum semua budaya di pelosok tanah air yang menerapkan budaya Man Hours. Masih banyak anak muda yang secara sukarela berkesenian, tanpa harus dibayar. Tapi di daerah lain, ada juga anak muda yang mengandalkan hidupnya dari berkesenian.

Kita juga perlu memperhatikan, masih banyak orang yang menolong orang lain yang akan tenggelam di laut, kalau perlu dia nggak jadi mencari ikan. Yang penting orang yang tenggelam itu selamat. Tapi di pojok lain negeri ini, sudah mulai ada yang suka membiarkan “kompetitor”nya tenggelam.

sumber: http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=11/2/2004&page=1

Bank Dunia: Penduduk Miskin Indonesia 16 Juta

Senin, 01 November 2004
Jakarta, Kompas - Sekitar 16,09 juta jiwa atau 7,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia dilaporkan masih hidup dengan daya beli kurang dari 1 dollar Amerika Serikat per hari atau berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia saat ini. Masalah kemiskinan tersebut merupakan masalah utama perekonomian Indonesia yang harus dihadapi. Keadaan itu diperparah oleh tingkat pengangguran pada angkatan kerja muda yang semakin meningkat.
Hal tersebut terungkap dalam Laporan Pembangunan Dunia 2005 yang merupakan hasil survei yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) terhadap 30.000 perusahaan di 53 negara di dunia, dan 700 perusahaan di antaranya berada di Indonesia.

Dalam laporan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (29/10), disebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2003 tercatat sebanyak 214,5 juta jiwa, dan sebanyak 52,4 persen di antaranya atau sekitar 112,398 jiwa merupakan penduduk yang hanya memiliki daya beli di bawah 2,15 dollar AS per hari.

Sementara itu, secara global, menurut Presiden Bank Dunia James D Wolfensohn, separuh dari jumlah penduduk dunia saat ini hidup dengan daya beli di bawah 2 dollar AS per hari. Pada saat yang sama, sekitar 1,1 miliar jiwa lainnya berada pada kondisi yang lebih parah karena hanya memiliki daya beli di bawah 1 dollar per hari.

"Sementara pada saat yang sama, angkatan muda di hampir seluruh wilayah di dunia tengah menghadapi masalah pengangguran yang meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat rata-rata pengangguran di tahun sebelumnya. Padahal, jumlah penduduk dunia akan bertambah sekitar dua miliar jiwa dalam 30 tahun mendatang, terutama di negara-negara berkembang," kata Wolfensohn.

Menurut Wolfensohn, di tengah kondisi muram kependudukan dunia, muncul kabar gembira, yakni mulai muncul sikap dari banyak pemerintahan di dunia yang menyadari kesalahan kebijakan dan sikap mereka terhadap upaya perbaikan iklim investasi. Beberapa pemerintah yang menyadari hal itu dan mulai mengubah strategi perbaikan iklim investasi mereka antara lain adalah China dan India.

"Sementara pada pemerintahan di beberapa negara lain memang telah mengagendakan perubahan kebijakan, namun implementasinya masih sangat lambat dan tidak seimbang. Mereka pada umumnya masih membebani para pengusaha dengan biaya yang tidak perlu, menciptakan ketidakpastian, dan menimbulkan risiko, serta tetap melakukan hambatan untuk berkompetisi," kata Wolfensohn.

Masih lemah
Sementara itu, Ekonom Bank Dunia Yoichiro Ishihara mengatakan, laporan survei IFC tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap lemah. Lemahnya iklim investasi tersebut telah menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tingkat pengangguran Indonesia justru meningkat dari 9,1 persen di tahun 2002 menjadi 9,5 persen di tahun 2003. Itu terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,3 persen di tahun 2003. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 persen tidak cukup menekan tingkat pengangguran," kata Ishihara.

Saat ini pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia lebih digerakkan oleh konsumsi swasta dan pemerintah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai tingkatan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dalam jumlah besar, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih digerakkan oleh investasi dan ekspor ketimbang konsumsi tadi.

"Itu harus menjadi fokus pemerintah baru karena rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) antara tahun 1996 hingga 2003 terus menurun dari 29,6 persen menjadi 19,7 persen. Hal itu merupakan rasio terendah dalam 30 tahun terakhir. Investasi swasta merupakan penyebab utama terjadinya penurunan investasi nasional, antara 1996 hingga 2002, investasi swasta menurun dari 20,5 persen menjadi 13 persen saja," kata Ishihara.

Sinyal positif terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia, menurut Ishihara, mulai muncul di paruh pertama tahun 2004 yang terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai delapan persen. Kondisi itu juga diiringi meningkatnya angka investasi dan bertambahnya modal asing ke dalam negeri hingga mencapai 33 persen antara Januari hingga Agustus 2004.

"Kondisi itu diharapkan akan makin menguat dengan dicanangkannya perbaikan iklim investasi sebagai salah satu prioritas tertinggi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama dengan adanya fokus terhadap agenda jangka pendek dan menengah pada peningkatan produktifitas dan daya saing produk dalam negeri," kata Ishihara. (OIN)

sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0411/01/ekonomi/1357576.htm

Antara mengetahui dan memahami

Mengetahui: dengan salah satu indera kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang terjadi itu suatu kecenderungan menuju kesuksesan atau suatu ancaman yang bisa menjadi potensi kegagalan bagi usaha kita.

Memahami: tidak sekedar mengetahui. Memahami membutuhkan kemampuan "mengetahui" secara komprehensif. Perlu effort yang lebih besar untuk memahami yang ada di sekitar kita, dibandingkan dengan upaya sekedar untuk mengetahui.

1. Melalui "mengetahui", bisa memudahkan kemunculan perilaku "uang dengar".
Selama 32 tahun, dengan modal "mengetahui" banyak "penonton" yang telah berhasil meroketkan biaya uang dengar dari 5% di awal orde baru menjadi lebih dari 95% di paska orde baru. Akibatnya, yang benar-benar bekerja, berkeringat dan berfikir keras untuk kesuksesan suatu upaya, menjadi "kalah" penghargaannya dibandingkan dengan yang sekedar "mengetahui".

Anak bupati, kemenakan kabiro, istri muda pejabat, dengan mudah bisa mengendalikan kue fee-proyek, bukan ngurusin kualitas dan bukan pula care terhadap penyelesaian proyek. Ada ketidakadilan di sini. Karena upaya memahami membutuhkan 'investasi' yang jauh lebih besar daripada "penonton" yang sekedar "mengetahui", namun justru "penonton" yang dekat dengan pengambil keputusan itulah, yang berpesta atas penghargaan yang seharusnya bukan menjadi hak-nya. Lalu dengan "bijak-nya" para pakar saat itu menyebutnya sebagai ekonomi biaya tinggi. Maunya mengkritik secara santun, namun nggak pernah kena sasaran. Karena yang dikritik cuman manggut-manggut.

2. Melalui "mengetahui", bisa muncul para pembisik.
What is the realy needs ? adalah starter yang baik untuk suatu problem solving.
Untuk mudahnya, dicari "mereka" yang "serba mengetahui", kalau bisa instant sekalian dengan solusinya. Uenak tenan. Jadinya akan muncul kebijaksanaan yang dianggap sebagai solusi, padahal menambah polusi keruwetan tata kelola bangsa ini.
Sebaiknya dalam mengambil keputusan, jangan terlalu tergantung kepada pembisik. Sebaiknya pengambilan keputusan itu perlu diback-up dengan survei data sendiri.

3.Melalui "mengetahui", kita bisa menjemput fakta, untuk dicatat menjadi data guna mengambil keputusan dengan lebih pasti.
Menjemput fakta bisa dilakukan dengan survei, atau pengamatan aparat. Survei akan mahal jika itu dilakukan oleh para technical assistance asing. Aparat bisa diberdayakan dengan reward-penalty yang wajar, serta ditunjukkan tentang apa yang perlu diamati, dan dibekali dengan pemahaman yang cukup. Data historis harus dicatat dengan baik dan rapi, agar langkah kita tidak terantuk batu yang sama.

Dengan data historis, langkah "mengetahui" bisa dilanjutkan dengan memahami. Dicari elemen dan struktur arsitektur persoalannya. Dicari state-state antara yang bisa dicapai dari suatu titik awal, dalam rangka menuju state tujuan. Dibutuhkan sikap komprehensif, untuk tidak hanya melihat perilaku normalnya saja, namun kemungkinan handycap atau perkecualian yang bisa muncul untuk diantisipasi.

Dibutuhkan sikap open-mind untuk membandingkan fakta aktual dengan fakta yang terekam dalam data historis. Jangan menunggu "disodori" fakta yang menyakitkan, sehingga kita merasa disetir oleh keadaan.

4. Menjemput fakta, ya harus melalui survei atau "mengetahui" langsung.
Masalahnya, yang "mengetahui" langsung itu apakah bisa dipercaya ? Ini suatu seni dalam tata kelola. Menjemput fakta harus bisa membedakan, apakah ini gejala awal, atau indikasi akibat dari rangkaian penyebab yang panjang. Jika kita sering menunda menjemput fakta, yang kita temui adalah indikasi akibat, yang seolah bertubi-tubi menerpa kita.

Menjemput fakta dengan deteksi dini, ibarat medetaksi kemungkinan terjadinya kanker di bangunan sistem tubuh manusia. Deteksi dini bisa dibudayakan, jika tidak ingin "menjadi proyek" yang menghamburkan uang. Survei, riset, standard operating procedure, Plan A, Plan B, serta banyak metodologi manajemen bisa diterapkan.

5. Mengetahui, perlu dipadukan dengan memahami.
Contohnya, peningkatan upah minimum di satu sisi memang "memberatkan" bagi pengusaha. Ini benda macam apa pula, kata peneliti. Tapi anehnya para pengusaha kok "tega" menyogok kepada penguasa dengan nilai yang berlipat kali. Mungkin para pengusaha lupa, bahwa meningkatkan upah minimum, adalah juga berarti meningkatkan daya beli.

Meningkatkan daya beli akan memutar roda pasar kehidupan ekonomi. Karena itu sama dengan menanam benih munculnya konsumen produknya.

6. Perlu data yang terpercaya melalui pemberdayaan generasi muda
Mari kita percaya dan kita berdayakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para anak-anak muda yang potensial.

Jangan sampai mereka hanya memperhatikan dugem melulu. Adalah sedikit perhatian mereka terhadap aktivitas riset dan inovasi, jika para orang tua juga menghargainya. Marilah kita berdayakan tempat-tempat pengajian ilmu pengetahuan, agar ikut berkontribusi bagi pemutaran roda ekonomi dan penegakan hukum. Agar di hari tua nanti, kita akan lebih tenang, karena tunas-tunas muda telah ikut tumbuh dengan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan yang kita alami semua.

7. Hati-hati menepuk dada.
Riya, itu bukan sikap yang dianjurkan oleh agama. Yang dikhawatirkan, jika suatu upaya mulai menunjukkan keberhasilan, akan menggoda kita untuk bersikap riya. Lebih baik mulai sekarang dipikirkan, bagaimana caranya kegairahan untuk serius bekerja, yang ditunjukkan oleh kabinet saat ini, bisa ditularkan ke seluruh rakyat. Tanpa kecuali. Jangan sampai ada yang diabaikan, supaya nanti tidak tergoda untuk menjadi "makelar" seperti di jaman orba, atau tergoda untuk menjadi kroni di jaman Pak Habibie, atau tergoda menjadi pembisik, seperti di jaman Gus Dur, atau tergoda menjadi "pengganggu" seperti di jaman Bu Mega, atau tergoda menjadi preman di setiap perempatan.

sumber: http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F31%2F2004

Berita lain yang menarik:
LOMBA KARYA CIPTA TEKNOLOGI MAHASISWA UNTUK INDUSTRI KECIL MENENGAH (LKCTMI) bisa di lihat di http://www.dikti.org/lkctmi2004.htm