My Sintesis 2

Pemerintah Siap Jual 15 BUMN pada 2007

2006-10-13T05:43:00.000-07:00

Jum'at, 13 Oktober 2006 05:41 WIB
EKONOMI - Bisnis
Penulis: Syamsul Azhar

JAKARTA--MIOL: Pemerintah menyiapkan penjualan saham di 15 BUMN pada 2007. Penjualan bertujuan mengembangkan usaha di 3 BUMN, 12 BUMN untuk disetor ke anggaran negara Rp2 triliun, dan menyuntik modal ke BUMN lain Rp1,3 triliun.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN Sugiharto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Kamis (12/10) malam.

Sebanyak 3 BUMN akan diprivatisasi untuk mengembangkan usahanya, yaitu PT Wijaya Karya, PT Krakatau Steel, dan Bank Tabungan Negara (BTN). Pada tiga BUMN tersebut direncanakan akan mencatatkan sahamnya di pasar modal (Initial Public Offering/IPO). Konsekwensinya, kepemilikan saham pemerintah yang saat ini mencapai 100% akan terdilusi.

Pemerintah juga akan menjual saham di enam BUMN minoritas. Yaitu PT Atmindo, BUMN yang bergerak di bidang Alat Indutri Kecil yang saat ini kepemilikan pemerintah 36,6%.

Juga akan dijual saham di PT Pabrik Kertas Padalarang 48,9% dan PT Pabrik Kertas Blabak sebesar 0,80%. Selain itu juga pada Pabrik Kertas Basuki Rahmat 0,40%.

Pemerintah juga akan menjual saham di perusahaan ban PT Intirub yang hanya 9,99%. Saham minoritas lain, PT Jakarta International Hotel Development, yang mengelola Hotel Borobudur Jakarta, 1,33%.

"Tapi penjualan saham di BUMN minoritas itu hasilnya tidak signifikan untuk menutup target privatisasi, hanya sekitar Rp200 miliar," kata Deputi Menteri BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Mahmuddin Yasin. BUMN minoritas itu akan dijual secara 'strategic sale' kepada pemegang saham mayoritas.

BUMN lain yang akan diprivatisasi antara lain PT Bank BNI. Saham BNI yang akan dijual sebanyak 15% dari kepemilikan pemerintah saat ini 99,9%.

"Untuk BNI kita akan menggunakan metode 'secondary offering' (penawaran kembali di pasar modal) dan right issue (penerbitan saham baru) untuk menambah modal," katanya.

Selain itu, Pemerintah akan memprivatisasi PT Inti, dengan cara mencari investor strategis. Juga pada PT Cambrics Primissima dengan sektor kompetitif.

BUMN lainnya PT Askrindo, PT Atmindo. Satu BUMN sahamnya akan dijual kepada manajemen dan karyawan yaitu PT Rekayasa Industri. (RA/Sam/OL-02).

http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=114027

Covey dan SBY

2005-11-30T19:14:00.000-08:00

Kamis, 01 Desember 2005

Presiden: Budaya Unggul Harus Jadi Identitas Kita
Covey Tekankan Suara Panggilan Jiwa

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan tumbuhnya budaya unggul (culture of excellence) yang berlandaskan kesadaran akan kemampuan diri sendiri dapat menjadi identitas dan semangat kelembagaan negara. Budaya unggul tersebut diharapkan kelak menjadi budaya nasional.

Budaya unggul yang harus ditanamkan adalah kita harus bisa, berbuat yang terbaik, dan kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa. Demikian Presiden Yudhoyono dalam sambutan peluncuran buku terbaru Stephen R Covey, The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness, Rabu (30/11) di Jakarta.

Hadir dalam peluncuran dan seminar berjudul Achieving Greatness a Turbulent World in The 8th Habit itu Presiden Direktur Kelompok Kompas Gramedia Jakob Oetama. Dalam acara ini Jakob memberikan buku The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness versi bahasa Indonesia kepada penulisnya, Stephen R Covey. Buku inilah yang kemudian oleh Covey diserahkan kepada Presiden Yudhoyono.

Dalam bukunya Covey mengajak orang mengatasi turbulensi kehidupan bukan hanya dengan berperilaku efektif, tetapi juga menjadi pribadi agung.

Apakah budaya unggul itu? Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat yang terbaik, kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa. Kalau Malaysia bisa, kenapa kita tidak. Kalau India bisa, mengapa kita tidak bisa. Kalau ekonomi China bisa maju, kenapa ekonomi kita tidak bisa maju, ujar Presiden.

Presiden menginginkan pada suatu saat budaya unggul yang diharapkannya terwujud itu bisa menjadi kultur nasional. Kita harus bisa melihat budaya unggul itu ada di universitas, sekolah, lembaga-lembaga pemerintah, partai politik, militer, polisi, provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Dengan budaya unggul kita bisa bergerak dari efektivitas menuju keagungan, ujarnya.

Menurut Presiden, dengan budaya unggul, para intelektual bisa lebih mengembangkan kemampuan diri, tak sekadar menjadi pemikir, tetapi juga mewujudkan gagasan-gagasannya.

Temukan jati diri

Indonesia beberapa tahun lalu pernah mengalami berbagai krisis dan bencana alam berturut-turut. Namun, Presiden Yudhoyono optimistis dan mengatakan, dengan pemerintahan yang dikelola secara baik, semua masalah yang muncul segera bisa diatasi.

Indonesia, kata Presiden, harus menemukan jati dirinya. Tidak hanya ingin sukses dan kaya. Dulu kekayaan muncul dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bukan itu yang kita mau. Kita harus bebas dari KKN dengan dorongan cara-cara yang fair dan menggali potensi diri, ucap Presiden.

Lebih jauh, Presiden Yudhoyono mengatakan, beberapa negara yang dikunjunginya juga telah memiliki budaya unggul, seperti India, Korea Selatan (Korsel), dan Amerika Serikat. Presiden menyinggung kunjungannya ke Bangalore (India) dan Korsel. Industri dan teknologi informasi Korsel sudah berkembang pesat. Begitu juga Amerika Serikat sebagai pusat industri teknologi informasi terkemuka di dunia dan memiliki Microsoft, ujarnya.

Dalam sejarah Islam dan bangsa Eropa serta Asia sejak zaman renaisans, budaya unggul itu juga sebenarnya sudah ada. Budaya unggul bangsa-bangsa itu dapat menjadi semangat yang mendorong kemajuan bangsa. Budaya unggul ada sejak zaman Aristoteles yang terwujud dalam bentuk desain, seni, dan praktis demokratisasi, kata Presiden.

Sejarah Islam ribuan tahun lalu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, budaya unggul sudah ada. Hal itu ditandai dalam perjalanan Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah, katanya.

Presiden Yudhoyono juga menyebut kota Baghdad yang menunjukkan budaya unggul dalam peradaban Islam. Kota itu pernah menjadi pusat budaya Islam dan pusat pengetahuan umat Islam, katanya menambahkan.

Kebiasaan ke-8 yang ditulis Covey menekankan penemuan suara panggilan jiwa dan membantu serta mengilhami orang lain untuk menemukan suara jiwa mereka agar hidup dapat lebih bermakna. Kadang semangat dalam diri seakan padam dan perlu orang lain untuk menyalakannya lagi, ujar Covey.

Tak sekadar organisasi bisnis

Sementara itu, Jakob Oetama mengatakan, kebiasaan ke-8 yang ditulis Covey tidak sekadar menyangkut organisasi bisnis atau institusi. Lebih dari itu, ini menyangkut juga kultur dan komitmen. Tidak sekadar corporate social responsibility, tetapi juga suara kesadaran dengan elemen penting, yaitu spiritualitas, ujarnya.

Covey menjelaskan, intelegensia spiritual merupakan kemampuan terpenting dibandingkan dengan intelegensia lain, yaitu fisik, mental, dan emosional. Apa yang membedakan Hitler dengan Gandhi? Jelaslah perbedaan intelegensia spiritual yang membawa kesadaran dari dalam, kata kakek dari 42 cucu dan ayah dari sembilan anak itu.

Kebudayaan luhur bersumber dari prinsip-prinsip dasar yang selaras dengan hukum alam. Prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan pada kesejahteraan sosial, pemerintahan yang bersih dan menghindari korupsi, akan berakhir pada masyarakat yang mencapai kebudayaan luhur, kata Covey. (har/joe/tom)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0512/01/utama/2254889.htm

Kisah Lincoln

2005-11-27T18:05:00.000-08:00

Senin, 28 November 2005

Lincoln, Perekonomian AS dan RI

Ignasius Jonan
Bangsa Amerika memasuki abad ke-19 dengan dominasi perekonomian agraris yang terpisah-pisah di hampir seluruh negeri. Hingga adanya layanan transportasi air berupa kapal uap, jalur kereta api, dan jasa layanan telegraf, maka sendi-sendi kehidupan setiap kelompok masyarakat pun menjadi berubah.

Mereka menghadapi fenomena baru berupa terbukanya hubungan dan komunikasi secara nasional dan internasional.

Ancaman terhadap industri tradisional meningkat dengan adanya perubahan sistem transportasi dan teknologi telekomunikasi. Tekanan atas perubahan struktur masyarakat dan falsafah hidup meningkat dengan adanya daya saing yang kompetitif secara nasional dan internasional.

Persaingan internasional bagi produk dalam negeri meningkat pesat di negara-negara bagian di belahan utara. Produk industri mereka bersaing dengan produk dari Eropa sehingga menimbulkan tekanan politis untuk memberlakukan proteksi terhadap industri di dalam negeri.

Di sisi lain masyarakat mulai mengenal adanya lapangan kerja baru dalam bentuk pabrik-pabrik baru yang juga menimbulkan protes keras karena upah yang tidak manusiawi dan mulai timbulnya kesenjangan sosial akibat perubahan bentuk perekonomian tersebut. Beberapa sektor tumbuh pesat melebihi sektor ekonomi lainnya. Namun, beberapa kegiatan ekonomi mulai tidak kompetitif lagi.

Perekonomian tumbuh pesat selama bertahun-tahun, tetapi bersamaan dengan tumbuhnya kesenjangan sosial yang makin tinggi (juga perbudakan), semangat proteksi perekonomian lokal, tingginya ego kedaerahan untuk melindungi kesejahteraan masing-masing negara bagian.

Itulah gambaran perubahan sosial dan perekonomian di Amerika, yang kemudian dilanda krisis keuangan. Tiga kali, yakni tahun 1819, 1837, dan 1857. Krisis itu menimbulkan gelombang pengangguran, dunia usaha bangkrut, dan kemerosotan peran lembaga keuangan yang tak terkoordinasi secara nasional.

Ketika Abraham Lincoln mulai berkuasa 1861, dia mewarisi masalah tersebut. Secara garis besar sama dengan yang dialami pemimpin bangsa kita pasca-Soeharto. Lincoln bersama Kongres Amerika yang dikuasai Partai Republik berusaha mengatasi masalah dengan beberapa prinsip kebijakan.

Memfasilitasi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memberikan peranan yang lebih besar dalam perputaran roda perekonomian.

Menggalang adanya perekonomian yang bersifat nasional di atas kepentingan kedaerahan. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dan sehat untuk mengimbangi sistem perekonomian yang bebas sehingga pemerintah dapat tetap melindungi kepentingan umum.

Menyesuaikan kebijakan-kebijakan atas dasar kebutuhan nasional, bukan atas dasar teori ekonomi maupun contoh dari negara lain semata, yang belum tentu juga sesuai kondisi di dalam negeri Amerika waktu itu.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan kesuksesan besar pemerintahan Lincoln. Juga sendi-sendi kekuatan perekonomian Amerika hingga kini.

Upaya mengatasi kesenjangan sosial dan mendorong timbulnya kelas menengah baru di masyarakat adalah dengan memberikan kesempatan pekerja pabrik dan petani untuk memiliki lahan baru di daerah barat. Hal serupa pernah digalakkan di Indonesia dengan adanya program transmigrasi yang terpadu dan didukung oleh pemerintah.

Lincoln menolak upaya tetap mempertahankan adanya kelas buruh dalam masyarakat sebagai syarat pertumbuhan suatu perekonomian. Argumentasinya, bangsa Amerika tak akan dapat bertahan jika hanya 5 persen dari penduduknya berkecukupan, sementara 95 persen lainnya melarat! Argumentasi Lincoln tersebut didukung pengalaman negara Eropa yang menghadapi kerusuhan sosial akibat lebarnya kesenjangan sosial.

Meskipun Lincoln percaya akan sistem pasar bebas, dia tetap mengambil kebijakan yang pro-aktif untuk menciptakan perekonomian dengan sistem pasar bebas yang bertanggungjawab atas masyarakat dan bangsa. Dia tidak percaya pendekatan laissez-faire sepenuhnya, yang ditandai pemberian tanah di daerah barat serta pemberian sertifikat tanah secara nasional kepada petani.

Perekonomian nasional

Sistem perpajakan diubah dengan tarif progresif yang menjadi dasar sistem perpajakan Amerika pada saat ini (juga Indonesia). Penerapan tarif pajak progresif tersebut merupakan upaya untuk lebih meningkatkan layanan masyarakat kepada golongan ekonomi kecil dan menengah tanpa menciutkan semangat kewirausahaan yang tetap dibutuhkan dalam penciptaan lapangan kerja.

Upaya penciptaan perekonomian nasional pada waktu itu dimulai dengan dibangunnya lintas kereta api yang menghubungkan pantai timur dan barat Amerika. Mulai ditekankan penciptaan program dan institusi ekonomi yang bersifat nasional dan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh negeri.

Lincoln juga menghadapi dilema adanya tekanan untuk memproteksi industri dalam negeri serta adanya tekanan untuk tidak memproteksi industri dalam negeri yang dikhawatirkan akan dibalas oleh para mitra dagang dari Eropa di sektor lainnya, yaitu hasil pertanian Amerika pada waktu itu, kapas. Untuk mengatasi dilema ini, dia membuat kebijakan yang dapat melindungi sebagian besar masyarakat Amerika.

Perekonomian kita

Kondisi Amerika di zaman Lincoln di atas juga tidak berbeda dengan kondisi kita sejak dijalankannya UU PMDN dan UU PMA di akhir tahun 1960-an sampai kita mengalami krisis keuangan dan krisis sosial di tahun 1997/1998 tersebut serta lanjutan upaya mengatasi ketertinggalan kita hingga saat ini. Menyimak kisah tadi, banyak kejadian dan situasi yang kita hadapi dewasa ini memiliki kemiripan mendasar.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sejak zaman Orde Baru seperti program transmigrasi yang terpadu dengan semangat kewirausahaan, selayaknya dijalankan terus dengan tetap memerhatikan aspirasi kedaerahan serta efek sosial yang terkait.

Lincoln membuka lahan-lahan pertanian baru di daerah barat (disebut Wild West). Pada saat ini Pemerintah Indonesia berupaya membuka lahan pertanian baru dengan recana penciptaan perkebunan sawit terbesar di dunia di Kalimantan security belt.

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tampaknya sudah sesuai aspirasi dan kebijakan Lincoln hampir 150 tahun lalu, tetapi penerapan dengan saksama dan bertahap sangat diperlukan agar tidak menggangu roda perekonomian yang sedang pulih dan menggeliat. Tujuan utama tata pemerintahan yang baik dan teratur bukanlah menghukum, tetapi mendahulukan kepentingan umum dan memajukan peri kehidupan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau kelompok.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) seharusnya terus ditingkatkan. Selama upaya pemberdayaan UKM hanya dianggap misi sosial oleh pemerintah, upaya penciptaan kelas menengah baru dalam berjumlah besar dan mayoritas tidak akan terwujud segera. Adanya kelas menengah dalam jumlah mayoritas merupakan syarat utama demokratisasi suatu bangsa.

Pengaturan upah minimum serta perpajakan yang tidak menciutkan semangat kewirausahaan amat penting didorong. Namun, harus secara hati-hati mengingat perekonomian kita masih mencoba bangkit dari keterpurukan.

Pembangunan infrastruktur darat dan laut yang berskala nasional, misalnya, jalan nasional dan feri/kapal interinsuler yang memadai, menghubungkan berbagai belahan Indonesia yang melewati berbagai daerah dan pulau akan menjadi pendorong yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kebijakan proteksi industri serta kebijakan menghadapi pasar bebas secara global harus diantisipasi secara saksama, untuk meningkatkan daya saing kita.

Program pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan terjangkau serta fasilitas kesehatan yang memadai harus menjadi motor utama pengurangan kesenjangan sosial.

Presiden John F Kennedy dalam inaugurasi kepresidenannya 20 Januari 1961 mengatakan, If a free society can not help the many who are poor, it can not save the few who are rich.

=====
Ignasius Jonan: Praktisi Bisnis di Jakarta, Alumnus Columbia Business School dan The Fletcher School of Law and Diplomacy

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0511/28/ekonomi/2243647.htm

Manusia Mencari Bahagia

2005-07-07T19:34:00.000-07:00

Jumat, 08 Juli 2005

Keserakahan adalah Penderitaan
Jakob Sumardjo

Setiap orang menginginkan hidup bahagia. Setiap orang tidak menginginkan hidup menderita. Selama hidup di dunia ini manusia ingin bahagia, dan sesudah kematian pun ingin hidup bahagia. Kadang manusia rela hidup menderita, dengan harapan dapat hidup bahagia di surga. Tetapi apakah kebahagiaan itu?

Kebahagiaan, seperti halnya kebenaran, keadilan, keindahan, kebaikan, adalah nilai kualitas. Kebahagiaan dan kebaikan itu hanya terasakan adanya. Manusia merasakan kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Manusia tidak menyadari kebaikan dan kebahagiaannya sendiri. Manusia selalu merasa kurang baik dan kurang bahagia meskipun orang lain mengatakannya sebagai baik dan bahagia.

Sebagaimana kata sifat yang lain, bahagia berada di luar pengalaman manusia. Bahagia itu terlalu besar dan terlalu luas bagi manusia. Bahagia itu berada di luar manusia, tak terbatas. Karena tak terbatas, maka kehadirannya pada manusia juga hanya bagian-bagiannya saja. Keindahan dan kebaikan juga demikian. Selama hidup di dunia ini manusia tidak mungkin mengalami dan memahami kebahagiaan, keindahan, kebaikan, kebenaran, keadilan, yang absolut dan sebenar-benarnya itu. Kebahagiaan adalah kualitas yang begitu akbar.

Inilah sebabnya orang tidak pernah sepakat tentang suatu rumusan apa yang disebut bahagia. Rumusan tentang suatu kualitas keberadaan selalu merupakan reduksi atau pemiskinan kualitas itu sendiri. Itu semua karena kebahagiaan itu hanya hadir sepotong-sepotong pada manusia.

Manusia itu terbatas oleh kodratnya, dan dengan demikian tak mungkin memasuki kualitas yang tidak terbatas itu. Tidak mengherankan apabila manusia cenderung mempunyai agama. Agama-agama menjanjikan hidup bahagia setelah kematian. Kebahagiaan itu kebahagiaan absolut karena akan bersama Tuhan yang Kebahagiaan, Kebaikan, Keadilan, Keindahan, Kebenaran itu sendiri. Semua tanpa batas. Kita pun tak berani membayangkannya.

Kita hanya dapat percaya. Hanya saja agama-agama tidak menjanjikan hidup di dunia ini selalu bahagia. Pepatah rakyat Yugoslavia mengatakan bahwa Tuhan tidak mencintai manusia yang selalu hidup ”bahagia”. Atau pepatah China: kalau tidak ada penderitaan, tak mungkin Sang Budha ada.

Penderitaan di dunia, ketidakbahagiaan di dunia, menjadi salah satu syarat menemukan Kebahagiaan Abadi. Dunia ini samudra air mata, begitu sabda Sang Budha. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jadi, untuk tidak bahagiakah manusia hidup? Dan mengapa manusia mengejar apa yang disebut bahagia? Bahagia macam manakah yang ada dalam hidup ini? Apakah hidup bahagia itu sama dengan hidup bersenang-senang? Apakah penderitaan itu juga dapat bahagia?

Ternyata kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kekayaan dan kemiskinan. Kebahagiaan adalah sejenis sikap, suatu cara berpikir dan cara mengada. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal di luar diri manusia. Kebahagiaan itu ada dalam diri tiap manusia itu sendiri, tinggal memilih apakah saya akan hidup bahagia atau tidak.

Tidak ada bahagia tanpa cinta. Tentu saja berbeda antara cinta dan ”cinta”. Cinta itu sendiri adalah kualitas, begitu besar dan tanpa batas yang jelas. Tetapi tiap manusia merasakan getaran hadirnya Cinta itu. Celakalah manusia yang hatinya tidak tergetar, nuraninya mati, ketika matanya tidak melihat Cinta, ketika telinganya tidak mendengar lagi Cinta. Hiduplah dalam Cinta seperti engkau lihat Cinta itu hadir di sekitarmu.

Tidak ada bahagia tanpa kebenaran dan kebaikan. Kebenaran dan kebaikan juga kualitas yang dapat jadi masalah kalau dirumuskan secara rasional. Yang benar dan yang baik hanya ada di kepala tiap orang. Suatu perbuatan bisa tidak baik dan tidak benar bagi seseorang, tetapi bisa benar dan baik bagi yang lain. Namun sebagaimana kebahagiaan, kebenaran dan kebaikan adalah kehadiran lewat perbuatan. Bahagialah manusia yang matanya mampu melihat kebaikan dan kebenaran, telinganya mampu mendengar kebaikan dan kebenaran, dan hati nuraninya tergetar oleh apa yang dilihat dan didengarnya.

Hiduplah dalam kebaikan dan kebenaran, karena dosa adalah sumber kedukaan. Celakalah mereka yang mati hati nuraninya terhadap kebaikan dan kebenaran, karena kedukaan mereka akan abadi. Tidak ada kebahagiaan tanpa kegembiraan dan suka cita. Suka cita itu juga kualitas. Bobotnya bisa berbeda-beda. Suka cita sejati adalah kebohongan, penuh permainan, tanpa beban, gratis terberi, dan mencukupi diri sendiri. Humor dan ketawa itu mahal harganya. Sebuah suka cita sanggup melenyapkan seribu duka, begitu pepatah China. Manusia harus berlatih diri untuk dapat menguasai sikap suka cita ini.

Suka cita adalah sikap penuh harapan, optimistik, tanpa beban meskipun berbeban, santai penuh permainan. Dalam permainan, kalah dan menang, berhasil dan kegagalan, hanyalah masalah waktu. Untuk itu diperlukan kesabaran, menerima apa yang memang tak terelakkan, karena manusia memang memiliki batas.

Tidak ada bahagia tanpa merasa puas atas kecukupannya. Manusia yang tidak pernah merasa puas dan tidak merasa cukup adalah penderitaan. Ibaratnya ular yang mau menelan gajah. Di sini kemiskinan menjamin kebahagiaan. Manusia yang tidak pernah merasa cukup, manusia serakah, tidak akan puas kalaupun harta seluruh dunia menjadi miliknya; kalaupun seluruh umat manusia di bawah perintahnya. Orang begini, surga pun dicelanya. Kritiknya tiada habis karena orang begini tidak mengenal kesempurnaan dan kesederhanaan.

Tidak ada bahagia tanpa kedamaian dan ketenteraman. Ini juga kualitas, kehadirannya hanya bisa diselami, dirasakan, oleh yang mengalaminya. Hati yang damai menikmati semua yang datang padanya, juga penderitaan. Mereka yang menolak sakit, menolak kematian, menolak kekurangan, menolak kegagalan, adalah penderitaan.

Itulah beberapa rumusan rasional tentang hidup bahagia. Jelas ini tidak memadai. Mereka yang bahagia tentu akan merasakan bahwa banyak aspek bahagia tidak disebabkan di sini. Bahagia itu tidak dapat dirumuskan, tidak dapat dikatakan. Ia ada, hadir, tanpa terasa, tetapi memang ada dan terasa bagi orang lain. Mereka yang bahagia tidak akan merasakan berlalunya waktu. Mereka yang bahagia terjebak dalam kekinian, yakni keabadian. Waktu manusia tidak cukup untuk menampung apa yang disebut manusia bahagia.

Mereka yang bahagia, cerdas dalam nurani, dalam spiritualitas. Spiritualitas berarti berkaitan dengan keseluruhan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih kaya, sehingga keterbatasan manusia diletakkan dalam cakrawala baru. Bahagia adalah kreatif, bukan konsumtif. Produktif, bukan mandul. Kemandegan adalah ketidakbahagiaan.

Jakob Sumardjo Esais, Tinggal di Bandung

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0507/08/humaniora/1854682.htm

Jumat, 08 Juli 2005

Dari Pengasuh
Standar

Hidup apa yang kita hidupi ini? Ketika tradisi yang selama ini mengikat kita dengannya memupus, acuan-acuan lama mengabur, acuan lama hanya remang dan standar tempat kita bersandar goyah permanen? Apa kemudian yang menjelaskan keberadaan kita, sebagai manusia, orang Indonesia, atau makhluk yang bersituasi?

Keruwetan ukuran, standar-standar yang menjelaskan kekinian kita, membuat sebagian kita lupa atau tak peduli hal-hal sepele yang sebelumnya begitu esensial. Taruhlah seperti ”bahagia”, situasi kemanusiaan yang direnungi oleh penulis ”teroka” kali ini, Jakob Sumardjo.

Esais yang ahli sastra, seni pertunjukan, dan profesor dari Bandung ini mengingatkan kita kembali pada bahagia, yang standar dan rukun-rukunnya terkacaukan oleh ukuran-ukuran material zaman ini. Begitukah? Mari kita renung bersama. Material!

Radhar Panca Dahana

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0507/08/humaniora/1873441.htm

Pencuri Hak Intelektual

2005-06-27T03:56:00.000-07:00

Senin, 27 juni 2005

SETELAH pergolakan reformasi 1998, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi peristiwa langka tapi luput dari perhatian publik. Mulanya adalah ide kunjungan informal Perdana Menteri Israel kala itu, Yitzhak Rabin ke Gus Dur sebagai rekan intelektualnya. Ide itu tentu saja mendapat tentangan keras banyak pihak dan akhirnya teraborsi.

Pilihan itu bukan hanya cerdik, bervisi, dan srategis, tapi juga sudah mengandaikan keikutsertaan negara Timur Tengah itu dalam kompetisi kekuatan dan kekuasaan masa depan yang berbasis data.

Peradaban mutakhir memperlihatkan, adanya perseteruan hingga konflik fisik, persaingan usaha, dominasi satu negara pada negara lain, ditentukan oleh kemampuan satu negara mengakses dan mengoleksi data (lawan khususnya). Apa yang terjadi di Rusia, Eropa Timur, Irak, adalah bukti keampuhan data sebagai arsenal utama perang masa kini.

Maka terbayanglah apa yang hendak didapat Israel melalui misi dagangnya ke Indonesia. Karena kesadaran tentang kekuatan data memang rendah, akhirnya kita dibenturkan pada realitas baru bahwa siapa menguasai data, ia berkuasa.

Kita pun mafhum (sebagaiman biasanya), kita tidak cukup berdaya, lalu menerima kenyataan kita (sebagaimana biasanya) sebagai korban, dengan apologi bahwa itulah nature perubahan adap manusia. Mengenaskan. Memang.

SEBENARNYA, peristiwa di atas hanya runtutan atau kelanjutan dari kebijakan Menteri Perindustrian Tungky Ariwibowo di masa pemerintahan Soeharto. dalam pertemuan tahunan WTO di Singapura, ia menyetujui gerakan yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Demi satu konsesi: AS dan Jepang berjanji tidak mengangkat keburukan perburuhan Indonesia, penahanan pemimpin serikat buruh, juga penganiayaan buruh pejuang di WTO. Kesepakatan itu berupa pasar bebas untuk produk informasi dan teknologi.

Luar biasa. Mengapa? Karena hampir semua negara menolak kesepakatan yang hendak dijejalkan dalam keputusan WTO itu. Seluruh negara Eropa tak ada yang tanda tangan. Begitupun negara ASEAN. Bahkan Menteri Industri Malaysia sempat menyindir keberanian Indonesia masuk kerangka penuh jebakan itu. Asal tahu saja, selain Jepang dan Amerika sebagai penggagas, hanya empat negara lain yang setuju kala itu: Kanada, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, yang satelit kepentingan AS.

Akibat dari kebijakan di atas sudah dapat kita lihat belakangan ini. Bukan hanya industri teknologi-informasi dalam negeri ”perangkat lunak maupun kerasnya” yang tergilas habis korporasi global, namun juga peluang mengalirnya data-data vital dan rahasia negeri ini, baik data politik, militer, ekonomi-bisnis, maupun kultural. Dengan dikuasainya database negeri ini, soal penyubordinasian atau penaklukan tinggal masalah waktu.

Selain itu, terdapat satu keributan kecil yang juga kurang terperhatikan, apalagi membayangkan dampak besarnya ke depan.

Belakangan ini, pengusaha warnet dan berbagai kantor besar di Indonesia resah karena ada rencana razia software oleh pihak kepolisian. Lebih dari 60 persen perangkat lunak di negeri ini memang ilegal.

Bahkan di bisnis warnet, statistik itu mungkin hampir 100 persen. Jika razia benar-benar dilaksanakan, sebagian besar usaha kecil itu akan gulung tikar. Bayangkan jika untuk satu PC saja, pengusaha warnet harus membayar 350 dollar AS demi satu software yang legal.

Namun, hal lain yang terbayang adalah penghasilan yang dapat berangka triliunan rupiah bagi Microsoft, korporasi global yang ditengarai berandil besar dalam aksi ini.

Memang di pasar hak intelektual Indonesia kerap masuk daftar maling alias negeri pencuri hak intelektual. Cap legam seperti ini dianggap sebagai satu hal wajar karena kita (mau tak mau) menerima standar hukum dan moral dunia baru. Standar, yang oleh para elite pun disadari, melulu direkayasa melalui penetrasi paham-paham kapitalisme, liberalisme, dan globalisme.

Rekayasa yang terjadi begitu intensnya, hingga kita jadi begitu mafhum dan ikhlas menjadi korbannya.

SOAL maling atau pencurian hak intelektual ini pernah memunculkan berbagai pembelaan, terutama mengenai karya-karya tertulis dan cetakan. Namun propaganda hebat yang disponsori korporasi global menggugurkannya.

Nyata sesungguhnya, kepentingan apa yang bersembunyi di balik propaganda anti pencurian hak-intelektual. Bukan hanya soal hak-hak para pekerja intelektual, tapi juga kepentingan bisnis triliunan dolar, pemberlakuan pasar bebas, hidup liberal beserta segala risikonya, dan pada akhirnya juga dominasi politik, ekonomi, militer, dan kultural oleh negara-negara produsen utama produk teknologi itu atas negara-negara konsumennya.

Kita tahu, negara-negara kapitalis kaya tersebut juga memiliki sejarah kolonialisme awal. Mereka, selama masa kolonial telah menjarah begitu luar biasa, bukan hanya sumber daya alam negara jajahannya, tapi juga produk budaya, yang tak lain adalah karya intelektual rakyat jajahan.

Museum-museum besar, perpustakaan-perpustakaan, pusat studi atau Universitas di Eropa dan Amerika, menyimpan karya-karya intelektual dari Asia, Afrika, atau Amerika Latin, dari masa purba hingga modern. Bahkan Neopoleon Bonaparte mengabadikan penjarahan ini dalam satu diorama tentang proses pencurian dan pemindahan megalit dari Mesir ke Perancis.

Megalit itu kini jadi landmark kota Paris. Maka kultur Eropa (dan barat pada umumnya) harus berterima kasih pada negara jajahannya karena mereka berkembang, bertambah kaya, antara lain dari penjarahan-penjarahan ini.

Sehingga kemudian muncul Matisse, Picasso, Debussy, hingga Peter Gabriel atau arsitektur posmodernis yang karya-karya monumentalnya berkat profit penjarahan di atas.

Kultur pop Amerika Serikat (AS) juga sebagai misal, sungguh-sungguh harus berterima kasih pada benua hitam Afrika atas kontribusinya membuat produk-produk budaya AS begitu hebat dan menghasilkan bisnis hiburan yang hanya bisa ditandingi bisnis senjata.

Maka sesungguhnya soal maling-malingan, soal curi-curian, sudah menjadi tabiat umum dari warga bumi. Kita, juga negeri berkembang lainya, tak dapat berbuat banyak ketika kekayaan intelektual nenek moyang menjadi harta warisan di negara maju.

Kita tahu, karya-karya intelektual yang dijarah itu benar-benar mengisap habis esensi atau substansi dari peradaban kita. Kita tinggal terima sisa, sehingga untuk mendapatkan substansi, mengetahui jati diri, kita pun harus bertanya pada mereka.

Kini, ketika kita hanya mengambil atau katakanlah mencuri software, yang sebenarnya cuma kulit dari karya intelektual bernama teknologi, kita sudah dikecam dan diancam habis-habisan.

Apa kita lalu kembali mafhum, dan menerima diri kita sebagai korban. Korban yang ikhlas?

Radhar Panca Dahana Sastrawan

sumber :
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0506/27/humaniora/1844195.htm

SMS Pak Presiden

2005-06-17T17:54:00.000-07:00

Sabtu, 18 Juni 2005

Oleh Riswandha Imawan

TIBA-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki ide membuka layanan SMS langsung untuk masyarakat. Ide ini semula dipakai dan sukses dilakukan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Namun, sukses di tingkat provinsi belum tentu sukses di tingkat nasional, bahkan bisa kontraproduktif karena berpotensi memunculkan masalah baru.

Melalui para pembantunya, Presiden menyatakan, metode ini untuk mendekatkan kembali dirinya dengan rakyat. Bila disimak, alasan ini bisa jadi merupakan pengakuan diam-diam bahwa sejak dilantik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai terasing dari rakyatnya. Setidaknya Presiden sadar, akibat berbagai kebijakan yang kontroversial, popularitasnya menurun tajam. Tampaknya citra diri ini yang ingin dikoreksi. Tapi upaya ini membawa konsekuensi serius.

IDE membuka hubungan langsung dengan rakyat pernah dilakukan (mantan) Presiden Soeharto melalui Kotak Pos 5000. Bedanya Kotak Pos 5000 disediakan hanya untuk pengaduan kasus-kasus korupsi; sedangkan metode SMS untuk apa saja. Mengingat kekecewaan rakyat terhadap performa (aparat) pemerintahan saat ini, bisa diduga fasilitas SMS yang disediakan akan mengalami overloaded. Masalah teknis ini bisa diatasi, misalnya, melalui metode hypertext yang secara otomatis membantu membagi masukan data ke dalam klasifikasi tertentu.

Meski demikian, metode ini sulit bekerja sempurna mengingat pesan yang disampaikan melalui fasilitas SMS umumnya memakai singkatan yang tidak lazim. Misalnya, kata "dan" yang ditulis dengan huruf "n", kata "dirjen" ditulis dengan singkatan "dj".

Masalah teknis lain adalah soal validitas pengirim SMS. Presiden SBY meminta agar tiap SMS dilengkapi identitas diri, seperti nama dan alamat jelas. Pertanyaannya, apakah benar orang itu yang menulis, mengingat demikian mudahnya kartu telepon diperoleh? Bagaimana bila isinya fitnah, misalnya menghina Presiden, yang terbukti membawa konsekuensi hukum di negeri ini? Metode interaksi melalui SMS bisa berubah menjadi arena saling memfitnah, dikhawatirkan bisa menambah kebimbangan Presiden untuk memutuskan.

Persoalannya, Presiden SBY tidak bisa mengabaikan hal-hal yang dikirimkan. Alasannya, pertama, bila selama ini pemerintah bisa menggunakan ungkapan klasik "aspirasi rakyat yang mana?", kini jelas jawabnya. Tidak boleh lagi Presiden menyatakan tidak jelas kelompok masyarakat penyampai aspirasinya. Kedua, sebagai konsekuensi, rakyat berharap tiap kebijakan Presiden mengacu pada SMS-SMS itu. Apalagi rakyat merasa sudah "membayar" melalui pengorbanan pulsa. Ini berbahaya bagi wibawa dan legitimasi Presiden, atau kelangsungan pemerintahan SBY secara keseluruhan.

Berbahaya sebab rakyat sudah merasa langsung menyampaikan aspirasinya kepada otoritas tertinggi negeri ini, dan Presiden berjanji akan membaca seluruh SMS yang dikirimkan. Ini janji pertama Presiden, sebelum kemudian sedikit dianulir juru bicara dengan menyatakan akan dilakukan klasifikasi dan disortir (dipilih) SMS-SMS yang layak dibaca Presiden. Apa pun wujud mekanismenya mengundang masalah.

Bila dilakukan sortir oleh pembantunya, tidak ada jaminan, informasi yang disampaikan ke Presiden adalah hal-hal yang harus didengar. Kultur politik kita masih terpaku pada penyampaian informasi yang "enak didengar" oleh patron. Dampaknya patron selalu mendapat informasi keliru mengenai situasi yang dihadapi. Kalaupun sortir dilakukan atas dasar arti pentingnya isu terkait program pemerintah, orang akan bertanya "siapa Presiden Indonesia saat ini?" Apalagi secara realistis mustahil Presiden memiliki waktu luang untuk membaca seluruh SMS yang masuk.

DILAKUKAN atau tidak dilakukannya sortir jelas melambungkan harapan (ekspektasi) masyarakat kepada pemerintah. Mengikuti teori Relative Deprivation (Gurr, 1970) peningkatan ekspektasi tanpa diimbangi peningkatan kemampuan (kapabilitas) akan membuat rakyat frustrasi, melakukan tindak kekerasan, bahkan melakukan revolusi. Mengapa? Karena bila pengaduan sudah sampai ke Presiden dan tak juga ditanggapi, kepada siapa lagi mereka harus mengadu di dunia ini?

Situasi internal kabinet pun bisa dibuat repot SMS ke Presiden. Selain unsur fitnah, metode SMS langsung ke Presiden bisa dibaca sebagai ketidakpercayaan Presiden kepada pembantunya. Presiden bisa dinilai memotong (encompassing) alur politik sistemik yang harus dilalui. Kelanjutan bacaan ini cukup berat. Bisa saja melalui metode ini Presiden dinilai sedang merekonstruksi pemerintahan yang sentralistis. Semua urusan langsung diurus Presiden. Bila tidak mampu, baru didelegasikan ke pembantunya. Sebuah ironi politik di saat pemerintah bertekad mewujudkan politik desentralisasi agar mekanisme politik yang mengalir dari bawah ke atas (bottom-up) terwujud.

Kalau penilaian berhenti di sini saja, tidak terlalu merepotkan. Menjadi repot bila dikaitkan dengan kemungkinan banjir fitnah dengan muara situasi sosial-politik yang tidak menentu, tidak kondusif bagi upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi (deepening democracy) sebagai fokus utama bidang politik dalam program Indonesia Bangkit. Tidak adanya paradigma alternatif memaksa pemerintah secara diam-diam melanjutkan paradigma "stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi" era Soeharto. Ini membuat kekacauan sosial-politik yang terjadi dengan mudah menggoda dan mengarahkan pemerintah kembali ke era otoritarianisme.

Repotnya bila muncul penilaian miring bahwa SMS saling fitnah itu dilakukan oleh orang-orang suruhan atau operator negara untuk menciptakan kondisi bagi tindakan-tindakan represif. Ini mudah dilakukan, mengingat media yang digunakan, handphone dan SMS, sifatnya anonim serta mudah didapatkan dalam jumlah tak terbatas. Mirip kontes Akademi Fantasi Indosiar (AFI). Bahkan lebih gawat, sebab di AFI bila satu nomor terpakai tidak bisa mengirim lagi, sementara di SMS langsung ke Presiden bisa berkali-kali tanpa terdeteksi.

Kalau begitu untuk apa Presiden SBY mencetuskan ide ini? Niatnya baik. Hanya, seperti petuah para ulama "niat baik bila menggunakan metode yang salah akan menghasilkan mudarat bagi kita", demikian pula dengan niat Presiden. Bisa jadi rakyat menilai, metode SMS langsung hanya upaya memperbaiki citra Presiden yang cenderung menurun akhir-akhir ini. Sama sekali tidak ada jaminan terkait substansi kebijakan yang akan diambil.

Riswandha Imawan Guru Besar Ilmu Politik UGM

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0506/18/opini/1823266.htm

Penamaan pulau terpencil

2005-06-17T03:13:00.000-07:00

MIOL - HANKAM Kamis, 16 Juni 2005 15:01 WIB

Para Bupati Diminta Menamai Pulau-Pulau di Perbatasan

AMBON—MIOL: Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu meminta para bupati agar sesegera mungkin memberi nama pulau-pulau di wilayah perbatasan, terutama yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.

"Para bupati secepatnya memberi nama pulau-pulau agar bisa segera dilaporkan ke Depdagri guna diterbitkan dalam Lembaran Negara sehingga bisa diantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terhadap kedaulatan NKRI," katanya pada sela-sela rakor dengan bupati/wali kota se-Maluku, di Ambon, Kamis.

Di Maluku terdapat 632 pulau dengan wilayahnya seluas 712.479 kilometer persegi.

Gubernur Ralahalu mengingatkan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah menjadi milik Malaysia, termasuk blok Ambalat yang sempat menimbulkan ketegangan dengan negara tetangga tersebut.

"Karena itu, hendaknya kita proaktif memberi nama bagi pulau-pulau di wilayah perbatasan sehingga tidak menimbulkan masalah di masa mendatang," katanya.

Gubernur mengingatkan, terutama dengan Timor Leste dan Australia yang berbatasan langsung dengan Maluku Tenggara Barat(MTB) dan Kepulauan Aru.

Bupati MTB SJ Oratmangun, ketika dikonfirmasi Antara, secara terpisah mengakui di kabupatennya terdapat 135 pulau.

"Hanya saja, untuk pulau-pulau di wilayah perbatasan, terutama dengan Timor Leste itu berupa karang-karang yang tidak berpenghuni dan menjadi tempat tinggal aneka jenis burung sehingga kesulitan memberi nama karena jumlahnya mencapai ratusan," tambahnya.

Sementara itu, penjabat Bupati Aru Jopie Patty, secara terpisah mengemukakan di wilayahnya terdapat 187 pulau dan 96 buah di antaranya telah berpenghuni.

"Saat ini tinggal beberapa pulau saja yang berbatasan dengan Australia belum diberi nama," ujarnya.

Patty menambahkan, pemekaran Kepulauan Aru dari Maluku Tenggara, 7 Januari 2004 lalu sangat bermanfaat dalam menjaga wilayah perbatasan dengan Australia.

Terutama untuk pengawasan di kawasan Laut Arafura yang merupakan "surga" bagi kegiatan illegal fishing, katanya.

"Bantuan dari Departemen Kimpraswil melalui Dinas PU Maluku dan Dinas PU dan Perhubungan Kepulauan Aru saat ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, terutama jalan dan jembatan di wilayah perbatasan," katanya. (Ant/Ol-1)

sumber :
http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=67847

Ctt: Dino Patti I

2005-06-14T19:08:00.000-07:00

Senin, 13 Juni 2005

SBY dan "Soft Power"

Oleh Dino Patti Djalal

SBY punya mainan baru ya?" tanya seorang wartawan. "Mainan apa?" tanya saya heran. Ia menjawab setengah berkelakar, setengah serius , "Soft power!"

Dewasa ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang sering berpikir dan berbicara mengenai soft power, dan memang sudah waktunya.

Setelah perang di Afganistan dan Irak, dan berlangsung ketegangan strategis di berbagai penjuru dunia termasuk Semenanjung Korea, Presiden SBY memandang perlu mengingatkan masyarakat dunia tentang pentingnya elemen power yang lain, selain kekuatan militer dan diplomasi koersif (apa yang disebut hard power). Berbeda dari hard power yang mengandalkan kekuatan, konsep soft power mengandalkan pendekatan persuasif dengan menggunakan aset ekonomi, kemasyarakatan, budaya, humaniter, pendidikan, iptek, dan sebagainya.

Presiden SBY memilih tempat menarik untuk pertama kali menyampaikan pandangannya mengenai soft power, di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Dalam pidato resmi di depan elite politik AS yang diorganisasi US-Indonesia Society (USINDO), Presiden SBY mengimbau AS agar lebih menekankan soft power ketimbang hard power dalam kiprahnya di kancah internasional.

Di depan anggota Kongres, pejabat tinggi, pengusaha, dan pakar AS, Presiden SBY menyatakan, meski AS adalah negara adidaya yang kekuatan militernya tidak tertandingi, AS perlu lebih memproyeksikan soft power ketimbang hard power: "The US has no shortage of soft power: in terms of culture, values, sports, entertainment, business, education, science and technology, living standard, media, the US has tremendous appeal to the international community." SBY mengingatkan, "Remember: the use of soft power charms and disarms. Hard power, on the other hand, if it is used incorrectly, provokes resistance and, sometimes, resentment."

Presiden SBY juga mengingatkan, governance tidak kalah penting dibanding demokrasi, dan toleransi-bahkan kadang lebih penting-dari freedom. Itulah bentuk-bentuk soft power yang perlu dikembangkan AS di masa depan.

Uniknya, pidato SBY itu mendapat apresiasi luar biasa dari elite politik AS. Seusai pidato, Presiden SBY mendapat standing ovation hadirin, termasuk Senator Kitt Bond yang langsung bangkit dari kursi, memberi selamat Presiden SBY yang baru turun panggung.

Terus menggema

Dalam konferensi internasional komunitas pertahanan (dikenal dengan "The Shangrila Dialogue") di Singapura 3-5 Juni lalu, PM Lee Hsien Loong juga menyerukan agar AS lebih menekankan soft power. PM Lee Hsien Loong menyatakan, AS perlu lebih menggunakan potensi soft power-nya dalam menarik opini internasional, memperbaiki mispersepsi, serta membangun kepercayaan dan kredibilitasnya, khususnya di kalangan dunia Islam. Keesokan harinya Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld dalam konferensi yang sama menyatakan sepenuhnya setuju, AS perlu mengedepankan soft power dalam pergaulan internasionalnya meski tetap bersikeras bahwa opsi militer tetap merupakan opsi terakhir. Diskusi setelahnya dengan Menteri Pertahanan Jepang dan Menteri Pertahanan Korea Selatan juga diselingi tema soft power.

Tampak, soft power akan menjadi tema yang kian disorot dalam wacana strategis internasional.

Indonesia dan "soft power"

Banyak kalangan menilai pesan Presiden Indonesia di Washington DC itu amat strategis dan fundamental, khususnya di tengah situasi dunia yang terus bergolak dan selalu dihantui politik kekerasan.

Namun, pesan yang terkandung dalam pidato SBY itu sebenarnya juga berlaku bagi diri kita, yakni Indonesia perlu terus mengembangkan potensi soft power di masa datang.

Dalam pemikiran Presiden SBY, stabilitas internasional akan lebih terjamin jika negara-negara dunia berlomba mengembangkan soft power ketimbang bersaing menumbuhkan hard power.

Saya pernah menanyakan, mengapa soft power penting dalam pergaulan internasional. Jawab Presiden, "Hard power menimbulkan aneka benturan, namun soft power menimbulkan jaringan-jaringan. Hard power dapat mengakibatkan persaingan negatif, namun soft power dapat menghasilkan sinergi positif."

Pengembangan soft power memang cocok bagi politik bebas aktif yang kita anut karena tampaknya di sinilah letak kekuatan diplomasi kita serta daya tarik Indonesia dalam pergaulan internasional.

Pengaruh dan reputasi Indonesia di masyarakat internasional lebih banyak ditentukan oleh prestasi, pesona, persuasi kita ketimbang karena faktor kekuatan militer.

Reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, misalnya, menempatkan kita sebagai negara panutan dalam pergaulan dunia. Status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar memberi kita kredibilitas dalam menjembatani antara dunia Islam dan Barat. Keberhasilan kita membantu proses perdamaian untuk konflik Kamboja, Filipina Selatan, dan Laut Cina Selatan meningkatkan reputasi kita sebagai juru damai. Potensi pasar kita dengan jumlah penduduk 220 juta juga banyak diperhitungkan orang. Sementara politik bebas aktif kita mengukuhkan citra Indonesia sebagai negara independent-minded tidak terikat siapa pun.

Dan jangan lupa, ketangguhan dan ketabahan rakyat Indonesia yang jatuh bangun setelah krisis moneter, kerusuhan Timor Timur 1999, konflik etnis dan separatis, serangan teror, tsunami dan sebagainya banyak diperhatikan bahkan dikagumi masyarakat internasional.

Berbicara ihwal contoh soft power, saya teringat kunjungan Presiden SBY ke Australia beberapa waktu lalu. Presiden SBY datang tidak dengan membusungkan dada atau berteriak lantang, tetapi dengan apa yang dinamakan seorang wartawan Australia membawa charm offensive, menampilkan sosok yang simpatik, rendah hati, bersahabat, dan penuh ide.

Dalam berbagai kesempatan-gayanya yang rileks terhadap PM John Howard, kiprahnya menjemput jenazah perwira Australia yang gugur di Nias di bandara Sydney, kunjungan ke makam pahlawan, pidato di Parliament House-Presiden SBY dalam sekejap mengubah citra Indonesia di mata mainstream Australia, dan mengubah suasana dan substansi hubungan RI-Australia.

Akibat kunjungan itu, hubungan RI-Australia dapat dikatakan mencapai titik tertinggi, yang ditandai pencanangan Comprehensive Partnership antara kedua negara. Dan Presiden SBY konon dianggap sebagai salah satu negarawan asing terpopuler di Australia.

Saya teringat komentar Presiden saat saya tanyakan apa yang memberi nilai tambah bagi soft power suatu negara. Jawab Presiden, "Yang penting kita menjadi bangsa yang dihormati, bukan ditakuti, bangsa yang disegani, bukan dihindari; bangsa yang didengar suaranya karena kita menyuarakan sesuatu yang bernilai."

Dino Patti Djalal Juru Bicara Kepresidenan

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0506/13/opini/1806887.htm

point of return

2005-04-03T04:45:00.000-07:00

Minggu, 03 April 2005

Hilang Sudah Keangkuhan terhadap Materi

KETIKA gempa berskala 8,7 skala Richter yang pusatnya berada di antara Pulau Nias (Sumatera Utara) dan Pulau Simeulue (Nanggroe Aceh Darussalam) pada Senin (28/3) menjelang tengah malam juga mengguncang Banda Aceh, banyak warga setempat mengungsi ke daerah Lambaro, Kuta Baro, Aceh Besar, yang dianggap lebih aman dari kemungkinan gelombang tsunami.

KAMI di Banda Aceh setelah tsunami sering merasakan gempa, tetapi yang Senin kemarin memang terasa keras dan lama, meskipun tidak sekeras tanggal 26 Desember lalu. Saya tidak ikut mengungsi. Saya mencoba menggunakan akal sehat. Tempat saya mengungsi ini, di rumah keponakan, kan cukup aman. Rasanya kalaupun ada tsunami tidak akan mencapai ke sini," kata Darmansyah, Pemimpin Perusahaan Harian Serambi Indonesia yang berkantor pusat di Banda Aceh.

Tempat dia menumpang tinggal sekarang, rumah keponakannya, terletak di kawasan Simpang Pango, Ulee Kareng, di bagian selatan Banda Aceh. Rumah Darmansyah sendiri ada di Lampulo Baru, Kecamatan Kuta Alam, sejarak kira-kira empat kilometer dari bibir pantai.

Setelah bencana tsunami tanggal 26 Desember lalu di Banda Aceh memang kerap terasa gempa. Ada yang skalanya mencapai 6,2 skala Richter sehingga cukup terasa bila kita sedang duduk atau berdiri di suatu tempat. Namun, karena begitu seringnya terjadi, banyak orang yang tidak lagi terlalu panik bila ada gempa. Ketika di Banda Aceh lebih dua pekan lalu, misalnya, suatu pagi terjadi gempa cukup keras yang kemudian diketahui berskala 6,1 skala Richter dan saya berteriak, "Gempa, gempa!", hanya saya dan seorang saja dari delapan orang penghuni rumah yang berlari ke luar. Sisanya tenang-tenang saja.

Lebih dari sekadar dampak fisik yang benar-benar dahsyat, yang tidak segera tampak adalah berubahnya cara pandang mereka yang selamat dari tsunami terhadap kehidupan. Bukan hanya pengalaman lolos dari maut membuat mereka lebih religius dalam pengertian sekadar menjalani ritual, tetapi cara mereka menyikapi kehidupan duniawi juga tidak lagi sama seperti yang lalu.

"Dulu saya bersemangat sekali mencari uang. Pekerjaan saya bawa pulang, anak saya, Nabil, saya pangku sambil bekerja. Sekarang semua tidak dikejar dengan memaksakan diri, saya bekerja secukupnya, sekadar memenuhi kewajiban," papar Syukrillah Al Amin (27). Syukri yang mahasiswa Fakultas Pertanian tingkat akhir ini kehilangan Nabil, anak pertamanya yang berusia lima bulan, buah perkawinannya dengan Yustini (26) yang juga masih kuliah di universitas yang sama.

Syukri dan Yustini-tinggal di Blang Krueng yang merupakan jalan tembus dari Kaju ke Darussalam dan berjarak sekitar dua kilometer dari bibir pantai-selamat dari gelombang air laut dengan naik ke rumah adat Aceh yang umurnya lebih dari 100 tahun. "Awalnya saya ragu pada daya tahan rumah itu, tetapi kami naik juga karena kami tak mungkin mencapai meunasah yang letaknya tinggi. Tinggi air kira-kira 3,5 meter dan rumah tua itu bertahan walaupun ada 50 orang menyelamatkan diri di situ," kenang Syukri.

Suami-istri ini selamat, tetapi anak mereka yang mereka titipkan kepada tetangga yang Minggu pagi itu naik mobil menyelamatkan diri dengan harapan Nabil akan selamat, belum diketahui nasibnya. "Saya sudah pasrah. Kalau anak saya masih hidup dan dipelihara orang, alhamdulillah," kata Syukri lirih.

Setelah peristiwa itu, dia bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat Save Emergency for Aceh (SEFA) di Ulee Kareng yang kini memusatkan perhatian dalam menguatkan pranata sosial-ekonomi korban tsunami. Ini adalah salah satu cara Syukri menata pikiran dan perasaan setelah tsunami. Di SEFA ada beberapa anggota yang juga menjadi korban tsunami langsung atau tidak langsung. "Dengan berbincang-bincang dengan sesama korban dan bekerja untuk korban yang lain, kehilangan itu terasa sebagai perasaan bersama, bukan beban satu orang," kata Direktur SEFA Yuli Zuardi Rais.

DARMANSYAH, istrinya, Herwani, dan satu-satunya anak mereka, Fikri (12), adalah satu keluarga yang selamat utuh. Ketika air laut menyerbu rumah mereka di Lampulo Baru, mereka berada di mobil mencoba menyelamatkan diri. Tetapi, ketika akan masuk ke jalan besar, mobil terhadang oleh ribuan orang yang berlari menyelamatkan diri. Mereka berhasil ke luar dari mobil sebelum air menghanyutkan mobil mereka.

"Saya digulung air dan tidak tahu bagaimana bisa muncul ke permukaan. Saya bisa tetap di permukaan air karena kemudian terpegang pelampung jaring nelayan," kata Herwani yang selamat sebab kemudian berhasil naik ke atap rumah yang dihanyutkan air.

Air ketika itu bukan datang dari satu arah yang sama, tetapi mengarus deras dari beberapa arah. Itu sebabnya, menurut Darmansyah, dia melihat rumah yang pecah karena kebetulan berada di pertemuan arus-arus air. Itu juga yang membuat ada rumah seperti teriris melintang dan terbawa arus tanpa hancur berantakan.

"Saya sadar ketika digulung air dan dihantam ke tanah. Saya berpikir janji saya sudah sampai. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada di permukaan air," kata Darmansyah yang ketika muncul ke permukaan berhasil menjangkau Fikri yang terpisah tiga meter darinya. Keduanya selamat dengan menaiki tumpukan kayu hanyut di dekat mereka dan kemudian berhasil mendarat di atap sebuah rumah.

Saat air surut sekitar dua jam kemudian, Darmansyah merasakan kesunyian luar biasa. "Tidak ada satu orang pun di jalan, yang ada di atap-atap rumah. Ke mana ribuan orang yang tadi mencoba menyelamatkan diri? Sunyi. Dan, mulai tampak ada jenazah," kata Darmansyah yang mencoba kembali ke rumahnya sejarak sekitar satu kilometer.

"Kami sadar kami selamat, tetapi ada perasaan bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi, rasanya berat sekali tantangan hidup ke depan karena orang hidup pasti akan berbuat kesalahan, sekecil apa pun," tambah Darmansyah.

Peristiwa itu membuat keduanya memaknai hidup dengan cara baru. Materi bukan lagi sesuatu yang harus dikejar mati-matian karena semuanya bisa lenyap dalam hitungan menit, begitu juga nyawa. Herwani, karyawan PLN Banda Aceh, yang sebelumnya sangat bersemangat membuat kue berdasar pesanan sepulang kerja, kehilangan dua oven dan peralatan lain untuk membuat kue. Satu mobil mereka rusak parah, sementara mobil satunya yang sebetulnya selamat saat diparkir di depan rumah sementara ini tidak bisa dipakai karena keempat rodanya diambil orang. "Cokelat kue yang baru dibeli Bang Darmansyah ketika dia ke Jakarta ikut habis," kata Herwani yang sementara ini stop menerima pesanan kue, kecuali untuk konsumsi sendiri.

"Hilang sudah keangkuhan terhadap materi. Kejadian itu membuat manusia terasa kecil," kata Darmansyah yang mengatakan tidak malu bila kini mereka bertiga ke mana-mana naik motor.

Tsunami juga mengubah hidup Rosni (30). Ibu dua anak yang kini mengungsi bersama anak, suami, dan ibunya ke barak pengungsi di Kayelue, Lambaro, Aceh Besar, dari rumahnya di Lambaro Skep, Banda Aceh, menggambarkan hidupnya sebelum tsunami sebagai getol mencari uang.

"Dulu, sembahyang pun seperti dikejar-kejar cari uang. Saya berjualan kue yang saya antar ke Peunayong. Sekarang, saya tidak mau cari-cari uang lagi seperti dulu. Yang penting cukup untuk makan dan anak-anak sekolah sampai mereka jadi orang, bisa cari pekerjaan," katanya. "Saya sudah rela harta habis, tidak ingin balik. Yang penting ibadah karena umur belum tentu."

Idbar (42) yang tinggal di Punge Blangcut, kehilangan istri dan tiga anak perempuannya. Idbar selamat karena saat itu sedang bertugas ke Medan. Rumahnya rata dengan tanah. Padahal, selama ini dia sudah memintal rencana masa depan untuk anak-anaknya di atas tanah seluas 900 meter itu. Untuk anak tertuanya yang kuliah di semester V fakultas kedokteran dia sudah mencicil ruko di dekat rumah dengan harapan kelak dipakai sebagai tempat praktik dokter.

Ternyata, rencana tinggal rencana. "Dalam tujuh menit semua habis. Ini benar-benar cobaan yang luar biasa," kata Idbar yang masih rutin menengok bekas rumahnya dan merasa istri dan ketiga anaknya hadir dalam bayang-bayang indah.

"Dulu saya bekerja mencari uang, menabung, membeli segala macam. Sekarang saya bekerja, tak tahu untuk apa uang yang saya dapat. Saya belum punya rencana pasti," katanya lagi.

BENCANA sedahsyat tsunami mengubah orang ke dalam sebuah situasi baru yang mereka harus berjuang untuk beradaptasi. Kehilangan orang terdekat, harta, pekerjaan, dan rencana masa depan yang sudah disusun, dapat membuat orang patah. Tetapi, bencana yang dirasakan bersama-sama juga menjadi kanal rasa duka karena tahu mereka tidak sendiri mengalami bencana yang di Aceh saja menyebabkan lebih dari 100.000 orang meninggal atau hilang.

"Ke depan, saya belum tahu akan melakukan apa. Saya mencoba berjalan step by step, pelan-pelan kembali ke keadaan normal. Yang masih mengganjal perasaan, kenapa selama tiga hari pertama tidak ada penanganan apa pun pada korban. Saat tsunami, ada helikopter di atas daerah yang terkena tsunami. Pikiran saya, pasti besok ada bantuan dari daerah-daerah sekitar. Tetapi, sampai hari keempat baru aparat TNI AD dari Mata Ie (Banda Aceh) yang membantu," kata Syukri.

Syukri yang kini mengontrak rumah petak bersama istrinya itu mengritik sebuah partai yang memberi bantuan kepada korban, tetapi dengan pesan agar memilih partai itu. "Mereka bilang, ’Ini dari partai kami. Besok pilih partai kami.’ Mereka bikin posko dengan memasang bendera partai. Apa hak partai mengklaim? Ini kan orang lagi susah," papar Syukri dengan nada meninggi, menceritakan pengalamannya ketika mengungsi ke Lambaro, Aceh Besar.

"Mikir Aceh ke depan, harapannya tentu Aceh yang lebih baik. Ada penanganan pascabencana yang tidak lambat, tidak dimain-mainkan lagi. Banyak lembaga asing masuk, tetapi katanya mau ditarik. Jangan sampai masyarakat tidak percaya kepada pemerintah," tambahnya.

Harapan bahwa rekonstruksi akan membawa Aceh menjadi lebih baik bisa dirasakan saat berbicara dengan berbagai kalangan di Aceh. Ahmad Humam Hamid dari Aceh Recovery Forum yang mewadahi pertemuan 22 organisasi masyarakat Aceh di Medan mengenai pembangunan kembali Aceh, bahkan menyebut rekonstruksi Aceh menjadi kesempatan membangun kembali kepercayaan kepada pemerintah pusat.

Di lapangan, kenyataannya setelah tiga bulan bencana berlalu masyarakat ingin segera kembali ke tanah mereka dan membangun kehidupan mereka. Sudah muncul inisiatif pribadi membangun lagi rumah, seperti di kawasan Ulee Lheue dan Bitai, tanpa menunggu seperti apa tata ruang yang menjadi bagian cetak biru pemerintah pusat nantinya mengatur. Di Bitai dan Punge Blangcut, Banda Aceh, atau di Desa Gura, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, yang rata tanah misalnya, terlihat patok-patok kayu bertuliskan nama pemilik tanah.

Menurut Humam Hamid, itu adalah suatu bentuk modal sosial di masyarakat di mana anggotanya saling percaya dan dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. "Ketika mengatakan itu tanahnya, kan tetangga dan kepala kampung mengetahui. Modal sosial ini yang dimanfaatkan dan pemerintah hanya menentukan batas permukiman saja," kata Humam. Dia menyebut tata ruang sebagai cara masuk untuk mengambil hati masyarakat karena sifatnya yang konkret dalam bentuk pembangunan fisik.

Dari berbagai persoalan membangun Aceh, yang paling kritis adalah masalah konflik bersenjata. Setelah masa tanggap darurat selesai tanggal 26 Maret lalu, Kepolisian Daerah NAD akan berkonsentrasi lagi pada operasi pemulihan keamanan yang berarti akan kembali memburu anggota Gerakan Aceh Merdeka. Artinya, kemungkinan konflik bersenjata tetap terbuka dengan korban yang sudah pasti adalah masyarakat sipil.

Karena itu, mengambil momentum pascatsunami dengan ruang publik yang lebih terbuka, Humam berharap ruang berunding dengan Gerakan Aceh Mereka tetap dibuka. "Tidak ada hubungan antara jumlah tentara yang dikirim dengan status Aceh. Kalau begitu, status Aceh tetap saja pada tertib sipil. Ini menyangkut soal investasi untuk membangun Aceh yang hanya mungkin bila statusnya tidak darurat," katanya. (Retno Bintarti/ Ninuk M Pambudy)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0504/03/kehidupan/1659757.htm

Dana Kompensasi ?

2005-03-30T00:15:00.000-08:00

Rabu, 30 Maret 2005

Perlukah Dana Kompensasi BBM?

Oleh Dendi Ramdani

PERDEBATAN seputar isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM antara Mohamad Ikhsan (Kompas, 16/3) dan M Chatib Basri (Kompas, 18/3) dengan Iman Sugema (Kompas, 17/3) dan Rina Oktaviani (Kompas, 18/3) salah satunya mengarah kepada keraguan dan menekankan agar dana kompensasi BBM bisa sampai ke kaum miskin, selain memperdebatkan dampaknya terhadap besar angka inflasi dan pertambahan angka kemiskinan.

Prof Mubyarto (Kompas, 21/3) secara lebih tegas sangat meragukan dana kompensasi BBM bisa sampai ke kaum miskin dengan mengutip angka dari laporan BPS dan pengalaman penanggulangan kemiskinan yang pernah ada. Jadi, beliau terkesan marah dengan mengatakan, "Pemerintah sekarang tidaklah perlu mengembangkan program-program penanggulangan kemiskinan yang ’dititipkan’ dalam penggunaan dana kompensasi." Namun, sayang, di akhir tulisan beliau tidak secara eksplisit menawarkan bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Tulisan ini tidak hendak mempermasalahkan perlu tidaknya harga BBM naik atau tidak, tetapi akan lebih membahas seputar program dana kompensasi BBM.

Permasalahan subsidi terarah (targeted subsidy) kepada kaum miskin memang menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya, yaitu mendefinisikan siapa yang miskin, selanjutnya indikator apa yang dapat digunakan untuk menentukan kaum miskin ini, dan bagaimana mekanisme penyaluran bantuan ke kaum miskin yang sudah ditentukan. Kendala bertambah karena kemampuan aparat birokrasi, sebagai pihak yang paling berperan, karena perilaku korupnya. Namun, subsidi terarah masih terbuka peluang untuk lebih baik lagi di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini. Akumulasi pengalaman program program kemiskinan sejak tahun 1998 hingga sekarang telah memberikan proses pembelajaran bagaimana menjalankan program subsidi terarah agar lebih efektif.

MENDEFINISIKAN siapa yang miskin adalah pekerjaan yang tidak mudah. Angka kemiskinan BPS yang diterbitkan setiap tahun sebetulnya adalah angka perkiraan berdasarkan data Susenas. BPS tidak mendata siapa dan di mana orang miskin karena data Susenas adalah sampel yang digunakan untuk estimasi. Jadi, dipakailah data BKKBN yang mendata keluarga dan mengelompokkannya menjadi Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi sebagai keluarga miskin yang berhak mendapat subsidi kesehatan, pangan, dan pendidikan dari pemerintah.

Data ini merupakan data terbaik tentang kemiskinan di Indonesia, karena data merupakan hasil sensus yang dilakukan setiap tahun sekali. Bahkan pada zaman Presiden Soeharto, pembaruan data dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dengan demikian, data ini mencatat siapa keluarga miskin dan alamatnya di mana.

Indikator yang digunakan digambarkan sebagian saja oleh Prof Mubyarto sehingga bisa memberi tafsiran yang sepotong. Indikator yang digunakan dalam data BKKBN sebetulnya ada lima, yaitu beribadah secara rutin, makan minimal dua kali sehari, memiliki pakaian berbeda untuk setiap kegiatan, jika ada anggota keluarga sakit diberi pengobatan modern, dan bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

Walaupun data ini tadinya untuk keperluan program KB, bisa juga digunakan untuk menentukan keluarga miskin. Jadi, kemiskinan dalam data BKKBN didefinisikan berdasarkan indikator-indikator tersebut. Indikator ini memang masih bisa diperdebatkan dan masih mungkin diperbaiki lagi agar lebih tepat dalam menentukan siapa yang miskin.

Permasalahan tidak berhenti di sini. Masalah lain adalah kualitas data BKKBN. Ada satu fenomena menarik, yaitu inkonsistensi antara data kemiskinan yang ada pada BKKBN dan data kemiskinan pada BPS. Data BKKBN memiliki kecenderungan meningkat, sedangkan data BPS memiliki kecenderungan menurun. Data kemiskinan BKKBN tahun 1998 sebesar 17,17 persen dari total keluarga. Angka ini meningkat menjadi 27,99 persen (1999), 30,78 persen (2000), 30,52 persen (2001), dan mencapai 31 persen pada tahun 2002 yang merupakan data terakhir. Adapun data BPS menurun dari 24,2 persen tahun 1998, 23,5 persen (1999), 19,4 persen (2000), dan terus menurun hingga mencapai 17,92 persen tahun 2003.

Perbedaan kedua data ini tentu menimbulkan pertanyaan apa sebab perbedaan kedua data tersebut: apakah karena indikator yang berbeda, apakah ada proses pengambilan data/estimasi yang keliru, atau ada penyebab lain. Data BPS yang merupakan estimasi terlihat logis jika melihat bahwa perekonomian memang tumbuh walaupun masih rendah, selanjutnya ada penciptaan lapangan kerja baru dan inflasi bisa ditekan di bawah dua digit. Namun, jika kita mengasumsikan data BKKBN benar, berarti ada sesuatu yang keliru dengan perekonomian kita. Artinya, walaupun perekonomian tumbuh, tetapi keadaan ekonomi masyarakat tidak mengalami perbaikan, malah terus mengalami penurunan. Menilai kevalidan angka kemiskinan di sini perlu sangat hati-hati sekali.

HAL lain dari karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah sangat sensitif terhadap garis kemiskinan. Jika angka kemiskinan digeser sedikit, penduduk miskin akan berubah dalam jumlah besar. Data Bank Dunia yang disajikan dalam CGI Brief tahun 2003 menunjukkan bahwa pada tahun 2002 sebesar 7,4 persen penduduk berpendapatan sehari di bawah 1 dolar AS. Jika garis kemiskinan digeser ke atas menjadi 2 dolar AS per hari, jumlah penduduk miskin akan menjadi sebesar 53,4 persen. Di sini terlihat bahwa jika garis kemiskinan dilipatgandakan, angka kemiskinan bertambah tujuh kali lipat.

Oleh karena itu, jika harga BBM dinaikkan, perlu penyaluran dana kompensasi secara efektif. Satu permasalahan yang penulis amati adalah keterlibatan yang sangat rendah dari pihak pemerintah daerah tingkat dua. Program-program pengentasan kemiskinan dari pusat, seperti program dana kompensasi BBM, hanya dianggap sebagai program pusat. Oleh karena itu, perlu dicari cara agar program ini terintegrasi dengan program-program ekonomi dan pembangunan di daerah. Apalagi otonomi daerah mengamanatkan revitalisasi pemerintah daerah.

Dalam hal ini, untuk penyaluran dana kompensasi sebaiknya berdasarkan proposal dari setiap pemerintah daerah yang pendanaannya dari pusat. Proposal ini harus disertai target yang jelas berapa angka kemiskinan diturunkan jika mendapat sejumlah dana kompensasi. Pemerintah pusat pun harus berani memberikan target berapa angka kemiskinan turun dengan sejumlah dana kompensasi yang dibelanjakan. Dengan cara ini, kinerja pemerintah bisa dievaluasi oleh masyarakat maupun oleh DPR.

Dendi Ramdani Peneliti Laboratorium Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

* Tulisan ini merupakan Pendapat Pribadi, Tidak Mencerminkan Pendapat Lembaga Tempat Penulis Berafiliasi.

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/30/opini/1652204.htm

Data Kemiskinan

2005-03-30T00:12:00.000-08:00

Rabu, 30 Maret 2005

Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data

Oleh Harry Seldadyo

DENGAN menganggap bahwa kenaikan harga BBM saat ini adalah fakta yang given, adakah jaminan bahwa dana kompensasi akan tepat sasaran? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan kunci karena di sinilah letak pesimisme publik yang didasarkan pada sejarah dan pengalaman kegagalan poverty targeting policy. Klaim pemerintah dan lingkaran pendukungnya bahwa pencabutan subsidi BBM mampu menurunkan angka kemiskinan perlu diuji dengan pertanyaan itu.

Tulisan Pak Mubyarto di Kompas (21/3) bisa memberi gambaran kepada kita di mana letak kegagalan eksekusi berbagai kebijakan poverty targeting pada tingkat riil. Banyak faktor yang bisa dibicarakan di sini. Namun, di antara sejumlah faktor lain, misalnya, faktor institusional dan sosiologis, tulisan ini hanya akan menyoroti satu faktor teknis, yakni kemiskinan data.

Kita memang nyaris tak punya data andalan yang bisa dipakai sebagai instrumen bagi kebijakan subsidi terfokus semacam itu. Jadi, kemiskinan data sebetulnya sudah self-explained, apakah kebijakan kompensasi BBM yang ditelurkan akan sukses atau gagal.

Apa yang kita punya?

Hingga saat ini memang kita hanya mengandalkan dua sumber data ketika kemiskinan dibicarakan: data Susenas BPS dan data Keluarga (Pra-)Sejahtera BKKBN. Betapapun kedua data ini punya limitasi tinggi, kita tak punya pilihan lain kecuali menggunakannya. Paling sedikit, statistik ini bisa menjadi "tongkat pembimbing ke arah kegelapan"-meminjam istilah Prof AH Nasution dalam pidato pengukuhan guru besarnya di IPB dulu. Jadi, masih lebih baik punya informasi- biarpun itu salah-daripada tanpa informasi sama sekali. Ini tindakan minimal.

Sayangnya, data BPS dan BKKBN tidak bisa dipakai untuk poverty targeting yang bisa melacak siapa sesungguhnya yang berhak atas dana kompensasi itu. Data BPS secara inheren dirancang untuk melihat kecenderungan umum kemiskinan yang diukur melalui suatu garis kemiskinan. Jadi, orang miskin di sini menjadi "anonim". Data ini tidak berguna untuk pengambilan kebijakan yang kental mengandung tujuan targeting. Sementara itu, data BKKBN bermasalah dalam penetapan definisi kemiskinan. Kendati data ini memiliki disagregasi yang lebih baik daripada data BPS, indikator dan metodologi yang dipakainya debatable. Akibatnya, dispute sering kali terjadi di lapangan ketika data ini dipakai untuk memisahkan kelompok miskin dan tak miskin dari target kebijakan.

Di atas itu semua, kedua sumber data ini juga memiliki limitasi kembar: mereka tak mampu menangkap karakter kemiskinan itu sendiri. Jadi, kedua data ini tidak tepat dipakai untuk menanggulangi problem kemiskinan jangka panjang. Padahal, isu kemiskinan adalah isu jangka panjang. Sejarah menunjukkan tidak ada proses instant dalam penanggulangan kemiskinan.

Data kemiskinan BPS hanyalah peta umum kemiskinan, sedangkan data BKKBN barulah kompas untuk menelusuri peta itu. Berhasilkah kita menemukan orang miskin melalui program-program targeting itu dengan alat-alat itu? Untuk program "dadakan" ala JPS kemarin, data itu mau tak mau memang menjadi peta dan kompas kita. Namun, untuk menyelesaikan kemiskinan jangka panjang, sayang sekali, tidak. Peta dan kompas barulah necessary condition-nya. Masih diperlukan sufficient condition-nya: bertanya pada si miskin. Melalui syarat terakhir ini kita akan berurusan dengan indikator lokal-indikator yang dibangun oleh dan untuk kepentingan orang miskin di tingkat mikro.

Makro vs mikro

Dua isu penting bisa kita catat dalam relasi data dan kebijakan. Pertama, data tidak melulu dipakai untuk keperluan analisis. Sebaliknya, juga tak elok membuat kebijakan tanpa data. Melalui data, kita bisa melakukan mainstreaming isu kemiskinan dalam lingkaran kebijakan.

Kedua, pertautan antara analisis dan kebijakan targeting haruslah di tingkat lokal dan mikro. Patut dicatat, karakter kemiskinan dahulu jauh berbeda dibandingkan dengan sekarang. Pada zaman Pelita I, kalau kita mendistribusikan beras murah secara "random" kepada 10 orang, kita tak perlu khawatir "salah sasaran" karena tujuh di antaranya adalah orang miskin. Jadi, probabilitas "tepat-sasaran"-nya cukup tinggi walaupun waktu itu kita miskin data.

Sekarang ini situasinya terbalik. Tanpa data andal di tangan, distribusi beras yang anonim hanya akan memakmurkan tujuh orang yang bukan miskin karena probabilitas untuk menemukan si miskin makin rendah. Artinya, tanpa disagregasi yang andal, kita tak bisa mengenal orang miskin.

Bergerak dengan dua isu di atas, kita bisa mencatat hal penting yang harus ada di jantung setiap analis dan pengambil kebijakan: rasa lapar, kurang gizi, dan tak mampu menyekolahkan adalah persoalan hidup nyata bagi si miskin; bukan soal angka tanpa jiwa. Data mengenai orang miskin harus menjadi identitas si miskin itu sendiri, bukan data yang "anonim". Dengan catatan ini, kita membutuhkan informasi sangat terperinci supaya program antikemiskinan betul-betul efektif.

Duduk soalnya kemudian ialah pada level mana data, analisis, dan kebijakan harus dilakukan? Jawabannya adalah micro level. Di sini jelas peran pemerintah daerah (pemda) menjadi krusial karena pemda yang (seharusnya) mengenal karakter warga, tipologi okupasi, geografi- kultural, dan sebagainya. Ini asumsi penting yang harus diletakkan dulu; karena jika tidak, bukan pemda lagi namanya-itu nature "orang pusat", cuma tahu hutan, tapi tak kenal pohon.

Micro level berimplikasi pada upaya mendekatkan jarak antara jantung persoalan dan jantung pengambilan kebijakan. Sering sekali terjadi, jarak antara kedua jantung ini terlalu jauh dan butuh waktu tempuh panjang hingga keduanya berinteraksi. Akibatnya, kebijakan memiliki potensi bias yang besar, selain juga kehilangan timing-nya.

Micro level juga berarti data, interpretasi, dan penetapan kebijakan digagas oleh mereka yang berada di level lokal, yakni si miskin itu sendiri dan pemegang otoritas kebijakan. Tugas si miskin adalah menceritakan persoalan kemiskinannya. Tugas si analis adalah merekamnya menjadi data yang sistematis dan andal. Tugas penentu kebijakan adalah menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan. Ketiganya mendialogkan cara- cara penyelesaian, menjalankan, serta memantau hasilnya dengan indikator yang ditetapkan bersama.

Ruang ini sangat terbatas untuk mendiskusikan lebih teknis bentuk sistem data yang bisa dirancang untuk menampung gagasan di atas. Namun, inti dari semua itu adalah kebutuhan data bagi kebijakan poverty targeting hanya bisa dipenuhi oleh, dari, dan untuk tingkat lokal. Saatnya kita bergerak dari pesimisme makro ke optimisme mikro karena persoalan kemiskinan dewasa ini bukanlah soal di level makro, tetapi mikro.

Harry Seldadyo Mahasiswa PhD Program Ekonomi-Politik di Rijkuniversiteit Groningen, Belanda

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/30/opini/1653469.htm

Tulisan Taufik Ismail

2005-03-02T07:54:00.000-08:00

Mungkin Sekali Saya Sendiri Juga Maling

[tulisan akhir tahun Media Indonesia]

Oleh Taufiq Ismail, dikirim kosmopolitan

Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Penganggur 40 juta orang, anak-anak tak bisa bersekolah 11 juta murid, pecandu narkoba 6 juta anak muda, pengungsi perang saudara 1 juta orang, VCD koitus beredar 20 juta keping, kriminalitas merebat di setiap tikungan jalan dan beban hutang di bahu 1600 trilyun rupiahnya.

Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu Kantor Pegadaian Jagat Raya, dan di punggung kita dicap sablon besar-besar Tahanan IMF dan Penunggak Bank Dunia. Kita sudah jadi bangsa kuli dan babu, menjual tenaga dengan upah paling murah sejagat raya.

Ketika TKW-TKI itu pergi lihatlah mereka bersukacita antri penuh harapan dan angan-angan di pelabuhan dan bandara, ketika pulang lihat mereka berdukacita karena majikan mungkir tidak membayar gaji, banyak yang disiksa malah diperkosa dan pada jam pertama mendarat di negeri sendiri diperas pula.

Negeri kita tidak merdeka lagi, kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru, saudaraku. Dulu penjajah kita satu negara, kini penjajah multi-kolonialis banyak bangsa. Mereka berdasi sutra, ramah-tamah luarbiasa dan banyak senyumnya. Makin banyak kita meminjam uang, makin gembira karena leher kita makin mudah dipatahkannya.

Di negeri kita ini, prospek industri bagus sekali. Berbagai format perindustrian, sangat menjanjikan, begitu laporan penelitian. Nomor satu paling wahid, sangat tinggi dalam evaluasi, dari depannya penuh janji, adalah industri korupsi.

Apalagi di negeri kita lama sudah tidak jelas batas halal dan haram, ibarat membentang benang hitam di hutan kelam jam satu malam.

Bergerak ke kiri ketabrak copet, bergerak ke kanan kesenggol jambret, jalan di depan dikuasai maling, jalan di belakang penuh tukang peras, yang di atas tukang tindas. Untuk bisa bertahan berakal waras saja di Indonesia, sudah untung.

Lihatlah para maling itu kini mencuri secara berjamaah. Mereka bershaf-shaf berdiri rapat, teratur berdisiplin dan betapa khusyu'. Begitu rapatnya mereka berdiri susah engkau menembusnya. Begitu sistematiknya prosedurnya tak mungkin engkau menyabotnya. Begitu khusyu'nya, engkau kira mereka beribadah. Kemudian kita bertanya, mungkinkah ada maling yang istiqamah?

Lihatlah jumlah mereka, berpuluh tahun lamanya, membentang dari depan sampai ke belakang, melimpah dari atas sampai ke bawah, tambah merambah panjang deretan shaf jamaah. Jamaah ini lintas agama, lintas suku dan lintas jenis kelamin.

Bagaimana melawan maling yang mencuri secara berjamaah? Bagaimana menangkap maling yang prosedur pencuriannya malah dilindungi dari atas sampai ke bawah? Dan yang melindungi mereka, ternyata, bagian juga dari yang pegang senjata dan yang memerintah.

Bagaimana ini?

Tangan kiri jamaah ini menandatangani disposisi MOU dan MUO (Mark Up Operation), tangan kanannya membuat yayasan beasiswa, asrama yatim piatu dan sekolahan.

Kaki kiri jamaah ini mengais-ngais upeti ke sana ke mari, kaki kanannya bersedekah, pergi umrah dan naik haji.

Otak kirinya merancang prosentasi komisi dan pemotongan anggaran, otak kanannya berzakat harta, bertaubat nasuha dan memohon ampunan Tuhan.

Bagaimana caranya melawan maling begini yang mencuri secara berjamaah? Jamaahnya kukuh seperti dinding keraton, tak mempan dihantam gempa dan banjir bandang, malahan mereka juru tafsir peraturan dan merancang undang-undang, penegak hukum sekaligus penggoyang hukum, berfungsi bergantian.

Bagaimana caranya memroses hukum maling-maling yang jumlahnya ratusan ribu, barangkali sekitar satu juta orang ini, cukup jadi sebuah negara mini, meliputi mereka yang pegang kendali perintah, eksekutif, legislatif, yudikatif dan dunia bisnis, yang pegang pistol dan mengendalikan meriam, yang berjas dan berdasi. Bagaimana caranya?

Mau diperiksa dan diusut secara hukum? Mau didudukkan di kursi tertuduh sidang pengadilan? Mau didatangkan saksi-saksi yang bebas dari ancaman? Hakim dan jaksa yang bersih dari penyuapan? Percuma Seratus tahun pengadilan, setiap hari 8 jam dijadwalkan tak akan terselesaikan.

Jadi, saudaraku, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya mereka mau dibujuk, dibujuk, dibujuk agar bersedia mengembalikan jarahan yang berpuluh tahun dan turun-temurun sudah mereka kumpulkan. Kita doakan Allah membuka hati mereka , terutama karena terbanyak dari mereka orang yang shalat juga, orang yang berpuasa juga, orang yang berhaji juga. Kita bujuk baik-baik dan kita doakan mereka.

Celakanya, jika di antara jamaah maling itu ada keluarga kita, ada hubungan darah atau teman sekolah, maka kita cenderung tutup mata, tak sampai hati menegurnya.

Celakanya, bila di antara jamaah maling itu ada orang partai kita, orang seagama atau sedaerah, kita cenderung menutup-nutupi fakta, lalu dimakruh-makruhkan dan diam-diam berharap semoga kita mendapatkan cipratan harta tanpa ketahuan.

Maling-maling ini adalah kawanan anai-anai dan rayap sejati. Dan lihat kini jendela dan pintu rumah Indonesia dimakan rayap. Kayu kosen, tiang, kasau, jeriau rumah Indonesia dimakan anai-anai. Dinding dan langit-langit, lantai rumah Indonesia digerogoti rayap. Tempat tidur dan lemari, meja kursi dan sofa, televisi rumah Indonesia dijarah anai-anai. Pagar pekarangan, bahkan fondasi dan atap rumah Indonesia sudah mulai habis dikunyah-kunyah rayap. Rumah Indonesia menunggu waktu, masa rubuhnya yang sempurna.

Aku berdiri di pekarangan, terpana menyaksikannya. Tiba-tiba datang serombongan anak muda dari kampung sekitar. "Ini dia rayapnya! Ini dia Anai-anainya!" teriak mereka. "Bukan. Saya bukan Rayap, bukan!" bantahku.

Mereka berteriak terus dan mendekatiku dengan sikap mengancam. Aku melarikan diri kencang-kencang. Mereka mengejar lebih kencang lagi. Mereka menangkapku. "Ambil bensin!" teriak seseorang. "Bakar Rayap," teriak mereka bersama. Bensin berserakan dituangkan ke kepala dan badanku. Seseorang memantik korek api. Aku dibakar. Bau kawanan rayap hangus. Membubung ke udara.

sumber:
http://www.mediaindo.co.id/message.asp?Id=121905&IdBerita=2005030101451506&Judul=Menggusur_Eselon_I&Type=e

Iklan Layanan Pemerintah

2005-03-02T00:13:00.000-08:00

Rabu, 02 Maret 2005

Menyoal "Iklan Layanan Pemerintah"

Oleh Abd Rohim Ghazali

IKLAN satu halaman penuh Freedom Institute, Center for Democracy, Nationalism, and Market Economy Studies, "Mengapa Kami Mendukung Pengurangan Subsidi BBM?" (Kompas, 26/2) menarik didiskusikan lebih lanjut. Alasannya, kalkulasi ekonomi yang dipaparkan sebagai materi iklan meski tampak amat rasional, belum tentu sesuai dengan realitas yang dibutuhkan masyarakat. Sepertinya masuk akal, tetapi dapat membawa akibat yang menyesatkan.

Idealnya, rasionalitas sejalan dengan kebutuhan masyarakat sehingga setiap problem yang dihadapi masyarakat bisa dikalkulasi dan dicari jalan keluarnya. Kenyataannya, problem yang dihadapi masyarakat selalu kompleks dan sulit bisa dipahami secara linear. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara rasionalitas dan kebutuhan masyarakat menjadi hal biasa. Jika yang rasional sejalan dengan realitas, tentu tak ada kritik terhadap paradigma Newtonian-Cartesian. Itu yang pertama.

Kedua, data hasil kajian LPEM-FEUI tentang dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia-yang disertakan untuk "membunyikan" materi iklan-amat potensial menipu khalayak. Pada faktanya, naik turunnya jumlah penduduk miskin di suatu negara, tak selalu terkait kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, apalagi hanya satu sektor (misalnya subsidi BBM). Menurut kajian Amartya Sen, ekonom asal India peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1998, grafik kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi) justru terkait tinggi rendahnya kebebasan politik yang dinikmati rakyat dalam suatu negara. Menurut Sen, banyak kalangan salah paham mengenai kemiskinan, miskin hanya dipahami sebatas lack of income (kekurangan pendapatan). Padahal, kurangnya pendapatan hanya konsekuensi dari kurangnya kemampuan (lack of capability) dan kurangnya kesempatan (lack of opportunity). Seseorang menjadi miskin, menurut Sen, terutama karena kemampuan pada dirinya tak diberi ruang untuk diaktualisasikan. Pandangan Sen ini bukan hanya didasarkan hasil kajian di ruang akademis, tetapi studi empiris.

Ketiga, dalam iklan disebutkan, pengurangan subsidi BBM akan dikompensasikan untuk beasiswa pendidikan, perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan beras murah. Ada kesan, beasiswa pendidikan, perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan beras murah hanya bisa dilakukan dengan baik jika pemerintah mengurangi subsidi BBM. Padahal, kenyataan tidak demikian, karena semua itu adalah tugas pemerintah. Ada-tidaknya pengurangan subsidi BBM adalah kewajiban pemerintah menolong rakyatnya. Dan dalam melaksanakan kewajiban ini, perlu dicari cara yang kreatif tanpa harus menyakiti hati rakyat. Benarkah menaikkan harga BBM ibarat menelan pil yang terasa pahit tetapi menyembuhkan?

SELAIN ketiga hal itu, pencantuman sejumlah cendekiawan dan tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM)-antara lain Franz Magnis-Suseno, Goenawan Mohamad, Todung Mulya Lubis, Hamid Basyaib, dan Ulil Abshar-Abdalla-akan merugikan kredibilitas cendekiawan umumnya. Kalaupun yang disampaikan dalam iklan itu benar, apakah perlu mencantumkan nama cendekiawan sebagai penguat. Apalagi jika secara substantif isinya belum tentu benar.

Kita menginginkan cendekiawan dan LSM senantiasa menyuarakan kepentingan rakyat, meski kita yakin apa yang menjadi kepentingan rakyat-sebagaimana kepentingan pemerintah dan pemilik modal-belum tentu benar. Karena itu, kita bisa memahami dan tidak keberatan (malah senang) saat sejumlah cendekiawan dan LSM tercantum namanya dalam iklan layanan masyarakat.

Contoh, dalam kasus pertikaian antara Tempo versus Tommy Winata, kita senang saat banyak (aktivis) LSM dan cendekiawan yang membela Tempo meski belum tentu Tempo ada di pihak yang benar. Dalam hal ini, yang mereka bela bukan Tempo sebagai institusi, tetapi media yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka, ketika sejumlah cendekiawan dan aktivis LSM tercantum namanya dalam-meminjam istilah Farid Gaban-"iklan layanan pemerintah", tentu akan memunculkan kembali perdebatan klasik mengenai makna "pengkhianatan kaum intelektual".

Selain itu, pencantuman nama sejumlah cendekiawan pada "iklan layanan pemerintah" telah menjerumuskan mereka pada kerancuan berpikir yang disebut pakar komunikasi Jalaluddin Rakhmat (1999) sebagai argumentum ad verecundian. Yakni berargumen dengan menggunakan otoritas, meski otoritas itu tidak relevan atau ambigu.

Mereka yang tercantum dalam iklan itu mempunyai otoritas tinggi (meski tidak semuanya) dalam bidang ilmu dan keahlian masing-masing: ada ahli filsafat, ahli hukum, pakar politik, pakar agama, dan lain-lain. Tetapi apa relevansi pencantuman nama mereka untuk iklan yang mendukung pengurangan subsidi BBM yang berarti legitimasi bagi keabsahan kenaikan harga BBM?

Memang, bisa saja diajukan argumen bahwa persoalan pengurangan subsidi BBM tidak hanya terkait masalah ekonomi, tetapi terkait hajat hidup orang banyak. Karena dampak dari kebijakan pengurangan subsidi BBM itu menyentuh beragam kebutuhan masyarakat, maka para ahli di bidang filsafat, hukum, politik, dan kebudayaan ikut mendukungnya.

Jika demikian, berarti iklan itu telah menjebak mereka pada kesalahan berpikir yang lain, yakni fallacy of misplaced concretness (upaya mengonkretkan sesuatu yang pada dasarnya abstrak), dan fallacy of dramatic instance (penggunaan satu dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat umum).

SEJAK iklan pengurangan subsidi BBM muncul di media, banyak kalangan mengkritiknya sebagai penyesatan opini publik. Karena dianggap menyesatkan, Departemen Komunikasi dan Informatika-yang menyampaikan iklan itu-dikecam keras dan menjadi sasaran demonstrasi aktivis mahasiswa. Tak hanya di ranah publik, di parlemen yang eksklusif pun kebijakan pengurangan subsidi BBM menyulut perdebatan. Beberapa anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) bahkan akan menggalang dukungan untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah.

Sementara itu, sejak Desember 2004, harga-harga kebutuhan pokok beranjak naik, mulai 4 persen hingga 60 persen (Tempo Interaktif, 7/12/2004 dan 26/2/2005). Meski kenaikan harga itu tak selalu berkaitan dengan pengurangan subsidi BBM, namun kenaikan harga BBM sudah pasti akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan pokok dan tarif angkutan umum, dua hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari rakyat di negeri ini.

Artinya, pengurangan subsidi BBM pasti akan semakin menyulitkan rakyat. Sementara kompensasinya (beasiswa pendidikan, perbaikan sarana kesehatan, dan bantuan beras murah) belum tentu bisa diwujudkan dengan benar. Karena itu, pemerintah harus kerja keras agar kompensasi kenaikan harga BBM tak sekadar menjadi angin surga di telinga rakyat. Masih banyaknya koruptor dan pejabat bermoral bejat di negeri ini, bukan tidak mungkin, akan menjadikan dana kompensasi sebagai lahan korupsi.

Abd Rohim Ghazali Direktur Eksekutif MAARIF Institute; Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

sumber :

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/02/opini/1594199.htm

Kata : Sri Mulyani

2005-03-02T00:03:00.000-08:00

Rabu, 02 Maret 2005

Sri Mulyani: Program Kompensasi BBM Banyak Kerawanan

SETELAH kenaikkan harga bahan bakar minyak rata-rata 29 persen, selain aksi protes di mana-mana, sorotan keras juga tertuju pada program kompensasi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Program itu diragukan efektivitasnya dapat sesuai tujuan, bahkan dinilai rawan korupsi.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, kepada Kompas, Selasa (1/3) di ruang kerjanya, mengatakan, sangat mengerti jika banyak orang skeptis terhadap program ini.

"Yang paling sulit memang, mengelola ekspektasi orang, sebab ekspektasinya kan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Pasti ada yang kecewa," katanya.

Akan tetapi, dia mengakui, langkah ini ibarat biji-biji awal yang ditanamkan pemerintah. Nanti akan diamankan (secure) dalam anggaran tahun 2006. "Jadi, bukan hangat-hangat tahi ayam, supaya orang tidak marah karena adanya kenaikan harga BBM. Jadi ada alasan untuk terus meningkatkan alokasi dana pendidikan, terutama bagi orang miskin," katanya.

Program ini juga juga diakuinya tidak sempurna. Harus sempurna 100 persen terlalu naif juga. Tetapi, kalau kita jujur dan waspada, desain program ini mungkin masih akan sangat rawan terhadap berbagai kemungkinan tingkah laku dari para pelaksananya.

Paling penting, kata dia, pemerintah menjelaskan secara jujur program ini. Siapa yang menjadi sasaran, arahnya, target yang akan dituju, mekanismenya, dan penyalurannya, uang jatuh bagaimana, sehingga targetnya mendapatkan apa.

"Memang ada masalah politik. Ada Parpol yang sudah menggariskan, pokoknya menolak kebijakan ini. Tidak peduli sebagus apa pun argumen kamu.

Bagaimana mekanisme menentukan orang, menyalurkan kepada orang yang bersangkutan dan mengawasinya?

Menentukan orang miskin dari statistik terbaru dan komprehensif, Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) 2004. Itu berdasarkan data sampel, dimodelkan, bikin estimasi.

Dengan pemodelan itu, mereka bisa memperkirakan jumlah orang miskin di provinsi dan kabupaten secara akurat, tetapi tidak bisa menentukan siapa orang itu, dan tinggal di mana.

Untuk mengetahui siapa orangnya, pemerintah mengombinasikan dengan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN). Data BKKBN dibuat bidang desa dan petugas KB. Mereka adalah orang yang langsung berhubungan dengan penduduk desa, sehingga punya daftar orang miskin dan tahun kondisi kesejahteraan.

Jadi setiap kali bicara target, kita punya ide bahwa dari seluruh populasi 216 juta penduduk Indonesia, ada 36 juta orang miskin. Kalau kita mau menjadikan orang itu sebagai target, apa konsep kita? Pengentasan kemiskinan yang disebut program partisipatif.

Dulu juga ada program pengentasan kemiskinan?

Strategi nasional pengentasan kemiskinan pada era Pak Kwik Kian Gie (mantan Menneg PPN/Kepola Bappenas) dua tahun lalu sudah. Ada lingkaran setan yang harus dipotong, yaitu pendidikan, kesehatan sanitasi, infrastruktur, kesempatan kerja, modal, tidak pernah berpartisipasi, dan juga dari rasa aman.

Tetapi uang kita cuma pas-pasan. Dari simulasi anggaran, dengan kenaikan harga BBM 29 persen, kita bisa mendapatkan uang Rp 20 triliun. Itu bisa dialokasikan, tidak lagi untuk BBM, tetapi aktivitas lain. Sementara yang Rp 10,5 triliun untuk kompensasi BBM, sekitar Rp 7 triliun untuk mengurangi defisit dan sisanya untuk Aceh.

Nah yang Rp 10,5 triliun kita desain untuk tambahan anggaran dari program yang sudah ada, untuk makin mempercepat atau memperkuat usaha mengurangi kemiskinan. Selain konsep ini yang sudah dibuat, juga menjalankan program tahun 2003 yang sudah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Daripada susah-susah kasih kepada 9 juta orang miskin, kenapa tidak semuanya orang miskin saja? Kalau mau seluruh sekolah gratis, biayanya Rp 50 triliun. Kita tidak punya duit sebanyak itu.

Akhirnya pemerintah berpikir, tidak semua orang tua siswa tidak mampu. Kita kasih yang paling miskin saja. Juga kepada siswa yang selalu terancam putus sekolah karena tidak mampu beli buku, bayar transpor. Orang yang putus sekolah. Mereka yang sudah usia sekolah, tetapi belum mampu sekolah.

Kita hitung, dapatnya Rp 9,69 juta murid, dari jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah 6,4 juta murid, SMP/Madrasah Tsanawityah 2,353 murid. Angka ini sudah diaudit BPKP dan programnya 90 persen berhasil.

Metodenya bagaimana?

Pihak sekolah bersama persatuan orang tua murid memilih murid yang tidak mampu orang tuanya. Kepala sekolah sampaikan ke bupati, bupati ke provinsi. Pusat memberikan plafon atas data yang dikumpul. Jadi ada kemungkinan anak miskin tercoret karena ada pembatasan alokasi dana. (Contoh mekanisme untuk program pendidikan dan kesehatan, lihat ilustrasi)

Titik rawan di mana? Apakah orang tua subyektif menentukan nama siswa yang bisa dibantu. Pernah kejadian orang mampu dapat beasiswa itu. Di tingkat sekolah, di bawah tingkat bupati, bisa juga di luar daftar itu. Di tingkat provinsi lagi, bisa juga ganti nama.

Jadi implementasinya dari pemerintah, daerah bekerja sama dengan orang tua murid, adalah titik yang akan kita anggap kelemahan atau kekuatan. Tergantung dari mana kita memandang. Kekuatan kalau melibatkan orang-orang yang dapat diandalkan, kalau bisa menentukan secara objektif.

Tetapi bisa jadi kelemahan kalau ada aroma kolusi. Karena jumlahnya relatif besar, Rp 25.000 per bulan untuk setiap anak SD, Rp 65.000 per bulan untuk SMP, dan Rp 120.000 untuk SMA.
Karena itu, kita meletakkan juga di dalam desain itu, sistem monitoring dan evaluasi.

Siapa monitoring?

Pemerintah daerah, provinsi sudah diminta untuk merekrut tim monitoring. Sesuai pengalaman sebelumnya, kerja sama dengan 30 universitas tahun 2003 cukup efektif. LSM, gubernur, bupati, DPR, DPRD, semua terbuka untuk pengawasan itu.

Tetapi dalam sektor pendidikan, dari sisi penyaluran, tidak mungkin bocor, karena dana langsung masuk ke rekening. Salah target mungkin. Jadi kalau dilihat titik lemah, pada penentuan sasaran dan seleksi, sampai mendapat 9,6 juta orang itu.

Ada juga kerawanan yang lain. Misalnya mencari siswa yang sudah putus sekolah. Siapa yang mampu mengambil orang yang sudah di luar. Tim Departemen Pendidikan punya data dan Departemen Agama, untuk identenfikasi di mana orang itu. Provinsi mengalokasi jumlah beasiswa, untuk berapa orang yang masuk daftar penerima. Di titik itu, kita dengan senang hati untuk dimonitoring. Termasuk BPKP sudah dialokasikan dana untuk mengaudit hal itu.

Tetapi saya secara pribadi melihat pendidikan kurang rawan penyelewengan. Persatuan orang tua pasti tidak tega. Yang akan muncul dalam berita, pasti ada anak miskin yang tidak masuk daftar penerima beasiswa, karena memang tidak mungkin seluruhnya dapat. Jadi di antara 9,6 juta, bukan semua populasi orang miskin, pasti ada masyarakat miskin di luar daftar.

Kesehatan bagaimana?

Ini agak lain. Konsepnya masyarakat miskin yang jumlahnya 36 juta, menurut data Suspenas, bisa mendapatkan pelayanan gratis, baik rawat jalan, baik di puskesmas atau rumah sakit atau rawat inap. Di puskesmas atau di rumah sakit.

Jumlah 36,14 juta jiwa masyarakat miskin kan data makro BPS. Mereka hanya tahu provinsi ini punya orang miskin sekian juta orang. Kabupaten bisa diestimasi sensus pakai pemodelan. Dia memetakan tetapi dia tidak tahu benar jumlahnya dan di mana orangnya.

Jadi paling sulit mengindentifikasi yang 36 juta. Kita hanya bisa nenetukan plafon (dananya), provinsi dapat berapa. Jadi setiap 36 juta dikalikan Rp 5.000 premi asuransi dikalikan 12 bulan.
Penduduk miskin ini yang kita dapatkan, kemudian dijumlahkan, kalau ada perbedaan menurut BPS dan lapangan, kan harus ada rekonsiliasi data. Jadi titik rawan kemungkinan rekonsiliasi itu.

Lainnya, kalau mau dapat pengobatan gratis, pasti jumlah orang yang mau mendapatkan kartu miskin jauh lebih besar dari plafon yang pemerintah tentukan. Kalau mengatakan dapat kartu mesti sogok, itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita sangat berharap, gubernur dan bupati membuat mekanisme yang tepat. Mereka yang lebih tahu daerahnya.

Mekanisme kartu sekarang adalah, pembuatan dan distribusi dilakukan secara bertahap. Diperkirakan rakyat akan mendapat kartu pada akhir tahun 2005. Kartunya dikeluarkan Askes, Dinas Kesehatan yang dapat menjangkau desa terpencil.

Siapa yang pro aktif?

Departemen Kesehatan dan PT Askes, karena mereka yang dapat anggaran. Mereka kan selama ini menawarkan, jadi departemen kesehatan melalui jaringannya, termasuk Askes.

Bagaimana orang yang tidak punya identitas?

Tidak bisa di-cover. Sebetulnya pemerintah pusat akan sangat senang dengan inisiatif daerah yang memiliki APBD sehat, menggabungkan dengan program inisiatif mereka untuk menguatkan program ini. Itu yang akan kita coba lakukan dengan tim kerja.

Bagaimana tahun berikutnya?

Seperti beasiswa dan kesehatan. Sekali mereka masuk dalam daftar sembilan juta ini, berarti siswa miskin masuk dalam budget, dia diamankan sampai lulus. Ini mendisiplinkan budget kita juga untuk terus berkomitmen terhadap sektor pendidikan. Ini sejalan jumlah budget memang makin diarahkan ke situ. Jadi mengharapkan tingkat kesuksesan yang tinggi, akan terasa dua tahun lagi. Dua bulan masih akan ribut kartu miskin.

Jadi pengucuran dana akhir 2005?

Sekarang ini, ya budget APBN 2005 sudah ada dana Rp 7 triliun untuk kemiskinan, kesehatan. Tetapi ini tidak terserap sekarang. Jadi Menteri Keuangan bilang, saya mau pakai uang ini. Nanti kalau kenaikan subsidi disetujui angka yang Rp 10,5 triliun keluar juga. Jadi sekarang sampai dengan perubahan APBN pertengahan tahun, bisa talangi yang Rp 7 triliun itu.

Itu yang kita gunakan sekarang, apakah program dimulai sekarang, ya sekarang. Tapi kemungkinan ada anggaran yang tidak terserap sampai akhir tahun. (BOY/DIS)

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/02/utama/1594542.htm

BBM dan Iklan

2005-03-01T02:17:00.000-08:00

Selasa, 01 Maret 2005

BBM dan Iklan Freedom Institute

Oleh Agus Surono

HARI Sabtu (26/2/2005) Freedom Institute mengiklankan diri untuk mendukung pengurangan subsidi disertai sinopsis alasan. Pada kolom bawah tertera nama-nama para pendukung. Ada Andi Mallarangeng (Juru Bicara Presiden), Rizal Mallarangeng (Freedom Institute), M Chatib Basri, M Sadli (ekonom UI), Todung Mulya Lubis (pengacara), Goenawan Mohamad (budayawan), dan lain-lain.

Melihat nama-nama yang ada menunjukkan mereka adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas dan integritas.

Ada yang menarik dari iklan dukungan pengurangan subsidi BBM itu. Baru kali ini dalam sejarah BBM mendapatkan dukungan intelektual dan aktivis LSM. Hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Orde Baru, zaman Habibie, Abdurrahman Wahid, maupun Megawati.

Dalam sejarah Orde Baru kalangan intelektual justru kritis dan ada dalam posisi out sider dan tokoh LSM tidak berkutik, tetapi peran intelektual tetap mendominasi. Mafia Berkley menjadi contoh paling sahih.

Dalam tiga pemerintahan terakhir pascareformasi, masalah BBM tetap menjadi persoalan yang dilematis. Vis a vis tuntutan neoliberal dengan kenestapaan rakyat sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Dalam konteks Orde Baru intelektual yang masuk birokrasi kekuasaan cenderung terkooptasi. Tugasnya hanya menjadi tukang stempel atau mensahkan program-program kekuasaan. Contoh paling nyata adalah dikenalkannya model developmentalism sebagai model untuk mengonstruksi perkembangan negara, juga model yang akhirnya sekadar mengakumulasi kebangkrutan negara, model pembangunan yang sebenarnya diadaptasi tanpa dasar filosofi yang jelas. Dan seolah tidak mau tahu jika paham pembanguannisme sebenarnya hanya upaya Amerika Serikat dalam memenangkan perang dingin dan melokalisasi meluasnya sosialis-komunis versi Soviet.

Plus minus iklan itu

Apa yang dilakukan Freedom Institute dengan iklan itu dapat dipahami sebagai civic education bagi kita. Bahwa subsidi pada gilirannya harus dikurangi dan kalau mungkin dihapus karena dalam jangka waktu tertentu subsidi yang terus-menerus akan memberatkan negara. Dengan demikian, beban utang negara pun akan bertambah. Ini hanya akan mewariskan utang pada generasi berikut. Belum lagi subsidi yang selama ini ada ternyata banyak salah sasaran. Ini merupakan sebuah logika ekonomi yang bisa dipahami bersama.

Namun, apakah logika seperti itu paralel dengan problem keseharian masyarakat? Ini merupakan pertanyaan yang tidak sekadar perlu dijawab dengan kalkulasi statistik-kuantitatif yang cenderung menyederhanakan realitas seperti iklan Freedom Institute itu. Realitas menunjukkan, rencana kenaikan BBM masih menimbulkan pro dan kontra. Terlalu tergesa-gesa jika kemudian lembaga, orang perseorangan melakukan release publik yang bertujuan menyatakan afirmasinya.

Dengan demikian, apa yang dilakukan Freedom Institute dengan iklannya itu dapat dimaknai sebagai bentuk peneguhan, dukungan, bahkan bisa dimaknai sebagai pressure/intimidasi atau provokasi bagi publik.

Publik kritis dipastikan akan bertanya-tanya ada apa dengan para intelektual dan tokoh LSM yang secara vulgar mengiklankan diri mendukung pengurangan subsidi BBM. Terlebih iklan ini dilakukan atas Nama Freedom Institute yang notabene merupakan lembaga yang secara penuh didanai oleh Aburizal Bakrie yang juga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu. Bukan bermaksud berprasangka yang berlebihan terhadap apa yang dilakukan Freedom Institute, tetapi tetap saja akan menimbulkan spekulasi bahkan stigmatisasi bahwa iklan yang dimuat satu halaman penuh itu sekadar pesanan dari penyandang dana.

Dengan demikian, jika kemudian iklan itu memunculkan kesan bahwa apa yang dilakukan sekelompok intelektual dan aktivis LSM ini adalah sekumpulan orang yang dengan sadar menjadi "juru bicara" pemerintahan sekarang, bisa menjadi sesuatu yang masuk akal.

Terlebih apa yang dijanjikan dengan pendidikan gratis dan pengobatan murah sebagai kompensasi atas dihapuskannya subsidi juga akan berjalan efektif. Apakah karena ketidaktepatan subsidi yang selama ini terjadi dengan serta-merta dapat dijadikan alasan untuk kemudian menghapus subsidi, sesuatu yang pasti masih mengundang kontroversi. Mengapa justru mereka tidak melihat di mana ketidaktepatan bantuan subsidi itu? Hal ini mengindikasikan jalan pintas dalam memahami persoalan.

Keberpihakan intelektual

Iklan Freedom Institute itu mengajak pada perdebatan tentang peran intelektual dan keperpihakannya. Menyitir teori Gramsci dengan Intelektual Organik, apa yang ada pada iklan beserta pendukungnya itu telah mencederai amanat rakyat. Dengan dalih dan dalil ekonomi membuat justifikasi pengurangan subsidi BBM sebagai sesuatu yang wajar.

Aroma perselingkuhan beberapa intelektual dan aktivis LSM menjadi amat kentara. Kerja sama antara intelektual dan tokoh LSM memang tidak dilarang. Tetapi kerja sama itu seyogianya tidak mematikan nalar kritis dan naluri kemanusiaan.

Sekiranya iklan itu juga dapat memotret peran intelektual dan tokoh LSM, akan diperoleh keterangan sebagai berikut. Pertama, adanya keterjarakan antara aktivitas intelektual dan kesenyataan persoalan masyarakat bawah.

Kedua, mungkin begitulah potret sebagian intelektual/aktivis LSM yang tidak kuasa menghadapi kekuasaan. Sebagaimana ditengarai Heru Nugroho dalam sebuah diskusi yang diberitakan Kompas beberapa hari lalu, LSM Indonesia jika tetap mempertahankan idealisme perjuangannya akan miskin karena tidak ada proyek

Ketiga, menunjukkan begitu kuatnya arus neoliberal dalam tokoh-tokoh pendukung maklumat itu, menjadi amat ironis bagaimana gelombang neoliberal yang terus-menerus dikoreksi dan dipertanyakan keadilannya oleh negara dunia ketiga justru mendapatkan tempatnya di sini. Jangan-jangan hal ini hanya karena merasa berutang budi saja.

Sebenarnya amat disayangkan apa yang dilakukan oleh iklan beserta para pendukungnya itu. Karena hal ini bisa dibaca sebagai bentuk penelingkungan proses demokrasi. Publik seolah didikte sekelompok orang yang memiliki akses media. Peran media telah dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan, satu hal yang semestinya diharamkan dalam era demokrasi.

Agus Surono Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Tinggal di Malang

sumber :

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/01/opini/1588138.htm

Mengadili Korupsi : Sulit

2005-03-01T02:03:00.000-08:00

Selasa, 01 Maret 2005

Mengadili Korupsi Mengapa Dipersulit?

Oleh Satjipto Rahardjo

JUDUL tulisan ini seharusnya lebih panjang, "Mengapa di Negara Hukum Ini Mengadili Orang yang Diduga Korupsi Dipersulit?" Pertanyaan itu coba mencerminkan kerisauan "publik" dalam menghadapi silang sengketa pendapat di antara orang-orang hukum tentang boleh tidaknya digunakan asas retroaktif untuk mengadili koruptor di pengadilan.

Sebagian orang hukum bisa saja menjawab bahwa itu bukan mempersulit, tetapi aturan dan asas hukumnya demikian. Apa pun alasannya, kenyataannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menjamah korupsi yang dilakukan pada masa tertentu.

Sudah makin serak suara bangsa ini meneriakkan pemberantasan korupsi. Tetapi akan datang alasan, mengapa macam-macam alasan diajukan dengan efek "menjegal pemberantasan korupsi"? Buat apa dibuat UU Anti-Korupsi yang berkali-kali disempurnakan, buat apa dibuat KPK, jika harus berakhir seperti ini?

KITA ingin menjadi bangsa beradab. Baik. Kita tidak ingin sembarangan memberantas korupsi. Baik. Kita melawan korupsi dengan hukum. Baik. Korupsi menjadi sulit diberantas. Ini tidak baik.

Bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah satu hal, sedang menjadikannya negara yang hidup, bersemangat melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, adalah hal berbeda. Untuk mencapai cita-cita itu, teks UUD saja tidak banyak berguna. Yang lebih diperlukan adalah aksi-aksi progresif guna membuat janji-janji UUD menjadi kenyataan.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjaga UUD. Bagus. Tetapi, tugas dan pekerjaan menjaga konstitusi menjadi tidak bagus jika tidak diresapi semangat menjadikannya sebagai living constitution. Living di sini berarti penuh semangat dan kegairahan, bervisi ke depan bagaimana membawa bangsa menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kepada siapa UUD akan kita percayakan sehingga menjadi dokumen yang hidup, bukan sekadar black-letter constitution? Seluruh bangsa tidak mungkin bersama-sama mengemudikan kapal negara hukum. Hanya ada sekelompok kecil, seperti presiden, pemimpin politik, dan MK. Keadaan menjadi amat dramatis, mengingat nasib 200 juta orang diserahkan kepada kepiawaian dan kearifan sejumlah kecil orang-orang itu. Belum lagi masalah tentang seberapa besar kepiawaian dan kearifan mereka?

Kita ingin agar elite benar-benar terdiri dari mereka yang memiliki vision, pandangan ke depan dan kesadaran amanah (sense of mission). Mereka tidak boleh sekadar menjalankan peran sebagai "pekerja" yang tidak berpandangan ke depan, tidak merasa mengemban amanah ke mana bangsa akan dibawa. Singkat kata, pertama-tama mereka perlu memiliki kualitas kenegarawanan, statesmanship. Jangan kualitas kenegarawanan hanya dituntut dari presiden, tetapi juga yang lain-lain. Bangsa ini akan amat berbahagia jika anggota DPR memiliki legislative statesmanship dan para hakim agung memiliki judicial statesmanship.

MK tidak bisa diserahkan kepada "hakim-hakim biasa", tetapi kepada mereka yang memiliki vision dan kenegarawanan. MK bertugas menjaga konstitusi. Tetapi, masalah yang lebih penting dan mendasar adalah bagaimana para hakim agung menjaga UUD? Apakah mereka akan menerima tugasnya sebagai "pengeja" UUD? Ataukah mereka menerima peran sebagai pejuang yang akan membawa bangsanya mengarungi samudra dunia dengan determinasi cita-cita yang kokoh? Apakah mereka akan menjadi penerjemah yang memberi makna progresif atas UUD?

BARU-baru ini ada seorang psikiater mengutarakan, pendapat MK tentang larangan KPK mengadili kasus-kasus sebelum 27 Desember 2002 akan menjadikan bangsa ini mengidap amnesia, menjadi bangsa amnestik ("Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik", Kompas, 19/2/2005). Efek psikiatris dari putusan MK menjadikan kita bangsa pelupa, bangsa yang mudah melupakan kejahatan masa lalu. Kita menerimanya sebagai pendapat pakar di bidangnya. Haruskah hakim MK yang terdiri dari ahli hukum mengabaikan pendapat psikiater itu, semata-mata berdasarkan alasan "bukan ahli hukum"? Mudah-mudahan tidak ada sikap seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menerima, psikiatri yang sudah memasuki ranah hukum akan menjadikan hukum lebih kaya dan sehat.

Apabila diterima, MK perlu memiliki wawasan kenegarawanan (judicial statesmanship), maka sebaiknya MK memikirkan dan memedulikan efek serta tujuan sosiologis, ekonomis, politik, dan kultural dari putusan yang diambil atau pernyataan yang dibuat. Inilah intisari yang ingin dikatakan melalui pandangan jauh ke depan dan judicial statesmanship. Produk MK bukan hanya putusan hukum (judicial legal decision). Tidak bisa putusan hanya dilarikan ke ranah perundang-undangan, doktrin, dan asas yang kaku. Hukum tidak hanya diukur dari penggunaan logika peraturan, tetapi lebih daripada itu, kelayakan sosial (social reasonableness). Apakah ini memberi kesejahteraan, keadilan, menyelamatkan?

Kehadiran MK yang progresif saat ini amat dibutuhkan. Progresif berarti tidak submisif, pasrah bongkokan terhadap kata-kata, terhadap doktrin, dan asas yang dominan. Kata kuncinya adalah berani melakukan pembebasan. UUD akan menjadi living constitution hanya jika penjaganya berdedikasi tinggi untuk membebaskan diri dari absolutisme pikiran dan teori serta dari penjara positivisme yang kaku dan dogmatis. Hukum, UUD, bukan hanya peraturan dan logika, tetapi lebih pada itu memiliki tujuan sosial lebih mulia untuk rakyat.

Kita suka mengobral pendapat, korupsi di negeri ini merupakan kebejatan yang berdimensi luar biasa. Maka, cara-cara yang digunakan untuk menghadapi juga berkualitas luar biasa. Ini berarti tidak tradisional dan konvensional, tetapi terbuka untuk bertindak lebih progresif dan berani melakukan pembebasan. Penjagaan dan pemaknaan terhadap UUD tidak boleh dibelenggu doktrin, asas, dan teori status quo. Alangkah bahagia bangsa ini jika para hakim agung bisa bertindak sebagai pembebas yang hanya peduli terhadap bagaimana bangsanya bangkit kembali dari aneka penderitaan, keterpurukan, dan ketidakadilan.

Keinginan untuk memberantas korupsi bukan hal baru, bukan ditandai garis start 27 Desember 2002, tetapi sudah sejak 1970-an, lebih dari 30 tahun. Lalu, mengapa para terdakwa koruptor harus menikmati kelonggaran release and discharge? Perdebatan tentang penggunaan asas retroaktif tidak menyentuh substansi karena sudah lebih dari 30 tahun kita ingin melakukan pemberantasan korupsi yang kini semakin parah. Jadi, yang kita hadapi dalam kontroversi penggunaan asas retroaktif sebenarnya tidak menyangkut hal substansial.

Penggunaan asas retroaktif memang bisa menjadi masalah besar jika kita memproyeksikannya pada latar belakang alam pikiran hukum liberal. Di situ asas nonretroaktif menjadi salah satu pilar penting untuk mengamankan bastion perlindungan individu. Untuk itu, prosedur menjadi andalan.

Dalam suasana serba luar biasa ini, marilah kita bertindak progresif dengan berani membebaskan diri dari dominasi teknikalitas, prosedur, doktrin, serta asas konvensional, jika itu membelenggu kita untuk keluar dari penderitaan. Aneka putusan MK sebaiknya berkualitas milestone dalam perjalanan negara hukum.

Satjipto Rahardjo Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

sumber :http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0503/01/opini/1592610.htm

Transmigran vulkanisir

2005-01-27T03:21:00.000-08:00

Kamis, 27 Januari 2005

Kisah Transmigran Pencari Ban Bekas...

TIDAK seperti nasib transmigran lainnya yang kebanyakan terpuruk di negeri orang, kisah Yadimin (58) menjadi transmigran mandiri yang datang ke Banjarmasin berakhir dengan gembira. Rintisan transmigran asal Klaten, Jawa Tengah, itu kini membuahkan sukses setelah melewati perjuangan berat.

Yadimin yang hanya pernah sampai kelas dua sekolah dasar datang ke Kalimantan Selatan tahun 1989-an hanya berbekal nekat dan uang Rp 5.000.

"Di Kalsel, Bapak saya pertama kali bekerja sebagai buruh tani, kemudian beralih pekerjaan sebagai buruh vulkanisasi ban," kata Suharno (30), anak ketiga Yadimin.

"Waktu itu gaji Bapak hanya Rp 15.000 per bulan. Tetapi, karena ada keinginan belajar, Bapak terus bertahan, sementara pekerja lainnya berguguran," katanya.

Satu-satu karyawan berguguran hingga usaha vulkanisasi tersebut gulung tikar. Yadimin memulai bisnis vulkanisasi ban tahun 1991 dengan menjadi pencari ban bekas ke sana kemari. Dengan modal tabungan sebesar Rp 3 juta dan didukung lima anak-anaknya, Yadimin memulai usaha vulkanisasi ban bekas.

"Waktu itu produksinya hanya 12 ban sampai 15 ban sehari, kami menjualnya sendiri," kata Suharno.

Usaha vulkanisasi itu mulai berkembang. Namun, tahun 1999 Yadimin mulai kebingungan karena dia membutuhkan modal lebih besar.

"Akhirnya kami pinjam modal ke BRI Banjarmasin, waktu itu nilainya Rp 100 juta," kata Yadimin. Modal itu digunakan untuk membeli bahan baku vulkanisasi (compound) dari Pulau Jawa dengan harga Rp 16.000 sampai Rp 20.000 per kilogram.

Karena harga itu terbilang mahal, timbul ide bagaimana membuat compound sendiri. "Tahun 2001 kami memproduksi compound sendiri menggunakan pinjaman dari BRI," kata Yadimin. Sekarang ini usaha keluarga tersebut bahkan juga mampu memasok kebutuhan compound untuk industri sejenis di Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan sebagian Yogyakarta.

Kini perusahaan "Lima Saudara" bisa memproduksi 25 ton compound setiap bulan, dan dari sektor usaha vulkanisasi memproduksi 125 ban setiap hari. "Semua produksi itu habis terjual," kata Suharno.

Jika dulu hanya dipercaya mengelola kredit Rp 100 juta, tahun ini BRI berani mengucurkan kredit hingga Rp 1,1 miliar secara berkala kepada "Lima Saudara".

Usaha itu kini menguasai pasar compound dan pasar ban bekas. Namun, tidak banyak yang tahu jika bisnis itu sebenarnya dikendalikan "transmigran pencari ban bekas" yang tak sempat menamatkan bangku sekolah dasar. (AMR)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/27/ekora/1447733.htm

Potensi Karet Rakyat

2005-01-27T03:04:00.001-08:00

Kamis, 27 Januari 2005

Industri "Compound", Memberdayakan Potensi Karet Rakyat di Kalsel

Di sebuah lokasi industri kecil di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, wajah para pekerja pembuatan adonan lembaran karet jadi itu tampak hitam berjelaga. Mereka seperti menggunakan topeng hitam, yang terlihat hanya mata dan gigi putih mereka.

MASKER putih yang mereka kenakan pun terlihat kumal tanda jarang diganti. Itu juga hanya mereka gunakan setengah hati, kadang dipasang dan kadang dilepas. Sudah barang tentu mereka "kenyang" menghirup udara yang penuh jelaga.

Para pekerja terus-menerus memasukkan bahan baku karet alam dari jenis lembaran yang telah dikeringkan ke dalam mesin blender. Karet itu digulung terus-menerus oleh mesin hingga membentuk lembaran-lembaran hitam. Lembaran itu kemudian dijadikan bahan baku karet lembaran jadi atau yang biasa disebut compound (adonan). Compound ini merupakan campuran dari berbagai bahan, mulai dari karet alam, minyak, bahan karbon, zat pewarna, dan bahan lainnya.

Lembaran-lembaran compound yang dihasilkan mesin itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan ban. Dalam skala kecil, bahan itu digunakan untuk memvulkanisasi ban bekas. "Beginilah pekerjaan kami setiap hari, selalu hitam terkena asap karbon," kata seorang pekerja.

KEGIATAN menggiling karet lembaran kering atau biasa dikenal sebagai karet SIR (Standard Indonesian Rubber) itu sudah sejak tahun 2001 berjalan di bawah bendera "Lima Saudara". "Memang kami yang berusaha ini ada lima orang bersaudara," kata Suharno (30), penanggung jawab "Lima Saudara" di Banjarmasin.

Lima saudara anak pasangan Yadimin (58) dan Legiyem (50) kini semuanya terjun ke usaha yang bisnis utamanya pembuatan compound dan vulkanisasi ban. Lima saudara para transmigran asal Klaten, Jawa Tengah, ini membuka cabang-cabang baru di berbagai kota.

Anak pertama, Slamet Widodo, ditugaskan mengawasi pembuatan compound di Bati-Bati (Tanah Laut); anak kedua, Sugiarti, ditugaskan membuka cabang di Palangkaraya (Kalimantan Tengah); anak ketiga, Suharno, mengelola cabang di Banjarmasin; anak keempat, Hartono, membuka cabang di Yogyakarta; dan anak kelima, Muhtarno, membuka cabang di Pulau Pinang, Kabupaten Tapin (Kalsel). "Bisnis vulkanisasi ban memang sudah sejak tahun 1989, tetapi pembuatan compound ini baru kami mulai tahun 2001," ujar Suharno.

Ide awal usaha pembuatan compound digunakan untuk menyuplai bahan baku pembuatan vulkanisasi ban yang sudah lebih dulu ditekuni Lima Saudara. "Dulu kami beli compound dari Pulau Jawa, tetapi karena bahan bakunya karet dan di Kalsel berlimpah, kami mulai membuat compound sendiri," kata Suharno.

Jika membeli compound dari Pulau Jawa satu kilogram harganya berkisar Rp 16.000-Rp 20.000 per kilogram. "Dengan membuat sendiri, ternyata bisa mengirit biaya sampai Rp 3.000 per kilogram compound," katanya.

KINI usaha keluarga itu telah menjadi penguasa pasar compound di Kalsel dan Kalteng, serta sebagian Kaltim. "Hanya Kalbar yang sulit kami tembus karena transportasi ke sana terbatas dan lebih dekat dari Jakarta," kata Suharno.

Di sektor usaha vulkanisasi ban bekas, Lima Saudara juga mengaku sudah memimpin pasar walaupun tidak sepenuhnya mereka kuasai. "Ada beberapa pesaing kami di Banjarmasin, tetapi sekarang pesaing itu pun mengambil bahan baku dari kami," kata Suharno.

Tidak banyak yang tahu bahwa usaha ban bekas itu ternyata memiliki perhitungan ekonomi yang menarik. Anak-anak Yadimin membeli ban bekas dengan harga bervariasi. Ban bekas jenis kendaraan Colt dibeli Rp 50.000 hingga Rp 125.000, bergantung pada kondisinya. Setelah divulkanisasi dijual Rp 175.000 hingga Rp 230.000. Ban bekas kendaraan truk dibeli Rp 75.000 hingga Rp 200.000, dan kemudian setelah divulkanisasi bisa dijual Rp 400.000 sampai Rp 600.000.

Yadimin yakin, ban hasil vulkanisasi akan tetap menjadi alternatif pengganti ban bagi sebagian kalangan. Di Banjarmasin diperkirakan pemakai ban vulkanisasi mencapai 30 persen dari seluruh pemilik kendaraan.

Usaha keluarga Yadimin itu terpilih sebagai salah satu usaha mikro yang cukup berhasil di Kalsel. Karena itu, dalam rangka ulang tahun ke-109 BRI, usaha compound dan vulkanisasi Lima Saudara mendapat prioritas pemberdayaan nasabah.

"Memang ini bukan satu-satunya usaha yang sukses di bawah binaan BRI. Tetapi usaha Lima Saudara ini cukup unik dilihat dari perjuangan keluarga ini mencapai keberhasilan," kata M Amenan, Bagian Kredit BRI Banjarmasin. Amenan sejak awal mendampingi keluarga Yadimin untuk menentukan langkah-langkah bisnisnya, terutama terkait dalam hal penentuan investasi menggunakan modal perbankan.

"Bayangkan, modal awal dia ke Banjarmasin ini hanya Rp 5.000, tidak masuk akal. Tapi, itu terjadi dan dilakoni Yadimin yang berniat mengubah nasib keluarganya di Klaten Jawa Tengah, kini mereka bisa menikmati usaha keras mereka itu," kata Amenan.(Amir Sodikin)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/27/ekora/1447731.htm

Perkara Utang II

2005-01-24T06:34:00.003-08:00

Senin, 24 Januari 2005

Membaca Hasil Pertemuan CGI Ke-14

APA yang berbeda dari pertemuan ke-14 Consultative Group on Indonesia dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Pertama, untuk pertama kalinya pertemuan dipimpin oleh pihak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Koordinator Perekonomian.

Kedua, bencana gempa bumi dan tsunami menjadi topik istimewa yang sekaligus memperkuat komitmen negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu Indonesia sebagaimana yang telah mereka janjikan pada konferensi internasional tentang tsunami yang juga diadakan di Jakarta beberapa minggu sebelumnya.

Ketiga, munculnya kategori baru bantuan yang disalurkan tidak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adakah makna dari ketiga perbedaan tersebut? Tampaknya ya, dan cukup dalam. Gempa bumi dan tsunami kembali menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Bencana kemanusiaan yang sangat dahsyat ini telah menggugah dan mengedepankan "wajah" kemanusiaan masyarakat dunia nyaris tanpa kecuali.

Bahkan, sampai-sampai boleh jadi bisa mengubah karakter dan titik berat politik luar negeri Amerika Serikat (AS). Salah satu indikasinya tercermin dari pidato inaugurasi Presiden George Walker Bush untuk masa jabatan keduanya pada akhir minggu lalu yang lebih rendah hati dan tak menyebutkan sepatah kata pun tentang terorisme.

Indikasi lainnya ialah berlomba-lombanya negara-negara kaya untuk memperbesar bantuan. Bahkan, beberapa di antaranya terkesan berambisi menjadi yang terbesar atau paling tidak melipatgandakan komitmennya seolah-olah takut dianggap kikir dan tak peka terhadap derita kemanusiaan yang tiada taranya.

Boleh dikatakan, apa pun yang diminta Indonesia dalam rangka penanganan bencana ini hampir selalu dipenuhi oleh komunitas internasional, khususnya negara-negara besar dan atau yang sangat berpengaruh. Mereka seakan sangat menjaga "perasaan" pemerintah dan masyarakat Indonesia.

SEKARANG berpulang pada diri kita: apakah mampu menjaga harkat dan martabat bangsa, mempunyai harga diri, dan berketetapan hati untuk mengubah perangai serta kebiasaan buruk selama ini.

Kehendak untuk memimpin pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) telah mereka penuhi. Mereka pun turut membantu upaya guna membuat Pemerintah Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menjadi pemimpin yang patut. Momentum ini terlalu berharga untuk disia-siakan.

Komitmen kuat masyarakat dunia untuk membantu Indonesia bukannya tanpa keraguan sama sekali. Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK) yang dideklarasikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah bertemu dengan sejumlah perwakilan negara dan lembaga donor di Jakarta.

Mereka secara eksplisit menyampaikan kepedulian terhadap kemungkinan bocornya arus bantuan. Untuk mengantisipasi hal itu, mereka menyatakan kesediaannya memberikan bantuan dana dan teknis kepada KDK, yang salah satu bidang kegiatannya adalah memonitor seluruh bantuan bagi penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

Perhatian yang sama ditunjukkan pula oleh pihak donor pada pertemuan CGI yang lalu. Hal ini tercermin dalam bentuk komitmen hibah yang besarnya tak kurang dari 1 miliar dollar AS yang akan disalurkan secara langsung melalui jalur di luar APBN, seperti misalnya ke LSM, lembaga-lembaga lainnya, dan masyarakat secara langsung.

Jumlah hibah yang di luar APBN ini mencapai lima kali lipat dari besarnya hibah lewat APBN. Bahkan, tetap lebih besar jika dibandingkan dengan keseluruhan bantuan untuk Aceh yang lewat APBN (sebesar 0,7 miliar dollar AS, terdiri dari 0,5 miliar dollar AS berupa pinjaman proyek dan 0,2 miliar dollar AS berupa hibah).

Sekarang, mari kita hitung besarnya kontribusi bantuan dari CGI bagi penanggulangan bencana. Perhitungan sementara yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan, besarnya nilai kerusakan dan kerugian dalam bentuk arus pendapatan yang hilang di dalam perekonomian keseluruhannya berjumlah Rp 41,4 triliun atau 4,45 miliar dollar AS.

Jika diasumsikan bahwa periode tanggap darurat sampai rekonstruksi membutuhkan waktu lima tahun, secara kasar rata-rata kebutuhan dana setiap tahunnya adalah Rp 8,3 triliun. Untuk tahun 2005 saja, CGI mengucurkan bantuan khusus untuk bencana tsunami senilai 1,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15,8 triliun.

BAGAIMANA memahami perbedaan yang sangat mencolok antara kebutuhan rata-rata setahun dan komitmen bantuan yang besarnya hampir dua kali lipat?
Pertama, tentu saja ada yang mengatakan bahwa asumsi yang digunakan sangat kasar. Mungkin dibutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk menuntaskan rekonstruksi daerah yang terkena bencana. Namun, kita sebagai bangsa harus memancangkan tekad kuat untuk secepat-cepatnya memulihkan daerah bencana.

Kedua, kebutuhan tahun pertama boleh jadi akan lebih besar ketimbang tahun-tahun selanjutnya sehingga pantas jika alokasinya pun jauh lebih besar. Katakanlah besarnya kebutuhan dana tahun pertama dua kali lipat dari rata-rata setahun atau sekitar Rp 16,6 triliun.

Angka ini masih tetap lebih rendah dibanding dengan besarnya komitmen CGI ditambah dengan dana-dana yang berasal dari sumber resmi lainnya dan sumbangan masyarakat dari dalam maupun luar negeri.

Ketiga, bagaimanapun, sudah barang tentu pemerintah telah dan akan terus mengalokasikan dana khusus bagi daerah yang terkena bencana. Sebab, sebesar apa pun dana bantuan yang terkumpul, niscaya tak bisa seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal penggunaan.

Namun, paling tidak, melimpahnya bantuan tak membuat pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya menyurutkan komitmen bagi percepatan proses pemulihan daerah yang terkena bencana. Lebih dari itu, jangan lupa sampai tebersit niatan "menunggangi" bencana untuk tujuan-tujuan yang tidak sepatutnya.

Lebih bermakna lagi jika pemerintah menjadikan penanganan bencana bandang ini sebagai momentum untuk mengembangkan paradigma pembangunan baru yang bersifat holistis, yang menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentralnya. Dalam konteks ini, pemulihan di Aceh sejatinya terintegrasi dengan penyelesaian konflik secara tuntas dan menyeluruh.

Harus diingat bahwa bantuan langsung maupun tak langsung diperkirakan masih akan terus mengalir. Yang sudah pasti ialah moratorium (penundaan sementara) pembayaran utang selama tiga bulan (Januari-Maret 2005) sebesar 700 juta dollar AS sebagaimana telah diputuskan di dalam forum Paris Club beberapa waktu yang lalu.

Besarnya nilai pembayaran utang (debt service) yang dijadwalkan kembali diperkirakan akan berlipat ganda sampai miliaran dollar AS pada perundingan Paris Club mendatang setelah Bank Dunia merampungkan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana. Bahkan, tak tertutup kemungkinan Indonesia memperoleh beberapa skema pemotongan utang.

Dengan potensi aliran bantuan yang sedemikian derasnya, tidakkah sebaiknya kita meninjau kembali pelibatan utang- dengan persyaratan yang sangat lunak sekalipun-dalam penanggulangan bencana?

Mengapa penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menerima utang bagi kebutuhan penanggulangan bencana dianggap sepi para pembantunya? Bukankah komponen pinjaman dari CGI relatif kecil (0,5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 4,6 triliun)?

Tidak bisakah dana sebesar itu berasal dari penyisihan 2,5 persen dana perimbangan untuk daerah sebagai wujud dari komitmen ke-bineka-tunggal- ika-an kita?

Kalau masih kurang juga, rasanya para pejabat tinggi negara, pegawai negeri eselon I dan II, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah tidak keberatan jika setidaknya setengah persen dari gaji mereka disisihkan bagi korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

Rasanya kita sebagai bangsa akan kehilangan muka seandainya tak menunjukkan komitmen yang proporsional dengan apa yang telah ditunjukkan masyarakat internasional. Mengapa kita tak mau belajar barang sedikit dari India dan Thailand yang menampik pinjaman, padahal dampak terhadap perekonomian di kedua negara itu lebih besar daripada yang dialami Indonesia?

Mengapa pundi-pundi penerimaan pajak ditutup rapat? Bukankah sedemikian sangat mudahnya meningkatkan penerimaan pajak dari Rp 256 triliun sebagaimana yang termaktub di dalam APBN 2005 menjadi sekitar Rp 280 triliun asalkan direktur jenderal pajaknya diganti dengan "orang dalam" yang bersih dan tahu persis berbagai modus operandi "perselingkuhan" pajak? Bukankah langkah serupa bisa pula diterapkan guna meningkatkan penerimaan dari bea dan cukai?

Akhirnya, tidak lengkap kiranya kalau tidak menyinggung barang sekilas posisi konvensional bantuan CGI sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit APBN.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati besarnya defisit APBN 2005 adalah satu persen dari produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan 3 miliar dollar AS. Berarti, pinjaman plus hibah dari CGI yang jumlahnya 2,8 miliar dollar AS meliputi lebih dari 93 persen defisit.

Karena pada waktu yang sama kita harus membayar angsuran pinjaman, kebutuhan pembiayaan keseluruhan (gross financing needs) haruslah menambahkan besarnya defisit dengan pembayaran angsuran tersebut yang keseluruhannya berjumlah 10,9 miliar dollar AS.

Dengan menggunakan patokan ini, kontribusi pinjaman baru dari CGI terhadap kebutuhan pembiayaan total adalah 25,7 persen. Sisanya ditutup dari penarikan rekening pemerintah di Bank Indonesia, penerbitan obligasi di dalam dan luar negeri, privatisasi, penjualan aset sisa Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan utang luar negeri non-CGI.

Angka-angka ini menunjukkan berlanjutnya komitmen pemerintah untuk mengurangi stok utang, baik secara nominal maupun persentasenya, terhadap PDB sehingga lambat laun ketergantungan kita pada utang luar negeri akan semakin kecil.

Slogan "perubahan" yang diusung Yudhoyono-Kalla akan menjadi kenyataan jika pemerintahannya berhasil mempercepat pembayaran utang dengan sesegera mungkin melakukan pembenahan total aparat pajak serta bea dan cukai. Kita tunggu gebrakan 100 hari yang tinggal seminggu lagi. *

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/24/utama/1514687.htm

Perkara Utang I

2005-01-24T06:34:00.002-08:00

Senin, 24 Januari 2005

CGI, Utang, dan Kesinambungan Fiskal

Muhammad Chatib Basri*

SAYA ingat sebuah kalimat tua dari Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, "I place economy among the first and important virtues, and public debt as the greatest danger". Menarik, semangat dari kalimat tua itu seperti hidup sampai sekarang. Walau tentunya, kita tak tahu seberapa persis pernyataan itu di era ini. Ini adalah zaman di mana hampir semua negara-bahkan yang maju sekalipun-berutang. Soalnya, bukan berbahaya atau tidaknya utang, tetapi apakah ia dapat mengganggu kesinambungan perekonomian, khususnya fiskal. Sedihnya, inilah satu masalah besar yang dihadapi negeri ini.

MEMANG ada nada masygul ketika kita bicara tentang utang negeri ini. Ada nada kekhawatiran yang dalam di sana. Di sana-sini orang bicara tentang beban yang harus ditanggung generasi mendatang. Orang bicara dengan muram, atau dengan nada marah, tentang "negeri yang tergadai". Lalu sederet pesimisme lainnya. Dan sebagaimana biasanya kekhawatiran, ia mungkin muncul dalam imaji yang lebih buruk dibandingkan dengan kenyataannya.

Tetapi toh, kekhawatiran itu bukan sebuah omong kosong yang direka-reka begitu saja. Ada kebenaran di sana. Itu sebabnya ada sinyal yang masuk ke koridor pengamatan kita. Dan ia datang dengan sebuah pesan: satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia adalah utang luar negeri. Pesan ini menjadi semakin terdengar keras ketika pekan lalu diadakan pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Jakarta. Ada beberapa isu penting yang mengemuka.

Pertama, pertemuan yang disebut-sebut sebagai "Indonesia-led CGI" yang pertama ini- di mana Indonesia untuk pertama kalinya menjadi ketua- membahas dengan cukup dalam masalah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani muncul dengan estimasi kerusakan di Aceh dan Sumut 4,5 miliar dollar AS, yang mencakup angka kerusakan sebesar 2,9 miliar dollar AS dan kehilangan 1,6 miliar AS.

Angka ini hanya memperhitungkan biaya penggantian (replacement cost) dan belum menghitung kebutuhan rekonstruksi. Tentu di luar biaya itu, biaya intangible (biaya yang tak bisa dinilai dengan uang) jauh lebih besar. Oleh karena itu, Sidang CGI kali ini memang sarat dengan diskusi penanggulangan dampak bencana di Aceh dan Sumut. Dan sidang ini dengan pledge khusus: bantuan untuk Aceh dan Sumut sebesar 1,7 miliar dollar AS, yang terdiri dari 700 juta dollar AS dana yang disalurkan melalui APBN dan 1 miliar dollar AS yang disalurkan secara langsung.

Dari jumlah tersebut, 1,2 miliar dollar AS adalah hibah dan 500 juta dollar AS adalah pinjaman sangat lunak dengan bunga nol persen atau mendekati nol persen dengan masa pengembalian yang panjang (30-40 tahun). Isu yang mengemuka saya kira adalah soal penggunaannya. Di sini komitmen yang jelas terhadap masalah korupsi menjadi isu besar. Itu sebabnya good governance menjadi isu yang amat krusial.

Selain bantuan untuk tragedi tsunami, CGI juga memberikan bantuan baru kepada pemerintah sebesar 3,4 miliar dollar AS, terdiri dari 2,8 miliar dollar AS yang disalurkan melalui APBN dan 600 juta dollar AS secara langsung. Jika kita melihat kebutuhan pembiayaan fiskal, angka 2,8 miliar dollar AS berada di dalam rentang kebutuhan. Jika dilihat dari defisit anggaran dan sumber pembiayaan, jumlah bantuan yang dibutuhkan pemerintah memang berkisar 2,5-3 miliar dollar AS.

ISU kedua, apakah utang baru yang kita peroleh akan membahayakan? Jawabannya tak semudah retorika perlu atau tak perlu utang. Ia harus dilihat dalam perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pertanyaannya: bagaimana kita membiayai defisit anggaran sebesar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun 2005 bila tak ada utang baru? Mereka yang menolak utang mungkin punya dua pilihan: menaikkan sisi penerimaan atau menurunkan sisi pengeluaran.

Implikasinya: pajak harus dinaikkan dan penerimaan privatisasi harus ditingkatkan dengan tajam. Dua hal yang amat berat dan mendapat tentangan keras saat ini. Di sisi pengeluaran, pengeluaran yang dianggap tak memiliki urgensi tinggi dan juga subsidi harus dipangkas. Ini juga ditentang.

Karena itu, komitmen CGI saya kira harus dilihat sebagai sebuah ruang bagi pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Namun, tentu kita harus memberikan catatan kaki di sini: utang baru tak bebas dari masalah. Jika tak hati-hati, ada soal besar dalam jangka panjang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik. Salah satu faktor yang dianggap berperan dalam krisis utang adalah rezim perdagangan dan kemampuan untuk melakukan ekspor.

Secara konseptual, jumlah stok utang akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit luar negeri (untuk pinjaman komersial) dan laju pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor-walaupun membaik-belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekspor yang lemah secara teoretis akan mengakibatkan semakin tingginya beban utang luar negeri. Sejarah di Amerika Latin bicara: hanya negara yang berorientasi ekspor yang mampu menghadapi soal beban bunga cicilan utang. Dengan penerimaan ekspor yang tinggi, negeri pengutang mampu memenuhi kewajiban bunga cicilan utangnya.

Studi yang dilakukan Jeffrey Sachs menunjukkan bukti empiris argumen ini. Itu sebabnya rezim perdagangan yang proteksionis harus dihindari, apalagi situasi eksternal tahun 2005 diperkirakan sedikit melemah. Namun, di sisi lain, sebenarnya ada alasan untuk optimistis. Laporan Bank Dunia 2005 menunjukkan bahwa penggunaan kapasitas terpasang pada tahun 2003 merupakan yang tertinggi selama 20 tahun terakhir. Artinya, bila kita melihat pola di masa lalu, investasi riil akan bisa tumbuh relatif tinggi dalam waktu mendatang.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa impor barang modal Januari-November 2004 tumbuh 44,2 persen. Ini adalah indikator positif karena impor barang modal menunjukkan bahwa produksi akan meningkat tahun mendatang. Perhitungan yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) menunjukkan relasi yang kuat antara impor barang modal dan pertumbuhan investasi. Selain itu, depresiasi dari nilai tukar riil memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekspor.

Periode Januari-November 2004, pertumbuhan ekspor nonmigas mencapai 8,8 persen dengan pertumbuhan total ekspor 10 persen. Angka ini-walaupun harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena adanya perubahan cara perhitungan-memberikan bukti empiris membaiknya pertumbuhan ekspor. Itu sebabnya target pertumbuhan 5,5 persen saya kira bukan sesuatu yang terlalu sulit dicapai. Artinya, potensi memang ada, tinggal bagaimana perbaikan iklim investasi tak sekadar menjadi jargon, dan pelbagai hambatan birokrasi dapat diatasi dengan seri deregulasi ekonomi.

ISU ketiga, apakah utang baru ini akan mengganggu kesinambungan fiskal? Secara konseptual, kebijakan fiskal dapat dianggap berkesinambungan jika pemerintah tak mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai anggarannya dalam jangka waktu tak terbatas. Implikasinya, kesinambungan fiskal akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperoleh sumber penerimaan pajak melalui pertumbuhan ekonomi, efisiensi kebutuhan anggaran melalui peningkatan penerimaan maupun penajaman pengeluaran, sumber pembiayaan melalui penerimaan nonpajak seperti penjualan aset atau privatisasi dan restrukturisasi utang.

Bila pemerintah tidak bisa menjamin adanya kesinambungan fiskal, akan ada ancaman terhadap perbaikan makroekonomi yang berujung pada runtuhnya keuangan negara. Selain itu, masalah dalam kesinambungan fiskal akan berakibat pada meningkatnya country risk Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan risiko serta tingkat bunga, yang akhirnya menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Itu sebabnya kita harus melihat soal ini dengan perhatian lebih.

Di sini saya kira pertemuan CGI datang dengan berita bagus untuk Indonesia. Tengok saja angka-angka berikut: pledge baru CGI pada tahun 2005 adalah 2,8 miliar dollar AS, sementara pembayaran utang pokok dan bunga adalah 5,5 miliar dollar AS. Artinya, di satu sisi, stok utang mengalami penurunan 2,7 miliar dollar AS. Sementara di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat 5,5 persen pada 2005. Akibatnya, rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan dari 53 persen di 2004 menjadi 48 persen di 2005.

Namun, tentunya kita tidak bisa berpuas diri dan mengatakan persoalan sudah selesai. Fiskal kita tetap masih rentan, terutama bila kita memasukkan faktor contingent liabilities (kewajiban yang harus dipenuhi jika sesuatu hal terjadi)-misalnya bila pemerintah harus menanggung utang BUMN atau proyek yang bangkrut.

Simulasi pada gambar menunjukkan bahwa jika kita memasukkan faktor contingent liabilities, kesinambungan fiskal semakin tidak terjaga. Itu sebabnya risiko fiskal tetap menjadi isu penting dalam beberapa tahun ke depan.

Pertemuan CGI di Jakarta berakhir sudah. Kita memang melihat bahwa ada potensi di sini. Antusiasme yang muncul pada Infrastructure Summit lalu memberikan indikasi tentang hal ini. Jepang, misalnya, secara jelas memberikan komitmennya, di mana sebagian besar bantuannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sesuatu yang amat dibutuhkan negeri ini karena praktis setelah krisis tahun 1997 kualitas infrastruktur menurun tajam.

Itu sebabnya komitmen CGI memberikan ruang untuk memperbaiki ekonomi. Tinggal pengelolaan dan prioritas penggunaan utang yang menjadi isu penting. Sesuatu yang dibahas secara khusus dalam sidang ini. Di sini saya kira isu lama soal good governance menjadi amat krusial untuk tak menjadi jargon. Jika hal itu diantisipasi, kekhawatiran pada kalimat tua Thomas Jefferson mungkin agak sedikit berlebihan.

*Direktur Riset LPEM-FEUI dan Staf Pengajar FEUI

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/24/ekonomi/1514445.htm

Kolom Hermawan Kartajaya

2005-01-24T06:34:00.001-08:00

Senin, 24 Januari 2005

Strategi Memenangi Persaingan Bisnis

KEHIDUPAN manusia tidak akan bisa dilepaskan dari teknologi. Bahkan, sejak dulu kita selalu memakai bantuannya dalam beragam tingkat kehidupan. Lantas dari sini kemudian muncul pertanyaan, apa inovasi teknologi terbesar yang memengaruhi manusia selama 25 tahun terakhir?

Sejak akhir tahun lalu pertanyaan tersebut tampil sebagai topik pembicaraan hangat karena selalu diulang dalam beragam tayangan CNN. Para pemirsa di seluruh dunia semakin bertambah penasaran sebab CNN dengan sengaja justru telah membocorkan peringkat semua penemuan teknologi termaksud, sejak nomor urut 25 sampai ke nomor 2. Empat besarnya, berturut-turut dari bawah, adalah e-mail, kemudian serat optik, komputer pribadi, dan nomor 2, telepon seluler.

"Mana nomor satunya? Kita boleh saja menebak, tetapi jawaban yang benar baru akan ditayangkan CNN pada hari Minggu 16 Januari pukul delapan malam ET (Eastern Time) dari studio pusatnya," kata Hermawan Kartajaya.

Dengan cepat, orang Surabaya yang kini dijuluki sebagai salah seorang dari 50 guru marketing kelas dunia sekaligus pimpinan puncak MarkPlus & Co ini langsung menambahkan, "Tetapi, apa pun yang minggu depan oleh CNN dinobatkan menjadi penemuan teknologi nomor 1, yang pasti teknologi memang harus bisa dipasarkan agar bermanfaat...."

MarkPlus yang didirikan Hermawan memang sebuah fenomena unik. Desember 1989 dia memutuskan keluar dari posisi mapan dalam jajaran eksekutif produsen rokok Sampoerna.

"Ayah dulu memberi saya nama Tan Tjiu Shiok, artinya selalu mengejar pengetahuan, sebab dia punya obsesi saya harus menjadi guru. Amanat beliau memang saya laksanakan. Selama 20 tahun saya menjadi guru SMA dan karena gaji kecil masih harus merangkap kerja, dari pembuat TV sampai produsen rokok. Tetapi akhirnya saya memutuskan keluar dan kembali menjadi guru," tutur Hermawan.

Memang bukan sekadar guru di lembaga pendidikan formal. Dengan pengalamannya selama bekerja, Hermawan mendirikan MarkPlus, konsultan bisnis dan pemasaran di Surabaya, hanya dibantu dua tenaga staf. Hermawan menjelaskan, "Saya senang naik kapal, maka saya mengibaratkan diri saya sebagai pembangun, kapten kapal sekaligus pemiliknya. Memang kapal sulit sekali bisa langsung ke laut, harus lewat kanal, sungai, teluk, baru nantinya terjun ke laut lepas...."

BERAWAL dari kantor dengan hanya dua tenaga staf, MarkPlus mulai 1994 pindah ke Jakarta tanpa melepaskan kantor di Surabaya. Perpindahan ini dengan tujuan agar bisa menangkap pasar yang lebih luas. Sekarang, sesudah 15 tahun memasyarakat, dengan dukungan sekitar 400 tenaga staf, lembaga konsultan bisnis tersebut semakin berkembang, mencakup juga Semarang, Bandung, dan Medan.

Bahkan, mereka tidak hanya ingin jadi jago kandang sebab tahun lalu telah melebar ke Singapura dan tahun ini akan dilanjutkan dengan membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Herwaman selalu punya impian besar. "Mulai tahun 2005, MarkPlus punya standar dunia, prespektif regional dan dukungan lokal. Strategi berpikir global dalam langkah lokal jelas sudah tidak memadai untuk pengembangan bisnis masa kini. Semua kawasan berusaha menyatu dalam menemukan peluang, semisal Eropa, Asia Selatan, ASEAN. Maka upaya itu pula yang harus kita gunakan...," tuturnya.

Sebagai orang yang selalu optimistis, nyali Hermawan tidak surut ketika dihadapkan kepada tantangan. Saat krisis ekonomi tahun 1997 merontokkan perekonomian Asia sehingga julukan "macan" berubah menjadi "kucing", dia justru tetap tegar. "Dalam aksara China, krisis gabungan kata wei dan ji, maknanya bahaya dan peluang. Maka saya yakin, krismon (krisis moneter) harus menyadarkan diri untuk menemukan peluang agar bisa tetap berjaya di masa depan. Kuncinya, setelah semua persyaratan terpenuhi, pemasaran harus tetap dilakukan...."

Tahun 1998 Hermawan terpilih sebagai Ketua Federasi Marketing Asia Pasifik, tahun berikutnya ditunjuk menjadi Presiden World Marketing Association. Terobosannya semakin nyata ketika tanpa sengaja dia bertemu Philip Kotler, mahaguru marketing internasional dari Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, AS.

Kotler terkesan dengan model pemasaran hasil rancangan Hermawan. Mereka berdua langsung sepakat menulis buku, terbit tahun 2000 dengan judul Repositioning Asia: From Bubble to Sustainable Economy. Isinya, beragam langkah strategis agar bisnis kita mampu mengatasi badai krismon di Asia. Selain itu, juga agar sanggup menghadapi datangnya masa ekonomi baru sekaligus persiapan untuk mengatasi terjadinya kemungkinan buruk di masa mendatang.

SESUDAH buku pertama itu terbit, sampai sekarang telah tiga buku mereka tangani bersama, termasuk buku Attracting Investors dengan subjudul A Marketing Approach to Finding Funds for Your Bussiness yang telah diedarkan sejak akhir September tahun lalu. Buku tersebut menunjukkan, business plan hanya merupakan bagian dari business proposal sehingga maknanya, dalam menawarkan proposal bisnisnya, setiap pengusaha wajib melengkapi dengan semua informasi agar memikat kepercayaan investor.

"Maka jelas keliru kalau kita datang ke para calon investor sekadar membagikan rencana dan rancangan bisnis yang seragam. Marketers, para pemasar, harus paham kepada ciri-ciri calon pelanggannya, dalam hal ini calon pemasok modal. Maka mereka harus bisa lebih memfokuskan presentasi berikut rancangan bisnisnya."

Tanggal 22 Desember, persis pada Hari Ibu atau empat hari sebelum badai tsunami mengamuk, Hermawan menyelenggarakan malam dana untuk membantu Unicef, lembaga PBB yang khusus membantu kesejahteraan anak-anak.

"Malam itu terkumpul dana sebesar satu miliar rupiah yang langsung saya serahkan kepada Unicef. Saya rela ngemis demi membantu anak-anak Indonesia agar mereka punya peluang sehingga bisa meraih masa depan lebih baik...," ujar Hermawan. Hermawan sering tersentuh hatinya kepada anak-anak kecil sebab dia sendiri sadar, dulu dia juga berangkat dari keluarga miskin.

Adakah kesulitan yang ditemui Hermawan ketika mulai merintis bisnis dengan menjual konsep pemasaran?

Sambi tergelak dia mengungkapkan, "Waktu itu banyak orang dan rekan saya malah geleng-geleng kepala sambil bertanya, apa sih yang akan kau jual? Tetapi syukurlah, kini situasinya memang sudah berubah. Kompetisi bisnis semakin tajam sehingga mau tak mau para pengusaha memerlukan strategi tersendiri dalam upaya memasarkan produk mereka. Strategi itulah yang saya tawarkan." (Julius Pour)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/24/ekonomi/1513064.htm

Laporan Kemiskinan Bank Dunia

2005-01-24T06:34:00.000-08:00

Senin, 24 Januari 2005

Bank Dunia: Lebih dari 110 Juta Penduduk RI Miskin

Jakarta, Kompas - Bank Dunia menyebutkan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin karena masih hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar AS atau Rp 18.310 per hari. Jumlah penduduk miskin itu setara dengan gabungan dari jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja sehingga sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia.

Ekonom senior Bank Dunia, Jehan Arulpragasam, mengungkapkan hal tersebut pada pertemuan ke-14 antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara dan lembaga keuangan multilateral anggota Consultative Group on Indonesia (CGI) di Jakarta, Kamis (20/1).

Arulpragasam mengatakan, keputusan Pemerintah Indonesia untuk memasukkan program pengentasan kemiskinan (Poverty Reduction Strategy/ PRS) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan langkah maju dalam membawa masalah kemiskinan pada fokus pemerintah. Sekarang ini, menurut dia, merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengimplementasikan seluruh program tersebut.

"Langkah-langkah itu harus dimulai dengan mengintegrasikan target dan program ke dalam rencana kerja tahunan pemerintah, rencana kerja para menteri, dan rencana anggaran," ujar Arulpragasam.

Menurut dia, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada orang miskin harus menjadi pilar utama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Prioritas yang harus menjadi sasaran adalah kawasan pedesaan.

"Pengentasan kemiskinan di pedesaan itu harus diisi dengan program berskala besar pada investasi jalan di pedesaan, karena itu merupakan cara paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sekitar lima persen penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap jalan-jalan yang layak. Pembangunan jalan di pedesaan itu dapat didanai dari dana alokasi khusus," ujarnya.

Arulpragasam menegaskan, pemerintah juga perlu mempercepat sertifikasi lahan di pedesaan karena pemilik lahan di pedesaan yang telah memiliki sertifikat kurang dari 25 persen. Pengamanan terhadap kepemilikan lahan itu sangat penting untuk mendorong produktivitas investasi tanah dan pertanian. "Selain itu, akses terhadap sertifikasi lahan akan dapat membantu orang miskin dalam mengakses sumber-sumber kredit," kata Arulpragasam.

Menurut Arulpragasam, sekitar 50 persen rumah tangga di Indonesia memiliki kelemahan dalam mengakses kredit mikro. Meskipun demikian, solusi terbaik untuk itu adalah bukan dengan menyiapkan subsidi kredit, namun pemerintah dapat menciptakan jalur langsung yang menghubungkan antara sektor perbankan formal dan lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan berskala mikro.

"Setelah itu, perlu disiapkan kerangka hukum yang akan mengizinkan lembaga penyedia jasa keuangan berskala mikro itu memberikan kredit kepada masyarakat miskin," kata Arulpragasam.

Sementara itu, Penasihat Senior Bank Dunia Joel Hellman mengatakan, sebagian besar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka, bahkan keluar sebelum kelas dua. Pemerintah dapat mencegah masalah itu dengan mendirikan sekolah untuk masyarakat miskin dengan dana alokasi khusus.

"Indonesia telah membelanjakan Rp 74 triliun untuk perlindungan sosial pada tahun 2004, lebih dari anggaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan. Hanya sepuluh persen saja yang benar-benar dialokasikan untuk mengentaskan orang miskin. Beri lebih banyak lagi uang untuk kawasan-kawasan berpenduduk miskin," papar Hellman.

Risiko makroekonomi

Sementara itu, pada bagian lain pertemuan CGI, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer mengatakan, Indonesia masih akan menghadapi risiko makroekonomi yang terjadi pada tahun 2005. Risiko tersebut adalah masalah profil pembayaran utang luar negeri pemerintah yang masih menjadi beban berat bagi keuangan negara, meskipun stok utang dilaporkan terus menurun.

"Pemerintah masih membutuhkan pinjaman sekitar 10 miliar dollar AS hingga 11 miliar dollar AS per tahun selama empat hingga lima tahun mendatang. Tujuh hingga delapan miliar dollar AS di antaranya merupakan pembayaran kembali utang-utang yang sudah ada. Ini dapat dikelola dengan baik jika makroekonomi Indonesia kuat. Berbagai ketidakstabilan akan membuat utang-utang itu semakin mahal," kata Steer lebih lanjut.

Menurut Steer, untuk menghadapi risiko tersebut, Indonesia diharapkan segera merealisasikan tender atas 91 proyek yang ditawarkan dalam Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia paling lambat pada 1 Maret 2005. Hal itu perlu dilakukan karena pemegang modal akan terus mengawasi berbagai janji pemerintah yang terkait dengan investasi, mulai dari prosedur bea cukai hingga kemudahan di perizinan.

"Sebuah langkah cepat memang sangat diperlukan, namun harus diikuti dengan proses yang profesional dan transparan," kata Steer.

Menurut Steer, transparansi merupakan masalah utama karena niat baik yang telah disampaikan pemerintah pada tataran birokrasi eselon satu belum diserap oleh birokrat pada eselon dua dan tiga di semua departemen. Dunia usaha belum melihat adanya sikap yang sama baiknya pada pejabat-pejabat di eselon dua dan tiga yang justru bertemu dengan para pengusaha setiap hari.

"Reformasi pelayanan publik, termasuk kemurnian pada pertanggungjawaban birokrat, merupakan keputusan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah," ujarnya. (oin)

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/24/ekonomi/1513571.htm

Kebijakan yang Tak Jelas

2005-01-19T01:05:00.000-08:00

Selasa, 18 Januari 2005

Investor Persoalkan Kebijakan yang Tak Jelas

Jakarta, Kompas - Kalangan investor asing yang mengikuti Pertemuan Puncak Infrastruktur (Infrastructure Summit) 2005 di Jakarta, Senin (17/1), umumnya siap memenuhi ajakan pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini mereka masih ragu menyangkut iklim investasi di Indonesia. Tuntutan kepada pemerintah nyaris seragam dan klasik, yakni persoalan kebijakan yang belum jelas serta belum adanya kepastian hukum dan keamanan berinvestasi.

Pemerintah yang pada pertemuan ini menawarkan 91 proyek infrastruktur senilai 22 miliar dollar Amerika Serikat dinilai belum siap menyangkut kebijakan-kebijakan pendukung investasi.

Tuntutan agar iklim investasi diperbaiki antara lain diungkapkan oleh Presiden Direktur/Chief Executive Officer PT Paiton Energy Ronald P Landry dan Presiden Direktur PT MS Water Peter von Stiegler. Keluhan soal iklim investasi juga diungkapkan oleh kalangan investor dalam negeri, termasuk sejumlah pemimpin badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam sesi tanya jawab selama pertemuan, sebagian besar calon investor masih meragukan kesungguhan pemerintah dalam menjamin kepastian usaha, terutama terkait dengan persoalan otonomi daerah. Selain itu, mereka juga menyinggung cap korupsi yang melekat pada Indonesia dan masih adanya praktik monopoli oleh perusahaan BUMN.

"Presentasi yang disampaikan cukup baik, dan semua proyek yang ditawarkan juga cukup menarik, tapi sayangnya kami masih meragukan sejauh mana Pemerintah Indonesia dapat memberikan kepastian usaha. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang menyebabkan sangat banyaknya regulasi yang tumpang tindih," kata salah seorang pejabat Bank Pembangunan Asia.

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (AJTI) Fatchur Rochman dan Direktur Utama PT Jasa Marga Syarifuddin Alambai mencontohkan kasus investasi di sektor jalan tol. Sebanyak 1.500 kilometer proyek jalan tol yang ditawarkan pemerintah ternyata lahannya sama sekali belum dibebaskan.

Yang dilakukan baru sebatas prastudi kelayakan. Hal ini dikhawatirkan akan membuat program investasi jalan tol tidak akan berjalan mulus seperti direncanakan, sebab proses pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan bebas hambatan biasanya menghabiskan waktu lama dan menyebabkan biaya membengkak beberapa kali lipat.

"Lihat saja, proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR) yang ditangani PT Jasa Marga. Ruas Hankam-Cikunir dan Veteran-Ulujami sudah menghabiskan waktu sekitar dua tahun, tetapi proses pembebasan lahan yang tinggal puluhan meter persegi itu belum juga dituntaskan. Sikap pemerintah pusat dan daerah selalu bertolak belakang," kata Fatchur Rochman.

Presiden Direktur/Chief Executive Officer PT Paiton Energy Ronald P Landry yang perusahaannya akan menambah investasi di pembangkit listrik mengaku gembira mendengar pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Aburizal Bakrie yang mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2005 sebagai payung kontrak listrik di Indonesia.

Akan tetapi dia sangat berharap pemerintah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai PP tersebut. Landry juga mengatakan, investor membutuhkan arahan yang jelas dari pemerintah. Selain itu, dibutuhkan kepastian hukum, transparansi, perlindungan investasi, serta upaya mengurangi birokrasi atau peraturan yang terlalu panjang dan banyak.

Permintaan yang sama disampaikan Peter von Stiegler, Presiden Direktur PT MS Water, perusahaan Jerman yang akan membangun infrastruktur pengadaan air bersih. "Dulu kami pernah mencoba membantu memberdayakan perusahaan daerah air minum melalui suntikan Bank Pembangunan Asia. Hasilnya gagal. Lalu, kami mencoba bekerja sama lagi dengan sejumlah perusahaan swasta di Jakarta, juga hasilnya sama. Setelah dicari, ternyata masalahnya adalah sistem pengelolaan yang buruk dan tidak transparan," ungkapnya.

Duta Besar Belanda Ruud Treffers mengatakan, minat dunia usaha dari Uni Eropa untuk berinvestasi di Indonesia sebenarnya sangat besar. Bidang yang diminati antara lain konstruksi, pembiayaan untuk jalan, jembatan, suplai air bersih, pembangkit tenaga listrik, pembangunan bandar udara, pelabuhan, dan telekomunikasi.

Minat itu dapat direalisasikan dalam waktu dekat jika didukung kepastian hukum. "Hanya transparan dan kepastian hukum yang dapat menciptakan kepercayaan untuk investasi jangka panjang di Indonesia," kata Treffers.

Hal senada diungkapkan Duta Besar Kanada Randolph Mank yang mengatakan dirinya didampingi para investor dari Kanada sedang menjajaki investasi di Indonesia. Selama tiga bulan terakhir, Kanada telah mengumumkan investasi baru senilai 680 juta dollar AS di bidang pertambangan dan migas di Indonesia.

Tawarkan keuntungan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Pertemuan Infrastruktur mengajak kalangan investor yang hadir dalam pertemuan untuk ikut mengambil kesempatan berinvestasi di bidang infrastruktur yang ditawarkan pemerintah. "Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi para pelaku usaha di bidang infrastruktur," katanya.

Presiden juga menekankan pentingnya kerja sama, baik dunia usaha domestik maupun asing, untuk membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara membuat Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar bagi perbaikannya," kata Presiden.

Mengenai daya tarik investasi di Indonesia, Presiden mengatakan pemerintah telah membuat kebijakan khusus, terutama di bidang perpajakan dan administrasi.

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengakui, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang birokrasinya terlalu panjang dan sarat praktik korupsi. Namun, pemerintah saat ini akan berupaya keras untuk mengurangi praktik korupsi.

Aburizal juga mengatakan, pemerintah akan menyederhanakan birokrasi sehingga berbagai perizinan yang terkait dengan birokrasi bisa lebih dipercepat penyelesaiannya.

Menyangkut investasi jalan tol, Fatchur dan Alambai mengingatkan proses pembebasan lahan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Apa yang disepakati atau diatur pemerintah pusat sejak era reformasi tidak selalu ditaati pemerintah daerah. Daerah biasanya membuat kebijakan sendiri yang umumnya menghambat proses investasi.

Kedua pelaku bisnis jalan tol tersebut meminta pemerintah membuat kebijakan yang tegas yang ditaati semua pihak, mulai dari pusat hingga daerah.

Direktur Sistem Jaringan Prasarana Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Eduard T Pauner juga mengakui belum dibebaskannya lahan 1.500 kilometer proyek jalan tol. Namun, menurut dia, biaya pembebasan lahan merupakan bagian dari investasi sehingga harus ditanggung investor. (FAJ/OTW/OIN/HAR/JAN/BOY)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/18/UTAMA/1508039.htm

Mar’ie Muhammad

2005-01-18T23:59:00.000-08:00

Minggu, 16 Januari 2005

LEBIH JAUH DENGAN : Mar’ie Muhammad

GEMPA bumi dan gelombang tsunami yang menerjang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Minggu, 26 Desember 2004, menyisakan kepedihan mendalam. Lebih dari seratus ribu penduduk tewas, bangunan-bangunan yang diguncang gempa roboh disapu tsunami, banyak orang kehilangan tempat tinggal, sanak keluarga, harta benda, dan mata pencaharian.
Peristiwa pedih di provinsi paling barat itu tak hanya menyentuh hati seluruh masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional. Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dari berbagai negara turut ambil bagian dalam tugas kemanusiaan, termasuk Palang Merah Indonesia (PMI).

Apa saja yang dikerjakan PMI untuk menangani bencana tersebut? Di sela kesibukannya, Ketua Umum PMI Mar’ie Muhammad (65) menyempatkan diri memaparkannya kepada Kompas, Jumat (14/1), sebelum ia kembali ke Aceh untuk waktu sepekan pada Minggu (16/1).
Mar’ie, yang siang itu mengenakan kemeja biru dan tampak letih karena setiap hari harus begadang, membuka percakapan di markas PMI Jalan Gatot Subroto Kav 96, Jakarta, dengan melempar pertanyaan, "Apa sebenarnya yang ingin kita tuju?" yang kemudian dijawabnya sendiri.

"Menurut pendapat saya, secara bertahap tetapi konsisten dan pencapaiannya terukur, yang hendak dituju dalam jangka waktu 5-10 tahun yang akan datang melalui berbagai tahapan adalah membangun kembali masa depan Aceh dengan identitas, budaya, adat-istiadat, tradisi, dan kepercayaan mereka.

Pendekatannya dengan kemanusiaan, dengan mengingat bahwa keluarga adalah fondasi. Apalagi di Aceh, kekerabatan sangat dekat, mereka menyatu dengan kaumnya, sering bertemu dalam meunasah (surau). Itulah komunitas terkecil, mereka itu akar rumput masyarakat Aceh, mereka menyatu dengan meunasah.

Mengapa saya mulai dengan pendapat seperti ini? Karena, kalau hanya tertegun dan terperangkap pada masalah fisik, kita akan kehilangan esensi persoalan yang dihadapi. Saya khawatir kita akan masuk ke "semak-semak". Ini hasil kontemplasi dan ini bukan hanya abstrak.

Apa yang saya kemukakan tadi memang tampak absurd, tetapi ini masalah riil. Membangun masyarakat Aceh keseluruhan dengan fondasi tadi, menyatu dengan lingkungan, hanya bisa kalau kita menciptakan kondisi yang kondusif.

Bagaimana membangun lingkungan yang kondusif?

Kita harus membangun masyarakat Aceh secara bertahap, tetapi pasti dan konsisten dalam jangka waktu 5-10 tahun. Mungkin bisa lebih. Kita harus sabar, tetapi tekun dan konsisten. Sekarang ini masyarakat sudah tercabik-cabik karena kehilangan semuanya, tentu kita harus bantu mereka dalam keadaan darurat ini, seperti membantu makanan, minuman, tempat tinggal tenda, memakamkan mayat, mengobati yang sakit, menyatukan kembali keluarga yang terpisah. Kita mulai suatu kondisi sehingga tercapai sasaran yang tadi.

Sekarang kita membagi tenda besar berwarna biru, tetapi sebenarnya saya lebih suka kita tidak membangun barak besar, tetapi membangun tenda keluarga yang kompak ukuran empat kali enam meter yang di bawahnya kita beri kantong tidur. Kemudian di tempat endemi malaria, kita beri kelambu. Dengan tenda keluarga itu, tentu ada privacy, di situ mulai kita ciptakan kondisi rumah tangga, bukan sekadar shelter atau house. Terus terang mencari tenda seperti ini sulit sekali.

Sekarang pengungsi di Aceh jumlahnya 600.000-700.000 orang. Saya tidak kaget karena 50 persen kota-kota di Aceh hancur. Jadi, saya tidak heran kalau 50 persen orang Aceh tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka ini banyak yang menumpang di rumah keluarga, sisanya 600.000-700.000 pengungsi yang tidak memiliki rumah. Jadi, paling tidak kita memerlukan 200.000 tenda keluarga, dan itu sulit mencarinya.

Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa saya ini terlalu idealis. Saya bilang tidak. Saya setuju shelter sementara, tetapi dalam jangka menengah dan panjang sebelum kita membangun rumah besar-besaran, kita perlu tenda keluarga, sedangkan membangun rumah memerlukan waktu. Tenda keluarga ini diperlukan untuk masa transisi sebelum mereka diberi rumah oleh pemerintah.

Sejauh apa upaya mendapatkan tenda keluarga itu?

Terus terang sulit sekali mencari tenda keluarga karena biasanya perusahaan menciptakan tenda-tenda besar. Bukan berarti tidak perlu tenda-tenda besar. Itu tetap perlu daripada kepanasan dan kehujanan. Tetapi, dipisahkannya antara suami dengan istri dan anak-anak itu berarti mereka tidak ada privacy. Kebutuhan mereka sebagai manusia harus dipahami: kebutuhan untuk fisik, yaitu makan, kebutuhan biologis, kebutuhan psikis.

Saya pernah melihat di beberapa tempat penampungan di tempat lain, ada antrean laki-laki dan perempuan. Saya pikir mereka mau ke toilet, ternyata mereka ternyata mau melakukan hajat biologis. Itu manusiawi dan wajar. Kan lebih baik kalau ada tenda keluarga. Di situ mereka bisa menerima tamu keluarga yang akan menengok. Jadi, perlu pendekatan yang betul-betul manusiawi.

Seluruh dunia sudah dihubungi untuk secepatnya mengadakan tenda ini. Uangnya ada, bill internasional, tetapi setengah mati saya mencari tenda keluarga ini. Yang butuh tenda begini bukan hanya Indonesia, tetapi juga India, Thailand dan Sri Lanka. Kalau sudah mendapatkan tenda-tenda itu, sangat gampang memasangnya.

Selain itu apa lagi?

Kalau sudah bisa menyatukan keluarga mereka, kita harus lihat mata pencaharian mereka. Kita tidak mau mereka terus-terusan tergantung pada kita. Aceh itu dikelilingi lautan, di Aceh ada 20 sungai besar. Sebagian besar orang Aceh hidup sebagai nelayan. Mereka juga hidup tambak yang hasilnya bagus dan diekspor. Selain itu, mereka juga hidup dari kebun kecil, seperti sawit dan karet. Baru setelah itu, mereka menjadi petani padi.

Sekarang, orang Aceh yang menjadi nelayan dan mempunyai tambak sudah trauma karena diterjang tsunami. Nelayan di Calang dari 5.000 orang kini tinggal 100 orang. Mereka mengalami trauma psikologis sangat berat. Tidak lagi melaut, alat-alatnya hilang, dan tambaknya hancur. Sawah juga rusak. Oleh karena itu, secara bertahap kita harus pikirkan membantu mereka mendapatkan penghasilan kembali.

Jadi, langkah ke depan juga mulai dipikirkan?

Ya, step by step harus jelas kita mau ke mana sehingga orang Aceh tetap merasa betah di daerahnya. Jika tidak demikian, ini yang saya khawatirkan dan sudah mulai terjadi, mereka keluar dari Aceh. Apalagi mereka kehilangan rumah, keluarga, mata pencaharian, dan tinggal sendiri, mereka sudah mulai pindah ke Sumatera Utara dan sudah sampai ke Batam. Mereka eksodus. Ini berbahaya. Karena itu, kita harus ciptakan suatu lingkungan sedemikian rupa sehingga orang Aceh secara bertahap bisa kembali dan merasa at home.

Sekarang, mereka umumnya merasa tidak nyaman. Itu yang banyak tidak disentuh. Kita harus kembali ke tujuan utama, membangun kembali masyarakat Aceh dengan cara manusiawi dan tetap dengan identitas Aceh, nilai, adat istiadat, dan mata pencahariannya.
Ini pendekatan yang harus mulai dirintis dari sekarang. Jangan sampai kita akhirnya terperangkap dan tertegun melihat pohon-pohon hingga kita kehilangan hutannya.

INI adalah bencana terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Anda menangani bantuan yang masuk? Apa prioritasnya?

Prioritas mencari tenda keluarga. Sekarang ini bantuan yang masuk dan sudah kami kirimkan ke Aceh seberat 300 ton, yaitu berupa makanan, biskuit, baju-baju baru dan layak pakai, air minum, dan obat-obatan. Kami juga kirim tenaga dokter, perawat, bekerja sama dengan Palang Merah dari negara-negara lain. Misalnya, di Meulaboh, Palang Merah yang pertama kali masuk.
Kami juga bekerja sama dengan Palang Merah Jepang dan Korea. Rumah sakit yang terbengkalai kemudian ditangani dan dikelola agar bisa berjalan lagi. Kami juga bekerja sama dengan Palang Merah Spanyol. Di Meulaboh juga sudah tersedia air bersih, portable water, 75.000 liter sehari. Sampai kemarin sudah satu juta liter kita produksi.

Mengapa kami banyak bergerak ke arah pantai barat, ke Meulaboh dan sekitarnya, karena semua orang ke Banda Aceh. Gerakan Palang Merah dibagi dalam lima zona. Zona operasi pertama: Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidie. Zona kedua: Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya (Calang). Zona ketiga: Lhok Seumawe sampai Bireuen.

Zona pertama sampai tiga bisa dibilang operasi kami sudah jalan. Zona keempat: Pulau Simeulue. Di sana, kami sudah terjunkan dokter karena Simeulue cukup jauh dan tidak banyak ditangani. Di situ, kami sudah terjunkan relawan, bikin pangkalan, dan sudah mulai jalan. Zona kelima, saya minta Ketua Pengurus Daerah PMI Sumatera Utara menyiapkan kemungkinan-yang sudah terjadi-adanya eksodus dari Aceh.

Meskipun kami sudah mendekati, tetapi kalau dia mau eksodus bagaimana? Sekarang sudah ada kantong-kantong kecil pengungsi Aceh di Sumatera Utara. Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa menimbulkan masalah dengan masyarakat lokal tempat dia mengungsi.

Transparansi bantuan di lapangan bagaimana?

Semua bantuan yang kami terima akan diaudit oleh Pricewater House. Bahkan, ruangan untuk menangani keuangan kami pisahkan supaya tidak campur dengan ruangan (kegiatan) yang lain. Bantuan yang kami terima ada dalam bentuk rupiah, ada dollar AS. Sampai Kamis (13 Januari 2004 pukul 15.20 WIB), kami sudah terima Rp 29 miliar (Rp 29.118.007.211 dan 1.500.000 dollar AS-Red). Tiap hari kami umumkan di papan dan kami perbarui di situ.

Apa yang menjadi kendala distribusi bantuan tersebut?

Pengangkutan. Terus terang, orang masukkan ke sini apa saja, kami tidak mungkin menolak. Terus mengangkutnya bagaimana? Banyak sekali bantuan yang masuk, sampai 300 ton.

Gangguan di jalan apa saja?

Ada kapal kita yang kecelakaan (Ketua PMI Abdul Aziz yang berada di satu ruangan melanjutkan keterangan Mar’ie: Kapal yang mengangkut bantuan PMI hari ini (Jumat, 14/1) dari Banda Aceh ke Meulaboh menabrak kapal yang sudah karam. Untungnya, semua relawan sebanyak 30 orang selamat, tetapi barang-barang dari Jepang, seperti alat-alat berat, tenggelam). Mendengar itu Mar’ie terkejut, "Oh My Goodness! Di kapal kita?"

Koordinasi dengan pemerintah bagaimana?

Kami koordinasi. Apa yang kami kerjakan, pemerintah tahu. Ketua PMI ada di Banda Aceh. Juga ada pendamping dari pusat. Saya katakan, pemerintah tahu apa yang kami kerjakan. Palang Merah tidak bisa evakuasi mayat saja. Sampai sekarang sudah hampir 40.000 mayat yang kami evakuasi dan kuburkan. Untuk daerah sulit kami bekerja sama dengan SAR (search and rescue) sehingga bisa lebih efektif. Kami juga melakukan bantuan kemanusiaan. Untuk evakuasi dari rumah ke rumah, para relawan kami lengkapi dengan linggis dan sekop.

Kalau koordinasi berjalan baik, kok masih ada kesimpangsiuran informasi?

Begini, sekarang ini semua orang dalam keadaan panik karena kita tidak pernah memikirkan ada bencana terbesar selama 60 tahun. Yang kita hadapi bukan lagi manajemen untuk bencana biasa, tetapi ini semikiamat, skenario manajemen. Jadi, demikian beratnya bencana ini sehingga bukan hanya tidak terduga, tetapi lebih dari itu, unprecedented.

Akan tetapi, pemerintah memang tidak terbiasa menangani bencana sebesar itu. Oleh karena itu, saya menawarkan program manajemen bencana berbasis komunitas (community based disaster management). Kami, perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional di bawah koordinasi Federasi Palang Merah Internasional siap memberi pelatihan teknis kepada lembaga atau orang-orang pemerintah yang biasa menangani atau diterjunkan dalam bencana. Enggak gampang, lho menangani bencana. Sungguh.

Selama ini setiap terjadi bencana kalau kita tanya bagaimana kondisi makanan bagi para korban, jawabannya selalu saja beras cukup. Jumlah sekian ton. Lho, orang kan makan nasi, bukan makan beras. Kalau ada beras terus diapakan, mau dimasak di mana? Pakai apa? Rumah tidak ada, minyak tanah tidak ada, air bersih pun susah.

Masak para korban disuruh makan beras, mau perutnya sakit! Masih mendingan kalau makan mi, bisa diremas-remas terus dikunyah, tetapi tetap saja tidak bagus. Belum lagi anak-anak.
Meski begitu, saya lihat komitmen pemerintah tinggi untuk mengatasi bencana, termasuk Satkorlak. Sebenarnya, mereka sudah tahu what- nya, tapi how-nya mereka kurang dan perlu ditingkatkan. Karena itu, kami, Palang Merah, menawarkan latihan khusus dan ternyata itu tak mudah. Kami tegaskan bahwa kami tidak mau mengajari, jangan salah mengerti. Lebih karena penanganan bencana butuh keahlian tersendiri. Para bupati dan gubernur kan tidak dilatih untuk itu.

Justru orang-orang yang di bawahlah yang perlu diberi pelatihan khusus sehingga siap sewaktu-waktu. Kami kerja sama di antara Palang Merah negara-negara di ASEAN dan bisa dikoordinasikan Federasi Palang Merah Internasional. Misalnya, ada alert warning, kita harus mengurangi impact-nya, bagaimana menangani, itu perlu latihan khusus.

Selama ini apa tidak pernah ada pelatihan serupa?

Saya pernah diundang setelah kasus bencana Bahorok (Sumatera Utara) oleh Bakornas dan saya sampaikan pandangan saya. Saya mengerti, pemerintah banyak pekerjaan. Kalau gubernur tidak perlu begitu, tetapi pada tingkat manajemen perlu kepemimpinan dalam soal itu. Jadi, diperlukan latihan pada tingkat kepemimpinannya maupun pada tingkat manajer, dan pada tingkat pelaksana bagaimana kalau ada bencana berskala besar, bagaimana kita menanganinya sehingga lebih terorganisasi. Sekali lagi saya katakan, kami tidak bermaksud mengajari, ini cuma sumbangan pikiran, jadi jangan salah mengerti.

Khusus PMI, bagaimana merekrut relawannya?

Pola perekrutan relawan PMI itu khusus. Yang kami butuhkan perawat, psikolog. Sekarang kami sudah kirimkan 1.200 sukarelawan dan mereka yang sudah tiga minggu kami ganti.
Itu sudah lama merekrutnya dan mereka sudah berpengalaman terjun dalam menangani kasus bom Bali, bencana di Alor, dan lain-lain. Mereka punya keterampilan dasar yang memadai dan tergabung dalam satuan penanggulangan bencana (Satgana-bagian dari Korps Sukarelawan/KSR, tetapi lebih elite).

Hari ini kami kirim lagi 40 orang untuk mengganti relawan yang sudah keletihan di Meulaboh. Besok juga kami kirim 40 orang. Di internal kami akan melipatgandakan kemampuan (capacity building) PMI. Kuantitas dan kualitas relawan akan terus ditambah, terutama dari kalangan generasi muda. Tetapi, terus terang semua itu tidak mudah.

Apakah terkait dengan masalah antusiasme?

Antusiasme itu sebenarnya ada, tetapi kebanyakan orang kita, maaf ya, kadang naik-turun semangatnya. Padahal kan yang namanya relawan itu mesti selalu siap, gerak cepat, turun ke sana-turun kemari. Relawan harus cepat bergerak, bikin tenda, mengobati orang. Itu tidak gampang lho. Kalau relawan tidak terlatih dengan baik, ia justru akan menjadi beban karena tidak bisa mengurusi diri sendiri. Ingat, kita hanya bisa menolong orang kalau kita sendiri bisa survive. Itu prinsipnya.

Kondisi yang ada sekarang bagaimana?

Memang ada relawan yang menjadi beban, tetapi saya kira hanya sedikit. Ada juga relawan yang bekerja dengan sangat baik. Yang jelas, sekarang ini sungguh saya tidak pernah melihat antusiasme menolong orang lain sehebat ini. Ini merupakan hal positif, khususnya bagi masyarakat Aceh sekarang. Solidaritas internasional dan nasional sungguh luar biasa dan ini modal sosial yang besar dan harus kita jaga benar. Tinggal bagaimana caranya kita menjaganya agar ketika ada bencana lagi solidaritas serupa bisa kita tunjukkan.

Caranya?

Pemerintah harus menjaga momentum ini. Saya bilang, ini benar- benar golden period, kesempatan emas. Tinggal bagaimana kita mengapitalisasikan itu semua.

Soal pemberangkatan sukarelawan PMI?

Kami sudah paling efisien. Untuk Satgana kami carter pesawat, dengan Rp 200 juta kami bisa membawa 118 orang dan pulangnya bisa kami isi sukarelawan yang sudah keletihan. Kami juga bisa membawa banyak barang. Unutk pemberangkatan, kami bisa atur. Sukarelawan yang sudah pulang juga harus kami debriefing supaya mereka jangan trauma. Kalau mereka trauma, ada konseling.

Mengenai isu kekurangan stok darah di Aceh?

Mengenai stok darah, saya sudah keluarkan surat dan sudah diatasi. Bukan kekurangan stok, tetapi menipis. Jadi back up, baik di Jakarta maupun Sumatera Utara dimobilisasi. Kemarin sudah akan dikirim 60 kantong darah segar ke Banda Aceh. Selain itu, saya juga sudah minta ke Sumatera Utara untuk lebih memobilisasi donor darah sukarela.

Pewawancara:
GESIT ARIYANTO
ELOK DYAH MESSWATI

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/16/naper/1501219.htm

Rencana PBB untuk Kemiskinan

2005-01-18T23:49:00.000-08:00

Rabu, 19 Januari 2005

PBB Mengajukan Rencana untuk Atasi Kemiskinan

New York, Senin - Sebuah tim internasional yang disponsori oleh PBB, Senin (17/1), mengusulkan sebuah rencana yang terinci dan ambisius. Rencana itu disebutkan bisa mengurangi kemiskinan global hingga setengah dan menyelamatkan jutaan nyawa anak- anak dan ratusan ribu ibu tiap tahunnya sebelum tahun 2015.

Dalam laporan yang disebut sebagai "Proyek Milenium" Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dikatakan, kemiskinan dalam berbagai bentuknya- kelaparan, buta huruf, dan penyakit-dapat dikurangi secara drastis. Untuk mencapai tujuan itu, negara-negara industri harus menggandakan bantuan bagi negara-negara miskin, dari seperempat persen selama ini menjadi setengah persen dari pendapatan nasionalnya.

"Yang kita bicarakan adalah mengenai negara-negara kaya agar memberikan 50 sen dari tiap 100 dollar pendapatan untuk membantu rakyat termiskin di dunia mendapatkan tempat berpijak di tangga pembangunan," kata Prof Jeffrey D Sachs dari Columbia University, yang ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan tahun 2002 untuk mengepalai proyek itu.

Kemiskinan global, menurut laporan yang disponsori PBB itu, dapat dikurangi menjadi setengahnya sebelum tahun 2015 dan dihapus sebelum tahun 2025 apabila negara-negara terkaya di dunia-termasuk AS, Jepang, dan Jerman-lebih dari sekadar melipatduakan bantuan bagi negara-negara paling miskin.

Ini adalah urusan hidup mati bagi puluhan juta rakyat miskin dunia, demikian tertulis dalam laporan yang disiapkan oleh 265 ahli pembangunan terkemuka dunia itu.

"Apa yang kami usulkan adalah sebuah strategi penanaman modal untuk membantu memberdayakan kehidupan orang- orang yang paling miskin, yang tidak memiliki alat, dan kadang-kadang bahkan tak punya cukup untuk bertahan hidup, jangankan menjadi anggota ekonomi dunia yang produktif," kata Sachs yang memimpin upaya antikemiskinan PBB, seperti dikutip The New York Times terbitan Selasa (18/1).

Penanaman modal itu berkisar dari sekolah, klinik, air minum dan sanitasi sampai pupuk, jalan, listrik, dan transportasi untuk membawa barang-barang itu ke pasar.

Laporan itu menyebutkan angka harapan hidup di negara-negara termiskin adalah setengah dari angka harapan hidup di negara-negara berpendapatan tinggi, yaitu sekitar 40 tahun. Dan, setiap bulan, misalnya, 150.000 anak-anak Afrika meninggal karena malaria karena mereka tak punya kelambu untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, sebuah tragedi yang disebut Sachs sebagai "tsunami bisu".

Bukan khayalan

Rencana yang ditulis oleh para ahli dunia itu menyebutkan, dana harus dipakai untuk proyek-proyek jangka panjang maupun proyek jangka pendek, seperti menyediakan kelambu dan membuat program makan siang gratis di sekolah. Hal ini akan memungkinkan negara-negara mencapai tujuan global untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang dijanjikan semua negara pada pertemuan puncak PBB tahun 2000.

Kofi Annan, yang menerima laporan itu dari Dr Sachs, mengatakan, sasaran dari proyek itu bukanlah khayalan, tetapi bisa diwujudkan.

"Sasaran Pembangunan Milenium" yang disepakati semua negara tahun 2000 itu antara lain mengurangi kemiskinan dan kelaparan menjadi setengahnya, menghentikan penyebaran AIDS dan malaria, serta menyediakan pendidikan dasar sebelum tahun 2015.

Sedangkan laporan yang baru adalah menjabarkan rencana-rencana untuk mencapai sasaran-sasaran itu dengan menetapkan batas waktu bagi proyek-proyek spesifik yang kerap kali sederhana, yang menurut para ahli telah terbukti berjalan.
Hal itu antara lain dengan menyediakan pupuk bagi petani, membetulkan jalan, menghapus uang sekolah, serta membuka pasar bagi barang-barang dari negara-negara miskin.

Laporan itu akan disampaikan pada pertemuan negara- negara G8 bulan Juli dan pada pertemuan para pemimpin dunia bulan September di Sidang Umum PBB, yang diharapkan menjadi ajang penetapan agenda pembangunan global.

AS ketinggalan

Tahun 1970, negara-negara dunia bersepakat untuk menyediakan 0,7 persen dari produk nasional bruto (GNP) mereka untuk bantuan pembangunan. Angka itu ditegaskan kembali dalam konferensi PBB mengenai pendanaan pembangunan di Monterey, Meksiko, tahun 2002.

Sejauh ini, hanya lima negara yang telah mencapai atau melewati target itu, yaitu Denmark, Luksemburg, Belanda, Norwegia, dan Swedia. Lima negara lainnya, yaitu Belgia, Finlandia, Perancis, Irlandia, Spanyol, dan Inggris, telah menyatakan akan mencapai target itu sebelum tahun 2015.

Namun, 11 dari 22 negara donor terkaya, menurut Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang bermarkas di Paris, jauh dari target dan belum menetapkan batas waktu untuk mencapai itu, termasuk AS, Jepang, dan Jerman.

Bantuan pemerintah dari negara-negara kaya seharusnya mencapai 135 miliar dollar AS tahun 2003. Pada tahun 2005 seharusnya meningkat menjadi 195 miliar dollar AS atau sekitar 0,54 persen dari GNP negara-negara itu, sekitar dua kali dari tingkat yang sekarang untuk mencapai sasaran-sasaran Milenium.

Namun, AS dengan perekonomiannya yang sebesar 12 triliun dollar AS ternyata harus betul-betul meningkatkan kontribusinya. Walau AS merupakan donor terbesar di dunia, di antara 22 negara industri, AS memberikan kontribusi paling kecil dari proporsi GNP-nya pada bantuan pembangunan.

Washington memberikan sekitar 0,16 persen atau 25 miliar dollar AS. Untuk mencapai target 0,7 persen dari GNP-nya, AS harus memberikan 80 miliar dollar AS.

Sachs mengatakan, jajak-jajak pendapat memperlihatkan warga AS mengira 25 persen dari anggaran federal AS dan 5 persen dari GNP telah disumbangkan bagi bantuan asing.

Jepang, raksasa ekonomi nomor dua dunia, juga rendah kontribusinya dengan 0,20 persen, seperti juga Italia dengan 0,17 persen dan Jerman dengan 0,27 persen.

Menurut laporan itu, apabila semua 22 negara kaya dunia memberikan uang yang mereka janjikan, lebih dari 500 juta orang dapat lepas dari kemiskinan dan puluhan juta lainnya dapat terhindar dari kematian pada dekade mendatang.

Jika negara-negara itu menepati janji mereka memberikan bantuan sebesar 0,7 persen untuk satu dekade lagi, kata laporan itu, sebelum tahun 2025 kemiskinan parah dapat dihapuskan untuk 500 juta orang.

"Generasi kita untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia benar-benar dapat mengusahakan bahwa kemiskinan parah di planet ini berakhir, tidak hanya dikurangi setengahnya, tetapi dihapus sebelum tahun 2025," kata Sachs.

Laporan itu akan merekomendasikan agar beberapa negara miskin yang berpemerintahan baik-seperti Mali, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, dan Yaman-diberi bantuan cepat dan negara-negara yang bercatatan HAM buruk-seperti Belarus, Myanmar, Korea Utara, dan Zimbabwe-agar tak mendapat bantuan skala besar.

Negara-negara menengah dengan kantong-kantong kemiskinan parah, seperti China, Brasil, Malaysia, Meksiko, dan Afrika Selatan, harus menghapus kantong-kantong kemiskinan itu.(AP/REUTERS/DI)

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0501/19/utama/1509538.htm

Disintermediasi Perbankan

2004-12-19T16:17:00.000-08:00

Kompas, Senin, 20 Desember 2004

Stiglitz dan Disintermediasi Perbankan

SANGAT jarang negara kita menyelenggarakan seminar bertaraf internasional dengan pembicara yang berkaliber pengguncang jagat, yang mampu menggoyah tatanan sekuat Dana Moneter Internasional. Pergelaran inilah yang ditampilkan Bank Indonesia pada 15 Desember dan 16 Desember dengan menghadirkan tokoh kondang peraih hadiah Nobel 2001, Joseph E Stiglitz, sebagai maskot dalam seminar yang membicarakan masalah sentral yang menerpa Indonesia, yakni "disintermediasi perbankan".

SELAIN dari Dr Stiglitz, peserta seminar juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari ekonom lokal bertaraf global, Dr Iwan Jaya Azis, Country Director ADB, Senior Director Bank Dunia, Washington, dan juga dari pejabat teras papan atas yang berasal dari Bank Sentral Argentina, Korea, Jepang, Thailand, dan-yang tak kalah kualitasnya-dari Bank Indonesia (BI) sendiri. Topiknya pun sangat relevan bagi Indonesia.

Bagaimana cara kita merajut ulang negara ini amat bergantung pada bagaimana kita mendiagnosis permasalahan yang melilit negara kita sebelum kita bisa merumuskan resep pemecahannya. Pada tahap diagnosis, dari sudut mana kita menatap permasalahan memainkan peran kunci. Sudut yang terbatas menghasilkan dimensi pandang yang cupet sehingga diagnosanya pun keliru. Alhasil, resep penyembuhan yang ditulis dari diagnosis yang keliru bukannya meringankan derita sang pasien, malah lebih menyengsarakan dan membahayakan sang pasien.

Itulah prahara yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997- 1998 akibat kekeliruan diagnosis dan resep yang disadurkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan kesimpulan tentang kekeliruan diagnosis IMF ini pula yang menjadi tema utama yang mengantar Stiglitz menjadi maestro ekonomi.

Stiglitz menyimpulkan bahwa resep IMF untuk menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga 70,7 persen pada 1998 di kala perusahaan-perusahaan tengah sekarat akibat ketidakmampuan membeli bahan baku impor pada kurs yang melambung dari Rp 2.500 ke sekitar Rp 15.000 per dollar AS merupakan pangkal utama dari munculnya gelombang gulung tikarnya perusahaan dan pemutusan hubungan kerja. Untuk membeli bahan baku saja sudah setengah mati, apalagi harus membayar beban bunga yang jauh lebih tinggi. Bagi pengusaha, lebih baik bubar jalan.

PHK massal pun terjadi bersahutan, seolah ada kesepakatan bersama dari banyak pengusaha untuk menciutkan skala perekonomian nasional dan memaksimalkan risiko kebangkrutan nasional (default risks).

Indonesia mengalami lebih dari stagflasi (munculnya stagnasi dan inflasi secara bersamaan) karena yang terjadi bukan stagnasi perekonomian, tetapi depresi perekonomian. Produk Domestik Bruto (PDB=GDP) kita menciut jadi minus 13,13 persen pada tahun 1998.

Disintermediasi

IMF berpikir dengan menaikkan suku bunga setinggi langit, modal yang lari bersama dengan pemiliknya yang cemas akan keselamatan dirinya akan kembali. Cukup naif tetapi fatal akibatnya. Gelombang gulung tikar dan PHK ini menghancurkan prospek berusaha, memangkas daya beli, dan menciutkan pasar dan industri. Akibatnya, perusahaan yang masih sehat pun jadi tidak sehat. Proses pemburukan keadaan ini berlangsung secara cepat dan menyeluruh, dan berujung pada penggembungan kredit bermasalah (non performing loans). Bank-bank jadi trauma, kapok dan enggan mengalami nasib serupa. Keengganan serupa juga berlaku bagi dunia usaha. Terjadilah disintermediasi perbankan, atau macetnya fungsi utama bank sebagai perantara dari penyimpan dan peminjam.

Perilaku bank sebelum dan sesudah krisis sangat bertolak belakang. Bila sebelum krisis bank teramat agresif dalam menyalurkan kredit, setelah krisis malah terkesan teramat enggan. Grafik 1 menunjukkan sikap jorjoran dari bank. Rasio kredit terhadap dana yang dihimpun (loan to deposit ratio/LDR) sejak 1989 hingga Februari 1999 berada di atas 100 persen. Aneh tetapi nyata! Ini mungkin yang merupakan awal petaka nasional. Praktik KKN terwujud melalui pemberian kredit tanpa peduli pada kelayakan usaha yang dibiayainya. Akibatnya, industri perbankan limbung semasa krisis. Kini, setelah krisis, bank terkesan tidak bergairah menjalankan fungsi utamanya.

Beberapa panelis menyebut bank (dari sisi suplai) sebagai penyebab disintermediasi perbankan, sementara panelis lain menyebut kurangnya permintaan akan kredit (lack of underlying bankable activity). Yang datang ke bank minta dana adalah mereka yang tidak bankable (tidak layak dibiayai bank), yang dicurigai memiliki niat tidak terpuji, sementara pengusaha yang bankable, yang usahanya sehat lebih memilih menggunakan dana sendiri atau mengeluarkan obligasi yang tenornya lebih panjang dari yang bank minati.

Tudingan kepada bank lebih banyak dilandaskan kenyataan bahwa dana di sistem perbankan berlimpah, tetapi tidak disalurkan ke dunia usaha. Krisis tidak membuat dana pihak ketiga berkurang, malah bertambah setiap tahun, dari Rp 535,5 triliun pada 1998 hingga Rp 889,5 triliun per Oktober 2004.

Stiglitz pun mengamati secara cermat fenomena ini. Sewaktu krisis yang terjadi cuma flight to quality, yang punya dana memindahkan depositonya ke bank yang lebih sehat. Dana dari penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pun diperkirakan kembali pula ke sistem perbankan. Ini dari sisi pasiva neraca bank. Di sisi aktivanya, terjadi penurunan drastis dari Rp 512,7 triliun pada 1998 ke Rp 226,5 triliun pada 1999, atau turun Rp 286,2 triliun berupa NPL yang pindah ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), meski BPPN memberi catatan berbeda tentang jumlah NPL yang dikelola divisi AMC-nya, yaitu Rp 346,7 triliun.

Penurunan akibat NPL ini kemudian ditutup obligasi pemerintah pada 1999 tanpa aliran dana segar. Klaim perbankan pada pemerintah naik dari Rp 0,7 triliun pada 1998 ke Rp 268,7 triliun pada 1999. Secara neraca berimbang, tetapi secara cash-flow, dana masih melimpah di sistem perbankan, tetapi bank masih belum menjalankan fungsi utamanya untuk membiayai perputaran roda usaha.

Risiko usaha dianggap masih tinggi. Lebih enak menaruh dananya, antara lain, di SBI. Suku bunga SBI masih lebih tinggi dari suku bunga deposito, dan spreadnya (antara suku bunga SBI dan deposito) pun kian melebar selama kuartal keempat 2004. Tanpa risiko dan tanpa kerja keras, bisa memastikan keuntungan. Selain pada SBI, dana dari pihak ketiga pun bisa disalurkan untuk obligasi.

Stiglitz mengusulkan untuk meninjau ulang kebijakan yang membolehkan bank menggunakan dana untuk membeli obligasi. Memang tampaknya ada alasan untuk menyalahkan bank juga sebagai penyebab disintermediasi perbankan, tetapi lebih banyak lagi alasan kurangnya permintaan kredit sebagai penyebab utamanya.

Catatan

Langkah paling aman dan termudah untuk menyikapi kontroversi penyebab disintermediasi perbankan adalah menyimpulkan keduanya (baik bank selaku penyuplai dana dan pengusaha yang minta kredit) sama-sama berkontribusi pada macetnya fungsi intermediasi perbankan.

Sikap demikian mengaburkan peran bank dalam perekonomian. Peran bank senantiasa sebagai pendukung dan tidak memegang kemudi. Bank tidak bisa beroperasi tanpa perusahaan selaku pengguna kredit, tetapi perusahaan bisa beroperasi tanpa bank.

Hasil penelitian dari Profesor Stiglitz di 11 negara sumber dana bagi pembentukan modal berasal dari dalam (91,9 persen), yaitu dari laba yang disimpan (retained earnings). Untuk Indonesia, dana investasinya diperoleh dari sumber internal sebesar 99,98 persen. Kredit bank hanya berperan sebagai dana pendukung bagi perusahaan yang berniat untuk memperluas skala operasinya atau investasi.

Prinsip utamanya adalah banks follow the business dan tidak pernah terbalik. Kausalitas berawal dari sisi permintaan ke penawaran. Karenanya, disintermediasi perbankan mesti diurut dari kurangnya aktivitas bisnis yang layak dibiayai atau underlying bankable activity (domestic demand deficiency) akibat dari iklim usaha yang kurang mendukung.

Pemerintah harus berperan aktif menciptakan katalis (terutama penciptaan proyek-proyek infrastruktur) guna menggairahkan permintaan domestik. Bangkitnya gairah usaha akan meningkatkan permintaan akan kredit. Tetapi, ini perlu dukungan kebijakan suku bunga pinjaman yang rendah.

Kebijakan penurunan suku bunga SBI (easing policy bias) sejak 2002 berhasil meningkatkan PDB dan sejak Februari 2004 berhasil menurunkan spread suku bunga antara pinjaman dan deposito. Yang tersisa, hanya tugas membuat suku bunga SBI lebih rendah dari suku bunga deposito sehingga bank juga terpacu untuk menjalankan fungsi utamanya sebagai pendukung sektor bisnis.

Disintermediasi perbankan niscaya akan lenyap. Tidak perlu men-"tabu"-kan yang tidak perlu karena sang maestro Joseph Stiglitz pun mengakhiri seminar ini dengan berpesan bahwa suku bunga SBI yang sedikit di bawah angka inflasi (negative real rate) bisa bermanfaat bagi Indonesia.

[Steve Susanto Head of Danareksa Research Institute]

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/20/finansial/1446531.htm

Pengusaha "Gurem" ke Mabes PBB New York

2004-12-15T15:59:00.000-08:00

Selasa, 14 Desember 2004

Titik Winarti, Pengusaha "Gurem" ke Mabes PBB New York

KOTA New York hari Kamis pagi 18 November 2004 terasa dingin bagi Nyonya Titik Winarti (34), asal Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Namun, dingin itu berubah menjadi hangat ketika pengusaha mikro lulusan sekolah lanjutan tingkat atas itu memasuki Ruang Konferensi II Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di tepi Sungai New York."Saya deg-degan ketika mulai bicara. Penerjemah saya Pak Ruslan Prijadi dari Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia," tutur Ny Titik. "Saya mengatakan, modal saya untuk usaha cuma kendel (berani) dan pasrah kepada Yang di Atas. Saya juga cerita sekitar 80 persen orang yang kerja di tempat saya adalah penyandang cacat tubuh."

Waktu yang diberikan untuk Ny Titik adalah lima menit, tetapi akhirnya dia berbicara sampai 11 menit karena hadirin ingin mendengar lebih jauh ibu beranak tiga orang ini berkisah tentang usahanya yang berawal tahun 1998 dengan modal Rp 500.000. Hadirin bertepuk tangan sampai lima kali.

Seusai dia bicara, wartawan yang sehari-hari meliput di Markas Besar (Mabes) PBB merubung Ny Titik. Istri Sekjen PBB, Nane Annan, Putri Mathilda dari Belgia, Ketua United Nations Development Program Mark Malloch, dan duta besar negara-negara di PBB juga menghampiri Ny Titik, memberi salam serta menciumnya.

"Putri dari Belgia mengatakan ia akan selalu berdoa untuk usaha saya. Dia bilang agar saya terus maju, jangan takut walau melakukan usaha seorang diri," tutur Ny Titik.

Ny Titik berada di PBB untuk menghadiri pencanangan Tahun Internasional Kredit Mikro 2005 tanggal 18 November 2004 setelah memenangi lomba Microcredit Award 2005 yang diselenggarakan Komite Nasional Pencanangan Tahun Mikro Kredit Internasional 2005.

Selama 10 hari, Ny Titik berada di Amerika Serikat. Dia menginap di rumah Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York. "Selama di New York, saya tidak menghitung hari karena saya senang sekali," ujar Ny Titik.

KETIKA kehidupan ekonomi Indonesia hancur berkeping-keping tahun 1998, Ny Titik Winarti bersama suaminya, Yudho Darmawan, memulai usaha membuat pakaian, tas, aksesori, dan barang kerajinan dari kain atau perca. Ny Titik meminjam uang Rp 500.000 dari Koperasi Setia Bhakti Wanita Surabaya sebagai modal awal.

"Untuk membantu usaha, saya minta tenaga kerja dari panti penampungan remaja putus sekolah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya," kata Ny Titik.

Para remaja itu ditampung di rumahnya seluas 200 meter persegi. Penjualan hasil kerajinan dari usaha ini cukup maju. "Hingga suatu hari tahun 2002 saya mendapat bantuan pinjaman dari PLN Jawa Timur dan bantuan promosi hasil usaha. Kemudian PLN Jatim mengajak pameran ke Arab Saudi. Bagi saya, ini mukjizat," ujarnya. "Jadi, sampai saat ini saya belum pernah berurusan dengan kredit bank."

DUA tahun sebelum mendapat bantuan dari PLN, Ny Titik didatangi beberapa tunadaksa dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang meminta pekerjaan.

"Iba hati saya mendengar permintaan mereka. Saya tampung, saya latih menjahit dan membuat kerajinan tangan dari kain. Ternyata orang-orang tunadaksa ini lebih tekun. Kini dari 40 orang yang bekerja di tempat saya, 28 orang di antaranya adalah para tunadaksa itu," ujarnya.

Para pekerja itu, kata Ny Titik, tidur di setiap celah yang ada di rumahnya. Bahkan, ketiga anaknya yang praremaja, Ade Rizal, Aribowo, dan Maulana, tiap malam rela tidur di atas tikar di depan televisi ruang keluarga.

Selama empat tahun ini Ny Titik sudah melatih banyak tunadaksa dan putus sekolah. Selama dua bulan masa latihan, mereka tinggal di rumah Ny Titik. Tidak semua menjadi pegawai Ny Titik. Banyak di antara mereka yang juga bekerja di tempat lain, di perusahaan atau mandiri.

"Sekarang banyak perusahaan pesan tenaga kerja terlatih dari tempat saya. Tetapi, tempat saya kan bukan yayasan atau balai latihan kerja yang ditopang suatu lembaga. Jadi, saya tidak bisa selalu memenuhi permintaan itu," ujarnya.

Tahun 2003 modal usaha Ny Titik mencapai Rp 35 juta dengan penjualan hasil produksi sebesar Rp 120 juta. Penjualan barang kerajinannya sampai ke Bali, Jakarta, beberapa kota di Timur Tengah, dan beberapa negara di Asia Tenggara.

BAGAIMANA Ny Titik sampai ke PBB? Begini ceritanya.

Tanggal 2-4 Februari 1997 di Washington, Amerika Serikat, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Mikrokredit. KTT ini mengeluarkan janji bersama menanggulangi kemiskinan global dengan target pengentasan 100 juta orang miskin di seluruh dunia pada tahun 2005. Caranya antara lain dengan pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha melalui kredit mikro.

Sidang Majelis PBB tahun 1998 memutuskan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro Internasional, peluncurannya direncanakan di Markas PBB New York tanggal 18 November 2004. Pada saat yang sama, setiap negara anggota PBB, termasuk Indonesia, juga meluncurkan hal sama.

Beberapa bulan sebelum 18 November 2004, Kantor Menko Perekonomian membentuk Komite Nasional Pencanangan Tahun Mikro Kredit Internasional 2005. Salah satu kegiatannya adalah memberikan Microcredit Award kepada pengusaha mikro di Indonesia dan pelaksanaannya dipercayakan kepada Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LM-FEUI).

Ny Titik mengalahkan sekitar 600 peserta dari seluruh Indonesia. Menurut Ketua Juri Komite Nasional Pencanangan Tahun Mikro Kredit Internasional 2005 Ruslan Prijadi, Ny Titik menang selain karena usahanya memang berkembang profesional juga karena membina tunadaksa dengan membangun rasa percaya diri dalam mencapai kehidupan layak.

Ny Titik menerima hadiah Rp 10 juta. Katanya, uang itu akan digunakan membangun paviliun guna menampung para tunadaksa dan remaja putus sekolah yang dilatih di tempat tinggalnya. "Saya tidak akan menghitung hari untuk ini. Saya hanya pasrah kepada Yang di Atas," ujarnya. (J Osdar)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/14/naper/1429853.htm

Pendapat Stiglitz Desember 2004

2004-12-15T15:55:00.000-08:00

Kompas, Rabu, 15 Desember 2004

Stiglitz: Indonesia agar Fokus pada Kepentingan Jutaan Warga

Jakarta, Kompas - Indonesia disarankan agar memfokuskan pengembangan ekonomi yang menjadi landasan utama kehidupan mayoritas penduduk. Apa pun kebijakan industrialisasi yang diambil Indonesia, haruslah memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas itu.

Jangan terburu-buru melakukan liberalisasi perdagangan atau hal-hal lainnya, tetapi fokuskan kebijakan pada pertumbuhan yang sudah pasti akan meningkatkan pertumbuhan dan selanjutnya menumbuhkan perdagangan.

Demikian antara lain diutarakan oleh ekonom kaliber internasional Joseph E Stiglitz di Jakarta, Selasa (14/12). Dia lulusan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan kini pengajar di University of Columbia, New York.

Dia memberikan kuliah umum dengan tema “Isu-isu Ekonomi Terkini dan Dampaknya pada Negara-negara Berkembang" yang disponsori oleh Ikatan Sarjana Ekonomi.

Tanpa sadar, Stiglitz juga memperlihatkan bahwa sejumlah kebijakan Indonesia memang telah blunder. "Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga," katanya.

Menurut dia, pendidikan adalah sebuah investasi besar dan berarti dan berdampak jangka panjang. Dia mengatakan, pendidikan elem sukses bagi suatu negara karena itu akan menjadi modal dasar yang penting bagi sebuah negara.

Tak masuk akal

Pernyataan Stiglitz fokus pada pertanian itu muncul menjawab pertanyaan sederhana dari seorang wartawan yang menanyakan, “Apakah resep kebijakan yang menjadi saran Stiglitz sehubungan dengan keberadaan pemerintahan baru di Indonesia?"

Sebenarnya agak disayangkan, untuk keberadaan pembicara sekaliber Stiglitz, kursi-kursi di sebuah ruang seminar Hotel Jakarta itu tidak terisi penuh dan juga tidak dihadiri para pejabat yang seharusnya menjadi target dari kuliah umum Stiglitz.

Stiglitz semakin terkenal setelah meraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001 bersama George A Ackerlof, A Michael Spence, untuk analisa-analisa pasar dengan informasi asimetri. Tidak semua warga sama-sama memiliki informasi yang sempurna tetapi sebagian warga jauh ketinggalan dari pihak lain soal informasi. Akibatnya, yang muncul adalah keuntungan bagi pihak yang mendapatkan informasi ketimbang yang minim informasi. Analisa mereka itu, dianggap sebagai masukan penting bagi ekonom dan para pembuat kebijakan, agar mengerti soal keberadaan informasi asimteri sehingga peluncuran kebijakan pun bisa dimodifikasi dengan adanya faktor-faktor itu.

Kembali ke soal Indonesia, Stiglitz mengatakan bahwa mayoritas penduduk masih tinggal di pedesaan dan mayoritas adalah petani. Indonesia juga sangat kaya dengan sumber daya alam. Karena itu kata Stiglitz, memperhatikan pengembangan pertanian adalah tugas yang mau tak mau harus dilakukan karena Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan penduduk seperti itu.

Namun dia mengatakan, kebijakan yang akan diterapkan soal pertanian harus didasarkan pada dinamika yang ada. Artinya, dalam konteks pertanian, yang menjadi fokus bukan lagi sekadar memproduksi komoditi tetapi juga harus dilengkapi dengan penciptaan nilai tambah. “Maka dari itu, jenis industrialisasi yang diciptakan juga harus terkait dengan kepentingan petani itu," katanya.

Stiglitz mengkritik Indonesia, karena sebagian besar dari hasil pertanian justru diolah di luar Indonesia. “Tidak ada sebenarnya alasan mengapa hal itu harus terjadi," kata Stiglitz.

Ingat, mayoritas warga Indonesia ada dan hidup dari lingkup ekonomi seperti itu, maka itu untuk pengembangan kehidupan dan perekonomian penduduk mayoritas, menjadi tugas penting. Jika itu terjadi, kata Stiglitz, maka pertumbuhan akan terjadi karena peningkatan pendapatan penduduk di sektor tersebut.

Dia juga memperingatkan Indonesia agar meraih nilai tambah yang lebih besar dari keberadaan kekayaan sumber daya yang lain. Dia mengatakan, tak bisa lagi dilanjutkan keadaan, di mana sumber daya alam itu dijual begitu saja tanpa memberikan sesuatu yang bermanfaat pada kepentingan mayoritas warga.

Stiglitz mengatakan semua itu, atas dasar alasan bahwa sebuah negara harus memperhatikan di mana sebenarnya letak dari kekuatan daya saingnya. “Pikirkanlah di mana

Kaya dan miskin

Namun saat memberikan kuliah umumnya, Stiglitz juga memperingatkan seraya mnemberikan contoh-contoh menggelitik, yang juga sangat penting untuk diperhatikan oleh Indonesia, termasuk pada pembuat kebijakan ekonomi.

Menurut Stiglitz, betapa banyak negara di dunia yang gagal memakmurkan rakyatnya dan hanya menguntungkan kaum kaya karena peluncuran kebijakan yang salah arah.

Dia mengingatkan lagi pada kasus di negara-negara Amerika Latin yang hanya menguntungkan kaum kaya. Venezuela adalah contoh lain yang dia berikan, di mana dua pertiga pertiga warga hidup sangat miskin dan sepertiga kaya raya.

Menurut Stiglitz, semua itu disebabkan kawasan itu adalah murid paling penurut kepada IMF dan Bank Dunia, yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan besar dalam resep-resep ekonomi, dan telah pula menjerumuskan Rusia ke dalam resesi ekonomi yang buruk.

Salah satu penyebabnya adalah, resep-resep ekonomi IMF dan Bank Dunia yang fokus kepada stabilisasi, liberalisasi, swastanisasi yang disebut sebagai resep dari Konsensus Washington (IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan AS).

Dia mengatakan swastanisasi (privatisasi), liberalisasi dan stabilisasi itu penting. Namun, persoalannya, ketiga hal itu seringkali dilakukan terburu-buru dan dipaksakan. Tetapi Konsensus Washington lupa bahwa ada sekelompok masyarakat, pekerja yang tidak siap dengan liberalisasi dan swastanisasi itu.

Di sisi lain, liberalisasi dan swastanisasi tidak serta merta harus meniadakan peran pemerintah, yang justru termasuk menjadi tujuan Konsensus Washington. Akibatnya, hanya yang mampu dan bisa ikut arus yang bisa terciprat dari pembangunan. "Akibatnya, dekade 1980-an adalah dekade yang hilang bagi Amerika Latin dan sekarang ini juga menjadi sebuah kawasan yang memiliki kehilangan," kata Stiglitz.

Krisis Asia

Dengan mudah, Stiglitz juga telah menjelaskan betapa krisis Asia telah menjadi contoh lain dari kegagalan total resep IMF. Indonesia, kata Stiglitz, mengalami krisis justru karena dampak dari liberalisasi dan deregulasi sektor keuangan dan dekade 1980-an.

Deregulasi sektor keuangan terlalu telah melahirkan sejumlah perbankan dengan modal-modal kecil pula. Dari segi saja, deregulasi tersebut telah menciptakan sebuah kerapuhan yang bagaikan bom waktu. Di samping itu, dengan deregulasi yang relatif tanpa kontrol telah melahirkan efek yang menyebabkan sektor keuangan menyerbu sektor yang dianggap lagi berjaya.

Dia memberikan contoh soal pilihan mana yang lebih mudah, yakni memproduksi potato chip (kerupuk kentang) atau micro chips. Lebih mudah dan lebih cepat adalah membuatkan keripik kentang. Karena lebih mudah, maka perbankan mengalokasikan kredit untuk pembuatan kerupuk kentang.

Padahal, kata Stiglitz, pembuatan micro chip akan memberikan dampak lebih luas, bermanfaat dn berperan besar meningkatkan produktivitas. “Misalnya, pengembangan teknologi micro chip telah membuat lahir-lahirnya produk yang menggunakan micro chip seperti telepon genggam, komputer, dan alat lain yang juga menggunakan micro chip dan berperan meningkatkan efisiensi," katanya.

“Bandingkanlah hal itu dengan kerupuk kentang, yang hanya bisa dimakan dan dampaknya hanya akan membuat orang lebih gemuk dan berisiko untuk mennadi lebih sakit," katanya.

Nah, hal-hal seperti itu juga terjadi dengan liberalisasi sektor keuangan. Karena cepatnya, maka kredit disalurkan ke sektor-sektor yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Persoalan lain adalah, keberadaan pengawasan yang memang tidak sebanding dengan arus liberalisasi sektor keuangan.

Pernyataan Stiglitz sangat tepat dengan kondisi Indonesia yang sebelum krisis, sebaian besar kredit telah dikucurkan ke sektor properti yang tidak ada pembeli akhir, dan membuat kelayakan kredit menjadi hilang. Hal itu selanjutnya melahirkan fondasi sektor keuangan yang sangat rapuh.

Akan tetapi liberalisasi yang cepat itulah yang menjadi anjuran dari Konsensus Washington.

Dia juga memberi contoh kegagalan resep IMF, jika dilihat dari pola pemulihan ekonomi di Asia. Dia mengatakan Malaysia pulih lebih cepat dari resesi. Di sisi lain, China relatif cukup kuat dari terpaan krisis kawasan. Korea juga puliha dari resesi ekonomi lebih cepat, jika dibandingkan dengan Thailand, apalagi Indonesia.

Alasannyam pemulihan itu ebih cepat justru karena negara-negara yang disebut di atas tidak menjalankan resep IMF. China juga tidak mermiliki program ekonomi yang didasarkan pada resep IMF, tetapi lebih fokus pada liberalisasi di sektor peratnian dan tidak mau meliberalisasikan sektor keuangan dan modal. Akibatnya, China justru tumbuh pesat dan relatif bebas dari krisis.

Indonesia dan Thailand, justru pulih lebih lama dari krisis, justru karena menjalankan resep IMF.

Dia mengingatkan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat memang memiliki akar kuat untuk menghancurkan perkeonomian, dan bukan semata-mata karena korupsi. Untuk itu dia memberikan contoh, Swedia dan Finlandia adalah negara paling transparan dan paling bebas dari korupdi dibandingkan negara mana pun di dunia ini. Namun kawasan di Laut Amerika Utara itu justru sudah paling dulu mengalami krisis perbankan, yakni pada dekade 1980-an. Masalahnya, negara-negara di Laut Utara itu terlalu cepat melakukan liberalisasi sektor keuangan, yang membuat fondasi dari sektor keuangannya menjadi lemah dan akhirna melahirkan krisis.

“Maka dari itu, walau liberalisasi penting, tetapi tetaplah pelihara keseimbangan antara kepentingan pasar dan peran pemerintah, yang justru pentng sebagai pengontrol," katanya.

Dia juga memberikan contohm kegagalan Meksiko karena tidak tumbuh dari segi perekonomian sejak menandatangani Kawasan Pwerdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) sepuluh tahun lalu. “Itu karena Meksiko tidak tahu berbuat apa dengan NAFTA itu pada awalnya, tidak tahu di mana kekuatan daya saingnya. Akibatnya, ketika China muncul sebagai basis produksi manufaktr palng murah di dunia, maka semua pabrik-pabrik milik AS yang ada di Meksiko hengkang langsung ke China dan merugikan Meksiko," katanya.

Dia juga mentatakan, lambatnya pertumbuhan ekonomi Meksiko, kareana negara itu yang mengandalkan komodita peretanian murah, sebenarnya tidak menghadapi askes pasar yang mudah untuk memasuki AS.

Sehubungan dengan itu, dia mengingatkan agar Indonesia mengetahui, apa sebenarnya kekuatan dan strategi apa yang harus dilakukan berhadapan dengan kompetisi dari China. Dia mengingatkan bahwa Korea Utara pun kini dibuat sibuk untuk memikirkan, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persaingan dari China. (MON/OIN)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/15/utama/1441183.htm

Pentingnya Identifikasi Geografis

2004-12-12T15:07:00.000-08:00

Terlambat, Mengurus Identifikasi Geografis

Kompas, Senin, 13 Desember 2004

Bandung, Kompas - Pemerintah Indonesia dinilai sangat terlambat dalam mengurus perlindungan Identifikasi Geografis terhadap produk-produk khas daerah.

Akibatnya, sejumlah produk khas daerah-daerah di Indonesia diakui sebagai produk khas negara lain.

Untuk itu, penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Identifikasi Geografis tengah dilakukan untuk melindungi produsen barang khas daerah.

Demikian dikemukakan Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Emmawati Junus, di sela-sela Seminar Nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, di Bandung, pekan lalu.

"Pemerintah terlambat dalam memberikan perlindungan terhadap produk-produk khas lokal. Akibatnya, beberapa produk khas daerah telah di-claim sebagai produk khas negara lain. Ini memang kelemahan kami," kata Emmawati.

Sejauh ini, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek dalam memberikan perlindungan terhadap produsen barang dan jasa di Indonesia.

Akan tetapi, pemerintah belum memiliki aturan tentang perlindungan terhadap produk-produk khas dari daerah-daerah di Indonesia.

Keterlambatan pemerintah dalam mengurus perlindungan terhadap identifikasi geografis mengakibatkan sejumlah produk khas daerah di Indonesia diakui sebagai produk khas oleh negara lain.

Misalnya, Batik sudah terlanjur diakui sebagai produk Malaysia, dan Kopi Toraja diakui produk negara Jepang. (LUQ)

sumber:

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0412/13/Jabar/1433556.htm

Mesin Pemotong Rumput Mengubah Dadang

2004-11-05T20:51:00.000-08:00

Kompas, Jumat, 05 November 2004

SAAT tengah termenung di sebuah taman, ia memerhatikan gerakan pemotong rumput. Lalu matanya terusik oleh mesin pemotong rumput yang berada di sebelah si pengguna. "Mesin itu terpisah, tetapi bisa menggerakkan pisau pemotongnya," kata Dadang yang langsung membayangkan membuat sebuah motor dengan mesin pemotong rumput. Karena tak ada uang, ia mencobanya pada sebuah sepeda. Dipasangnyalah mesin pemotong rumput pada sepeda. Sepedanya pun berubah menjadi sepeda bermotor.

Keberhasilan percobaannya itu membuat Dadang ingin membuat motor sungguhan. Akan tetapi, dalam ukuran kecil karena motor mini belum banyak dikenal orang. Lagi pula, kalau membuat motor besar, ia harus mempunyai izin usaha dan menguruskan surat-surat kepemilikan untuk para calon pembelinya. "Saya sih cukup bikin motor buat bermain anak-anak di taman," ucap Dadang. Panjang motor mini buatan Dadang itu sekitar satu meter, sementara lebarnya sekitar 25 sentimeter.

Dengan modal uang tabungan sebesar Rp 1,25 juta, ia pun memulai pekerjaannya. Dadang membeli mesin pemotong rumput dan plat eser ukuran 0,8 milimeter. Plat ia potong-potong di rumahnya. Lalu diketok dan dilas untuk membentuk tubuh motor, termasuk tangki bensin. Motor-motor mini itu memiliki bentuk seperti motor sport. Untuk membuat sebuah motor mini dengan sempurna, Dadang membutuhkan waktu satu bulan. Motor mini pertamanya ia berikan untuk anaknya, Sendy Widiutama.

Di hari Minggu, Sendy sering berkeliling di sekitar Gasibu dan Monumen Perjuangan, Jalan Dipati Ukur, Bandung. Kedua tempat itu berjarak sekitar tiga kilometer dari rumahnya di Jalan Setia.
Karena motor mini ini menggunakan bensin, Sendy kemudian menyewakan motor itu di Taman Monumen Perjuangan. Uangnya ia pakai untuk membeli bensin.

>small 2small 0<>Harga sebuah motor mini 30 cc dengan mesin baru dijual Rp 4,5 juta. Sementara untuk motor dengan mesin bekas harganya Rp 3,5 juta. Biaya membuat sebuah motor bermesin baru sekitar Rp 3,1 juta. "Tetapi, saya belum bayar asisten saya. Biasanya saya beri dua asisten saya Rp 50.000 atau 100.000 dari harga penjualan," kata Dadang.

Semua motor buatan Dadang itu memiliki transmisi otomatik. Karena tidak ada kopling, pengendara cukup memutar gas ke belakang untuk menjalankan kendaraan dan memutar ke depan untuk menghentikan kendaraan.

"Asik," komentar Maula (10) ketika ditanya tentang kesannya mengendarai motor mini tersebut. Sejak kecil, Maula sangat tertarik mengendarai motor. Bahkan, ia suka mencuri kesempatan membawa keluar motor orangtuanya. Dalam sehari, Maula menghabiskan uang Rp 10.000 untuk menyewa motor mini. Harga sewa satu kali lintasan 100 meter dikendarai bolak-balik hanya Rp 1.000. Anak biasanya menyewa lebih dari sekali.

Selain yang bertenaga 30cc, Dadang juga membuat motor berukuran lebih besar seperti motor-motor bebek yang dikenal umum. Kekuatannya pun 110 cc. Kendaraan mini buatan Dadang tidak hanya bisa digunakan anak-anak, orang dewasa pun bisa memakainya. Untuk membuat sebuah kendaraan mini, Dadang membutuhkan waktu sebulan dibantu dua asisten. Asistennya adalah anak-anak putus sekolah.

"Sebetulnya, di dekat rumah saya ada empat anak putus sekolah. Secara bergiliran, saya ajak mereka membantu saya membuat kendaraan ini," kata Dadang.

Dadang menjual gokar yang menggunakan mesin baru Rp 4.5 juta dan yang bermesin bekas Rp 3,5 juta. Sementara motor 110cc bermesin baru dijual Rp 7,75 juta dan yang bermesin bekas Rp 5,5 juta. Penghasilan Dadang memang belum besar, pekerjanya pun belum banyak. Tetapi, ia bisa mewujudkan mimpinya berdiri di atas kaki sendiri. Apakah Anda terinspirasi? (Y09)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0411/05/Jabar/1367563.htm

Investasi dalam kompleksitas Indonesia

2004-11-02T18:58:00.000-08:00

Membenahi Indonesia, semua orang tahu : membutuhkan kearifan dalam menghadapi kompleksitas berbangsa dan bernegara.

Saat ini, agaknya solusi ekonomi masih menjadi primadona, melanjutkan prioritas sejak jaman pembangunan dari era orba kemaren.

Jika kita menggunakan paradigma Alvin Tofler, ada tiga gelombang perkembangan budaya manusia, maka rakyat Indonesia tersebar, hidup di ketiga gelombang tersebut. Apakah peningkatan upaya di bidang ekonomi sebagai solusi tunggal akan menjadi jawaban untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia ? Sementara itu perkembangan datangnya teknologi ke Indonesia, apakah bisa dianggap sebagai pendukung penerapan solusi ekonomi tersebut ?

Gap gotong-royong vs Man-hours, gap mengetahui vs memahami

Di Indonesia terdapat gap antara budaya gotong royong [kekerabatan] dengan budaya Man-hours [penerapan upah per jam atau per hari], serta adanya gap kompetensi antara mengetahui [to know] dan memahami [to comprehensive].

Gap itu terlihat nyata dipaksakan untuk dihapus melalui solusi ekonomi oleh pemerintah di era orde baru. Mungkin maksudnya baik. Tapi tidak semua rakyat siap. Banyak kejutan kebudayaan yang terjadi di sana-sini, yang di antaranya menganggap korupsi adalah perilaku wajar, menganggap kroni adalah kepanjangan dari kekerabatan. Salah kaprah.

Dibutuhkan pakar yang mau mengkaji masalah sosial-budaya untuk ikut berkontribusi, bukan sekedar menyediakan paket-paket wisata belaka, demi menjaring devisa. Namun perlu dikaji, setidaknya dari segi budaya, seberapa jauh kesiapan rakyat di suatu daerah, jika solusi ekonomi dan teknologi diberlakukan. Jangan sampai hanya segelintir oknum yang tiba-tiba menjadi kaya-raya, sementara mayoritas anggota masyarakat lainnya terbelenggu oleh kartu kredit.

Membedakan kepentingan publik dan kepentingan pribadi

Mengubah reward dalam konteks gotong-royong tidak bisa serta merta dipaksakan menjadi budaya rewards dalam konteks Man-hours. Jika salah kelola, akan muncul banyak pak Ogah di seluruh pelosok tanah air. Sebaiknya dilakukan secara komprehensif antara solusi ekonomi dengan solusi lain, seperti solusi politik [Daoed Jusuf], solusi budaya, solusi hukum dan solusi pendidikan.

Perlu disosialisasikan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor pemerintah pusat maupun daerah, di lingkungan dunia usaha, untuk mempertegas perbedaan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Sepele, tapi bisa potensial menjadi masalah nantinya. Tidak semua hal di Indonesia hanya bisa dilihat dari kacamata pasar, investasi uang, dan berlakunya hukum permintaan dan penawaran. Meminjam istilah Aa Gymn, perlu juga dilakukan investasi moral, investasi budaya, investasi kompetensi untuk berusaha, investasi perilaku mencari nafkah dengan santun, investasi kesadaran bela negara, investasi kesadaran untuk berbangga pada penggunaan produk dalam negeri, serta investasi dalam berbagai aspek lainnya.

Perlu dikaji lagi sistem reward-penalty yang tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, maupun saat nanti, dengan merujuk kasus-kasus masa lalu. Perlu dikaji lagi, bagaimana hukum persaingan usaha yang wajar, dan sesuai dengan norma-norma masyarakat kita, yang taat beragama. Yah, semua memang mempunyai kompleksitas yang tinggi. Tapi itulah Indonesia.

Sumber: http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=11%2F2%2F2004

Antara gotong royong dan Man-hours

2004-11-02T06:57:00.000-08:00

Era yang serba terkwantisasi

Dulu orang membangun rumah, cukup memanggil tetangga, lalu secara rukun saling bergotong royong ikut membangunnya. Selamatan dan sedekah diadakan sebagai tanda terimakasih kepada yang membantu membangun rumah. Di daerah, masih banyak acara hajatan seperti pesta perkawinan dihadiri oleh keluarga, handai taulan maupun kenalan. Ada kenalan yang menyumbang ayam [hidup] 5 ekor. Eh, ketika pulang membantu hajatan, dia malah kembali sambil dibekali ayam [hidup] 8 ekor. Nilai tukar berbaur dengan nilai kekerabatan yang kental.

Orde baru membawa kita ke era yang serba terkwantisasi. Mau lewat perempatan pun, sekarang ada ongkosnya. Mau memakamkan jenasah, sudah banyak orang yang mulai mengupah sekelompok orang. Man-hours. Jika kita menggunakan jasa seseorang mulai dihargai dengan hitungan per jam, per hari dst. Yang dikonversi ke nilai rupiah.

Mana yang perlu dihargai pada jaman seperti saat ini ? Ada yang bilang, tergantung profesinya. Nah, kalau berdiri di perempatan lalu menganggap itu adalah profesinya, apakah dia salah ? Kalau menyampaikan permohonan perijinan ke atasan untuk disahkan, dianggap sebagai profesi, apakah sudah selayaknya perlu dihargai dengan Man Hours. Lalu gaji yang diperolehnya untuk apa ? Apakah cukup dan di atas garis kemiskinan ? Ada permintaan ada penawaran. Jika yang minta ijin banyak dan melimpah, semacam pergantian STNK dan SIM, apakah itu perlu mengikuti hukum pasar ?

Kepentingan pribadi dan layanan publik

Upaya di republik ini sedang berubah. Perlu ditata lagi, mana yang merupakan layanan publik, mana yang wilayah pribadi. Jangan sering dicampur aduk. Mana yang bisa dihargai dengan Man Hours, mana yang cukup dengan salary bulanan, atau mana yang memang sudah kewajibannya.

Kita juga perlu memperhatikan, belum semua budaya di pelosok tanah air yang menerapkan budaya Man Hours. Masih banyak anak muda yang secara sukarela berkesenian, tanpa harus dibayar. Tapi di daerah lain, ada juga anak muda yang mengandalkan hidupnya dari berkesenian.

Kita juga perlu memperhatikan, masih banyak orang yang menolong orang lain yang akan tenggelam di laut, kalau perlu dia nggak jadi mencari ikan. Yang penting orang yang tenggelam itu selamat. Tapi di pojok lain negeri ini, sudah mulai ada yang suka membiarkan “kompetitor”nya tenggelam.

sumber: http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=11/2/2004&page=1

Bank Dunia: Penduduk Miskin Indonesia 16 Juta

2004-11-01T07:59:00.001-08:00

Senin, 01 November 2004
Jakarta, Kompas - Sekitar 16,09 juta jiwa atau 7,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia dilaporkan masih hidup dengan daya beli kurang dari 1 dollar Amerika Serikat per hari atau berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia saat ini. Masalah kemiskinan tersebut merupakan masalah utama perekonomian Indonesia yang harus dihadapi. Keadaan itu diperparah oleh tingkat pengangguran pada angkatan kerja muda yang semakin meningkat.
Hal tersebut terungkap dalam Laporan Pembangunan Dunia 2005 yang merupakan hasil survei yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) terhadap 30.000 perusahaan di 53 negara di dunia, dan 700 perusahaan di antaranya berada di Indonesia.

Dalam laporan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (29/10), disebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2003 tercatat sebanyak 214,5 juta jiwa, dan sebanyak 52,4 persen di antaranya atau sekitar 112,398 jiwa merupakan penduduk yang hanya memiliki daya beli di bawah 2,15 dollar AS per hari.

Sementara itu, secara global, menurut Presiden Bank Dunia James D Wolfensohn, separuh dari jumlah penduduk dunia saat ini hidup dengan daya beli di bawah 2 dollar AS per hari. Pada saat yang sama, sekitar 1,1 miliar jiwa lainnya berada pada kondisi yang lebih parah karena hanya memiliki daya beli di bawah 1 dollar per hari.

"Sementara pada saat yang sama, angkatan muda di hampir seluruh wilayah di dunia tengah menghadapi masalah pengangguran yang meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat rata-rata pengangguran di tahun sebelumnya. Padahal, jumlah penduduk dunia akan bertambah sekitar dua miliar jiwa dalam 30 tahun mendatang, terutama di negara-negara berkembang," kata Wolfensohn.

Menurut Wolfensohn, di tengah kondisi muram kependudukan dunia, muncul kabar gembira, yakni mulai muncul sikap dari banyak pemerintahan di dunia yang menyadari kesalahan kebijakan dan sikap mereka terhadap upaya perbaikan iklim investasi. Beberapa pemerintah yang menyadari hal itu dan mulai mengubah strategi perbaikan iklim investasi mereka antara lain adalah China dan India.

"Sementara pada pemerintahan di beberapa negara lain memang telah mengagendakan perubahan kebijakan, namun implementasinya masih sangat lambat dan tidak seimbang. Mereka pada umumnya masih membebani para pengusaha dengan biaya yang tidak perlu, menciptakan ketidakpastian, dan menimbulkan risiko, serta tetap melakukan hambatan untuk berkompetisi," kata Wolfensohn.

Masih lemah
Sementara itu, Ekonom Bank Dunia Yoichiro Ishihara mengatakan, laporan survei IFC tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia tetap lemah. Lemahnya iklim investasi tersebut telah menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tingkat pengangguran Indonesia justru meningkat dari 9,1 persen di tahun 2002 menjadi 9,5 persen di tahun 2003. Itu terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,3 persen di tahun 2003. Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 persen tidak cukup menekan tingkat pengangguran," kata Ishihara.

Saat ini pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia lebih digerakkan oleh konsumsi swasta dan pemerintah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai tingkatan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dalam jumlah besar, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih digerakkan oleh investasi dan ekspor ketimbang konsumsi tadi.

"Itu harus menjadi fokus pemerintah baru karena rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) antara tahun 1996 hingga 2003 terus menurun dari 29,6 persen menjadi 19,7 persen. Hal itu merupakan rasio terendah dalam 30 tahun terakhir. Investasi swasta merupakan penyebab utama terjadinya penurunan investasi nasional, antara 1996 hingga 2002, investasi swasta menurun dari 20,5 persen menjadi 13 persen saja," kata Ishihara.

Sinyal positif terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia, menurut Ishihara, mulai muncul di paruh pertama tahun 2004 yang terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai delapan persen. Kondisi itu juga diiringi meningkatnya angka investasi dan bertambahnya modal asing ke dalam negeri hingga mencapai 33 persen antara Januari hingga Agustus 2004.

"Kondisi itu diharapkan akan makin menguat dengan dicanangkannya perbaikan iklim investasi sebagai salah satu prioritas tertinggi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama dengan adanya fokus terhadap agenda jangka pendek dan menengah pada peningkatan produktifitas dan daya saing produk dalam negeri," kata Ishihara. (OIN)

sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0411/01/ekonomi/1357576.htm

Antara mengetahui dan memahami

2004-11-01T07:59:00.000-08:00

Mengetahui: dengan salah satu indera kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang terjadi itu suatu kecenderungan menuju kesuksesan atau suatu ancaman yang bisa menjadi potensi kegagalan bagi usaha kita.

Memahami: tidak sekedar mengetahui. Memahami membutuhkan kemampuan "mengetahui" secara komprehensif. Perlu effort yang lebih besar untuk memahami yang ada di sekitar kita, dibandingkan dengan upaya sekedar untuk mengetahui.

1. Melalui "mengetahui", bisa memudahkan kemunculan perilaku "uang dengar".
Selama 32 tahun, dengan modal "mengetahui" banyak "penonton" yang telah berhasil meroketkan biaya uang dengar dari 5% di awal orde baru menjadi lebih dari 95% di paska orde baru. Akibatnya, yang benar-benar bekerja, berkeringat dan berfikir keras untuk kesuksesan suatu upaya, menjadi "kalah" penghargaannya dibandingkan dengan yang sekedar "mengetahui".

Anak bupati, kemenakan kabiro, istri muda pejabat, dengan mudah bisa mengendalikan kue fee-proyek, bukan ngurusin kualitas dan bukan pula care terhadap penyelesaian proyek. Ada ketidakadilan di sini. Karena upaya memahami membutuhkan 'investasi' yang jauh lebih besar daripada "penonton" yang sekedar "mengetahui", namun justru "penonton" yang dekat dengan pengambil keputusan itulah, yang berpesta atas penghargaan yang seharusnya bukan menjadi hak-nya. Lalu dengan "bijak-nya" para pakar saat itu menyebutnya sebagai ekonomi biaya tinggi. Maunya mengkritik secara santun, namun nggak pernah kena sasaran. Karena yang dikritik cuman manggut-manggut.

2. Melalui "mengetahui", bisa muncul para pembisik.
What is the realy needs ? adalah starter yang baik untuk suatu problem solving.
Untuk mudahnya, dicari "mereka" yang "serba mengetahui", kalau bisa instant sekalian dengan solusinya. Uenak tenan. Jadinya akan muncul kebijaksanaan yang dianggap sebagai solusi, padahal menambah polusi keruwetan tata kelola bangsa ini.
Sebaiknya dalam mengambil keputusan, jangan terlalu tergantung kepada pembisik. Sebaiknya pengambilan keputusan itu perlu diback-up dengan survei data sendiri.

3.Melalui "mengetahui", kita bisa menjemput fakta, untuk dicatat menjadi data guna mengambil keputusan dengan lebih pasti.
Menjemput fakta bisa dilakukan dengan survei, atau pengamatan aparat. Survei akan mahal jika itu dilakukan oleh para technical assistance asing. Aparat bisa diberdayakan dengan reward-penalty yang wajar, serta ditunjukkan tentang apa yang perlu diamati, dan dibekali dengan pemahaman yang cukup. Data historis harus dicatat dengan baik dan rapi, agar langkah kita tidak terantuk batu yang sama.

Dengan data historis, langkah "mengetahui" bisa dilanjutkan dengan memahami. Dicari elemen dan struktur arsitektur persoalannya. Dicari state-state antara yang bisa dicapai dari suatu titik awal, dalam rangka menuju state tujuan. Dibutuhkan sikap komprehensif, untuk tidak hanya melihat perilaku normalnya saja, namun kemungkinan handycap atau perkecualian yang bisa muncul untuk diantisipasi.

Dibutuhkan sikap open-mind untuk membandingkan fakta aktual dengan fakta yang terekam dalam data historis. Jangan menunggu "disodori" fakta yang menyakitkan, sehingga kita merasa disetir oleh keadaan.

4. Menjemput fakta, ya harus melalui survei atau "mengetahui" langsung.
Masalahnya, yang "mengetahui" langsung itu apakah bisa dipercaya ? Ini suatu seni dalam tata kelola. Menjemput fakta harus bisa membedakan, apakah ini gejala awal, atau indikasi akibat dari rangkaian penyebab yang panjang. Jika kita sering menunda menjemput fakta, yang kita temui adalah indikasi akibat, yang seolah bertubi-tubi menerpa kita.

Menjemput fakta dengan deteksi dini, ibarat medetaksi kemungkinan terjadinya kanker di bangunan sistem tubuh manusia. Deteksi dini bisa dibudayakan, jika tidak ingin "menjadi proyek" yang menghamburkan uang. Survei, riset, standard operating procedure, Plan A, Plan B, serta banyak metodologi manajemen bisa diterapkan.

5. Mengetahui, perlu dipadukan dengan memahami.
Contohnya, peningkatan upah minimum di satu sisi memang "memberatkan" bagi pengusaha. Ini benda macam apa pula, kata peneliti. Tapi anehnya para pengusaha kok "tega" menyogok kepada penguasa dengan nilai yang berlipat kali. Mungkin para pengusaha lupa, bahwa meningkatkan upah minimum, adalah juga berarti meningkatkan daya beli.

Meningkatkan daya beli akan memutar roda pasar kehidupan ekonomi. Karena itu sama dengan menanam benih munculnya konsumen produknya.

6. Perlu data yang terpercaya melalui pemberdayaan generasi muda
Mari kita percaya dan kita berdayakan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para anak-anak muda yang potensial.

Jangan sampai mereka hanya memperhatikan dugem melulu. Adalah sedikit perhatian mereka terhadap aktivitas riset dan inovasi, jika para orang tua juga menghargainya. Marilah kita berdayakan tempat-tempat pengajian ilmu pengetahuan, agar ikut berkontribusi bagi pemutaran roda ekonomi dan penegakan hukum. Agar di hari tua nanti, kita akan lebih tenang, karena tunas-tunas muda telah ikut tumbuh dengan lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan yang kita alami semua.

7. Hati-hati menepuk dada.
Riya, itu bukan sikap yang dianjurkan oleh agama. Yang dikhawatirkan, jika suatu upaya mulai menunjukkan keberhasilan, akan menggoda kita untuk bersikap riya. Lebih baik mulai sekarang dipikirkan, bagaimana caranya kegairahan untuk serius bekerja, yang ditunjukkan oleh kabinet saat ini, bisa ditularkan ke seluruh rakyat. Tanpa kecuali. Jangan sampai ada yang diabaikan, supaya nanti tidak tergoda untuk menjadi "makelar" seperti di jaman orba, atau tergoda untuk menjadi kroni di jaman Pak Habibie, atau tergoda menjadi pembisik, seperti di jaman Gus Dur, atau tergoda menjadi "pengganggu" seperti di jaman Bu Mega, atau tergoda menjadi preman di setiap perempatan.

sumber: http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F31%2F2004

Berita lain yang menarik:
LOMBA KARYA CIPTA TEKNOLOGI MAHASISWA UNTUK INDUSTRI KECIL MENENGAH (LKCTMI) bisa di lihat di http://www.dikti.org/lkctmi2004.htm

Melanjutkan yang ada dan meletakkan dasar paradima baru.

2004-10-30T08:13:00.001-07:00

Dalam program 100 hari, sebaiknya SBY dan para anggota kabinetnya berkonsentrasi menjalankan yang sudah ada secara wajar. Yang sudah baik, diteruskan, yang merugikan rakyat, kalau bisa dihentikan. Toh, dalam jajaran birokrasi, sudah terbentuk suatu sistem yang sudah dapat berjalan dengan sendirinya.

Tentang perubahan, ada hal yang menarik, yang pernah diungkapkan oleh MJK, tentang pemberdayaan sektor berdasarkan kompetensi populasi penduduk yang lebih dari 70 %. Kalau nggak salah itu tayangan visi-misi malam kedua, ketika kampanye dulu. Ini bisa dijadikan dasar, dan terus menerus harus disosialisasikan dan selalu dicarikan invention dan inovasi untuk memberdayakannya. Agar kue PDB tidak hanya mengumpul di Glodok, tidak hanya di populasi yang kaya saja, atau tidak diperkotaan saja.

Salah satu caranya, dikembangkan usaha-usaha berdasarkan kebutuhan kelompok populasi yang 70 % itu, yang kebanyakan hidup di lingkungan Pertanian, UKM. Lalu laksanakan monitoring dan benahi infrastruktur komunikasi di antara mereka, pembinaan manajemen, sosialisasi hukum, beri kemudahan akses modal serta pembinaan pasar, beri pembinaan moral, pendidikan dan banyak aspek lagi. Yang mana yang lebih dulu ? Tergantung, menurut ukuran kacamata kabinet sekarang, mana yang lebih siap untuk meletakkan dasar pemberdayaan kepada mereka.

sumber:http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F27%2F2004

Survei daya beli, Lomba inovasi, dan pemberdayaan kampus.

2004-10-30T08:13:00.000-07:00

1. Purchasing power parity = PPP
Perlu dipertimbangkan pemanfaatan survei daya beli penduduk [purchasing power parity = PPP] untuk setiap kabupaten.

Pelaksanaannya jika tidak ingin membebani BPS, bisa memberdayakan LPPM di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Riset, tugas akhir bisa didorong ke arah sana. Jika kita punya data PPP suatu daerah yang selalu mutakhir tiap kuartal, seperti di USA, maka akan menjadi pedoman bagi pengusaha UKM untuk mengembangkan usahanya. Karena peta pasar tersedia.

2. Lomba inovasi
Hal lain adalah perlunya lomba inovasi yang sederhana, seperti halnya masak-memasak, untuk tingkat SLTP atau SLTA. Kriterianya adalah aspek kesehatan, aspek penanganan, aspek rasa, sambil mengangkat citra masakan daerah [potensi daerah] maupun tujuan wisata.

3. Pemberdayaan kampus
Biarlah kampus-kampus yang menyelenggarakannya. Pemerintah dan instasi terkait mem-fasilitasinya. Hal ini, selain meningkatkan derajad masakan daerah, juga handlingnya, juga mendorong generasi muda agar lebih menghargai proses, bukan selalu instant terhadap suatu hasil akhir produk saja. Coba lihat kartun-kartun Jepang banyak menggambarkan cerita tentang lomba semacam ini. Mungkin ini salah satu penyebab bangsa Jepang menjadi bangsa yang kreatif dan produktif.

sumber : http://www.mediaindo.co.id/100hari/default.asp?tanggal=10%2F28%2F2004

catatan lain:http://www.goodgovernance.or.id/

Kompetisi yang indah.

2004-10-10T20:22:00.000-07:00

Selasa, 05 Oktober 2004

Guru Bersaing Bikin Konsep Pembelajaran

Jakarta, Kompas - Sebanyak 150 guru SMA dari berbagai provinsi bersaing dalam merumuskan konsep pembelajaran inovatif. Bersamaan dengan itu, sebanyak 50 kepala SMA juga berlomba merumuskan konsep manajemen persekolahan yang merangsang prestasi murid dan partisipasi masyarakat.

Para guru dan kepala sekolah tersebut, Senin (4/10) hingga Kamis pekan ini memaparkan konsep mereka itu dalam seminar di Kawasan Puncak, Jawa Barat. Mereka adalah para guru dan kepala sekolah yang dinyatakan lolos ke putaran final setelah melewati seleksi oleh tim independen.

Lomba yang bersifat menggugah inovasi metode pembelajaran dan manajemen persekolahan tersebut diadakan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas. Seminar dibuka Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Sungkowo, dilanjutkan dengan pencerahan oleh guru besar Institut Teknologi Bandung Prof Dr I Gede Raka, dan Dr Jalaluddin Rakhmat dari Yayasan Muthahhari.

Kreatif dan mengasyikkan

Ketua panitia seminar, Nilam Rahmawan, menyebutkan bahwa proses lomba dimulai dengan membuka kesempatan kepada para guru dan kepala SMA se-Indonesia untuk mengirimkan karya tulis. Para guru diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama metode pembelajaran kreatif, inovatif, dan mengasyikkan, dengan menempatkan murid sebagai subyek. Tema ini disesuaikan dengan era bergulirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Sementara itu, para kepala sekolah diminta mengajukan karya tulis dengan tema utama pengelolaan persekolahan. Tema ini dinilai relevan dengan digalakkannya manajemen berbasis sekolah (MBS), di mana masyarakat sekitar diharapkan ikut terlibat melakukan pengawasan kebijakan sekolah.

Menurut Nilam, tercatat sekitar 400 karya tulis yang masuk ke panitia. Setelah dilakukan seleksi oleh tim independen, akhirnya dinyatakan 200 karya tulis yang layak diseminarkan, terdiri atas 150 karya guru dan 50 karya kepala sekolah.

Hadiah yang disediakan panitia tidak membedakan antara guru dan kepala sekolah. Juara pertama untuk kategori guru dan kepala sekolah sama-sama akan memperoleh hadiah uang Rp 10 juta, juara kedua Rp Rp 7 juta, juara ketiga Rp 5 juta, juara keempat Rp 4 juta, dan juara kelima Rp 3 juta. (NAR)

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/05/humaniora/1305108.htm

Anda punya kontribusi pada perbudakan ?

2004-10-10T20:09:00.000-07:00

Senin, 11 Oktober 2004

Casingkem dan Istiqomah, Perdagangan Manusia

Maruli Tobing, Kompas

ISTIQOMAH dan Casingkem akhirnya tiba di Jakarta, Kamis pekan lalu. Penyambutannya mirip tamu negara. Begitu pesawat terbang yang ditumpangi dua tenaga kerja wanita ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pejabat dari berbagai instansi menyongsongnya. Sementara wartawan yang berjubel dengan kilauan lampu kamera terus membuntutinya.

Istiqomah dan Casingkem memang bernasib mujur. Umumnya, tenaga kerja wanita (TKW) yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta disambut para calo dan kriminal. Para bajingan ini menguras uang mereka, tanpa peduli hasil jerih payah selama bertahun-tahun di negeri orang. Tidak sedikit kasus TKW diperkosa atau dibuang dari kendaraan dalam perjalanan ke kampung.

Akan tetapi, bagi Istiqomah dan Casingkem, hari itu benar- benar istimewa. Deretan mobil, pejabat, dan aparat keamanan mengawalnya. Keduanya langsung dibawa menuju Istana Negara. Di sana sudah menunggu Presiden Megawati Soekarnoputri, yang ingin mendengar langsung apa yang dialami keduanya di Irak.

Istiqomah dan Casingkem sempat menjadi berita dunia. Keduanya bersama delapan warga Lebanon dan Jordania diculik sekelompok orang bersenjata di Irak. Nasib mereka di ujung maut selama sepekan disekap. Namun, mereka akhirnya dibebaskan penyandera setelah melihat televisi Al-Jazeera menayangkan imbauan Presiden Megawati.

Keduanya memang tidak menyebut rasa iba penculik setelah mengetahui identitas mereka. Tetapi, bagi banyak warga Timur Tengah, siksa dan derita yang dialami sesama Muslim ini selama bekerja di negara Arab telah lama menjadi keprihatinan. Sebab, banyak di antara mereka diperlakukan mirip budak.

Tetapi siapakah sesungguhnya Casingkem dan Istiqomah?

CASINGKEM dan Istiqomah hanyalah dua nama dari ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang saat ini berada di Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Hongkong, Australia, Jepang, Yunani, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara lain di Eropa. Nama Casingkem dan Istiqomah sendiri sebenarnya tidak ada dalam daftar imigrasi Indonesia maupun laporan di Depnakertrans dalam hal tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

Lantas ketika keduanya disandera di Irak, sempat simpang siur nama dan identitasnya. Istiqomah dan Casingkem memang menggunakan paspor orang lain sehingga ketika dihubungi keluarga yang nama dan alamat tertera dalam formulir permohonan paspor, mereka tidak mengenal wajah yang dimuat di berbagai surat kabar.

Ironisnya, perusahaan pengerah tenaga kerja yang mengirim kedua wanita ini tidak segera bereaksi, memberi tahu siapa sesungguhnya kedua wanita yang disandera. Maka yang terjadi adalah spekulasi, polemik, dan saling menyalahkan di berbagai media massa.

Casingkem dan Istiqomah menyebut tujuan mereka sebenarnya mencari kerja di Singapura atau Malaysia. Dan itulah yang tercatat dalam formulir pengisian formulir keberangkatan. Namun, perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia ternyata mengirimnya ke Jordania. Dari sini agen tenaga kerja "menjualnya" ke Irak. Padahal, Pemerintah RI telah memutuskan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke daerah gawat itu.

Istiqomah dan Casingkem hanyalah dua dari sekian banyak tenaga kerja yang dikirim ke negara yang bukan mereka inginkan. Masih beruntung kedua wanita ini dapat segera kembali ke kampungnya. Ribuan TKW Indonesia terperangkap dan harus banting tulang selama 2-3 tahun agar dapat kembali ke kampungnya.

Sebagian dari mereka ada yang mengalami penyiksaan, kerja rodi, tewas, bahkan dijadikan pelacur. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena paspor dipegang majikan. Upaya melarikan diri akan mirip masuk kandang macan setelah lepas dari kandang buaya. Aparat keamanan setempat bukan mustahil menangkap mereka.

Banyak tenaga kerja baru sadar tertipu setelah tiba di negeri seberang. Tadinya mereka diiming-imingi gaji tinggi, jam kerja sesuai UU perburuhan setempat, dan tiap tahun dapat pulang kampung. Sebagian lagi ada yang dijanjikan sebagai perawat, karyawan perusahaan swasta, dan lain sebagainya.

Namun, setelah tiba di negara tujuan, ternyata bukan negara yang tadinya dijanjikan. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pelacur, bahkan kerja paksa di lahan pertanian, seperti di Malaysia. Pemerintah AS malah sempat menangkap pelaku perbudakan terhadap tenaga kerja Indonesia beberapa tahun lalu.

Celakanya, sebagai pembantu rumah tangga, gaji enam bulan pertama selalu tidak dibayar. Bahkan ada pula yang tidak dibayar selama bekerja bertahun-tahun. Alasan majikan, uang tersebut dikirim kepada perusahaan pengerah tenaga kerja untuk melunasi tiket pesawat dan biaya lainnya bagi keberangkatan tenaga kerja wanita tersebut.

PERISTIWA demikian bukan hal luar biasa lagi di Indonesia karena terlalu kerap terjadi dan sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Pemerintah sendiri hanya bereaksi sekejap jika ada kasus yang dihebohkan di berbagai media massa. Setelah itu irama yang sama kembali berdendang, yakni penipuan dan pemerasan tenaga kerja. Sementara pelakunya tidak satu pun diseret ke meja hijau dan diganjar hukuman maksimum di penjara.

Padahal, sejauh batasan Protokol Palermo yang diikuti Indonesia menjelaskan fakta demikian, maka apa yang dialami para tenaga kerja itu sangat jelas dan nyata, yakni perdagangan manusia atau perbudakan modern.

Dalam Pasal 3 protokol itu disebutkan, perdagangan manusia adalah menerima pembayaran atas penguasaan orang lain dengan maksud mengeksploitasinya. Batasan ini mencakup transportasi, memindahkan, menampung, atau menerimanya, yang dilakukan dengan cara mengancam, atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kelemahan orang tersebut.

Perdagangan manusia dimasukkan dalam kategori kejahatan terorganisasi. Lingkupnya domestik dan transnasional, yang melibatkan organisasi kejahatan di dalam maupun luar negeri. Sebagai bentuk kejahatan terorganisasi, dengan sendirinya mata rantainya mencakup pejabat korup. Termasuk di instansi tenaga kerja, imigrasi, dan keamanan.

Tidak heran, dalam banyak kasus domestik, justru korban perdagangan manusia ini yang meringkuk di penjara saat aparat keamanan melakukan razia pelacuran, misalnya. Sementara wanita yang menjadi korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami. Selain takut ancaman majikan, juga khawatir aparat keamanan malah sekongkol dengan majikan.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut perkembangan bisnis manusia meningkat dari tahun ke tahun karena keuntungannya yang luar biasa, bahkan hanya sedikit lebih rendah di bawah perdagangan senjata dan narkoba. Pemerintah AS memperkirakan 800.000 manusia korban perdagangan ini di dunia setiap tahunnya.

Faktor lain yang mendorong menjamurnya bisnis manusia ini adalah akibat lemahnya penegakan hukum. Di banyak negara-termasuk Indonesia-belum ada undang-undang yang secara khusus melarang bentuk perdagangan manusia. Di sisi lain, pemerintah malah ikut mendorong maraknya bisnis demikian melalui kemudahan perizinan, lemahnya pengawasan, dan korupsi di semua sektor.

"Pelaku perdagangan manusia harus dijatuhi hukuman maksimal. Perbuatan mereka mengomoditaskan manusia merupakan ancaman terbesar terhadap martabat manusia,’’ ujar Jaksa Agung AS John Ashcroft, Februari tahun lalu. Ia menyatakan pelakunya pantas diganjar hukuman maksimal.

Ironisnya, kata Ashcroft, di AS sendiri puluhan ribu wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun. Padahal, seorang saja pun sudah terlalu banyak. Nurani dan nilai-nilai yang kita anut menentang perbuatan meraup dollar dari kesengsaraan dan penderitaan manusia. AS menyatakan perang melawan bisnis jahanam ini.

Akan tetapi, Indonesia bukan AS. Maka di sini tidak dikenal hukuman maksimal itu. Bahkan ditangkap pun tidak. Malah sebaliknya, perusahaan pengerah tenaga kerja melaporkan ke polisi agar menangkap kembali setiap tenaga kerja yang melarikan diri. Padahal, mereka kabur karena tidak tahan berbulan-bulan di tempat penampungan yang mirip kandang sapi. *

sumber :
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/11/utama/1316753.htm

Definisi problem, Solusi, Evaluasi dan Penghargaan

2004-09-26T20:59:00.000-07:00

Saat ini rakyat Indonesia membanjiri calon presiden SBY, yang sedang unggul dalam perhitungan suara, dengan berbagai problematika. Contohnya :

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0409/23/ekonomi/

Yang dibutuhkan dari orang politik saat ini adalah :

Kemampuan secara objektif mendefinisikan problem-2, di semua lapisan masyarakat.
Kemampuan memberi solusi bagi problem yang dipilih untuk diselesaikan.
Kedewasaan untuk mengevaluasi, apakah solusi tersebut menjawab problemnya.
Kedewasaan untuk menghargai solusi problem yang diberikan. Penghargaan itu sifatnya reward dan penalty dalam skala yang sesuai tingkatan problem.

Keempatnya merupakan siklus yang berkelanjutan, untuk merambah pencarian solusi problem-problem berikutnya.

A. Belajar dari sejarah :
Dulu Soekarno-Hatta, dua dari antara founding father kita, melihat bahwa negri kita dijajah oleh nation lain. Oleh karena itu, nenek moyang kita, saat itu perlu memperkuat nation sendiri. Muncullah Nasionalisme, yang dianggap sebagai solusi ketika belum merdeka, menjadi merdeka, atau pun konsolidasi negara beberapa saat setelah merdeka. Apakah sekarang muncul problem nasionalisme ?

Gus Dur, dengan kelompok Ciganjurnya [Gus Dur, Amien Rais, Sultan dan Mega], berusaha keras untuk melebur keanekaragaman faham partai politik tersebut, supaya elemen parpol bisa bersinergi dengan baik, untuk menjawab tantangan masa kini dan masa nanti. Terlepas dari problem Bulog Gate II, Akbar Tanjung banyak membantu dalam pembentukan sinergi ini. Demikian juga bapak-bapak panglima ABRI/TNI/Polri.

Problem nasionalis dan agamis memang rawan, jika itu "dibikin" rawan. Pada tahapan proses berbangsa saat ini, sepanjang aspek nasionalis dan agamis tidak "dibikin menjadi problem rawan", maka sebenarnya lebih banyak problem lain yang perlu lebih diperhatikan sebagai prioritas. Karena kebutuhan untuk menjaga aspek nasionalis dan agamis termasuk kondisi default bagi negri ini.

B. Mudahnya mendefinisikan problem:
Problem itu di antaranya adalah yang seperti yang didefinisikan ataupun yang disampaikan oleh sebagian elemen bangsa melalui Kompas kemaren. Atau seperti yang disampaikan delegasi "karyawan "PT DI" dan guru-guru kemaren, ketika sowan ke Cikeas.

C. Sulitnya memberi solusi:
Siapa yang akan menjadi pemberi solusi problem tersebut ? Lalu siapa yang menjadi evaluator solusi dari problem tersebut ? Apakah kita dengan dewasa menghargai pemberi solusi tersebut ?

D. Ini pendefinisian problem lagi:
Mega dalam pidato di depan MPR, seperti yang termuat dalam media massa hari ini, menggungkapkan
[...]
Meskipun ada sejumlah kemajuan yang dicapai selama pemerintahannya, Megawati juga mengakui ada sejumlah kekurangan. "Harus diakui, masih banyak yang harus kita kerjakan, bahkan untuk hal-hal yang sangat mendasar. Pengangguran, kemiskinan, dan masalah pendidikan adalah contoh hal-hal yang mendasar tadi," katanya.
[...]

E. Ini juga pendefinisian problem:
Menurut Fraksi Reformasi, ada dua hal utama yang menjadi kekurangan pemerintahan Presiden Megawati, yakni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
[...]

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0409/24/utama/1286810.htm

Banyak yang pinter mendefinisikan problem. Yang sulit adalah merumuskan solusi problemnya, karena ini akan diikuti oleh evaluasi dari solusi yang diajukan. Selain itu, problem-2 kita bertumpuk, di dalam ruang masalah bangsa dan negara kita.

F. Konsep nasionalisme dan agamis
Ini adalah contoh solusi yang pernah ditawarkan. Tapi apakah relevan dengan problem yang diuraikan di atas ? Relevan, jika sekarang ada yang mempermasalahkan nasionalisme atau agamis. Tidak relevan dalam penentuan prioritas, jika kita SEMUA selalu menjaganya untuk landasan melangkah ke depan.

G. Bagaimana realita solusi yang dibutuhkan oleh rakyat ?
Itu tercermin oleh hasil PilLeg dan PilPres. Apapun hasilnya. Anda menyalahkan hasil Pemilu, sama dengan menyalahkan solusi yang diinginkan rakyat.

H. Mampukah kita menghargai solusi bagi salah satu problem ?
Dan yang perlu digarisbawahi, Mega telah menjalankan problem solving sesuai dengan nama partainya, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Beliau telah menjalankan demokrasi yang indah dan cantik.

I. Masih adakah problem di depan kita ?
Buuuuuwaaaanyak. Tinggal problem berikutnya menanti untuk dicarikan solusinya. Gimana solusinya ? Ah, itu kan tugasnya mentri, dirjen, hamba hukum, birokrat, juga yang terhormat wakil-wakil rakyat.

salam,

catatan :
Terminologi problem, adalah terminologi dari salah satu guru saya, Pak Iping. Penjelasan beliau, yang ada adalah problem catur, tidak ada masalah catur. Problem adalah unit-unit atau bagian dari ruang masalah. Problem didefinisikan untuk dicarikan solusinya. Solusi problem catur adalah skak mat atau remis. Kalau masalah, itu lebih luas dan kompleks. Masalah, seringkali hanya untuk didefinisikan atau dipetakan saja, tapi nggak ada solusi tunggalnya. Karena masalah mengandung derajad kompleksitas yang lebih tinggi dari problem. Solusi masalah harus komprehensif, yang disusun oleh rangkaian solusi-2 sekumpulan problem.

Menunggu orkestrasi yang merdu.

2004-09-25T22:15:00.000-07:00

Kompas kemaren, mengajak pembacanya untuk menengok kembali kiprah kabinet gotong royong :

Memimpin di negeri yang sedang mengalami eskalasi demokratisasi demikian cepat tidak mudah. Dalam napas reformasi yang digulirkan, banyak harapan akan perbaikan secara cepat di segala bidang. Masyarakat tak cukup sabar menunggu tahunan menilai dan merespons apa pun yang dikerjakan pemerintah. Itu sebabnya, meski secara umum kondisi makro beberapa aspek pemerintahan Megawati Soekarnoputri cukup stabil dalam tiga tahun ini, kemajuan itu belum cukup memenuhi ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi.

Menurunnya aspirasi publik terhadap kinerja pemerintahan Megawati seperti menegaskan pemerntahan ini tak cukup berdaya menyelesaikan segenap persoalan bangsa. Artinya, selama era reformasi, beum satu pemimpin nasional pun yang mampu memuaskan mesyarakat.
[…]

Adakah yang salah ?

Mencoba bangkit dari keterpurukan memang berat. Ketika krismon kemaren ada yang berubah di masyarakat Indonesia. Mereka lebih mudah menghujat dan menyalahkan pihak lain. Performansi Megawati sebagai pemimpin yang pendiam, adalah tepat untuk menghadapi hal itu. Semakin dihujat dan disalahkan, semakin bersinar kekuatan seseorang yang pendiam. Apalagi jika dalam kondisi pendiamnya, setapak demi setapak menyelesaikan sebagian dari berbagai persoalan bangsa ini. Sayangnya, sikap pendiam juga bisa menjadi boomerang.

Pelaksanaan mandat rakyat, berupa apa yang telah dilakukan pemerintah, memerlukan sosialisasi. Berbagai upaya untuk menjelaskan hal ini terlihat kaku dan terlambat dalam pemerintahan Megawati. Adanya semacam kuis Indonesia Sukses dengan Mega Fakta-nya, dinilai banyak pihak sebagai upaya yang tidak tepat waktu, karena disampaikan pada bulan-bulan yang tidak diperbolehkan kampanye.

Adakah solusinya ?

Pemerintahan baru hendaknya memikirkan public relation yang lebih baik dibandingkan pemerintahan Megawati. Menyelesaikan persoalan [problem-problem] di Indonesia perlu dilakukan setapak demi setapak, memerlukan banyak waktu, dan enersi, karena semua itu merupakan proses dan bukan instant.

Upaya Gus Dur ketika memerintah dengan menghidupkan lembaga adhoc semacam juru bicara presiden sangat diperlukan untuk saat ini maupun nanti. Dulu peran ini dilakukan oleh menteri penerangan atau menteri-menteri yang lain. Agaknya pada pemerintahan Megawati, menteri-menterinya ketularan sifat pendiam.

Ada saatnya kita diam. Ada saatnya kita perlu menjelaskan apa yang kita kerjakan. Utamanya bagi pemerintah, saat penjelasan ini diperlukan untuk “melaporkan’ kepada masyarakat atau rakyat apa yang telah dicapai pemerintah. Jangan menunggu problem-problem yang diselesaikan menjadi banyak dulu. Semua perlu sedikit demi sedikit ditabung untuk menjalin jaringan semantik yang positif dalam pikiran masyarakat. Tentunya perlu didasari dengan niat yang baik dan pencapaian prestasi yang nyata.

Saya tidak ingin menghidupkan departemen penerangan yang mempunyai kuasa pembreidelan seperti di masa Soeharto. Tapi saya ingin menekankan perlunya public relation untuk mensosialisasikan problem definition, state of solution, state of evaluation serta perlunya pembelajaran bagi masyarakat kita semua untuk menghargai prestasi orang lain.

Salah satu handicap dalam masyarakat kita.

Masyarakat kita termasuk jenis populasi yang paling tidak suka jika ada orang yang senang menceritakan prestasi dirinya sendiri. Agak beda dengan masyarakat barat.

Oleh karena itu, SBY perlu “orang lain” atau “peran yang dilakukan oleh orang lain’ untuk menceritakan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahannya, nanti. Yah, dikombinasi-lah. Kadang sosialisasi itu dilakukan oleh SBY, kadang dilakukan oleh staf juru bicaranya, kadang oleh menteri-menterinya. Jangan senang menjadi pendiam. Nanti kesannya seperti pemerintahan Megawati, bahwa pemerintah diam saja melihat problem-problem yang menggunung.

Atau bisa belajar dari yang dilakukan oleh Roosevelt, yang secara periodik menyapa rakyat Amerika, dengan melaporkan apa yang dia capai, apa saja hambatannya, serta mencoba menggali solusi alternatif dari rakyatnya. Hasilnya ? Roosevelt bisa diterima sebagai pemimpin yang mengangkat Amerika dari lembah Great Depression.

Gaya Roosevelt di alinea terakhir ini pernah disampaikan oleh penulis lain [di media lain dan di waktu yang lain].

salam,

Catatan Kompas, 04 Sep 2004

2004-09-04T03:18:00.000-07:00

1. Jalan Menuju Melek Huruf
MUSIM sekolah telah mulai. Sama seperti setahun lalu, kali ini kita juga menaksir kembali apa yang masih tersisa dari kehancuran pendidikan sekolah di Indonesia. Setiap ratapan berisi kehilangan. Tetapi perihal pendidikan sekolah, tidak jelas benar apa yang sesungguhnya sedang kita ratapi. Tentang biaya sekolah yang menjulang? Tentang mutu yang semakin kampungan? Tentang tidak nyambung-nya pendidikan dengan rekonstruksi Indonesia? Tentang tak terkaitnya persekolahan dengan pertumbuhan ekonomi? Tentang pertanyaan "untuk apa pendidikan sekolah?" Jawabnya: semua!
Lengkapnya...

2. Pendidikan Indonesia : Terpuruk di Tengah Kompetisi
INDIA adalah negara dengan segudang masalah. Kemiskinan, kurang gizi, dan pendidikan yang rendah merupakan persoalan besar di negara berpenduduk lebih dari satu miliar itu. Sekitar 40 persen penduduk India buta huruf. Angka ini melambung tinggi bila masuk lebih khusus kepada kelompok masyarakat miskin, kasta rendah, dan perempuan. Indeks Pembangunan Manusia di situ berada di peringkat 127, jauh di bawah posisi Indonesia: peringkat 111. Namun, India memiliki visi dan arah pendidikan yang jelas.
Lengkapnya...

3. Moral dan Etika Sejak Dini
LEMBARAN kertas putih berisi deretan aksara hangeul (alfabet Korea Selatan) berserakan di atas meja tamu di ruang kerja Jeon Kum-jong. Kertas-kertas berukuran lebar itu rupanya adalah alat peraga yang baru saja ia tunjukkan kepada murid-muridnya di ruang kelas III Shinkwang Elementary School.
"Kalimat-kalimat ini berisi pesan tentang moral dan etika," kata Jeon, sembari menunjukkan lembar demi lembar kertas. Jeon adalah guru sekaligus kepala sekolah di kawasan Yongsan-gu, Seoul, Korea Selatan, yang sangat menekankan penanaman nilai-nilai moral dan etika sejak dini bagi murid-muridnya.
Lengkapnya...

4. Pendidikan di Vietnam : Saudara Muda yang Mencengangkan
Bisa jadi pula, lantaran Soekarno bersama Hatta sekitar sembilan tahun lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan RI ketimbang Paman Ho mendirikan negara Vietnam sehingga orang Vietnam pun menganggap Indonesia sebagai saudara tua. Paman Ho yang selalu tampil bersahaja baru berhasil mendirikan negara Vietnam Utara tahun 1954 setelah pasukannya mengusir pemerintahan Perancis dari belahan utara Vietnam.
Lengkapnya...

5. Pendidikan di Korea Selatan : Menyeruak di Antara Dua Saudara Tua
LEE Chong-jae menerawang ke masa 50 tahun lalu, ketika hendak menjelaskan kemajuan pendidikan di negaranya, Korea Selatan. "Setelah Perang Korea, kami hampir tidak punya apa-apa selain murid sekolah. Tidak ada ruang kelas, tidak ada buku paket, tidak ada guru, tetapi kami punya anak-anak yang harus belajar," tuturnya mengenang.
SEMANGAT menjadi kata kunci yang membawa kebangkitan pendidikan Korea Selatan hingga siap bersaing dengan negara lain. Mereka mulai dengan membangun infrastruktur pendidikan yang luluh lantak akibat Perang Korea, lalu membenahi kualitasnya.
Lengkapnya...

6. Pendidikan di India : Pusat Keunggulan Menuju Negara Maju
"Berpikir adalah kemajuan. Tidak berpikir merupakan stagnasi bagi individu, organisasi, dan negara. Berpikir mengarahkan pada tindakan. Pengetahuan tanpa tindakan tidak ada gunanya dan tidak relevan. Pengetahuan dengan tindakan mengubah kesengsaraan menjadi kesejahteraan." Dr Abdul Kalam, Pakar Aeronautika yang Presiden India
Lengkapnya...

7. Pendidikan di Daratan China : Menghadapi Lingkungan Global
BELAJAR sudah menjadi sifat alamiah orang-orang China. Sehingga tidak mengherankan bila sistem pendidikan formal berbentuk sekolah yang kita kenal sekarang ini di daratan China memiliki sejarah panjang 3.500-an tahun. Bahasa China sendiri, baik itu dialek nasional Mandarin atau dialek daerah-daerah (seperti Hokkian, Konghu, Khe, dan lainnya), mengharuskan siapa saja di daratan China harus belajar apakah itu huruf kanji maupun intonasi nada dalam bahasa percakapan.
Lengkapnya...

8. Pendidikan di Singapura : Ditata seperti Sebuah Orkestra
APA yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan? Bagi orang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang enak, fasilitas memadai, dan biaya murah, jika bisa. Lalu selebihnya mungkin adalah lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di luar ruang sekolah.
TAMPAKNYA hal itu tersedia di Singapura. Perbandingan sistem pendidikan di Singapura dengan Indonesia seperti bumi dan langit rasanya. Departemen Pendidikan Singapura (Ministry of Education) tampaknya lebih banyak bekerja dan memberi perhatian besar pada pengembangan pendidikan ketimbang memanfaatkan pendidikan sebagai sumber rezeki bagi oknum atau pegawai-pegawai departemen itu.
Lengkapnya...

Internet Sampai ke Pedesaan

2004-09-04T01:06:00.000-07:00

Pikiran Rakyat, Sabtu, 04 September 2004

Internet Sampai ke Pedesaan
Meneg Kominfo Menargetkan Terealisasi pada 2015

BANDUNG, (PR).-
Pemerintah daerah seluruh Indonesia diharuskan sudah memiliki electronic govenrment atau e-govt berupa situs dan e-mail paling lambat tahun 2005. Sedangkan seluruh desa, rumah sakit, sekolah dan perguruan tinggi, serta kantor-kantor pemerintahan harus tersambungkan dengan internet pada tahun 2015.

Hal itu disampaikan oleh Meneg Komunikasi Informasi (Kominfo) Syamsul Maarif dalam sambutan dibacakan staf ahli Meneg Kominfo Drs. Amry, M.Sc, dalam seminar internasional teknologi informasi di Hotel Panghegar, Rabu (1/9), yang diadakan oleh STMIK AMIK Bandung.

Pembicara lain adalah direktur di Universitas Multimedia Malaysia Dr. David Asirvatham, Ketua STMIK AMIK Bandung Yusuf Arifin, S.Si, pakar komunikasi Prof. Dr. Hj. Nina Syam, Kepala Bapesitelda Jabar Drs. Dodo Perdata, dosen FISIP Unpad M. Fadhil Nurdin, M.A., P.Hd., dan pakar multimedia PT Telkom Ir. Rizkan Chandra.

Keharusan memiliki e-govt dan tersambung ke desa-desa, sekolah dan perguruan tinggi, serta kantor-kantor pemerintahan dengan internet merupakan hasil kesepakatan konferensi kepala negara sedunia. "Mau tidak mau Indonesia harus melaksanakannya, padahal kesenjangan digital amat besar hingga kita harus bergerak cepat. Di bidang infrastruktur komunikasi dan informasi kita harus bekerja ekstrakeras," tegasnya.

Menurut Syamsul Maarif, penetrasi komunikasi dan penggunaan internet di Indonesia masih amat rendah bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. "Tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih amat jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand. Padahal target dunia pada tahun 2015, 50% penduduk dunia termasuk Indonesia sudah mampu mengakses internet," katanya.

Sedangkan target penetrasi radio dan TV adalah 100% yang secara kuantitas Indonesia sudah bisa memenuhinya. "Dari segi kualitas akses kepada media elektronik apalagi media cetak perlu terus dikembangkan. Tentu saja untuk mengejar target tahun 2005 dan tahun 2015 perlu kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," katanya.

Menurut Yusuf Arifin, Indonesia akan kesulitan mencapai target baik pada tahun 2005 maupun tahun 2015 akibat kendala serius yang menghadang teknologi informasi. "Kesenjangan teknologi informasi amat kentara di Indonesia dibandingkan AS, RRC, Korea Selatan, bahkan Malaysia. Dengan jumlah penduduk Indonesia 212 juta ternyata pengguna telefon hanya 34,4 juta orang, penetrasi telefon hanya 3,5%, dan komputer 1%. Bahkan penetrasi internet cuma 0,5%," katanya.

Fadhil Nurdin menambahkan, pengguna internet di Indonesia baru sekira 4,5 juta (2,5%), pemilik telefon rumah 7 juta (3,5%), dan telefon genggam sekira 6 juta (3%). "Kuantitas dan kualitas prasarana komunikasi masih terbatas baik stasiun TV, radio, satelit, media cetak, dan sebagainya. Masih banyak daerah yang belum bisa mengakses akibat jangkauan jaringan komunikasi yang terbatas," ungkapnya.

Di samping itu, Indonesia masih terbelit dengan masalah perekonomian hingga menganggap teknologi informasi sebagai masalah mahal dan kurang penting. "Belum lagi dengan kualitas SDM kita yang masih rendah ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di peringkat 112 dari 175 negara. Akibatnya, budaya informasi belum tumbuh meluas sebab sebagian besar masyarakat belum terbiasa memanfaatkan teknologi informasi," ujarnya.

Sedangkan David Asirvatham mengatakan, sebanyak 700 juta warga dunia sudah terhubungkan dengan internet termasuk Indonesia dan akan terus tumbuh secara signifikan. "Namun, jumlah tersebut baru mencapai 11% dari seluruh penduduk dunia hingga sebagian besar belum terakses dan mengakses internet. Perkembangan bisnis teknologi informasi diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS pada tahun 2004 di Asia saja," katanya. (A-71)***

sumber:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0904/04/1101.htm

Test 2

2004-08-27T10:20:00.000-07:00

This is my second weblog for presenting my interest.

thanks,